MATERI UJIAN KENAIKAN PANGKAT DI LINGKUNGAN.pptx

MATERI UJIAN KENAIKAN PANGKAT DI LINGKUNGA

1. MATERI UJIAN DINAS DAN UPKP Kisi-Kisi BNBP

2. 01 Peserta menginputkan: 02 Klik tombol Masuk/Login 03 Klik tombol “YA” NIP NIP PIN Peserta (saat registrasi) PIN Sesi (tunggu arahan Petugas) Aplikasi CAT BKN

3. KISI -KISI

4. TES WAWASAN KEBANGSAAN PANCASILA UUD 1945 SEJARAH BAHASA INDONESIA

5. PANCASILA 01 Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna Pancasila Pengamalan/implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

6. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi Negara Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

7. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

8. PANCASILA Etimologi Historis Terminologi “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (kasta Brahmana)yaitu penggalan kata Panca yang berarti “Lima” dan Sila yang berarti “Dasar“. Berarti secara harfiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai Lima Dasar . Menurut Presiden Soekarno , P ancasila adalah isi jiwa Bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi yakni falsafah Bangsa Indonesia mulai dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dimana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan meski ke 5 sila itu belum dirumuskan secara konkrit. Dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular , Pancasila mempunyai arti “berbantu sendi yang lima” atau “pelaksanaan kesusilaan lima”.

9. Image by google Perisai pada lambang garuda melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlidungan diri Warna emas pada burung Garuda melambangkan Kejayaan/Keagungan

10. FUNGSI PANCASILA

11. Sumber dari Segala Sumber Hukum Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia, seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila juga digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan Negara dan kehidupan Negara sesuai dengan bunyi UUD 1945 Dasar Negara Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di Negara Indonesia .Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.Jadi setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila pancasila. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, cita-cita hukum,kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia.

12. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist , artinya Jiwa/nyawa Bangsa atau Jiwa Rakyat. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Fungsi pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi Bangsa dan menjadi pembeda Bangsa Indonesia dengan Bangsa lain.Diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Fungsi pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang adalah Bangsa Indonesia harus berpedoman, menjadi pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral Bangsa dan bentuk budaya harus bersumber dari Pancasila, juga merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hal ini memiliki tujuan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila Sebagai Cita-cita & Tujuan Bangsa Indonesia Pancasila telah jelas termuat di pembukaan UUD 1945, sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia, cita-cita inilah yang menjadi tujuan Bangsa,menciptakan masyarakat yang adil dan makmur .

13. Perjanjian Luhur Pancasila dianggap mempunyai nilai yang paling bijaksana, adil, dan benar yang diharapkan bisa menjadi pemersatu Bangsa Falsafah Bangsa Pada saat Bangsa Indonesia melakukan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Bangsa ini belum memiliki UUD Negara yang tertulis, untuk itu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang merupakan berdasar dari pancasila. PPKI merupakan badan sebagai tempat wakil-wakil rakyat di Indonesia sehingga pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, dan untuk membela pancasila selamanya

14. TUJUAN PANCASILA Menghendaki Bangsa yang religius & taat kepada Tuhan YME Menjadi Bangsa yang adil secara sosial ekonomi Menjadi Bangsa yang menghargai HAM Menghendaki Bangsa yang demokratis Menghendaki menjadi Bangsa yang nasionalis & mencintai tanah air Indonesia 

15. BUTIR PANCASILA SILA KE - 1 7 BUTIR SILA KE - 2 10 BUTIR SILA KE - 3 7 BUTIR SILA KE - 4 10 BUTIR SILA KE - 5 11 BUTIR Contoh sikap yang mencerminkan sila ke- 1: Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing Saling menghormati antarumat beragama Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain

16. Contoh sikap yang mencerminkan sila ke- 4: Contoh sikap yang mencerminkan sila ke- 3: Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah Tidak memaksakan kehendak pada orang lain Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara Menghormati hasil musyawarah Ikut serta dalam pemilihan umum Cinta pada tanah air dan bangsa Menjaga nama baik bangsa dan Negara Tidak membangga banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri Ikut serta dalam ketertiban dunia Menjunjung tinggi persatuan bangsa Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Contoh sikap yang mencerminkan sila ke- 5: Contoh sikap yang mencerminkan sila ke- 2: Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan Menghargai hasil karya orang lain Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan Menghormati hak dan kewajiban orang lain Tidak membeda bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat Pendidikan Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan Membela kebenaran dan keadilan Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama Tidak melakukan diskriminatif

17. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Religion/ agama 2. Humanity/ kemanusiaan HAM Manusia dengan manusia 3. Nasionalism/ Nasionalisme 4. Democracy/ Demokrasi 5. Justice/ keadilan Seimbang antara hak dan kewajiban Manusia umum alam hukum negara Nasionalisme, bela negara, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air Pemilu, musyawarah, kekeluargaan Tuhan, agama, kepercayaan

18. UUD 1945 02 Lembaga-Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang

19. Pada saat disahkan PPKI (tanggal 18 Agustus 1945), UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan), serta Penjelasan . Setelah dilakukan 4 kali perubahan (kurun waktu 1999-2002) , UUD 1945 memiliki 16 Bab, 37 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal peraturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan

20. AMANDEMEN 14 – 21 Oktober 1999 7 – 18 Agustus 2000 1 – 9 November 2001 1 – 11 Agustus 2002 Sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan ( amandemen ) terhadap UUD sebanyak 4 kali . Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah: UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif , khususnya dalam membentuk undang-undang UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan multi tafsir Kedudukan penjelasan UUD 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal ( batang tubuh ) UUD 1945

21. UUD 1945 Konstitusi RIS 1949 UUDS 1950 UUD 1945 Hasil Dekrit Presiden UUD 1945 Hasil Amandemen UUD 1945 atau UUD proklamasi berlaku pada 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 UUD RIS 1949 berlaku pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 UUD 1945 hasil Dekrit Presiden disebut juga UUD 1945 periode kedua, berlaku 5 Juli 1959 - 2000 UUD 1945 hasil amandemen berlaku dari tahun 2000 - sekarang UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Sistematika UUD RIS 1949 terdiri dari sbb: Mukadimah (4 alinea), Batang tubuh (6 Bab, 197 Pasal) Sistematika UUDS: Mukadimah (4 Alinea), dan 6 Bab. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pada saat ditetapkan sistematika terdiri dari: pembukaan (4 alinea), Batang tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan) Bentuk negara serikat atau federasi Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan Bentuk negara adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu

22. MPR DPR DPA MA PRESIDEN BPK LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945

23. LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945 MPR DPR PRESIDEN MA MK KY DPD BPK Lembaga Legislatif Membuat UU Lembaga Eksekutif Melaksanakan UU Lembaga Yudikatif Mengawasi jalannya UU Lembaga Eksaminatif Pemeriksa Keuangan Negara

24. PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Tidak ada aturan mengenai Batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA MPR sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat SETELAH AMANDEMEN MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Masa jabatan presiden max 2 periode Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara Menganut sistem pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY dan MA Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar

25. PEMBUKAAN UUD 1945 Dengan kedudukannya sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia ( sumber hukum tertinggi ), lebih tinggi dari Batang tubuh UUD 1945 . Kedudukan lebih tinggi ini karena Pembukaan UUD 1945: mengandung jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya Negara RI; memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila; menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945.

26. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain: 1. Dari segi terjadinya Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan bentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya 2. Dari segi isinya Ditinjau dari segi isinya, pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu: a) Dasar tujuan Negara Tujuan Umum : berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa (hubungan luar negeri) atau politik luar negeri yang bebas aktif. “ memajukan kesejateraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ” Tujuan Khusus : “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ”. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama , yaitu masyarakat yang adil dan makmur b)Ketentuan diadakannya UUD Negara Terdapat dalam kalimat “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ”

27. c)Bentuk Negara yaitu “ Republik yang berkedaulatan rakyat ” d)Dasar Filsafat Negara Dasar filsafat Negara yang terdapat dalam kalimat “ …. dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 maka menurut ilmu hukum tata negara bahwa pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat pokok kaidah negara yang fundamental ( staats fundamental norm ) Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang lengkap , tidak dapat diubah-ubah karena makna kandungan pembukaan UUD 1945 adalah pokok-pokok pembentukan negara dan pemerintah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dihilangkan/diubah oleh kekuatan hukum penguasa. Mengganti atau mengubah pembukaan UUD 1945 berarti mengubah dan membubarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi

