materi pengantar_kuliah-hukum-lingkungan.pptx

materi

1. Bidang ilmu yang masih muda Hukum abstrak Perwujudannya: peraturan perundang- undangan Peraturan keluar sebagai reaksi tarhadap keadaan yang tidak nyaman Hukum Lingkungan: Harus bisa atisipasif yang dapat menjawab di masa-masa yang akan datang

2. Hukum Lingkungan: Klasik sektoral, kaku, sukar berubah, orientasinya kepada pengguna lingkungan (use-oriented law) Modern integral komprehensif, environment oriented law berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak bergurau kepada ekologi

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi LH Kebijaksanaan Penataan Pemanfaatan Pengembangan Pemeliharaan Pemulihan Pengawasan Pengendalian LINGKUNGAN HIDUP

4. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG PLH Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan diantaranya “… membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia … . ” Pasal 28 H UUD 1945 (amandemen) menegaskan: Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. TAP MPR NO.IV/MPR/1999 menetapkan Visi- nya sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air berkesadaran Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat mandiri, hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos diletakkan sebagai dasar kerja yang tinggi serta berdisiplin”,… . … .konsep pembangunan berkelanjutan kebijakan … .

5. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, diantaranya meyebutkan: Pokok- pokok Etika Kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut: menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta Pasal 6. Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 3 menyatakan Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, lautan dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

6. Peraturan hukum: harus dapat memuat jangkauan instrument yang lengkap untuk dapat melaksanakan pendekatan pembangunan berkelanjutan Pendekatan peraturan perundang - undangan di masa yang akan datang perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan substantive dari pembangunan berkelanjutan melalui konsep daya dukung ekosistem dan metode social-ekonomi. Hukum dapat menyediakan instrument yang akan berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan di mana peril, memaksakannya. Hukum dapat memberikan landasan bagi perubahan perilaku yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat yang benar - benar berkelanjutan sebagai upaya untuk menyatukan ( to reconcile ) pembangunan dan lingkungan hidup.

7. Perlindungan lingkungan hidup: tidak hanya semata- mata untuk kepentingan lingkungan itu sendiri, karena: kalau mau melindungi lingkungan hidup harus melihat lingkungan dalam keseluruhannya, dan lingkungan hidup tersebut harus ”dianggap” sebagai sumber daya yang terbatas, dia hanya dapat digunakan dalam kompromi pada tatanan dunia yang lebih baik ( better world order ) dan kondisi yang seimbang ( more balanced living conditions ). Pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Hukum berperan untuk menstrukturkan seluruh proses pembangunan dalam menjamin perencanaan, kepastian dan ketertiban guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

8. Sejumlah asas dari perundang- undangan sebagai kerja yuridis atau teknis juridis perundang- undangan tidak berlaku Undang- undang surut Undang- undang yang yang lebih kedudukan dibuat tinggi, yang penguasa mempunyai lebih tinggi Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang- undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama Undang- undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang- undang terdahulu Undang- undang tidak dapat diganggu gugat Undang- undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui atau pembaharuan dan pelestarian.

9. Peraturan itu sendiri, artinya perundang-undangan harus direncanakan dengan baik yang memenuhi kaidah- kaidah yang bekerja memenuhi tingkah laku, harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan kepastian. Sehingga suatu ketaatan atau tidak taatnya warga Negara (masyarakat) dapat disidik dan dilihat dengan mudah. Petugas yang menerapkan peraturan hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan tegas. Fasilitas berupa sarana dan prasarana hukum yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan hukum. Warga masyarakat yang menjadi sarana peraturan harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tindakan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum dalam melaksanakan aktifitasnya tergantung kepada tiga variabel, yaitu: apakah normanya telah disampaikan, apakah normanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bagi posisi itu dan apakah warga masyarakat yang terkena peraturan digerakkan oleh motivasi yang menyimpang.

10. 8 Prinsip tolak ukur hukum yang sosoknya sebagai Peraturan Perundang- undangan Aturan hukum yang baik sangat berpengaruh bagi penegakan hukum (Lan Fuller, dalam NR Segra, et.al. 1983 : 122-128), yaitu : Undang- undang yang bersifat umum memerlukan peraturan pelaksanaan Undang- undang agar dapat memenuhi fungsi mengatur, harus diumumkan Undang- undang tidak boleh berlaku surut, jika undang- undang itu dilihat sebagai alat pemandu tingkah laku dimasa yang akan datang. Undang- undang harus jelas, tidak boleh mempunyai arti ganda, dalam kontek hermeutika atau metode penafsiran undang- undang. Undang- undang tidak boleh bertentangan secara bathiniah, artinya undang-undang tidak boleh melarang dan membolehkan suatu perbuatan pada waktu yang bersamaan Undang- undang tidak boleh menetukan/ menuntut hal yang tidak mungkin. Undang- undang harus menjaga konsistensi, dalam arti undang- undang tidak boleh sering dirubah. Undang- undang tidak hanya berlaku untuk rakyat, tetapi juga mengikat penguasa.

11. Soerjono Soekanto (1983 : 14), menyatakan bahwa Diskresi (kebijaksanaan) mempunyai peraturan penting dalam penegakan hukum, disebabkan : Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. Adanya kelambatan- kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan- perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kurangnya biaya untuk menetapkan perundang- undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang- undang. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

12. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat Bukan hanya pada konotasi masyarakat lapisan bawah saja tetapi pengertian masyarakat umum dalam arti yang luas seperti masyarakat ilmiah akademik para usahawan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Pandangan antroposentrisme ekosistem. Mengakui manusia tidak dapat hidup sendiri, hidup manusia tergantung juga pada organisme hidup dan ekologi lingkungan. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung pada kesehatan ekosistem dan tempat tinggalnya. Antroposentrisme ekosistem setiap orang lingkungan hidup memelihara untuk dari fungsi mewajibkan melindungi kerusakan dan ekologinya.

13. Konsekuensi Adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan .

14. : mengandung makna: Lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, mempunyai tugas ganda, yaitu melayani secara kepentingan masyarakat keseluruhan dan juga kepentingan- kepentingan individu.

15. Hak berperan serta dalam rangka PLH, meliputi peran dalam: Proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapatan atau Yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian Amdal atau perumusan kebijaksanaan LH Pelaksanaan didasarkan pada prinsip keterbukaan, sebab dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan LH

16. Kewajiban dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup Pasal 6 UUPLH“ “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

17. Informasi Data Keterangan Informasi lain Berkenan Dengan PLH Untuk Apa ? Seperti: Peran Serta Masyarakat dokumen AMDAL laporan & hasil evaluasi pemantauan LH rencana tata ruang - pentaatan - perubahan kualitas LH Masalah-masalah yg terkait dg pemberian informasi ke masyarakat Memberi informasi kepada pemerintah Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima keputusan Membantu perlindungan hukum Mendemokratisasikan pengambilan keputusan - pemastian penerimaan informasi - Informasi tepat waktu - Informasi lengkap - Informasi dapat dipahami - Informasi lintas batas Lembaga inspraak 3 unsur Suatu sistem pelibatan masyarakat yang diharuskan UU untuk perencanaan kegiatan apapun Dilaksanakan secara terorganisir Dilakukan dengan lembaga eksekutif dan lembaga perencanaan di mana terdapat hak berbicara bagi rakyat dan kewajiban mendengar bagi pejabat Hasil dari inspraak masih batas yang wajar dapat mempengaruhi keputusan akhir di pemerintahan Dilakukan pada fase formulasi gagasan, perencanaan, penetapan suatu proyek

18. Masyarakat mempunyai: Kesempatan yang sama Seluas- luasnya cara untuk Berperan dalam PLH prasyarat untukmenumbuh Meningkatkan: Kemandirian Keberdayaanmasyarakat Kemitraan Menumbuhkembangkanan kemampuan masayarakat kepeloporan Menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial kemampuan masyarakat dalam PLH meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam PLH Memberikan saran pendapat Menyampaikan informasi dan/atau laporan segera ditindaklanjutinya masalah LH

19. Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Masalah Masyarakat Keputusan/tindak lanjut Info/data Pemerintah/ Instansi/ Lembaga Terkait mengumpulkan informasi/data Sebarluaskan ke anggota Masyarakat lainnya Bahas masalah Info/data Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan Sumber Penyebab Masalah DPRD/ DPR 19

20. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar Baku Mutu dan Baku Kriteria Kerusakan LH Rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap LH wajib memiliki AMDAL Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan Setiap penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan APABILA KONSEP DI ATAS DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, MAKA PENEGAKAN HUKUM LEBIH BANYAK SEBAGAI SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN 20

21. Persyaratan Penataan LH AMDAL merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Larangan melakukan pembuangan limbah ke media LH tanpa izin Larangan melakukan pembuangan limbah dari luar wilayah RI Pembuangan limbah ke media LH dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan MenLH Larangan melakukan impor limbah B3 Pengawasan dilakukan Pejabat pengawas pusat/KLH Pejabat pengawas Daerah Propinsi Pejabat pengawas Daerah Kab/Kota Penerapan sanksi administrasi Audit lingkungan

22. Konsep Penegakan Hukum Sanksi Pidana Penyelesaian Sengketa LH Di Luar Pengadilan UUPLH Penyelesaian Sengketa LH Di Pengadilan Sanksi Administrasi Pelestarian Fungsi Persyaratan penataan LH 22

23. Sanksi Administrasi Ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya Dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran dihentikan Sanksi Administrasi bersifat reparatoir atau pemulihan keadaan semula Dapat langsung menangani masalah pada sumbernya Dijatuhkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

24. Sanksi Administrasi Audit Lingkungan Hidup Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan Audit Lingkungan Hidup: Pemerintah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan Menteri Lingkungan Hidup berwenang memerintahkan Audit Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh kepada ketentuan UUPLH Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan perintah Menteri Lingkungan Hidup tersebut Menteri Lingkungan Hidup dapat menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup

25. Merupakan perlindungan linkungan, melainkan standard yang tidak hanya ditujukan bagi juga bagi kebijaksanaan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, terhadap hak dan kewajiban masyarakat, terhadap pembangunan yang destruktif kesadaran pencegahan (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

26. Pembangunan berkelanjutan merupakan standard yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan Dalam: - penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi Perlu menyadari pentingnya: pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

27. Pembangunan Berkelanjutan SUISTAINABLE DEVELOPMENT BERSIFAT HOLISTIK TRANSFORMASI PROGRESIF TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN SAAT INI TANPA MENGORBANKAN KEMAMPUAN GENERASI YANG AKAN MENDATANG UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN MEREKA PEMBANGUNAN YANG DIJALANKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SEKARANG TIDAK BOLEH MENGURANGI KEMAMPUAN GENERASI- GENERASI MENDATANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA 4 Jenis capital stock yang harus dipertimbangkan natural capital stock human-made capital stock human capital stock social capital stock

28. PRINSIP-PRINSIP KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan Memperbaiki kualitas hidup manusia Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari sumber- sumber daya yang tidak terbarukan Berusaha untuk melampaui kapasitas daya dukung bumi Mengubah sikap dan gaya hidup orang- perorangan Mendukung kreativitas masyarakat untuk memeliharalingkungan sendiri Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian Menciptakan kerjasama global

29. Upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, didasarkan pada prinsip Prinsip konservasi ( Principle of Conservation ) (yang mengarah kepada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu guna memperbaharui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Prinsip peningkatan ( Principle of Amelioration ) (bertujuan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan lingkungan. Prinsip ini memerlukan peran nyata dari masyarakat untuk aktif dalam memperbaiki lingkungan) Prinsip kehati-hatian dan pencegahan ( Preccution and Prevention Principles ) (mengutamakan melakukan tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan, ketimbang mengatasi akibat yang telah terjadi) Prinsip perlindungan ( Protection Principles ) (meliputi pencegahan aktivitas berbahaya dan melakukan tindakan yang tegas guna tidak terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Prinsip ini mengisyaratkan perlunya perencanaan ekologis dan manajemen yang lebih luas termasuk dibuatnya peraturan pelaksana, prosedur dan kelembagaan dalam skala nasional) Prinsip-prinsip lainnya, -The Best Aviable Technology (BAT) (menekankan kepada penggunaan teknologi terbaik yang tersedia) -The Best Aviable Tecnology not Entailing Excessive Cost (BATNEEC) (menekankan kepada penggunaan teknologi terbaik yang tersedia dengan biaya murah) -The Best Environment Practices (BEP) (yang mengutamakan lingkungan) -The Best Practicable Environmental Option (BPEO) (melakukan pilihan dengan mengutamakan lingkungan

30. dijadikan standard Artinya bagi perlindungan lingkungan kebijaksanaan pembangunan dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi Perlu menyadari pentingnya pelestarian kemampuan lingkungan, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat pencegahan pembangunan yang deskruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat 30

31. Kajian mengenai UUPLH penting oleh karena berkaitan dan menentukan secara langsung upaya penegakan hukumnya, apalagi sebagian Hukum Lingkungan masih diwarnai oleh pemikiranKonservatif yang sulit diterobos dengan wawasanBerpikir yang inovatif.

32. UUPLH merupakan dasar hukum pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah permasalahan lingkungan hidup tidak cukupdiselesaikan dari segi ILMU dan TEKNOLOGITetapi perlu diwujudkan dalam bentuk Kebijaksanaan lingkungan hidup Dan dituangkan dalam perangkat peraturanPerundang- undangan

33. Faktor lingkungan diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan terpeliharanya proses ekologi yang esensial -fotosintesis, penambatan nitrogen, pengedalian populasi, penyerbukan, kemampuan memperbaharui diri, fungsi hidro- orologi tersedianya sumber daya yang cukup (menaikkan efisiensi) -kenaikan eksploitasi sumber daya yang terbaharui mempertinggi resiko kerusakan - penggunaan sumber daya dalam jumlah yang makin besar, pada umumnya memperbesar masalah pencemaran lingkungan sosial budaya yang sesuai -pemerataan pembangunan (dua ekosistem yang berbeda tingkat perkembangannya berhubungan satu sama lain, terjadilah tukar menukar materi, energi dan informasi antara keduanya ekosistem yang kurang berkembang dieksploitasi oleh yang lebih berkembang) -persaingan (antara individu sejenis akan menyebabkan terdesaknya individu yang lemah ke daerah yang marjinal melebarnya relung jenis) - masyarakat terasing (yang primitif dan modern) pola hidup sederhana (pola hidup mewah dan konsumtif merupakan bahaya terhadap terdukungnya pembangunan berkelanjutan mempunyai efek penyusutan sumber daya yang besar dan mendorong terjadinya keresahan sosial) kemampuan Iptek pengelolaan lingkungan yang adaptif (pengelolaan lingkungan yang dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah- ubah) pengelolaan proyek pembangunan (pendekatan yang holistic jangan sektoral proyek harus dianggap sebagai komponen dalam ekosistem lingkungan tempat proyek dilaksanakan)

34. Hukum Pembangunan Berkelanjutan PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Pelasakanaan Pembangunan Lingkungan Hidup SINKRONISASI VERTIKAL HORIZONTAL KEBIJAKSANAAN PERMASALAHAN -asas-asas dan pemikiran konseptual -instrumen hukum lingkungan -sarana-sarana penegakan hukum -konsep kebijaksanaan 34

35. Pembangunan berinteraksi Membentuk system ekololgi (ekosistem) Mempe- ngaruhi dan dipengaruhi menghasilkan manfaat resiko manusia Lingkungan hidup Subjek dan Objek pembangunan Bagaimana membangun agar sekaligus mutu lingkungan meningkat Manfaat dan resiko harus diperhitungkan secara Seimbang Resiko diterima sebagai biaya manfaat yang diambil Hanya memperhatikan manfaatnya saja dapat membahayakan lingkungan Hanya memperhatikan resikonya (terlaku dibesar- besarkan) akan membuat takut membangun

36. (SUATU TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG AKADEMIS)

37. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokratis ekonomi dengan prinsip Kebersamaan Efisiensi berkeadilan Berkelanjutan Berwawasan lingkungan hidup Kemandirian Serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

38. Visi Indonesia 2020 Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara Negara Indonesia: Memliki kesadaran terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjadikan konsep pembangunan berkelanjutan diletakkan sebagai dasar kebijaksanaan Kebijaksanaan Lingkungan Yang Ingin Dicapai Pemerintah Dituangkan dalam wadah undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan.

39. Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 UULH berbunyi: “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia” . Asas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPLH berbunyi: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negera, asas berkelanjutan dan asas manfaat” . Pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

40. Sasaran yang hendak dicapai dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: 1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; masa Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi depan; Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan; Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

41. Arah dan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Dilandasi oleh cara pandang (visi) yang luas dan tajam jauh ke depan dengan misi yang jelas dan program- program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, dalam mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, suatu demokrasi dan lingkungan hidup kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan

42. Pembangunan dielaborasikan sebagai: Suatu Interaksi antara tiga sistem yaitu: Sistem biologis dan sumber daya (lingkungan hidup); Sistem ekonomi; dan Sistem sosial. Makna pembangunan yang didasarkan konsep pembangunan berkelanjutan ( suistainable development ) . Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat holistik: Ada 4 jenis capital stock yang harus dipertimbangkan: Natural capital stock berupa segala sesuatu yang disediakan oleh alam; Human- made capital stock antara lain dalam wujud investasi dan teknologi; Human capital stock berupa SDM dengan segenap sosial dan kemampuan, ketrampilan dan perilakunya; - Social capital stock berupa organisasi kelembagaan atau institusi.

43. KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pasal 12 ayat (1) b UUPLH Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 10 ayat (3) Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain. daerah t idak mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan m engenai perenc anaan pend ayagunaan sum ber daya alam d an kon servasi. Pasal 10 Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mempunyai kewenangan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, berikut pengaturan tata ruang laut.

44. Pasal 8 ayat (2) UUPLH Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika; Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang dan atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika; Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

45. Ruang lingkup pekerjaan mencakup: Penataan Ruang dan Konservasi Sumber Daya Alam; Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum Lingkungan; Pengembangan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

46. Memiliki Kewenangan untuk: Merumuskan kebijakan, koordinasi dan pengawasan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah; Menetapkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi SDA; Melaksanakan kebijakan pengendalian dampak lingkungan daerah; Mengevaluasi dan merekomendasikan pembatalan terhadap keputusan di bidang penataan ruang, konservasi SDA, AMDAL dan perizinan lingkungan hidup, yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan daerah maupun nasional; Melaksanakan pengawasan, penataan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang, konservasi SDA dan pengendalian dampak lingkungan; Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup antar sektor; Menumbuhkembangkan peran serta dan kemitraan masyarakat di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

47. PERDA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN WAJIB YANG MENJADI WEWENANG PEMDA: Provinsi Pengendalian Lingkungan Hidup yang merupakan urusan dalam skala provinsi. Kabupaten/Kota Pengendalian Lingkungan Hidup yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Rujukan: Kesepakatan Mengacu kepada Agenda 21 Nasional, Pembangunan Berkelanjutan Peraturan Perundang- undangan: UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang UU No. 23/1997 Tentang PLH Ketentuan lainnya yang terkait dengan PLH

48. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PERDA LINGKUNGAN HIDUP PERDA LINGKUNGAN HIDUP: Penjabaran perundang- undangan yang lebih tinggi Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi Diundangkan dalam lembaran daerah Tidak boleh mengatur sesuatu yang telah diatur oleh perundang- undangan yang lebih tinggi Dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar Dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50 juta Dapat memuat ancaman pidana atau denda selain di atas sesuai yang diatur dalam perundang-undangan lainnya Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah, baik karena delegasi dari Perda atau perundang- undangan lain maupun atas prakarsa sendiri Perda Lingkungan Hidup dan Peraturan Kepala Daerah harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerah Memuat prinsip kehati- hatian/pencegahan dini Keadilan antar dan intergenerasi Perlindungan masyarakat adat Keterbukaan dan keterpaduan antar sektor dapat menciptakan harmonisasi antar kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan

49. Asas Peraturan Perundang- undangan organ pembentuk Kejelasan tujuan Kelembagaan atau yang tepat Kesesuaian antara jenis materi muatan Dapat dilaksanakan Kedayagunaan dan keberhasilgunaan Kejelasan rumusan Keterbukaan Asas- asas lain yang sesuai dengan perundang- undangan yang bersangkutan

50. Peranan Menteri Lingkungan Hidup dalam Pembinaan dan Pengawasan Perda Bidang Lingkungan Hidup Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi khusus dalam penyusunan Perda bidang Lingkungan Hidup Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah di bidang lingkungan hidup Pemberian atau pembuatan pedoman dan standard pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah sebagai tolak ukur apakah pelaksanaannya di daerah sudah sesuai atau tidak (seperti baku mutu air limbah, dll) Melakukan evaluasi terhadap Perda, Peraturan Kepala Daerah apakah bertentangan dengan prinsip dalam penyusunan Perda Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri

51. Bagan Alur Pikir Penyusunan Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Ps. 33 (4) UUD 1945 TAP MPR IX/2001 UUPR UUPEMDA Keadilan Demokrasi Keberlanjutan Manajemen Kemampuan Kebutuhan UUPLH Filosofis, Yuridis Sosiologis Peran serta masyarakat Proses Politik Kebijakan PLH Norma Hukum Kesepakatan Multi Stakeholders Perda tentang PLH Perancangan Perda

52. Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup Penetapan Penentuan Pemanfaatan SDA dengan mengakomodasi aspek budaya Fungsi sosial dalam PLH Aspek sosbud dalam perubahan fungsi ruang kawasan/lahan Penetapan Profil, sifo geografi serta atlas daerah PLH dan SDA Sistem jaringan informasi geografi PLH dan SDA Program pemantauan kualitas Lingkungan Hidup daerah Perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, panjang dengan mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim

53. Penetapan adaptasi dan Kebijakan implementasi cara- cara strategi mengahadapi perubahan iklim Kebijakan dampak hujan asam Sistem pemantauan yang memadai untuk menghadapi perubahan iklim Kawasan yang beresiko menimbulkan bencana Lingkungan Hidup Kawasan lingkungan dan SDA wilayah pesisir dan laut < 4 Mil yang potensial dan sensitif terhadap pencemaran Prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahaya kimia lainnya di pesisir dan laut < dari 4 Mil Perlindungan ekosistem peka terhadap pencemaran minyak di lokasi pesisir dan laut < dari 4 Mil Prosedur operasi standar penanggulangan pencemaran pada ekosistem pkea di lokasi pesisir dan laut kurang dari 4 Mil Penentuan Titik referensi pemantauan kualitas udara ambient Titik referensi pemantauan emisi kenderaan bermotor jalan raya ( road side )

54. Pengumuman Penetapan Penetapan Kualitas udara daerah Tanda lulus uji emisi kenderaan bermotor Sistem intensif dan disintensif PLH Lembaga yang menangani permasalahan akses sember daya genetika di daerah dalam Pembentukan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Potensi SDA Pelestarian keanekaragaman hayati daerah Baku Mutu Lingkungan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan nasional Penetapan konservasi exsitu dan insitu Kabupaten/Kota Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir

55. Pemberdayaan masyarakat dalam PLH Sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati Penetapan perlindungan keanekaragaman hayati Pemanfaatan (tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme, Dan plasma nutfah) Daerah Kab/Kota Kebijakan biaya efektif ( Cost Effectiveness ) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan di Kabupaten/Kota

56. Pemberdayaan masyarakat dalam PLH Pembinaan terhadap masyarakat dalam PLH Perlindungan kearifan lingkungan hidup dalam konservasi SDA dan PLH Pengkajian dan evaluasi ekonomi lingkungan di Kab/Kota Pelatihan dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah Penilaian kegiatan AMDAL bagi kegiatan- kegiatan wajib AMDAL di luar kewenangan pusat dan provinsi yang lokasinya di Kab/Kota Peningkatan kelembagaan untuk program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO) Sosialisasi tentang program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim Sosialisasi tentang antisipasi dampak hujam asam di Kabupaten/Kota Penegakan hukum terhadap pelanggaran Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak spesifik (semen, PLTU, Baja, Kertas) Pengukuran mutu udara ambient (permukiman, perkotaan dan industri) Pengendalian limbah cair domestik di Kabupaten/Kota Penegakan hukum Pelanggaran Baku Mutu Limbah cair (BMLC) Peningkatan kebersihan kota Perizinan lahan aplikasi di Kabupaten/Kota

