Materi PPKPT LLDIKTI 9 di Makassar SultanBatara

Pencegahan dan penanganan keketasan seksual

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI INSPEKTORAT JENDERAL Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi

3. Hanya Kekerasan Seksual Kekerasan Fisik 1 Kekerasan Psikis Perundungan Kekerasan Seksual Diskriminasi dan intoleransi Kebijakan yang mengandung kekerasan 2 3 4 5 6 Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara : Langsung ; atau Tidak langsung Melalui media elektronik dan/ atau non elektronik Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Permendikbudristek No. 55/2024 Mencakup 6 Bentuk Kekerasan Sebelum Sesudah

4. 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Seorang dosen melakukan serangan fisik maupun verbal kepada mahasiswa lain secara berulang untuk menunjukkan kuasa dan mahasiswa tersebut merasa bahwa dia tidak berharga atau ‘ bukan siapa-siapa ’ 2 Seorang dosen di salah satu perguruan tinggi diminta untuk mengirimkan foto intimnya kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai syarat untuk kenaikan jabatan akademik . 3 Mahasiswa penghayat kepercayaan di Universitas X dilarang untuk mendaftarkan diri dalam UKM Pencak Silat dan Protokoler karena status kepercayaannya . Kondisi tidak nyaman yang dirasakan membuat mahasiswa tersebut memutuskan untuk tidak mengikuti UKM apapun .

5. 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Foto seorang mahasiswa di sebuah akademi komunitas disunting dan dibuat meme oleh teman-teman di kelasnya . Foto tersebut disebarkan di media sosial dan menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang melihatnya . Hal ini membuat mahasiswa tersebut enggan berkuliah , tidak nafsu makan , dan jatuh sakit . 5 Seorang mahasiswa laki-laki menepuk bokong temannya ( perempuan ) ketika mengikuti perkuliahan di kelas . 6 Sekolah Tinggi B akan mengirimkan pendidik untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional . Wakil direktur merekomendasikan dosen A untuk menjadi perwakilan sekolah karena dosen A berpotensi dan memiliki minat dalam topik pelatihan tersebut . Namun , dalam rapat pimpinan , mayoritas pimpinan tidak setuju dan menolak , karena dosen A merupakan pendatang dan merupakan suku minoritas di daerah mereka .

6. 7 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Di salah satu politeknik beredar video mahasiswa yang menggunakan jaket almamater sedang memukuli temannya hingga tersungkur dan bajunya robek . 8 Perguruan tinggi meminta seluruh dekan universitas untuk memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari kampus bagi mahasiswa / i yang diketahui terlibat dalam tawuran .

7. Warga Kampus : Mahasiswa , Pendidik , dan Tenaga Kependidikan ; Pemimpin Perguruan Tinggi: Rektor pada Universitas dan Institut , Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik , Akademi , dan Akademik Komunitas ; Mitra Perguruan Tinggi: Badan Hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Lokasinya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi: Di dalam Perguruan Tinggi; Di luar Perguruan Tinggi; Yang melibatkan lebih dari 1 ( satu ) Perguruan Tinggi dan/ atau dalam lokasi lain yang terkait * * Catatan : kasus kekerasan yang melibatkan lebih dari perguruan tinggi dan/ atau dalam lokasi lain yang terkait misalnya kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks : Magang ; Pertukaran mahasiswa ; dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sasaran Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi

8. Waktu Objek Subjek Warga Kampus ; Pemimpin Perguruan Tinggi; Mitra Perguruan Tinggi Tridharma Perguruan Tinggi Keberlakuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT Diundangkan sejak 14 Oktober 2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Ruang Lingkup Keberlakuan: Apa yang dapat dilakukan ketika terdapat laporan kekerasan yang tidak masuk dalam lingkup Permendikbudristek PPKPT?

9. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi

10. Mekanisme Alur Penanganan Kekerasan di Permendikbudristek PPKPT Jika terdapat laporan kekerasan satuan tugas melakukan penanganan kekerasan melalui alur berikut ini: Pemulihan berjalan paralel sejak pelaporan diterima hingga akhir proses pendampingan. Catatan : Satuan tugas PPKPT menangani kasus kekerasan yang terlapornya bukan pemimpin perguruan tinggi ; Inspektorat Jenderal menangani kasus kekerasan yang terlapornya pemimpin perguruan tinggi . Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi

11. Proses Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi 1 Penyampaian surat permintaan keterangan kepada para pihak ( pelapor , korban, saksi , terlapor , dan/ atau pihak lain yang terkait ) paling lambat 3 hari kerja sebelum hari pemeriksaan secara langsung /media telekomunikasi . 2 Pemeriksaan secara tertutup dimulai paling lambat 3 hari kerja setelah tahapan tindak lanjut pelaporan selesai dilakukan , dan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja dengan opsi perpanjangan waktu paling lama 30 hari kerja . *) Jika terlapor tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima setelah satgas menyampaikan surat permintaan keterangan untuk hadir sebanyak 3 kali berturut-turut , satgas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor ( pemeriksaan in absentia) 3 Pemeriksaan dihentikan , apabila : Pelapor : tidak memberikan keterangan dalam tahap pemeriksaan , mencabut laporan Terlapor : tidak ditemukan , meninggal dunia Pembuktian tidak cukup

12. Proses Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Pemberkasan: identitas lengkap terperiksa tempat dan tanggal pemeriksaan uraian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor ( waktu , tempat , dan cara kekerasan dilakukan ); Bukti; paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman ; dan tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara. Terperiksa yang menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan harus menuliskan pernyataan penolakan pada bagian akhir berita acara pemeriksaan . Berita Acara Pemeriksaan Berdasarkan berita acara pemeriksaan : identitas terlapor ; dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan ; ketentuan yang dilanggar ; pembuktian dan analisis bukti ; ringkasan pemeriksaan ; bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti . Disampaikan oleh Satuan Tugas kepada : Pemimpin perguruan tinggi ; Terlapor ; Pelapor ; dan Korban. Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Penghentian

13. Sanksi Administratif Diklasifikasikan Berdasarkan Status Pelaku Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Pelaku Pemimpin Perguruan Tinggi, Pendidik , dan Tenaga Kependidikan ASN Kemendikbudristek Pemberi Sanksi Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jenis Sanksi Pemimpin Perguruan Tinggi, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan non-ASN Pejabat yang berwenang Peringatan tertulis ; Pernyataan permohonan maaf secara tertulis Pemberhentian tetap penurunan jenjang jabatan akademik pemimpin PT/ dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 ( dua belas ) bulan ; Sanksi Ringan Sanksi Sedang Sanksi Berat Mahasiswa Pemimpin Perguruan Tinggi Peringatan tertulis ; Pernyataan permohonan maaf secara tertulis Penundaan mengikuti perkuliahan ; Pencabutan beasiswa ; Pengurangan hak lain. Pemberhentian tetap Mitra Perguruan Tinggi Pemimpin Perguruan Tinggi Peringatan tertulis ; Pernyataan permohonan maaf secara tertulis Penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi Pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi *) PTK yang diberhentikan, maka NUPTK-nya akan dicabut (Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023)

14. Korban atau Pelaku dapat Mengajukan Keberatan jika Keputusan Sanksi Dirasa Tidak Adil Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Pelaku Kekerasan Pemimpin Perguruan Tinggi ASN PTK ASN Mahasiswa dan PTK Non ASN Pemimpin Perguruan Tinggi Non ASN Inspektorat Jenderal Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku Satuan Tugas Satuan Tugas Inspektorat Jenderal Penanganan Oleh: Keputusan Sanksi Oleh: Keputusan Sanksi Oleh: Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Penyelenggara (Yayasan PT) Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku Inspektorat Jenderal Menteri Hasil pengajuan keberatan dapat berupa : 1 Penguatan putusan pemimpin PT atau badan penyelenggara ; atau 2 Pengubahan putusan pemimpin PT atau badan penyelenggara berupa : pemberian keringanan sanksi administratif; atau pemberian penambahan sanksi administratif.

15. Maka dapat dikenakan sanksi secara bertahap atau langsung (jika mengancam keselamatan & keamanan korban): Untuk satuan tugas yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan tugas , fungsi , dan wewenang : Catatan Penting untuk Satuan Tugas dan Pemimpin Perguruan Tinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Tidak menindaklanjuti tiap laporan dugaan kekerasan Untuk Pemimpin PT yang tidak melakukan penindaklanjutan laporan dugaan kekerasan Teguran tertulis (maksimal 3 kali teguran dengan jangka waktu tertentu); dan/atau Pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas/jabatan pemimpin PT Tidak merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan Tidak menjunjung kode etik dari Perguruan Tinggi 1 2 3 1 2 *) Satgas dikenakan sanksi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi **) Pemimpin Perguruan Tinggi dikenakan sanksi oleh Inspektorat Jenderal ***) Berstatus ASN dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan

16. Laporan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Permendikbudristek PPKPT dan belum dilakukan pemeriksaan : Penanganan kekerasan seksual mengikuti ketentuan dalam Permendikbudristek PPKPT Catatan Penting untuk Satuan Tugas dan Pemimpin Perguruan Tinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Laporan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Permendikbudristek PPKPT dan sedang dilakukan pemeriksaan : Penanganan kekerasan seksual mengikuti ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi *) Setiap tahapan proses penanganan dilaporkan kepada pemimpin PT dan korban/ pelapor , ** )SK Sanksi Administrastif disampaikan kepada pelaku dan korban/ pelapor

17. Implikasi Pemendikbudristek No.55 Tahun 2024 dalam Praktik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi

18. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Penyebaran konten pornografi ( foto telanjang dan video) mahasiswi Universitas X yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Y. Mahasiswa Universitas Y berpacaran dengan mahasiswi Universitas X. Berdasarkan informasi dari korban, pelaku melakukan penyebaran konten pornografi berupa foto dan video korban. Penyebaran dilakukan ke teman-teman korban di Universitas X, organisasi mahasiswa Universitas X, dan keluarga korban. Selain itu, korban juga diancam oleh pelaku akan menghapus file dan data penting skripsi korban apabila tidak menuruti kemauan pelaku . Pelaku juga membuat akun pada aplikasi “ Michat ” dengan profil korban untuk “open bo ”. Satgas PPKPT Universitas X melakukan investigasi terkait dengan kasus ini dengan hasil mendapat informasi sebagai berikut : Konten pornografi korban telah beredar di kalangan mahasiswa Universitas X, organisasi mahasiswa Universitas X, dosen Universitas X, dan keluarga korban; Pelaku melakukan peretasan terhadap akun media sosial korban dan orang tua korban untuk mempermudah penyebaran konten ; Pelaku melakukan penghapusan data penting skripsi korban; Pelaku melakukan ancaman terhadap korban; Pelaku melakukan kekerasan lainnya terhadap korban; Korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian . Pimpinan Universitas X telah melakukan koordinasi dengan bersurat kepada Pimpinan Universitas Y untuk melakukan investigasi kepada pelaku serta memerintahkan pelaku untuk me-”takedown” konten tersebut untuk mengurangi penyebaran yang lebih luas , serta mendukung proses hukum yang telah dilakukan korban.

19. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Pengiriman konten pornografi melalui whatsapp yang dilakukan oleh Pimpinan Yayasan kepada dosen Universitas A. Pimpinan Yayasan yaitu Sdr . Q yang menaungi Universitas A melakukan pengiriman konten pornografi berupa video asusila melalui aplikasi whatsapp kepada salah satu dosen di Universitas A yaitu Sdri . M. Pengiriman (forward) dua video asusila yang dilakukan Sdr . Q terjadi pada pukul 3 pagi dan dilihat oleh Sdri . M pada pagi harinya . Setelah dikonfirmasi oleh Sdri . M maksud Sdr . Q mengirimkan video tersebut , Sdr . Q menyatakan bahwa dirinya salah kirim dan setelah itu baru dihapus . Sdri . M melakukan pelaporan kepada satgas Universitas A terkait hal ini . Satgas Universitas A telah melakukan pemeriksaan , namun Sdr . Q tidak pernah menghadiri panggilan dari satgas . Hasil pemeriksaan satgas , terbukti Sdr . Q telah melakukan kekerasan seksual berupa pengiriman video asusila dan berdasarkan peraturan Universitas A tentang PPKPT, pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif sedang . Namun , karena pelaku merupakan pimpinan Yayasan, satgas mengusulkan kepada pimpinan Universitas A untuk memberatkan sanksi menjadi sanksi administratif berat berupa pemberhentian . Rekomendasi satgas telah disampaikan kepada pimpinan Universitas A dan telah diteruskan kepada Yayasan yang menaungi Universitas A. Pihak Yayasan setelah melakukan pemeriksaan menyatakan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban sehingga pihak Yayasan memberikan sanksi berupa teguran keras kepada pelaku dan telah disampaikan ke Universitas A melalui pimpinan . Atas hasil tersebut , korban yaitu Sdri . Q mengajukan banding atas sanksi yang diberikan terhadap pelaku . Sdri . Q juga melaporkan ke kepolisian terkait permasalahan ini . Proses di kepolisian sudah berjalan , korban mengaku dipersulit oleh pihak Universitas A dalam mengurus administrasi kepindahannya dari Universitas A ke Universitas B.

