Materi Standar Kebutuhan dan RKBMD 2026.pptx

Standar Kebutuhan dan RKBMD

1. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) TAHUN 2026 Tideng Pale, 10 - 12 Maret 2026 Thoni Choirul Anwar, S.Kom Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung

2. SALAM KENAL! Konsultan Teknologi Informasi , Standar Harga Satuan (SHS), Standar Kebutuhan dan RKBMD Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan THONI CHOIRUL ANWAR, S.KOM. Thoni Choirul Anwar, S.Kom

3. AGENDA PEMBAHASAN. Pengantar Standar Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Teknis Penyusunan Standar Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Penggunaan Sistem Informasi Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah & Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah.

4. PENGANTAR STANDAR KEBUTUHAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)

5. LATAR BELAKANG Seiring tertibnya pengelolaan barang milik daerah saat ini , hingga akurasi penyusunan RAPBD Pemerintah Daerah, diperlukan data akurat untuk pertimbangan pembiayaan dalam RKPD yaitu diperlukan adanya dokumen Standar Kebutuh dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

6. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saat ini sudah dilakukan perubahan melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara pelaksanaan pembukuan, Investarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah.

7. SIKLUS PENGELOLAAN BMD

8. RENCANA KEBUTUHAN BMD 1. P enyusunan dokumen RKBMD pengadaan berupa : a. tanah dan/ atau gedung dan bangunan ; dan b. selain tanah dan/ atau bangunan berupa kendaraan dinas 2. Berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan . 3. Penyusunan dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 4. Penyusunan dokumen RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan . 5. Penambahan format RKBMD Pemanfaatan , Pemindahtanganan & Penghapusan 6. Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan , RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan

9. MASALAH PENGELOLAAN BMD P impinan masih melihat sebelah mata / tidak paham / menganggap sepele pengelolaan BMD B idang aset diancam parang itu sudah hal y ang biasa T ahapan pembongkaran bangunan tidak sesuai ketentuan P erencanaan pemeliharaan dan tempat pelaksanaan berbeda M endirikan bangunan di tanah bukan milik P emda P ejabat / pegawai yang mutasi / purna tugas tidak mengembalikan BMD P enerimaan hibah tidak diikuti penyerahan dokumen kepemilikan

10. MASALAH PENGELOLAAN BMD P enetapan status penggunaan tidak dilakukan D idata ada tetapi f isik barang tidak ada H asil bongkaran bangunan menjadi temuan pemeriksa P emegang kendaraan minta ganti rugi ketika kendaraan akan ditarik BAST kepada pemegang BMD tidak dibuat P engurus barang masih dianak tirikan Barang rusak tidak direklas keaset lainnya P engurus barang mencatat tanpa melihat dokumen sumber

11. STRATEGI PENGELOLAAN BMD Inventarisasi dan penilaian barang milik daerah dengan melakukan pendataan lengkap semua barang milik daerah dan melakukan koreksi nilai terhadap barang milik daerah yang belum mempunyai nilai Perencanaan pengelolaan barang milik daerah dengan cara Menyusun rencana penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, Mengidentifikasi barang milik daerah yang potensial untuk dioptimalkan Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan cara M enjaga keamanan fisik dan legalitas barang milik daerah dan Melakukan perawatan rutin untuk menjaga kondisi barang milik daerah Pemanfaatan barang milik daerah secara optimal dengan cara Memanfaatkan barang milik daerah idle untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melibatkan swasta dalam optimalisasi barang milik daerah yang belum termanfaatkan Pengawasan dan pengendalian dengan cara Melakukan monitoring penggunaan dan kondisi barang milik daerah secara berkala Peningkatan SDM pengelola barang milik daerah dengan cara meningkatkan kompetensi aparatur pengelola barang milik daerah daerah Kerjasama dengan pihak ketiga