57. Potensi SDA laut kurang dari 4 Mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi Kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah Spesies langka yang dilindungi Perdagangan spesies langka/dilindungi Akses sumber daya genetika pencemaran tanah daerah kerusakan tata air daerah Pengendalian kerusakan dan Kabupaten/Kota pengendalian Kabupaten/Kota Penataan baku mutu air limbah dari kegiatan (industri, hotel, Rumah Sakit, dll) dan evaluasi terhadap industri-industri yang memakai bahan perusak ozon Dengan pengukuran emisi kenderaan bermotor di jalan raya Pengelolaan sampah domestik Pengendalian kerusakan hutan daerah Kabupaten/Kota

58. Peraturan dan standard internasional yang akan diberlakukan Pelaksanaan inventarisasi data dan pemantauan serta penelitian kemungkinan dampak yang akan terjadi di Kabupaten/Kota Dan inventarisasi terhadap industri yang memakai bahan perusak ozon Kualitas air hujan (hujan asam) meliputi deposisi asam Dan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tindakan penetapan program untuk pengurangan emisi GRK (hutan kota) Pencemaran udara di sekitar sumber tidak bergerak spesifik (semen, PLTU, Baja, Kertas) Emisi sumber tidak bergerak Emisi sumber bergerak (emisi gas buang kenderaan bermotor) Kualitas udara aimbient dari asap kebakaran hutan dan lahan Tingkat kebisingan lingkungan Tingkat getaran di Kabupaten/Kota Kualitas air meliputi air limbah dan air permukaan < 4 Mil Kualitas air tanah di Kabupaten/Kota Operasional perdagangan satwa langka dilindungi Terhadap penghasilan limbah B3 di Kabupaten/Kota Dan pengawasan sistem tanggapan darurat serta penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota

59. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu: a. b. c. perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati adalah unsur- unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh- mempengaruhinya. Pasal 2 UU No.5 Tahun 1990 menetapkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menurut Pasal 3, adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

60. Penegakan hukum bukan hanya melalui proses di pengadilan saja dan perlu diperhatikan juga bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya semata- mata tanggung- jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampai di sungai adalah pelanggaran. Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan bagian akhir ( sluitstuk ) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan (Milieurecht, 1990: 389- 399).

61. Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelamatan Hutan Sebagai Penyangga Debit Air Pelaksanaan program penghijauan tidak bisa dilakukan dengan semangat kerja rutin, tetapi harus disertai semangat urgensi ( sence of urgency ) yang tinggi dan kesadaran para pemimpin pelaksnaan program akan luas akibat dari kegagalan program ini Konservasi hutan ialah menjaga, memelihara dan memperbaiki kuantitas maupun kualitasnya sehingga hutan berfungsi melindungi tata air, biasanya penebangan yang berlebihan diakibatkan nafsu serakah manusia yang tidak mengindahkan kepentingan pemilik maupun publik Konsumsi yang berlebihan akan merusak sumber air dan akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Air dibutuhkan mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, konsumsi industri dan proses industri, konsumsi rumah tangga dan kebersihan rumah. Konsumsi berlebihan di satu sektor akan merusak sektor lain, terlebih kalau terjadi pemborosan dan pencemaran

62. Bencana alam biasanya terjadi (disebabkan) oleh kelalaian manusia mengikuti kaidah- kaidah sains dan“keberanian” manusia dalam melawan etika atau nilai moral yang dianutnya atau“ketidakmampuan” manusia berpraksis dalam kehidupan sehari- hari. Etika dan moral adalah relatif dan bergantung kepada masyarakat yang melingkupinya atau perumusan suatu praksis juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan budaya masyarakat yang menjalankannya. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa hukum alam yang seharusnya dijabarkan secara rinci dalam sains.

63. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan- persyaratan lingkungan. Tujuan penegakan hukum ( law enforcement ) adalah complience (penataan) terhadap persyaratan- persyaratan perlindungan lingkungan yang biasa dalam izin ( licence ), baku mutu dan peraturan perundang- undangan dituangkan lingkungan, lainnya.

64. Pasal dlm UUPLH Subyek Kewenangan Mekanisme/ Substansi Hal baru dlm UUPLH Administratif 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 Penerbit izin usaha (Menteri sektoral) Menteri Lingkungan Kepala Daerah Pencabuatan persyaratan lingkungan ke dalam izin usaha Kewajiban melibatkan masyarakat dalam menerbitkan izin usaha Kewajiban izin bagi setiap pembuangan limbah (dumping) ke media lingkungan Pengawasan penataan ketentuan lingkungan Tindakan paksaan pemerintah Perintah melaksanakan audit (audit mandatory) Kewenangan Menteri lingkungan menerbitkan izin, pengawasan dan perintah melaksanakan audit Perdata 30, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Masyarakat yang dirugikan LSM/Organisasi lingkungan yg dilandasi pada kepedulian Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan bertindak untuk epentingan masyarakat Di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi & Arbitrase) Melalui Pengadilan PMH Lingkungan Strict Liability Hak Gugat LSM Class Action Representative Standing Dasar Hukum Penerapan ADR yang bersifat optional Rumusan Komprehensif tentang Stict Liability Dasar Hukum penerapan Class action Hak Gugat pem. a/n masy. yang dirugikan Pidana 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Kepolisian Negara PPNS Lingkungan Penyidik khusus dlm perairan Indonesia dan Zee Jaksa Hakim Keberadaan PPNS Pengaturan Generic Crimes yang bersifat delik materiel dan Specific crimes yang bersifat delik formil Pengaturan Corporate Crimes & Corporate Criminal Liability - PPNS Specific Crimes disamping generic crimes Penyempurnaan perumusan pertanggung jawaban korporasi

65. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung- gugat. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

66. Penyelenggaran kehutanan bertujuan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; Meningkatkan daya dukung daerah alinran sungai; Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akbiat perubahan eksternal; dan Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

67. Aspek pengawasan yang merupakan bagian pengelola lingkungan tidak berfungsi dengan apabila dikaitkan dengan Undang- undang integral dari baik khususnya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997. Air merupakan sumber daya yang terbatas, diharapkan masyarakat pengguna air akan melakukan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan. Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi harus mencakup apsek- aspek ketersediaan (kuantitas). Tujuan pembangunan lingkungan hidup itu sendiri adalah meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperbaiki kerusakan/pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu telah disusun strategi pengolahan sumber daya air yang berprinsip atas dasar keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatannya. Dalam pemanfaatan tersebut perlu dipertimbangkan fungsi lokasi atau distribusi dalam dimensi ruang dan waktu serta pengaturan fungsi sosial dari segi otoritas dan penggunaannya agar daya dukung sumber daya air di setiap lokasi tidak dilampaui baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

68. Penyidikan PPNS Pemeriksaan atas laporan atau keterangan Pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan Hukum Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dokumen lain Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti

69. Penyidikan PPNS (Bidang Kehutanan) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga… Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di kawasan hutan atau wilayah hukumnya Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti TP Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan TP Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI Membuat dan menandatangani Berita Acara Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya TP HUTAN KAWASAN HUTAN HASIL HUTAN

70. Tindak Pidana di bidang Kehutanan Pasal 78 UU No. 41/1999 Pasal 50 ayat (1) dan (2) 78 ayat (1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (10 tahun dan denda Rp. 5 M) Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, atau c 78 ayat (2) Mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Merambah kawasan hutan. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak s/d: 500 m dari tepi waduk atau danau 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa 100 m dari kiri kanan tepi sungai 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai (sengaja 10 tahun dan denda Rp. 5 M) Pasal 50 ayat (3) d 78 ayat (3) dan (4) Membakar hutan (sengaja (kelalaian 15 tahun dan denda Rp. 5 M) 5 tahun dan denda Rp. 1,5 M)

71. Pasal 50 ayat (3) huruf e, f Pasal 78 ayat (5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang Menerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (sengaja 10 tahun dan denda Rp. 5 M) Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g Pasal 78 ayat (6) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka Melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (sengaja 10 tahun dan dendan Rp. 5 M) Pasal 50 ayat (3) huruf h Pasal 78 ayat (7) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (sengaja 5 tahun dan denda Rp. 10 M) Pasal 50 ayat (3) huruf i Pasal 78 ayat (8) Mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (sengaja 3 bulan dan denda Rp. 10 juta)