20. Diskusi Kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi

21. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Kekerasan Seksual yang dilakukan Dosen terhadap mahasiswa bimbingan . Pelaku merupakan seorang Dosen dengan korban yaitu 2 orang laki-laki ( mahasiswa bimbingan ). Kekerasan berupa sentuhan yang tidak diinginkan (area belakang kepala , pundak , dan alat kelamin korban. Korban ikut penelitian bersama pelaku dimana pelecehan dilakukan berkali -kali dengan rentang waktu yang berbeda-beda . Korban terdampak sampai tidak berani ke kampus . Terdapat ancaman nilai sebagai bentuk relasi kuasa . Dinonaktifkan pada tanggal 12 Februari 2025. Kasus dilaporkan pertama kali pada 2024, kasus ini cukup lama dikarenakan korban terdampak . Pelaku tidak menikah dan hidup sendiri Kekerasan Seksual yang dilakukan Dosen terhadap mahasiswa bimbingan . Pelaku merupakan dosen dengan jabatan Guru Besar Universitas X, korban sebanyak satu orang dimana bentuk kekerasan seksual sudah sampai penetrasi . Pelaku merasa kasus ini adalah suka sama suka namun korban sangat tertekan . Penetrasi dilakukan lebih dari 1 kali baik ketika di kota tempat Universitas X maupun di luar kota Kekerasan Seksual yang dilakukan Dosen terhadap mahasiswa bimbingan Pelaku merupakan dosen dengan jabatan Guru Besar di Universitas Y. Korban yang terkonfirmasi sebanyak 12 orang. Korban sebenarnya lebih banyak namun yang diundang oleh tim pemeriksa adalah 3 orang yang paling terdampak , sedangkan sisanya hanya dilakukan asesmen . Tempat kejadian paling banyak terjadi di rumah ketika bimbingan . Kalau bimbingan yang putri dilakukan di rumah sedangkan bimbingan yang laki-laki tidak dilakukan dirumah . Bentuk kekerasan seksual elusan , cium , menyentuh bagian sensitive.

22. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Kekerasan Verbal dan Perundungan yang dilakukan dosen kepada sesama dosen Pelaku melakukan panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp dengan nada kasar untuk meminta menjadi reviewer dengan alasan pernah menjadi sekretaris LP3M. Pelaku tidak terima dengan jawaban korban yang menyatakan Reviewer 2024 tidak dibuka karena reviewer yang terdahulu masih belum mencapai kuota maksimal dan LPPM sudah melatih reviewer terdahulu dengan pola pola review LPPM. Jawaban tersebut membuat pelaku marah dan mengajak ribut serta memaksa menemui korban di ruangan kantor meskipun sudah disampaikan sedang ada rapat online dengan pemangku kepentingan . Pelaku memaksa masuk ke ruangan kantor korban dan mengganggu suasana rapat resmi walaupun sudah diingatkan sedang rapat formal tetapi tidak dipedulikan dan langsung mengajak berkelahi , tetapi korban mencoba untuk tidak terpancing , dengan kondisi di dalam ruangan hanya ada pelaku dan korban. Tenaga Kependidikan dan Dosen yang sedang berkegiatan di LPPM menjadi terganggu dengan keributan yang terjadi , sehingga tendik dan dosen mendengarkan dan ada yang merekam kejadian di ruangan tersebut . Pelaku terus melanjutkan berkata -kata kasar merendahkan , tidak humanis , menghina , dan tidak beradab terhadap korban.

23. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains , dan Teknologi Kekerasan yang terjadi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Peserta PPDS di Universitas Z mengalami kekerasan oleh konsulen yaitu ditendang testis hingga berdarah dan dirawat di IGD; Peserta PPDS di Universitas X menusuk teman sesama peserta PPDS menggunakan jarum suntik ; Kekerasan yang dialami peserta PPDS di Universitas Y yang dilakukan oleh seniornya berupa perundungan , kekerasan fisik , kekerasan psikis ; Kekerasan yang dilakukan sesama mahasiswa Pemerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan dipaksa untuk melakukan pinjol ; Kekerasan fisik berupa penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban karena korban tidak memberikan uang dan menolak ajakan pelaku untuk berhubungan intim ; Pelaku memaksa korban untuk melompat dari jembatan ; Perusakan properti pribadi korban seperti motor dan helm oleh pelaku ; Akibat hal tersebut , korban mengalami kerugian psikologis berupa trauma. Sampai dengan saat ini korban menjalani terapi psikiatri serta harus mengonsumsi obat-obatan seperti antidepresan dan terganggu dalam berkuliah .

24. TERIMA KASIH