Materi Satlantas Polres Kota Blitar.pptx

Materi Satlantas Polresta Blitar

1. TERTIB BERLALU LINTAS UNTUK MENURUNKAN ANGKA LAKA LANTAS DAN FATALITAS KORBAN LAKA LANTAS

2. TUPOKSI SATLANTAS TURJAWALI DIKMAS LANTAS REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI REGIDENT PENGAKAN HUKUM/GAKKUM Melaksanakan kegiatan pengaturan penjagaan , pengawalan , dan patrol di bidang lalu lintas Melaksanakan pendidikan masayarakat lalu lintas Melaksanakan regident pengemudi ( penerbitan SIM) Melaksanakan regident ranmor ( penerbitan STNK, TNKB, BPKB) Melaksanakan penegakan hukum di bidang lalulintas , menangani kecelakaan lalu liontas dan pelenggaran lalu lintas

3. DATA LAKA LANTAS 5 THN TAHUN JML KEJADIAN MD LB LR KERMAT (RUPIAH) 2019 268 75 7 400 58,500,000 2020 266 84 5 366 100,250,000 2021 301 62 3 496 189,800,000 2022 402 73 689 240,500,000 2023 443 94 3 789 258,400,000 2024 JAN S.D JUNI 236 39 434 157,500,000

4. DATA PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN HELM SURAT2 KAP RANMOR RAMBU/MARKA LAIN2 JUMLAH TH 2019 445 3330 688 708 505 5676 TH 2020 231 767 392 440 135 1965 TH 2021 258 579 397 272 32 1538 TH 2022 179 1005 173 149 90 1596 TH 2023 115 420 158 165 54 912 TH 2024 JAN-JUNI 138 766 154 686 156 1900

5. FAKTOR PENYEBAB LAKA LANTAS MANUSIA KENDARAAN JALAN ALAM,CUACA/ LINGKUNGAN SAKIT, LELAH, MENGANTUK, MABUK, PERILAKU PERILAKU PENGENDARA YANG TDK MENTAATI PERATURAN LALU LINTAS REM BLONG, BAN HALUS, LAMPU MATI, TIDAK DI LENGKAPI PERLENGKAPAN KENDARAAN SESUAI KETENTUAN JLN RUSAK, BERLUBANG, LICIN, BERGELOMBANG DSB BERKABUT, HUJAN, GEMPA BUMI, TANAH LONGSOR, POHON TUMBANG, DSB

6. ETIKA DLM BERLALU LINTAS ETIKA BERLALU LINTAS ADALAH: TINGKAH LAKU PARA PEMAKAI JALAN DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS SERTA NORMA-NORMA SOPAN SANTUN ANTARA SESAMA PEMAKAI JALAN TATA CARA BERLALU LINTAS ADALAH: PETUNJUK DALAM BERLALU LINTAS SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YG BERLAKU

7. PERILAKU PENGGUNA JALAN YG MASIH KITA JUMPAI Berkendara sambil mengobrol Menggunakan HP saat berkendara Berkendara dengan berjajar Ngebut , zigzag Knalpot brong shingga membuat bising pengguna jalan lainya Membunyikan klakson tdk pada tempatnya Berhenti dan parkir di sembarang tempat Menyeberang jalan tidak pada tempatnya Berjalan tdk pada tempatnya Berpakaian tdk sopan / kurang menjaga keamanan Menaikan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat Melanggar aturan lalu lintas Dan sebagainya

8. HAL- HAL YG HRS DI PERHATIKAN DLM ETIKA BERLALU LINTAS PENGENDARA / PENGEMUDI Berpakaian sopan nyaman dan aman , sehingga tidak mengganggun konsentrasi pengguna jalan lain; Berkendara dengan wajar ( tidak zigzag, bleyer2, tidak berjajar ); Membunyikan klakson pada tempatnya ; Memberikan kesempatan kpd kend lain yang akan mendahului ; Berkendara tidak saling mengobrol , atau bermain hp; Memberikan kesempatan pada pejalan kaki/ pesepeda yang sdg menyebrang jln .

9. B. KENDARAAN Mengecek kelengkapan kendaraan sesuai dengan spesifikasi aslinya Tidak merubah spesifikasi kendaraan Mengecek kelistrikan yang ada pada kendaraan Dan lain sebagainya C. PERILAKU DALAM BERKENDARA Tidak menghalangi kendaraan lain Berjalan lajur di lajur kiri Tidak berhenti atau parkir di semabarang tempat Mentaati semua peraturan lalu lintas yang ada Memberikan ruang gerak yang cukup saat di dahului kendaraan lain Dan sebagainya

10. Menerobos lampu trafficlight Mendahului pandangan tidak bebas saat mendahului Tidak memperhatikan situasi lalulintas , tidak memberikan lampu sign saat membelok , putar balik Tidak menjaga jarak yang aman di belakang kendaraan lain. Tidak memberikan prioritaskan kendaraan yang harus di dahulukan Melanggar rambu larangan Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari Kurang konsentrasi ( menggunakan HP, menonton tv, ngobrol , dsb ) Melebihi batas muatan Pelanggaran lalu lintas Penyebab laka lantas

11. Tidak menggunakan helm SNI ( baik pengendara maupun penumpang ) Berbocengan lebih dari satu Kecepatan kendaraan melebihi batas kecepatan Penanganan korban laka lantas lambat ( baik saat di TKP maupun di RS) Penyebab fatalitas laka lantas tinggi Mengapa tidak boleh berboncengan lebih dari 1? Sulitnya menjaga keseimbangan dan mengontrol kendaraan Komponen pada kendaraan lebih cepat rusak Sulitnya melakukan pengereman yang akuratakibat beban yg berlebih Ruang gerak lengan gerak pengendara akan berkurang Resiko kecelakaan semakin tinggi