28. ALINEA I Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan menghapuskan penjajahankarena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Menjunjung hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka ALINEA II Kemerdekaan bukan akhir dari tujuan kemerdekaan Indonesia, tetapi kemerdekaan Indonesia adalah langkah awal untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ALINEA III Kemerdekaan Indonesia didorong oleh nilai luhur dan menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa lain. Pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat ALLAH , bukan semata-mata usaha manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia. ALINEA IV a. Tujuan negara Indonesia, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa b. Ketentuan negara Indonesia yang disusun dalam undang-undang dasar, asas politik negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat c. Pancasila , serta asas politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia adalah asas politik bebas aktif d . Dasar negara Indonesia MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

29. BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL I Bentuk dan Kedaulatan 1 II MPR 2 dan 3 III Kekuasaan Pemerintahan Negara 4 s.d 16 IV Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS V Kementerian Negara 17 VI Pemerintahan Daerah 18 s.d 18B VII Dewan Perwakilan Rakyat 19 s.d 22B VIIA Dewan Perwakilan Daerah 22C s.d 22D VIIB Pemilihan Umum 22E VIII Hal Keuangan 23 s.d 23D VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan 23E s.d 23G IX Kekuasaan Kehakiman 24 s.d 25 IXA Wilayah Negara 25A X Warga Negara dan Penduduk 26 s.d 28 BAB DALAM UUD 45

30. BAB DALAM UUD 45 BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL XA Hak Asasi Manusia 28A s.d 28J XI Agama 29 XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30 XIII Pendidikan dan Kebudayaan 31 s.d 32 XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 33 s.d 34 XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 35 s.d 36C XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 37

31. Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan , yang berbentuk Republik . Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum . BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

32. Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat ber sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak . BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

33. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar . Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden . Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

34. Pasal 4 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden . Pasal 5 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN)

35. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN 1 1 Indonesia Kedaulatan Republik 2 Kedaulatan ditangan Rakyat 3 Indonesia Negara Hukum BAB II MPR 2 1 MPR = DPR+DPD 2 Sidang min 1X dalam 5thn, ibukota 3 Putusan Suara terbanyak 3 1 Berwenang mengubah dan menetapkan UUD 2 Melantik Presiden dan Wapres 3 Dapat memberhentikan Presiden dan Wapres BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH 4 1 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 2 Presiden dibantu 1 orang wapres 5 1 Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR 2 Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU 6 1 Calon Presiden harus WNI 2 Syarat Pres & wapres diatur dalam UU 6A 1 Pres&wapres 1 pasang dipilih langsung oleh rakyat 2 Pasangan calon diusukan parpol 3 >50%suara&min 20% ditiap prov tersebar > setengah prov di indo 4 Putaran 2 pemilu 5 Lebih lanjut UU

36. SEJARAH 03 Paska Proklamasi Era Orde Lama Era Orde Baru Era Reformasi Masa Kepemimpinan Presiden dan Kabinetnya

37. ORGANISASI SEBELUM KEMERDEKAAN ORGANISASI TANGGAL BERDIRI PENGGAGAS BIDANG Boedi Oetomo 20 Mei 1908 Dr. Wahidin Sudirohusodo Organisasi sosial, ekonomi, dan budaya Sarekat Islam 16 Oktober 1905 H. Samanhudi Organisasi Dagang Indische Partij 25 Desember 1912 Dr. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkusumo, Suwardi Suryadiningrat Organisasi politik pertama Perjanjian Linggarjati Perjanjian Renville Perjanjian Roe Royen Konferensi Meja Bundar Republik Indonesia Serikat PERJANJIAN PASKA KEMERDEKAAN

38. ORDE LAMA Demokrasi Liberal (1950-1959) Berlaku UUDS 1950 Berlaku sistem kabinet parlementer Sistem multipartai (konflik antara partai politik Terjadi tujuh kali pergantian kabinet Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Tidak berlakunya UUDS 1945 UUDS 1945 kembali berlaku Pembentukan MPRS dan DPA sementara