72. Pasal 50 ayat (3) huruf j Pasal 78 ayat (9) Membawa alat-alat berat/lainnya yang lazim atau patut digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin (sengaja 5 tahun dan denda Rp. 5 M) Pasal 50 ayat (3) huruf k Pasal 78 ayat (10) Membawa alat- alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membela pohon di kawasan hutan tapa izin (sengaja 3 tahun dan denda Rp. 1 M) Pasal 50 ayat (3) huruf l Pasal 78 ayat (11) Membuang benda- benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (sengaja 3 tahun dan denda Rp. 1 M) Pasal 50 ayat (3) huruf m Pasal 78 ayat (12) Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh- tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang- undang yang berasal dari kawasan hutan, tanpa izin (sengaja 1 tahun dan denda Rp. 50 juta)

73. Pasal 78 ayat (13) KEJAHATAN PELANGGARAN tindak pidana dalam ayat (1) s/d (7), (9) s/d (11) tindak pidana dalam ayat (8) dan (12) Pasal 78 ayat (14) Badan Hukum melanggar Pasal 50 ayat (1) – (3) HUKUMAN ditambah 1/3 dikenakan kepada: pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama Pasal 78 ayat (15) Semua hasil kejahatan dan pelanggaran alat-alat termasuk alat angkutnya dirampas untuk negara

74. Pasal 51 Kepolisian Khusus (terselenggaranya perlindungan hutan) Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

75. (Pasal 1 angka 19 UUPLH) Perselisihan antar dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup SENGKETA LINGKUNGAN SUBJEK SENGKETA Pencemaran dan/atau perusak lingkungan vs Korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan OBJEK LINGKUNGAN Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (aktual) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (potensial)

76. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Penyelesaian sengketa lingkungan tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UULH, yang menyatakan bahwa tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penutupan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang- undangan. Bentuk dan jenis kerugian akibat perusahaan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya dan lain- lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap- tiap kasus. Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri. Pasal 30 UUPLH menyatakan: 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau 2) di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan.

77. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai: Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian; dan/atau Mengenai Tindakan Tertentu Guna Menjamin Tidak Akan Terjadi/Terulangnya Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Hidup

78. PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT PADAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIFAT BEBAS DAN TIDAK BERPIHAK Diatur Dalam PP No. 54 Tahun 2000 dan Peraturan PEL di Pusat, di Daerah

79. PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN NEGOSIASI Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan Langsung Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Melalui Wakil Mereka MEDIASI Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan Lewat Jasa MEDIATOR KONSILIASI Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarkan Melalui Jasa KONSILIATOR PENCARI FAKTA Penyelesaian Sengketa LH Memakai Jasa PENCARI FAKTA

80. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan (PERDATA) Perbuatan melanggar hukum (PMH) berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain/lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha Kegiatan untuk: Membayar ganti rugi Tindakan tertentu Pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu

81. Tindakan Tertentu Maksudnya: Memasang/Memperbaiki IPL Memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup Menghilangkan Penyebab Timbulnya PENCEMARAN dan/atau PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

82. 1. Kegiatan Usaha Yang Menimbulkan Dampak Besar dan Penting Menggunakan B3 Menghasilkan Limbah B3 TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran GANTI RUGI (Lex Special Gugat PMH)

83. Tergugat Bebas Dari Kewajiban Membayar Ganti Rugi apabila dapat MEMBUKTIKAN bahwa Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup disebabkan: Adanya Bencana Alam/Peperangan Keadaan Terpaksa Adanya tindakan Pihak Ketiga

84. HAK MASYARKAAT MENGAJUKAN GUGATAN (CLASS ACTION) Hak Kelompok Kecil Masyarakat Untuk Bertindak Mewakili Masyarakat, Tuntutan ke Pengadilan 1. Masyarakat Dalam Jumlah Banyak 2. Kesamaan Permasalahan 3. Kesamaan Fakta Hukum 4. Kesamaan Tuntutan Instansi Pemerintah Yang Bertanggung Jawab di Bidang LH Bertindak Untuk Kepentingan Masyarakat. Masyarakat Menderita Akibat Pencemaran/Perusakan LH Mempengaruhi Perikehidupan Pola Masyarkat

85. Hak ORG. LH Mengajukan Gugatan (Legal Standing) Untuk Pelestarian Fungsi LH Melakukan Tindakan Tertentu Tanpa Adanya Tuntutan GANTI RUGI Biaya/Pengeluaran Riil Persyaratan: Berbadan Hukum AD/ART Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup Telah Melaksanakan Kegiatan Sesuai AD/ART

86. KETENTUAN PIDANA Delik Materil (Pasal 41 UUPLH) Delik Delik Formil (Pasal 43 UUPLH) Tanggung Jawab Korporasi (Pasal 45 dan 46 UUPLH) Tindakan Tata Tertib (Pasal 47 UUPLH) Tindak Pidana Kejahatan (Pasal 48 UUPLH) Asas Subsidiaritas (Penjelasan Umum UUPLH)

87. Amdal Pasal 16 UULH berbunyi: “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengani dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah” . Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 (21) UUPLH Pasal 1 (1) PP 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

88. Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan sungguh merupakan instrumen pengaman masa depan. Dalam pengelolaan lingkungan seyogyanya tidak hanya memperhatikan resiko lingkungan saja, melainkan juga manfaat lingkungan. Pembangunan bertujuan untuk memperbesar nilai manfaat/resiko yang dapat dicapai dengan memperbesar manfaat dan/atau memperkecil resiko (Soemarwoto, 1981)

89. Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui; Proses dan kegiatan yang secara potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya; Introduksi jenis tumbuh- tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik; Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

90. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain: Jumlah manusia yang akan terkena dampak; Luas wilayah persebaran dampak; lamanya dampak berlangsung; Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; sifat kumulatif dampak tersebut; terbaliknya Berbalik ( reversible ) atau tidak ( irreversible ) dampak; Ketentuan- ketentuan tentang AMDAL UUPLH PP AMDAL Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

91. Kemana berkonsultasi jika akan melaksanakan Studi AMDAL? Konsultasi dapat dilakuan di tiga Komisi Penilai AMDAL: Komisi Penilai AMDAL PUSAT, atau Komisi Penilai AMDAL Provinsi, atau Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Tergantung dari jenis rencana kegiatan yang akan distudi Amdalnya Komisi Penilai AMDAL: Unsur pemerintah Wakil masyarakat yang terkena dampak Perguruan Tinggi Pakar Organisasi Lingkungan

92. a. Rencana Kegiatan Pembangunan Gudang Munisi Pusat dan Daerah Pembangunan Pangkalan TNI AL Pembangunan pangkalan TNI AU Pembangunan Pusat Latihan Tempur Pembangunan Lapangan Tembak TNI dan Polri Pembangunan Pelabuhan Samudera dengan salah satu fasilitas: Dermaga dengan konstruksi masif Penahanan gelombang Prasarana Pendukung Pelabuhan (terminal peti kemas, dll) Pembangunan Bandara Internasional Baru Pengembangan Bandara Internasional Perluasan Bandara Internasional dengan: Pemindahan penduduk atau pembebasan tanah Reklamasi pantai Pemotongan bukit dan pengurukan lahan Pemasangan kabel bawah laut Teknologi Satelit (pembangunan fasilitas peluncuran satelit) Industri Pesawat Terbang Industri Senjata, Munisi, dan Bahan Peledak Eksploitasi produksi bahan galian radio aktif termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian

93. Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika Melakukan Submarine Tailing Disposal Eksploitasi Migas dan pengembangan produksi di darat dan di laut Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan) Pembangunan kilang LPG Pembangunan kilang LNG Pembangunan kilang minyak Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) Pembangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir untuk penelitian dan/atau daya (PLTN) Pembangunan dan pengoperasian instalasi Nuklir Non Reaktor: Pabrikasi Bahan Bakar Nuklir Pengolahan dan pemunian Uranium Pengolahan limbah radio aktif Pembangunan Iradiator (kategori II s/d IV) Produksi Radio Isotop Produksi Kaos Lampu Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan B3 sebagai kegiatan utama Introduksi jenis- jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Provinsi Kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain Di wilayah laut di atas 12 Mil, dan di lintas batas NKRI dengan negara lain