12. TEKNIK PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN

13. BARANG STANDAR KEBUTUHAN PRASARANA KANTOR RUANG KANTOR Standar Barang Umum : adalah barang barang umum yang dibutuhkan oleh seluruh OPD/SKPD. ( Permendagri No. 7 tahun 2006 dan No.11 Tahun 2007) Ruangan kantor Bupati/Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 40 M2; ruang tamu 30 m2; ruang rapat 40 M2; ruang rapat utama 80 m2; ruang tunggu 15 m2; ruang staf/adc 20 m2; ruang istirahat 15 m2; ruang kamar mandi/toilet 7,5 M2. Ruangan kantor Wakil Bupati/Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 30 M2; ruang tamu 25 M2; ruang rapat 36 M2; ruang tunggu 15 M2; ruang staf/adc 15 M2; ruang istirahat 13 M2; ruang kamar mandi/toilet 6 W. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 25 M2; ruang tamu 15 M2; ruang rapat 30 M2; ruang tunggu 9 M2; ruang staf/adc 9 M2; ruang istirahat 6 M2; ruang kamar mandi/toilet 4 M2. Ruangan kantor Sekda Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 30 M2; ruang tamu 15 M2; ruang rapat 35 M2; ruang tunggu 10 M2; ruang staf/adc 9 M2; ruang istirahat 6 M2; ruang kamar mandi/toilet 4 M2.

14. BARANG STANDAR KEBUTUHAN Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 25 M2; ruang rapat 30 M2; ruang tamu 12 M2; ruang toilet 4 M2. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 12 M2; ruang rapat 12 m2; ruang tamu 10 M2. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 9 M2. ruang tamu 10 m2. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M2 per pegawai. PRASARANA KANTOR RUANG KANTOR

15. BARANG STANDAR KEBUTUHAN Ruangan Kerja Eselon II Meja besar Meja telepon Kursi Kerja Kursi Hadap 2 Lemari Buku Foto Wakil Presiden Peta Wilayah Jam Dinding Pesawat Telepon Pendingin Ruangan Komputer dan Printer Pesawat Televisi / radio Bell Ruangan Tamu Eselon II Kursi Tamu Meja Tamu Lemari Buku / Kaca Jam Dinding Pendingin Ruangan Ruangan Rapat Eselon II Kursi Rapat Meja Rapat Labang Negara/ Daerah Foto Presiden Foto Wakil Presiden Mic & Sound Sistem LCD Proyektor Papan Tulis Jam Dinding Kalender PRASARANA PERLENGKAPAN KANTOR Ruangan Kerja Eselon III Meja Meja Telepon Kursi Kerja Kursi Hadap 2 Lemari Buku Filling Kabinet Kursi Pesawat Telepon Jam Dinding Pendingin Ruangan Ruangan Kerja Eselon IV Meja Kursi Kerja Kursi Hadap 2 Filling Kabinet Kursi Dan Meja

16. BARANG STANDAR KEBUTUHAN PRASARANA KENDARAAN DINAS/JABATAN/OPERASIONAL No. Kendaraan Dinas Perorangan Jenis Permendagri 7/2006 Perpres 33 1. Bupati Sedan 2.500 cc Tidak diatur Jip 3.200 cc Tidak diatur 2. Wakil Bupati Sedan 2.200 cc Tidak diatur Jip 2.500 cc Tidak diatur

17. BARANG STANDAR KEBUTUHAN No. Kendaraan Dinas Pejabat Jenis Permendagri 11/ 2007 Perpres 33/ 2020 1. Ketua DPRD Sedan/ Minibus 2.500 cc Tidak diatur 2. Wakil DPRD Sedan/ Minibus 2.200 cc Tidak diatur 3. Eselon II Sedan/ Minibus ( bensin ) 2.000 cc 523.750.000 Minibus (Solar) 2.500 cc 523.750.000 4. Eselon III Minibus ( bensin ) 1.600 cc 342.000.000 Minibus (Solar) 2.500 cc 342.000.000 5. Eselon IV Sepeda Motor ( Operasional ) 200 cc 31.562.000 Sepeda Motor Lapangan 200 cc 36.670.000 PRASARANA KENDARAAN DINAS/JABATAN/OPERASIONAL

18. BARANG STANDAR KEBUTUHAN No. Kendaraan Operasional Perpres 33/ 2020 1. Bus Besar ( roda 6) 1.184.787.000 2. Mikro Bus ( roda 6) 718.252.000 3. Bus Kecil ( roda 4) 360.942.000 4. Minibus ( Bensin ) 523.750.000 Minibus (Solar) 523.750.000 5. Pick Up 220.000.000 6. Double Cabin 492.610.000 7. Sepeda Motor eselon IV ( Operasional ) 31.562.000 Sepeda Motor Lapangan 36.670.000 PRASARANA KENDARAAN DINAS/JABATAN/OPERASIONAL

19. ALUR PENYUSUNAN 2026

20. ALUR PENYUSUNAN 2026 STANDAR KEBUTUHAN 2026 - 2030 RKBMD 2026 RKBMD – P 2026 RKBMD 2027 RKBMD – P 2027 RKBMD 2028 RKBMD-P 2028 RKBMD 2029 RKBMD-P 2029 SHS 2026 SHS 2027 SHS 2028 SHS 2029