39. Latar Belakang : Perluasan pengaruh PKI pada politik, sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan krisis Adanya tudingan bahwa dalam TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijakan presiden Peristiwa: Penculikan dan pembunuhan perwira tinggi angkatan darat Letjen. Ahmad Yani Mayjend R. Suprapto Mayjend H.M Tirtidarmo Mayjend S. Parman Brigjen D.I Panjaitan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo Letnan Piere A Tendean Gerakan 30 September 1965 SURAT PERINTAH SEBELAS MARET 11 Maret 1966 - Mandat Presiden Soekarno Kepada Letjend Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Menandai lahirnya orde baru Letjen Soeharto membubarkan PKI dan semua pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO Sidang Umum MPRS (21-30 Maret 1968) mengukuhkan Letjen Soeharto menjadi Presiden RI Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan Merancang konsep Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi - masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok - hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah - demonstrasi mahasiswa menuntut pemberantasan KKN

40. ERA REFORMASI

41. BAHASA INDONESIA EYD V 04 Ejaan dan Tanda Baca Kalimat Efektif Ide Pokok Kata Baku Makna Kata Kata Umum – Kata Khusus Paragraf (Ide Pokok dan Simpulan)

42. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca. EJAAN

43. PENGGUNAAN HURUF KAPITAL Kalimat Nama diri Sapaan Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. EX: A pa maksudnya? T olong ambilkan buku itu! K ita harus bekerja keras. P ekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama tiap kata pada ungkapan yang digunakan sebagai sapaan. Sapaan adalah panggilan kepada orang kedua, termasuk kata  Anda. EX: S elamat pagi, B u. Saya mendengar Ayah. B uku itu sedang dibaca oleh P aman. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama tiap kata pada nama diri ( proper name ). Nama diri berupa, nama orang, julukan, gelar, jabatan, organisasi, dokumen, keagamaan, peristiwa, hari besar, tanggal, geografi, negara, bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Huruf kapital digunakan pada nama orang pada teori (misalnya  teori Darwin ), hukum (misalnya  hukum Archimedes ), rumus (misalnya  rumus Phytagoras ), penyakit atau kelainan (misalnya  sindrom Down ), dll., tetapi tidak dipakai pada nama orang yang digunakan sebagai nama jenis (misalnya  mesin diesel ) atau satuan (misalnya  10 ampere ). Kata yang bermakna ‘anak dari’, seperti  bin  dan  van , tidak ditulis dengan huruf awal kapital EX: Nama teman saya yang bekerja di Kementerian Agama adalah Rahmadia Irani. S ultan H asanuddin berjuluk A yam J antan dari T imur.

44. PENGGUNAAN HURUF KAPITAL Judul Singkatan Gelar Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama tiap kata pada judul, termasuk unsur bentuk ulang utuh, kecuali kata tugas. Dalam bahasa kita, kata tugas terdiri atas kata depan (misalnya  di  dan  ke ), kata hubung (misalnya  atau  dan  karena ), kata seru (misalnya  oh  dan  wah ), kata sandang (misalnya  si  dan  sang ), dan partikel penegas (misalnya  pun ). EX: Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas baru saja diresmikan. Rani belum menonton Ali & Ratu-Ratu Queens. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar atau pangkat. Gelar sarjana kedokteran, seperti dr. (dokter) dan drg. (dokter gigi), diawali dengan huruf nonkapital. S.E. sarjana ekonomi M.Si. magister sains Hj. hajah Pdt. pendeta Dg. daeng Dt. datuk K.R.T. kanjeng raden tumenggung Kol. kolonel

45. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan (seperti titik, koma, titik dua) TANDA BACA Tanda Titik (.)  koma (,) tanda tanya (?) tanda seru (!) titik koma (;) titik dua (:) hubung (-) pisah (–) ellipsis (…) petik (“…”) petik tunggal (‘…’) kurung ((…)) kurung siku ([…])  garis miring (/), apostrof (').

46. Ejaan yang Disempurnakan (EYD) mencantumkan 15 tanda baca. Agar mudah mengingat, ke-15 tanda baca itu dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan kesamaan sifat. Gambar di bawah menunjukkan pengelompokan tersebut.

47. Bahasa Indonesia memiliki beberapa kaidah tersendiri dalam penulisan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Kata penghubung untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya disebut dengan konjungsi antarkalimat . Ditulis di awal kalimat dan diikuti dengan tanda (,) EX: KONJUNGSI Agaknya,….  Akan tetapi,….  Akhirnya,…. Misalnya,… Namun,…. Oleh karena itu,…. Sebagai kesimpulan,…. Sebaiknya,…. Sebaliknya,….

