Materi Hukum Pajak Pajak Pertambahan Nilai.pptx

Salah satu syarat untuk mengadakan pemungutan pajak
adalah terpenuhinya rasa keadilan, baik keadilan dalam prinsip
dasarnya maupun dalam teknis pemungutannya. Dengan adanya
prinsip keadilan maka pemerintah dapat menciptakan keseimbangan
sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan manusia. Penentuan
tarif pajak merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan
tersebut. Tarif adalah merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Kesit Bambang
Prakoso : 2003,8).
Materi ini terutama untuk mengarahkan agar pemahaman
tentang syarat sesorang untuk dikenai pajak beserta jumlah uang
yang harus dibayarkan menjadi semakin jelas. Dengan memahami
hal tersebut maka paling tidak akan diketahui dalam keadaan
bagaimana seseorang harus membayar pajak dan kapan seseorang
dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Untuk dapat dikenai pajak, maka wajib pajak paling tidak
harus memenuhi syarat tertentu, yaitu :
1. Syarat Subyektif/ Kewajiban Pajak Subyektif (KPS)
2. Syarat Obyektif/ Kewajiban Pajak Obyektif (KPO)
Yang termasuk Syarat Subyektif (KPS), yaitu : penduduk
Indonesia (SPDN) atau bukan Penduduk Indonesia tetapi mendapat
penghasilan di Indonesia (SPLN). Sedangkan yang termasuk dalam
Syarat Obyektif (KPO), yaitu syarat yang melekat pada sasaran yang
akan dikenai pajak, misalnya untuk PPh yaitu jika seseorang telah
mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP dan untuk sebuah
badan usaha tersebut mendapat laba bersih.
Orang atau badan usaha yang telah memenuhi KPS dan KPO
maka mereka berstatus sebagai Wajib Pajak dan dalam kenyataannya
benar-benar dipungut pajak. Jika hanya memenuhi KPS saja maka ia
berstatus sebagai subyek pajak dan potensial untuk dikenai pajak
dikemudian hari

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Materi Kuliah mencakup: 1. Pengertian dan Dasar Pembebanan 2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai 3. Objek Pajak Pertambahan Nilai 4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 5. PPN atas Barang 6. PPN atas Jasa

2. Pengertian dan Dasar Pembebanan PPN • PPN adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang/jasa di dalam negeri. • Dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi. • Dasar hukum: UU No. 8/1983 jo. UU No. 42/2009 dan UU HPP 2021. • Ciri: pajak objektif, dipungut oleh PKP, ditanggung konsumen akhir.

3. Subjek Pajak PPN • Pengusaha Kena Pajak (PKP): orang/badan yang menyerahkan BKP/JKP. • Konsumen akhir: menanggung beban PPN. • Importir, eksportir, dan pihak dalam transaksi lintas batas.

4. Objek Pajak PPN PPN dikenakan atas: 1. Penyerahan BKP di dalam negeri. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan JKP di dalam negeri. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri. 5. Pemanfaatan JKP dari luar negeri. 6. Ekspor BKP berwujud & tidak berwujud. 7. Ekspor JKP.

5. Tarif PPN • UU HPP: 11% mulai 1 April 2022, naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. • Tarif 0% untuk ekspor BKP/JKP. • Dasar Pengenaan Pajak (DPP): harga jual, penggantian, nilai impor/ekspor, atau nilai lain.

6. PPN atas Barang • Barang Kena Pajak (BKP): barang berwujud/tidak berwujud. - Contoh BKP berwujud: kendaraan, elektronik, pakaian. - Contoh BKP tidak berwujud: hak cipta, software. • Tidak dikenakan PPN: kebutuhan pokok tertentu, hasil pertambangan, uang, emas batangan devisa.

7. PPN atas Jasa • Jasa Kena Pajak (JKP): pelayanan berdasarkan perikatan hukum. - Contoh: jasa perhotelan, periklanan, konsultan. • Tidak dikenakan PPN: jasa kesehatan, pendidikan, keuangan, asuransi, keagamaan, sosial.

8. Referensi • UU No. 8 Tahun 1983 jo. UU No. 42 Tahun 2009. • UU No. 7 Tahun 2021 (HPP). • Mardiasmo (2021). Perpajakan. Yogyakarta: Andi. • Waluyo (2020). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. • Artikel & e-book pajak dari DJP Kemenkeu.