94. a. Rencana Kegiatan Budidaya tanaman pangan dan holtikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Usaha hutan tanaman Pembangunan bandara baru beserta fasilitasnya di luar kategori Bandara Udara Internasional Pengembangan bandara beserta fasilitasnya di luar kategori Bandara Internasional Perluasan bandara di luar kategori Bandara Internasional beserta fasilitasnya Pemindahan penduduk atau pembebasan lahan Reklamasi pantai Pemotongan bukit dan pengurukan lahan Pembangunan pelabuhan di luar kategori Pelabuhan Samudera dengan salah satu fasilitas: Dermaga dengan konstruksi masif Penahan gelombang Prasarana pendukung pelabuhan (terminal peti kemas, dll) Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)

95. Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan dari industri kertas budaya) Industri petrokimia hulu Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan bahan berbahaya dan beracun (B3) Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Gas Uap Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangunan Pusat Listrik dari jenis lainnya: (surya, angin, biomassa dan gambut) b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota c. Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) Mil

96. Budidaya tanaman pangan dan holtikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system ) di air tawar (danau) atau di air laut Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum Pembangunan rumah sakit Pembangunan jaringan jalan kereta api Pembangunan stasium kereta api Konstruksi bangunan jaringan rel di bawah permukaan tanah Pengerukan alur pelayaran sungai Pengerukan capital dredging atau maintenance dredging Reklamasi (Pengurungan) Penempatan hasil keruk ( dumping ) di darat atau di laut Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar ( iron and steel making ) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/Big iron, paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab Ind

97. Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga (bahan baku merkuri/Hg) Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina) Kawasan industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi) Industri galangan kapal dengan sytem graving do ck Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/Hg) Industri baterai basah (akumulator listrik) Kegiatan industri lain yang menggunakan luas areal di ata batas tertentu Pembangunan baru daerah irigasi, peningkatan luas daerah irigasi atau pencetakan sawah Reklamasi rawa unstruck kepentingan irigasi Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir Pembangunan jalan tol, pembangunan jalan layang dan subway Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan Pembuangan sampah dengan sys tem co ntrol landfill/sanitary land f i l l (di luar B3), Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di daerah pasang surut, pembuangan transfer station dan TPA dengan system open dumping Pembangunan perumahan/permukiman Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPTL) termasuk fasilitas penunjang, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya, pembangunan sistem perpipaan air imbah Pembangunan saluran drainase permukiman

98. Pembangunan jaringan distribusi dan transmisi air bersih di kota besar/metropolitan Pengambilan air dari danau (sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya) Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, perdagangan dan perbelanjaan relatif terkonsentrasi Pembangunan kawasan permukiman unstruck pemindahan penduduk/transmigrasi Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air) Kegiatan pertambangan umum dengan luas perizinan atau daerah terbuka di atas batas tertentu Tahap eksploitasi produksi batu bara/gambut, biji primer, biji sekunder/endapan aluvial, bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan c, dan bahan galian timbal termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian Tambang di laut Melakukan proses pengolahan biji dengan proses sianidasi Pembangunan jaringan transmisi listrik Taman rekreasi Kawasan pariwisata Hotel Lapangan golf (tidak termasuk driving range )

99. Penegakan hukum secara preventif: Pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum dilanggar. Instrumen penting bagi penegakan hukum preventif: penyuluhan, pemantauan dan penggunaan Penegakan hukum yang utama: pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin- mesin, dsb)

100. Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Mempunyai fungsi instrumental yaitu: pengendalian perbuatan terlarang dan sanksinya ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Dengan demikian ada beberapa aspek yang terkait, yaitu: Pengawasan; Sanksi administrasi; dan Gugatan administrasi.

101. Pengawasan Merupakan sarana penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif, yakni guna memastikan bahwa peraturan perundang- undangan lingkungan ditaati. Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UUPLH

102. Pasal 24 UUPLH Kewenangan pengawasan meliputi: Melakukan pemantauan Meminta keterangan Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan Memasuki tempat tertentu Mengambil contoh Memeriksa peralatan dan/atau alat transportasi Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: WAJIB memenuhi permintaan petugas pengawasa Petugas pengawas: WAJIB memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal memperhatikan sikon tempat pengawasan (nilai dan norma yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis)

103. Gubernur/Kepala Daerah terhadap Berewenang melakukan paksaan pemerintah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, untuk: mencegah dan mengahiri pelanggaran menanggulangi akibat yang ditimbulkan melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan Dapat diganti dengan Pembayaran sejumlah Uang tertentu Atas beban biaya penanggung jawab dan/atau kegiatan Dapat dilimpahkan kepada Bupati/Walikota Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah didahului dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang

104. Jenis sarana (instrumen penegakan hukum lingkungan administratif) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa ( bestuursdwang ); Uang paksa ( publiekrechtelijke dwangsom ); Penutupan tempat usaha ( sluiting van een inrichting ); Penghentian kegiatan mesin perusahan ( buitengebruikstelling van een toestel ); Pencabutan izin ( intrekking van een vergunning ) melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.

105. Paksaan pemerintah ( bestuursdwang ) Tindakan- tindakan nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang- undang. Merupakan suatu tindakan penguasa dengan cara yang amat langsung. Pelaksanaan bestuursdwang suatu wewenang bukan kewajiban. Sebelum menjalankan bestuursdwang badan pemerintah wajib mempertinmbangkan semua kepentingan yang terkait. Peringatan tertulis harus mendahului pelaksanaan nyata bestuursdwang kecuali dalam keadaan-keadaan mendesak.

106. Persyaratan bagi peringatan atau perintah tertulis: Peringatan tidak dapat diadakan secara tanpa ikatan. Perintah atau peringatan tertulis harus memuat perintah yang jelas. Surat perintah harus memuat ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilanggar. Harus ditentukan jangka waktu perintah harus dilaksanakan. Perintah harus ditujukan kepada yang “berkepentingan” yang menurut kenyataan memang juga mampu mengakhiri pelanggaran tersebut. Eksplisit atau implisit harus nyata bahwa biaya- biaya dalam hal tata usaha harus bertindak, akan dibebankan kepada pelanggar.

107. Pertimbangan- pertimbangan penjatuhan bestuursdwang : Pro bestuursdwang : Kepentingan umum yang dirugikan oleh keadaan ilegal (mis: pencemaran) - Kepentingan pencegahan (pengelakan) pengaruh preseden yang tidak dikehendaki Kepentingan pihak ketiga Kontra bestuursdwang : Kepentingan si pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang ilegal (mis: akan terjadi pemusnahan modal/mengakibatkan kebangkrutan) Masalah- masalah praktis atau ketidakmungkinan Pembiayaan yang tinggi dari bestuursdwang Kemungkinan legalisasi Pertimbangan terhadap kepentingan, suatu peran tindakan atau keadaan yang terlarang dapat dilegalisasi.

108. Pasal 26 UUPLH Tata cara penetapan biaya serta penagihan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Jika belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku Pasal 27 UUPLH Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin Kepala daerah dapat mengajukan usul mencabut izin kegiatan dan atau usaha kepada pejabat yang berwenang Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan pelanggaran : Bobot sampai dari pelanggaran syarat administratif pelanggaran yang menimbulkan korban Pelanggaran tertentu: pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya

109. Audit lingkungan: Suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan Pemerintah mendorong penanggungjawab kegiatan dan/atau untuk melakukan audit lingkungan hidup Menteri berwenang memerintahkan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha melakukan audit lingkungan Menunjukkan ketidakpatuhan wajib melaksanakan AUDIT jika tidak melaksanakan Menteri melaksanakan AUDIT atau menugaskan pihak ketiga BIAYA DITANGGUNG PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN JUMLAN BEBAN BIAYA DITETAPKAN OLEH MENTERI HASIL AUDIT DIUMUMKAN