48. b. Kata penghubung yang menghubungkan satu klausa dengan klausa lainnya di dalam satu kalimat disebut dengan konjungsi intrakalimat . Penulisan konjungsi ini ada yang di dahului dengan tanda koma, ada juga yang tidak didahului tanda koma. KONJUNGSI Contoh yang didahului tanda koma: …, kecuali….   …, melainkan ….   …, sedangkan….  …, seperti….  …, yaitu….    …, yakni…. Contoh yang tidak didahului tanda koma: … bahwa…. … jika ….     …karena…. … maka ….   … sebab ….   … sehingga …. … supaya ….  … ketika ….    … lalu ….

49. KATA BAKU Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KATA BAKU KATA TIDAK  BAKU  apotek apotik ajek ajeg analisis analisa antre antri asas azas

50. KATA UMUM-KATA KHUSUS Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih luas dan digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik. Kata khusus adalah kata yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. KATA UMUM KATA KHUSUS Membawa menjinjing, memikul, menggotong, mendorong Melihat melirik, menengok, menengadah, menunduk Bunga mawar, melati, kamboja, dahlia, anggrek, Teratai. Indah elok, menawan, menakjubkan, mengagumkan

51. KALIMAT EFEKTIF Beberapa ketentuan kalimat efektif: 1. Subjek tidak didahului preposisi   ex: (akan, antara, bagi, buat, dari, demi, dengan, di, hingga, ke, kecuali, lepas, lewat, oleh, pada, per, peri, sampai, sejak, semenjak, seperti, serta, tanpa, tentang, untuk.) Contoh: Wakil dari Surakarta menjadi Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2008. 2. Tidak terdapat subjek yang ganda. Tidak menggabungkan subjek yang sama. Contoh: Kakak demam sehingga kakak tidak dapat masuk sekolah 3. Kehematan kata. Menghindari menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat Contoh: Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi 4. Logis. Suatu kalimat bisa jadi benar secara tata Bahasa, tetapi belum tentu logis. Contoh: Mayat pria yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mondir di kampung (tidak efektif) Sebelum ditemukan tak bernyawa, pria itu sering mondar-mandir di kampung (efektif)

52. Ide pokok dalam suatu paragraf adalah ide yang menjadi pokok semua pembahasan yang ada dalam suatu paragraf , atau inti dari sebuah paragraf yang biasanya termuat di awal , akhir , atau awal dan akhir suatu paragraf . Secara umum , ide pokok paragraf dikenal pula dengan gagasan utama , gagasan pokok , atau pikiran utama . IDE POKOK

53. TES PENGETAHUAN UMUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN) PERATURAN KEPEGAWAIAN (TERMASUK KORPRI) TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ) KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK PERKANTORAN LITERASI DIGITAL

54. RPJMN 2020-2024 Visi dan Misi Pembangunan Program Pembangunan Strategi Pembangunan Kebijakan Umum Proyek Prioritas Arah Pembangunan Prinsip Dasar Pembangunan Nasional 7 Agenda Pembangunan 5 Arahan Presiden Pengarusutamaan RPJMN 2020 – 2024 05

55. DOKUMEN PERENCANAAN RPJP Nasional RPJM Nasional RKP Renstra K/L Renja K/L 20 tahun 5 tahun 1 tahun dijabarkan pedoman pedoman dijabarkan dijabarkan Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional APBN Dibahas Bersama DPR / DPRD (APBD)

56. Sasaran RPJMN 2020 - 2024

57. "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan   Gotong Royong" VISI DAN MISI PRESIDEN RI 2020 - 2024

58. EMPAT PILAR RPJMN IV TAHUN 2020-2024 7 AGENDA PEMBANGUNAN

59. KEPEGAWAIAN 06 UU 5/2014 - ASN PP 11/2017 dan 17/2020 – Manajemen PNS PP 94/2021 - Disiplin Per BKN 24/2017 - CUTI Larangan, kewajiban, fungsi ASN , disiplin, cuti, mutasi, pola dan pengembangan karier, lembaga yg diatur dalam UU 5/2014