21. ALUR PENYUSUNAN 2026 SKPD melakukan verifikasi / penelaahan usulan masing-masing bidang sesuai dengan bukti pendukung BKAD melakukan penelaahan usulan SKPD sesuai dengan bukti pendukung BIDANG SKPD BKAD Bidang melakukan usulan masing-masing kebutuhan barang sesuai dengan bukti pendukung Penetapan Standar Kebutuhan ditetapkan SK Kepala daerah , sedangkan RKBMD dengan SK Sekda PENETAPAN

22. FORMULIR ISIAN

23. FORMULIR ISIAN

24. FORMULIR ISIAN a. Intensitas Penggunaan Semakin sering barang tersebut digunakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan akan barang tersebut . Barang yang intensitas penggunaan tinggi ini biasanya adalah barang-barang administrasi perkantoran , seperti : personal komputer . b. Dependensi Barang Indikator ini berkenaan dengan ketergantungan suatu barang dengan barang lain. Artinya jika suatu barang x tidak akan bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya barang y, maka tingkat prioritas barang y menjadi sangat tinggi . c. Besarnya pengaruh barang terhadap pelaksananaan tupoksi . Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh suatu barang terhadap pencapaian tupoksi SKPD. Artinya jika barang tersebut tidak ada maka pelaksanaan tupoksi SKPD akan terganggu . contoh : alat-alat berat pada Dinas PU, mobil pemadam kebakaran . d. Mendesak Indikator ini berkaitan dengan tingkat kemendesakkan kebutuhan atas barang , yang biasanya disebabkan oleh perubahan situasi yang sangat cepat , seperti : bencana alam , perubahan kebijakan , dan lain-lain.

25. FORMULIR ISIAN Penilaian tersebut kita lakukan dengan menggunakan skala likert dimana masing-masing indikator diberikan skore penilaian skala 1 s/d 5, sebagai berikut :

26. ALAT BANTU MENGHITUNG KEBUTUHAN KENDARAAN

27. ALAT BANTU MENGHITUNG KEBUTUHAN GEDUNG

28. ALAT BANTU MENGHITUNG KEBUTUHAN RUMAH DINAS

29. PENELAHAAN SKPD

30. PENELAHAAN BKAD

31. HASIL FINAL PENELAHAAN BKAD

32. TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)

33. SIKLUS RKBMD

34. 5 RKBMD

35. USULAN RKBMD PENGADAAN

36. PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN SKPD

37. PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN BKAD

38. DAFTAR RKBMD PENGADAAN

39. DAFTAR PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN

40. USULAN RKBMD PEMELIHA RAAN Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang / pengguna barang / kuasa pengguna barang Tujuan dilakukan pemeliharaan adalah menjaga kondisi dan memperbaiki agar selalu dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

41. PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN SKPD

42. PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN BKAD

43. DAFTAR RKBMD PEMELIHARAAN

44. PERUBAHAN DAFTAR RKBMD PEMELIHARAAN

45. USULAN RKBMD PEMANFAATAN

46. RKBMD PEMANFAATAN

47. USULAN RKBMD PEMINDAH TANGANAN

48. RKBMD PEMINDAH TANGANAN

49. USULAN RKBMD PENGHAPUSAN

50. RKBMD PENGHAPUSAN

51. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI

52. TAMPILAN LOGIN

53. TAMPILAN DASHBOARD

54. TAMPILAN MENU STANDAR KEBUTUHAN

55. TAMPILAN RKBMD PENGADAAN

56. TAMPILAN RKBMD PENGADAAN

57. TAMPILAN RKBMD PEMELIHARAAN

58. TAMPILAN RKBMD PEMELIHARAAN

59. TAMPILAN RKBMD PEMELIHARAAN

60. TAMPILAN RKBMD PEMANFAATAN

61. TAMPILAN RKBMD PEMANFAATAN

62. TAMPILAN KELUARAN/ OUTPUT

63. SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DAERAH DAN SURAT KEPUTUSAN (SK) SEKRETARIS DAERAH

64. SK KEPALA DAERAH

65. SK SEKDA

66. THANK YOU! THONI CHOIRUL ANWAR, S.KOM Konsultan Analis Kebijakan Hp : 08122222786 Email : [email protected] Alamat : Perumahan BAP Jl. Anggrek Merpati X, No. 71 Samarinda