110. POKOK BAHASAN BENTUK LEMBAGA TUPOKSI

111. LH (SDA) ALUR PEMIKIRAN KEBIJAKAN NASIONAL PLH EKONOMI EKONOMI/DEVIA/TK EK/TK/OTDA/SPOL UDARA TANAH AIR HUTAN PESISIR LAUT KEANEKA RAGAMAN HAYATI PEL. KEG.PEMB. NASIONAL (EKONOMI) PEM ORLA DAERAH SEKTOR PEM- ORBA OTORITER PPLH-LKH (1983- 19997 PEM.REFORMASI (DEMOKRATIS) KLH 2004 PBBLH SEKTOR DAERAH SWASTA BAPEDALDA BAPEDALDA PENCEMARAN PERUSAKAN GBHN/REPETA PEM SWASTA DPR MASY. 112 UUPA KEHUTANAN PETAMBANGAN PENGAIRAN POL. MERCUSUAR POLITIK LUAR NEGERI NASAKOM KEBEBASAN BERPOLITIK KEBEBASAN PERS PERWAKILAN MASYARAKAT SISTEM HUKUM PENEGAKAN HUKUM UU 4/82- 23/97 UU 24/92 AMDAL BAKU MUTU PEM. DOMINAN (OTORITER) DPR RI TIDAK BERFUNGSI MASYARAKAT DITEKAN PEMBANGUNAN-PER. EKONOMI NASIONAL LSM- DITEKAN/DIAWASI PERS- DITEKAN/DIAWASI KEBEBASANNYA POLITIK- DIBATASI BADAN USAHA- MONOPOLI DIBERIKAN KELONGGARAN HUKUM SISTEM HUKUM PENEGAKAN HUKUM UU 23/97 TATA RUANG OTDA AMDAL BAKU MUTU PEM.DEMOKRATIS DPR RI DAERAH BERPERAN LSM- ADA KEBEBASAN MENGATAKAN PENDAPAT PERS- BEBAS MASYARAKAT- DIBERI KEBEBASAN POLITIK-DIBERI KEBEBASAN BADAN USAHA- DIBERI KELONGGARAN HUKUM KEPENTINGAN JANGKA PENDEK SISTEM HUKUM PENEGAKAN HUKUM BANGUN PRAJA PARLEMENT WATCH ALIANSI KOMUNIKASI MASYARAKAT MADANI PENATAAN HUKUM (PROPER) PEMERINTAH YANG EFEKTIF PEM. SISTEM HUKUM PENEGAKAN HUKUM TERINT EGRASI

112. PENYEBAB KERUSAKAN/PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP KEBIJAKAN YANG TIDAK BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP (BANGUN PRAJA) TUMPANG TINDIH PERTAMBANGAN DENGAN HUTAN LINDUNG; PEMAKAIAN BENSIN BERTMBAL, TEKNOLOGI TIDAK RAMAH LINGKUNGAN HIDUP REKLAMASI PANTAI DAN SUNGAI AMDAL YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERIZINAN YANG MELAMPAUI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP (SIPD – IPK) MENTERI GUB, BUPATI, WALIKOTA 10% TIDAK MENTAATI PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP AMDAL BAKU MUTU LIMBAH BAKU KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KURANG BERPERAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (MASYARAKAT MADANI) BADAN USAHA 30% MASYARAKAT 60% GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE – G.E.G BADAN USAHA YANG TERKENA KASUS LINGKUNGAN HIDUP (ADMINSITRASI, PERDATA, PIDANA) SUMBER INSTITUSI (PROPER) EMISI KENDERAAN – LIMBAH DOMESTIK – LIMBAH USAHA KECIL – DAMPAKKEGIATNA RAKYAT SUMBER NON INSTITUSI PERUBAHAN SIKAP, TINDAKAN DAN TINGKAH LAKU, KETIGA PELAKU TERSEBUT (KOMUNIKASI DAN ALIANSI) MENGHAMBAT LAJU PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

113. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP MENTERI SEKJEN IRJEN STAF AHLI DIRJEN PENATAAN RUANG DAN KONSERVASI SDA DIRJEN PENGEDALIAN DAMPAK LH DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DIRJEN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT BALITBANG

114. POKOK- POKOK PIKIRAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RUANG LINGKUNGAN KLH: Penataan Ruang dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengedalian Dampak Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Lingkungan Pengembangan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan WEWENANG: Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup nasional Menetapkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi sumber daya alam Melaksanakan kebijakan pengendailan dampak lingkungan Melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang bersifat lintas sektor, lintas daerah provinsi dan lintas negara Mengevaluasi dan merekomendasikan pembatalan terhadap keputusan di bidang penataan ruang, konservasi sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan lingkungan hidup, yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan nasional Melaksanakan pengawasan, penataan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang, konservasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup antara sektor dan di daerah Merumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap penerapan teknologi tinggi, kegiatan yang bersifat strategis, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, lintas batas provinsi dan lintas batas negara Menumbuhkembangkan peran serta dan kemitraan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup

115. 1 PENYELESAIAN KASUS LH (SEKTOR-DAERAH PROGRAM 100 HARI (K2A) AKSI 2 PENATAAN BADAN USAHA (SUPER) (TO) Daerah Provinsi/Kab/Kota (10 Daerah) Badan Usaha (1000) 3 PENANGGUNG PERKARA LH (TO) (10) Pusat (KLH) Daerah Mensinergikan aspek sosial, eknomi dan lingkungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan KONSOLIDASI INTERNAL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KLH DIPANTAU OLEH LSM, PERG. TINGGI, MASY KONSILIASI SEKTOR – DAERAH – KEBIJAKAN (LH) 2 BADAN USAHA (LH) 3 MASYARAKAT (LH) 4 1

116. PERUBAHAN PERADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN FAKTOR EKSTERNAL POLISI JAKSA HAKIM PENYIDKAN TUNTUAN VONIS LINGKUNGAN HIDUP FAKTOR INTRNAL PERATURAN PUU KELEMBAGAAN SDM (PPNS LH) PENATAAN (PROPER- SUPER) JARINGAN ALIANSI KOMUNIKASI TO PEBIAYAAN PRAKTEK PENGAKAN HUKUM NASIONAL (BURUK) PRAKTEK PENGAKAN HUKUM LH KLH (PUSAT – DAERAH) PROGRAM PH TERINTEGRASI (SATU ATAP) DENGAN KONSEP FORMULA 12 DAN DETASERING – P ER A D I L A N K HUS U S LH

117. SEJARAH KEPEDULIAN LINGKUNGAN & PEMBANGUNAN 1972- 1978 1978- 1983 1983- 1988 1988- 1993 1993- 1998 1998- 1999 1999- 2004 Panitia Negara Masalah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan & Menteri Negara Kependudukan & Menteri Negara Kependudukan & Lingkungan di Lingkungan Hidup BAPPENAS (PPLH) Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup (KLH) (KLH) Menteri Negara Menteri Negara Menteri Negara Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup (MNLH) (MNLH) (MNLH) Dengan Ketua Ir. Sarwono Dr. Panangian Dr. Sonny Prof. Prof. Emil Salim Prof. Emil Salim Prof. Emil Salim Kusumaatmadja Siregar Keraf Nabiel Makarim Emil Salim, selaku Deputi Ketua BAPPENAS MPA, MSM. Digantikan Dr. Sumarlin Th 1973 Karena Prof. Emil Menjadi MenHub LINGKUNGAN DALAM LINGKUNGAN DALAM - LINGKUNGAN SAMA DIPISAHKAN (+ BAPEDAL LINGKUNGAN TERPISAH SAMA SAMA KEMENTERIAN PERENCANAAN PENGAWASAN DARI PEMB TH 1991) DARI (+ BAPEDAL) (+ BAPEDAL) LH PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN - LINGKUNGAN DIPENGARUHI PERILAKU PENDUDUK (MANUSIA) PEMBANGUNAN & PENDUDUK (BAPEDAL) PLH + DAMPAK PLH + DAMPAK KEBIJAKAN & OPERASIONAL PLH + PELAKU PEMB.

118. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ASISTEN DEPUTI IV URUSAN PENEGAKAN HUKUM Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi

119. LH. ALAM Udara Air Tanah Pesisir & Laut Keanekaragaman Hayati PENCEMARAN LH 1 PP 18/99 PP 85/99 P PLB3 9 Kep Ka BAPEDAL KEBIJAKAN KEGIATAN USAHA LH PERORANGAN UU 23/97 PLH 2 PP 19/99 3 PP 27/99 P.P.L 2 KEPMEN LH AMDAL LH. BUATAN Perkotaan Perdesaan Kawasan Tertentu LH. SOSIAL/BUDAYA Adat Istiadat Pranata Sosial KERUSAKAN LH 4 PP 41/99 5 PP 54/2000 6 PP 150/2000 7 PP 4/2001 8 PP 74/2001 9 PP 82/2001 P. P. U LP JPPSLH PKTUPB K H & L 83 PPA 16 KEPMEN LH 6 Kep. Ka. BAPEDAL 7 KEPMEN LH 2 Kep Ka BAPEDAL 1 Kepemen 1 KepKa Bapedal

120. Untuk melakukan pengawasan MENTERI menetapkan PEJABAT yang berwenang melaksanakan PENGAWASAN PEL PENGAWASAN PASAL 22 KELEMBAGAAN PASAL 23 Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas PUU yang berlaku ALAT PENGAWASAN Dapat diserahkan kepada PEMDA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Ka. DAERAH berwenang menetapkan PEJABAT PENGAWASA KEWENANGAN PASAL 24 P E N G A W A S A N KEWAJIBAN Pemantauan Meminta Keterangan Membuat Catatan Membuat Salinan Dokumen Memasuki tempat tertentu Mengambil Contoh Memeriksa Peralatan Memeriksa Instalasi Memeriksa Alat Transportasi Meminta Keterangan Membawa Tanda Pengenal Memperlihatkan Surat Tugas Memperhatikan Situasi dan Kondisi Tempat Pengawasan

121. STANDAR OPERASI PROSEDUR PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN BENCANA/KECELAKAAN LINGKUNGAN PENGADUAN TASK FORECE LANGSUNG TIDAK LANGSUNG MEN. LH Deputi IV c.q. Asdep 5/IV BID. PENGADUAN SEKRETARIAT TIM VERFIKASI POS PELAYANAN PENGADUAN MEDIA CETAK/ ELEKTRONIK SURAT PUSINFOMAS UNIT KERJA TEKNIS DATA BASE REKOMENDASI TINDAK LANJUT PENANGANAN KASUS LINTAS BATAS NEGARA LINTAS BATAS PROVINSI LIMBAH B3/B3 12 MB. LAUT ASDEP. 5/IV KOORDINASI PEMDA PROV/KAB/KOTA PULBAKET KEWENANGAN DAERAH OTONOMI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASDEP 1:2:3:4/IV YA PENCEMARAN/PERUSAKAN LH TIDAK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUPERVISI TUTUP KASUS ASDEP 1: 2:3:4/IV ADMINISTRASI PIDANA PERDATA PSLH DI LUAR PENGADILAN UNIT TEKNIS/PEMDA/ SEKTOR PPNS LH/APARAT PENEGAK HUKUM KEJAKSAAN OL MASYARAKAT LH/PSLH SAKSI AHLI

122. 1 Pengembangan Kelembagaan Pengawasan Hutan Lingkungan 2 Pengembangan SDM PPLH BAPEDAL PROVINSI BAPEDAL/Bag. LH KAB/KOTA KLH 95 Orang Bapedal Prov. Kab/Kota 195 Orang PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN HUKUM ADMINSITRASI LINGKUNGAN 3 Penyusunan Pedoman Umum Pel. Pengawasan Bagi PPLH Pusat dan Daerah 4 Jaringan Komunikasi Penetapan Target Operasi Penataan Pusat da 5 n Daerah 6 Pertemuan Teknis Daerah Kepmen 07 Tahun 2001 Kepmen 56 Tahun 2002 Kepmen 57 Tahun 2002 Kepmen 58 Tahun 2002 PROPER DAN SUPER

123. 1 Penyelesaian Sengketa LH di Pengadilan 1 Target Operasi Penegakan Hukum Perdata Pusat dan Daerah 2 Jaringan Komunikasi Dgn Kejagung Kejati-Kejati dan MA (JAMDATUN, ASDATUN) (JPN) 3 Pedoman Umum Penanganan Kasus Gugatan Perdata - PMH - Tanggung Jawab Mutlak - Gugatan Perwakilan - Gugatan Organisasi LH PENYELESAIAN SENGKETA LH 4 Tuntutan Pidana Akan Dibarengi Dgn Gugatan Perdata 1 Pembentukan LPJP2LH di Luar Pengadilan Pengembangan ORGAN LPJP2LH - Sekretariat 2 - Mediator - Arbiter - Kasus Kebakaran Batas dan Lahan dan LB3 - Pencemaran Laut - Pusat - Provinsi - Kabupaten/Kota Konsep Pengembangan 3 Target Kasus Yang Diselsaikan Lewat LPJP2LH 2 Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan 4 Kasus Yang Sedang Ditangani PT. Kayu Lapis Ind. PT. Palur Raya MT. Natuna Sea MT. Bumi Sarana

124. PENYIDIKAN KASUS LH (PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN) 1 Pengembangan Institusi dan PPNS LH 2 Pengembangan SDM Penegakan Hukum di Instansi Terkait 3 Pembentukan SATGAS PPNS LH PUSAT - DAERAH 4 Penetapan Target OPERASI PUSAT - DAERAH Pengembangan Peodman Umum Penyidikan Kasus Kebakaran Batas dan Lahan Tindak Pidana MATERIAL LH 5 - Tindak Pidana Formil LH TIndak Pidana Koorparasi LH Tindakan Tata Tertib PUSAT DAERAH (Jumlah Kebutuhan) POLISI LH JAKSA LH HAKIM LH Pengembangan Jaringan Komunikasi POLRI – POLDA – POLRES (Penyidikan dan Gelar Perkara) Kejaksaan Agung – Pra Penuntutan (Jampidsus) Penuntutan Eksekusi 6 - Kejaksaan Tinggi (ASPIDUM) Kejaksaan Negeri (JPU) Dakwaan – Penuntutan - Eksekusi Peradilan (Hakim di Pengadilan Negeri – Pengadilan Tinggi – MA) Diperlukan YUDISPRODENSI dari MA Diperlukan FATWA MA Diperlukan SURAT EDARAN MA

125. KONSEP PENGEMBANGAN PPLH, PPNS LH, POLISI, JAKSA, DAN HAKIM DALAM PERADILAN KHUSUS LINGKUNGAN HIDUP DIBENTUK DI DAERAH RAWAN KASUS LH Di setiap Bapedalda Provinsi 10 PPNS dan 25 PPLH, Bapedal Kab/Kota 5 PPNS dan 10 PPLH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI POLISI, JAKSA, HAKIM KHUSUS LH PADA DAERAH KASUS LH MAJELIS HAKIM YANG TERDIRI DARI 3 – 5 ORANG DIPERLUKAN HAKIM ADHOC DARI PAKAR LH DIBENTUK KAMAR- KAMAR DI DAERAH RAWAN KASUS LH PPLH DAN PPNS LH MANDIRI DIKLAT POLISI, JAKSA, HAKIM KHUSUS LH PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA LH PEMBENTUKAN KAMAR 2X PERADILAN KHUSUS LH DI P.N/T.U.N PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS LH PERUBAHAN KET. PASAL 40 UU 23 TAHUN 1997 PLH RUU PSDA BERDASARKAN KERJASAMA PROYEK (PGRI) KLH, MA, DEP. KEH/HAM DAN ICEL BERDASARKAN SURAT EDARAN MA R.I. BERDASARKAN UU PERUBAHAN PASAL 24 UUD 1945

126. PENGEMBANGAN JARKOM DAN KEW. GAKUM OTONOMI DAERAH POLRI DIT. TIPITER KEJAGUNG JAMPIDUM, JAMDATUM PERADILAN HAKIM MA SAKSI AHLI LABORATORIUM PAKAR SEKTOR TERKAIT LSM SAKSI KORBAN POLRI DIT. TIPITER KEJAGUNG JAMPIDUM, JAMDATUM PERADILAN HAKIM MA SAKSI AHLI LABORATORIUM PAKAR DINAS TERKAIT LSM SAKSI KORBAN POLRES – POLSEK – SERSE KEJAKSAAN NEGERI – JAKSA PENGADILAN NEGERI – HAKIM SAKSI AHLI – PAKAR LABORATORIUM PAKAR DINAS TERKAIT LSM SAKSI KORBAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP K E M E N T E R I A N LH BAPEDAL PROVINSI BAPEDAL/BAG. LH KABUPATEN/KOTA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN SDM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Penegakan Hukum Lingkungan POS PEL PEPALORAN KORLAP dan JARKOM SATGAS LPJP2SLH PPLH DAN PPNS LH T.O. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan POS PEL PELAPORAN KORLAP dan JARKOM SATGAS LPJP2SLH PPLH dan PPNS LH T.O. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan POS PEL. PELAPORAN JARKOM SATGAS LPJP2SLH PPLH dan PPNS LH T.O.

127. ,' / ,' I 1' 1' ' I I 1' I ( I t