60. APARATUR SIPIL NEGARA Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah  PNS :  warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan  PPPK : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

61. KEWAJIBAN Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan Menyimpan rahasia jabatan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

62. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota PPK Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Sekretaris Jenderal, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah PyB

63. PERAN - Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksana Kebijakan Publik Pelayan Publik Perekat dan Pemersatu bangsa FUNGSI melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia TUGAS

64. LEMBAGA-LEMBAGA BKN Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.  KASN LAN Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN 

65. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. MANAJEMEN ASN Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pengadaan Pangkat dan jabatan Pengembangan karier Pola karier Promosi Mutasi Penilaian kinerja Penggajian dan tunjangan Penghargaan Disiplin Pemberhentian Jaminan pensiun dan hari tua perlindungan Jabatan ASN JPT Utama Madya Pratama Jabatan Administrasi Administrator Pengawas Pelaksana Jabatan Fungsional Keahlian Keterampilan

66. RINGAN Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis SEDANG Pemotongan tunkin sebesar 25% selama 6 bulan; Pemotongan tunkin sebesar 25% selama 9 bulan; Pemotongan tunkin sebesar 25% selama 12 bulan; BERAT Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan; Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. PP 94/2021

67. Tanda kehormatan Kenaikan pangkat Istimewa Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi Kesempatan menghadiri acara resmi/ kenegaraan PENGHARGAAN KENAIKAN PANGKAT Reguler Pilihan Anumerta Pengabdian CUTI Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Melahirkan Cuti Alasan Penting CLTN Cuti Bersama

68. KORPRI 07 Kedudukan  Kepengurusan Fungsi Doktrin & Lambang Keppres 24/2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korpri Keputusan Musyawarah Nasional ke VIII Korpri tentang Lambang, Panji, dan Mars Korpri

69. DASAR KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  KEDUDUKAN Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.  Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing 

70. FUNGSI pembinaan dan pengembangan profesi ASN memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi TUJUAN menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa Doktrin Korpri Bhinneka Karya Abdi Negara walaupun Pegawai Republik Indonesia melaksanakan tugas di berbagai bidang dengan jenis  karya  yang beraneka ragam, tetap bersatu dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan  negara

71. JANJI ANGGOTA KORPRI

72. Anggota Kehormatan : Penasihat KORPRI dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional Anggota Biasa : PNS, pegawai BUMN, BUMD, LPP RI, BLU/BLUD, Badan Otorita/Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan Aparatur Pemerintah Desa Anggota Luar Biasa : Pensiunan dari anggota biasa Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI  Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun  KEPENGURUSAN KORPRI KEANGGOTAAN

73. PERKANTORAN 08 o Naskah Dinas (Aturan Penulisan Surat Dinas) o Surat Dinas (Jenis-jenis Naskah Dinas) o Surat Elektronik (Tools yang biasa dipakai dalam mengirim e-mail)

74. ORGANISASI Suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing- masing fungsi tertentu

75. Kegiatan administrasi dalam organisasi penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis guna memudahkan perolehan kembali data keseluruhan yang saling terhubung. Administrasi Tujuan Organisasi pada dasarnya tujuan administrasi membantu organisasi atau Perusahaan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi kerjanya

76. Tujuan Administrasi Menyusun data, program pengembangan usaha ataupun kegiatan organisasi (mencatat, mengirim, dan mengolah data); Memonitoring atau mengawasi kegiatan dan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi; Mengevaluasi data serta kegiatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi agar tujuannya dapat tercapai sebaik mungkin; Mengamankan data atau hasil dari kegiatan organisasi (menyimpan data); Filling System Barcode Secara umum administrasi memiliki fungsi perencanaan, penyusunan, pemberian arahan, pengkoordinasian, dan pelaporan Kearsipan UU 43/2009

77. Merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan NASKAH DINAS

78. JENIS NASKAH DINAS Naskah Dinas Arahan Memuat kebijakan pokok/kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani/dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan instansi pemerintahan yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan Pengaturan Peraturan Pedoman Ju K lak SOP Surat Edaran Penetapan Keputusan Penugasan Instruksi Surat Perintah Surat Tugas Naskah Dinas Korespondensi o Intern : Nota dinas dan memorandum o Ekstern o Surat Undangan Naskah Dinas Khusus Surat perjanjian Surat kuasa Surat pengantar Berita acara Surat keterangan pengumuman