12. PENGGUNA JALAN YG MEMPEROLEH HAK UTAMA PEMADAM K EBAKARAN (yg sedang melaksanakan tugas) AMBULANS (yg mengangkut orang sakit) KENDAAN (yg memberikan pertolongan laka lantas) KENDARAAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA KENDARAAN PIMPINAN DAN PEJABAT NEGARA ASING & LEMBAGA INTERNASIONAL YG MENJADI TAMU NEGARA I RING-IRINGAN PENGANTAR JENASAH KONVOI DAN/ATAU KENDARAAN UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU MENURUT PERTIMBANGAN PETUGAS POLRI KEPENTINGAN TERTENTU : K epentingan yg memerlukan penanganan segera, A ntara lain : kendaraan penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, kendaraan untuk penanganan bencana alam HAK UTAMA PENGGUNA JALAN Ps l . 1 34

13. PENGUNAAN ROTATOR DAN SIRINE Kendaraan tersebut antara lain; Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas Kendaraan untuk memberikan pertolongan saat kecelakaan lalu lintas Kendaraan ambulans untuk mengangkut orang sakit Kendaraan pimpinan lembaga negara Indonesia Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara Iring-iringan pengantar jenazah Konvoi dan/ atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Kepolisian RI Pasal 134 dan 135 penggunaan strobo , sirine , dan rotator hanya boleh digunakan oleh kendaraan yang mendapatkan hak .

14. Pasal 59 Ayat 5 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, ada beberapa aturan yang perlu dipahami terkait penggunaan strobo ini ; Lampu strobo warna biru dan sirine digunakan untuk kendaran bermotor petugas Kepolisian RI Lampu strobo warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan , pengawalan TNI, pemadam kebakaran , ambulans , palang merah , rescue, dan jenazah Lampu strobo warna kuning tanpa sirine dipakai untuk kendaraan patroli kendaraan bermotor di jalan tol , pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan , perawatan dan pembersihan fasilitas umum , menderek kendaraan , dan angkutan barang khusus .

15. ANCAMAN PIDANA DLM KASUS LAKA LANTAS Pasal 310 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 ( satu ) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah).

16. DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS NO JENIS PELANGGARAN PASAL DENDA KE 1 Tdk bawa SIM 288 (2) Jo 106(5) (b) 250,000 Ringan 2 Tdk memiliki SIM 281 jo 77 (1) 1,000,000 Sedang 3 Tdk dilengkapi STNK/STCK 288 (1) jo 106 (5) (a) 500,000 Ringan 4 Tdk di pasan TNKB yg ditetapkan Polri 280 jo 68 (1) 500,000 Ringan 5 Tdk mematuhi perintah tg diberikan petugas 282 jo 104 (3) 250,000 Ringan 6 Tdk gunakan sabuk keselamatan 289 jo 106 (6) 250,000 Ringan 7 Berbalapan di jalan dgn kend . lain 297 jo 115 (b) 3,000,000 Berat 8 Melanggar rambu dan marka 287 (1) jo 106 (4) ( a,b ) 500,000 Ringan 9 Melanggar APILL 287 (2) jo 106 (4) © 500,000 Ringan 10 Tdk gunakan helm SNI 291 (1,2) jo 106 (8) 250,000, Ringan

17. PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada : Jalan nasional ; Jalan provinsi ; Jalan kabupaten ; Jalan kota ; dan Jalan desa . Unit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota

18. Jalan nasional merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi , dan jalan strategis nasional , serta Jalan tol . Jalan provinsi merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten / kota , atau antaribukota kabupaten / kota , dan Jalan strategis provinsi . Jalan kabupaten merupakan Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi , yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan , antaribukota kecamatan , ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal , antarpusat kegiatan lokal , serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten , dan Jalan strategis kabupaten . Jalan kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota , menghubungkan pusat pelayanan dengan persil , menghubungkan antarpersil , serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota . Jalan desa merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antarpermukiman di dalam desa , serta jalan lingkungan . Unit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota

19. PENGGUNAAN JALAN Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi , dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional . Penggunaan jalan kabupaten , jalan kota dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional , daerah , dan / atau kepentingan pribadi . Penggunaan Jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan , jika ada Jalan alternatif . Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara . Unit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota

20. Penggunaan J alan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dilakukan untuk penyelenggaraan : k egiatan keagamaan, meliputi acara hari r aya keagamaan atau ritual keagamaan ; k egiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan ; k egiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pe sta olahraga lokal , nasional , regional, dan internasional ; dan k egiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran. Penggunaan J alan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan , kematian , atau kegiatan lainnya . Unit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota

21. IJIN PENGUNAAN JALAN Izin p enggunaan diberikan oleh Polri . Tata cara memperoleh izin penggunaan J alan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada : Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas , untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi ; Kapolres / Kapolresta setempat , untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten / kota ; Kapolsek / Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa . Unit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota

22. PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; waktu penyelenggaraan ; jenis kegiatan; perkiraan jumlah peserta ; peta lokasi kegiatan serta J alan alternatif yang akan digunakan ; dan surat rekomendasi dari : satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi ; satuan kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten / kota ; atau kepala desa / lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan . Unit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian , permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan

23. INOVASI SATLANTAS Merupakan program unggulan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak lulus ujian teori maupun Praktek atau bagi para pemohon SIM baru . Dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 14.00 s.d 16.00 wib di lapangan ujian praktek SIM. Latihan akan dipandu oleh petugas penguji . SILALU ( Siapa Latihan Lulus Ujian )

24. SIGNAL ( Samsat Digital Nasional ) S amsat digital nasional , sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan mudah .

25. SAMLING ( Samsat Keliling ) Merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mobil keliling , sesuai jadwal yang telah di tentukan

26. Terima kasih