79. NASKAH DINAS MENGGUNAKAN JENIS HURUF UKURAN 11 ATAU 12, SEDANGKAN NASKAH PENGATURAN DIATUR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN *Peraturan Arsip Nasional RI 5/2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

80. LITERASI DIGITAL 09 EMPAT PILAR Keterampilan Digital Budaya Digital Etika Digital Keamanan Digital

81. Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya LITERASI DIGITAL

82. Etika Digital Kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital dalam berselancar di dunia digital Ex : tidak menyebarkan berita bohong ; tidak melakukan perundungan Budaya Digital Hasil kreasi dan karya manusia berbasis teknologi internet dan juga tercermin lewat cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi di dunia digital Ex : aktivitas menggunakan media sosial dan berbelanja online Keterampilan Digital Kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menggunakan hardware dan software serta system operasi digital dalam kehidupan sehari-hari Ex : Kemampuan dalam menggunakan zoom meeting, googledoc, spreadsheed , dll Keamanan Digital Aktivitas mengamankan kegiatan digital, salah satunya tercermin lewat penggunaan password hingga pemahaman mengenai OTP dan istilah cyber security lain Ex :waspada terhadap cyber crime

83. KEBIJAKAN PUBLIK GOOD GOVERNANCE PELAYANAN PUBLIK 10

84. SOURCES PERPRES 81/ 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi Kep MENPAN RB 63/2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Per MENPAN RB Per/04/M.PAN/4/2007 Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah UU 25/2009 Pelayanan Publik

85. Pelayanan Publik Asas dan Prinsip Pelayanan Publik Ruang Lingkup Pelayanan Publik Pembina dan Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik Peran Pemerintah dalam lingkup pelayanan publik Kebijakan Publik Prinsip penyusunan kebijakan publik Bentuk kebijakan publik Proses kebijakan publik Good Governance Prinsip dasar good governance Tujuan RB Sasaran RB

86. Pelayanan Publik Definisi Organisasi Penyelenggara Asas Pelayanan Publik sumber: UU Nomor 25 Tahun 2009 Definisi Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

87. ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Perumus Kebijakan Nasional Pelayanan Publik Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Pembina Pimpinan lembaga negara/ kementerian/ instansi pusat Gubernur Bupati Walikota Penyelenggara/ Pelaksana Institusi Pemerintah / Penyelenggara Negara

88. Asas Pelayanan Publik Kepentingan umum Kepastian Hukum Kesamaan Hak Keseimbangan hak dan kewajiban Keprofesionalan Partisipatif Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Keterbukaan Akuntabilitas Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan Ketepatan Waktu Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif

89. Kebijakan Publik Tindakan yang diambil pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kepentingan publik.

90. Mengidentifikasi masalah yang akan dimasukkan dalam agenda kebijakan. Penyusunan Agenda Mendefinisikan masalah dan mendaftar solusi (alternatif kebijakan) yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah publik tersebut. Formulasi Kebijakan Mengadopsi salah satu dari beberapa alternatif kebijakan yang telah diusulkan oleh pejabat publik. Adopsi Kebijakan Melaksanakan kebijakan yang telah diambil sebagai bagian dari solusi atas masalah publik. Implementasi Kebijakan Mengevaluasi atau menilai sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut dapat memecahkan masalah. Evaluasi Kebijakan 1 2 3 4 5

91. Makro Bersifat umum atau mendasar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Meso Kebijakan yang bersifat sebagai penjelas pelaksanaan. Mikro Kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Undang-Undang Dasar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama antar Menteri Peraturan Gubernur Peraturan Walikota/Bupati

92. RENSTRA SOTK 11 Sistimatika Renstra Visi dan Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja ----------------------- Kedudukan, Tugas, Fungsi Satuan Kerja, Jalur Koordinasi, Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian

93. BAHASA INGGRIS PI D3 – S2 Structure & Written Expression (melengkapi kalimat sederhana) Short Reading Comprehension (pemahaman paragraf pendek) Makna kata Sinonim

94. Terima Kasih @BKNgoidofficial www.bkn.go.id @BKNgoid Badan Kepegawaian Negara

95. BAHAN

96. L ATIHAN SOAL