MEKANISME TEKNIS FASILITASI RKPD PALI 2023

MEKANISME TEKNIS FASILITASI RKPD PALI 2023

1. MEKANISME FASILITASI RANPERKADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tahun 2023 DODDY AFIANTO Kementerian Dalam Negeri Palembang, 27 Mei 2022 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

2. OUTLINE

3. TUJUAN & KELUARAN Tujuan pelaksanaan Fasilitasi RKPD 2021 yaitu untuk mendapatkan kesepakatan terkait : Konsistensi jumlah , nomenklatur dan target program antara RKPD tahun 2023 dengan RPJMD Dukungan output kegiatan terhadap pencapaian outcome Program Dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ( sesuai hasil Rakortekrenbang tahun 2022) Dukungan program dan kegiatan RKPD 2023 terhadap Prioritas Nasional 2023/Major Project ( sesuai hasil Rakortekrenbang tahun 2023) Keluaran yang dihasilkan adalah : Berita Acara Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD tahun 2023 ; Surat Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD tahun 2023 Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda dan Gubernur melalui Kepala Bappeda sebagai Rekomendasi penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD 2023 .

4. 4 Penyusunan Evaluasi RPJPD 2005-2025 dan Rancangan RPJPD 2025-2045 Arah Kebijakan Nasional (Permen PPN Nomor 4 Tahun 2022) Sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah melalui Kortek dan Musrenbangnas yang harus dimasukkan ke dalam RKPD 2023 Implementasi peraturan perundangan terbaru antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; Permendagri Nomor 59 Tahun 2022 tentang SPM; Kepmen 050-5889 (indikator sub kegiatan) ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RKPD 2023

5. RKPD Tahun 20 2 3 memuat : R ancangan kerangka ekonomi daerah ; P rioritas pembangunan daerah ; R encana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun ; dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah MUATAN RKPD 2023

6. TAHAPAN

7. TAHAPAN (SOP Fasilitasi RKPD)

8. Penyampaian Ranhir RKPD 2023 dan kelengkapan Dokumen Pendukung, disampaikan melalui Unit Layanan Dirjen Bina Bangda . Ditjen Bina Bangda akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, apabila sudah lengkap menjadi bahan pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2023, apabila belum lengkap, maka Subdit Wilayah Dit. PEIPD akan memberitahukan melalui Whatsapp Group masing-masing wilayah untuk diminta untuk dilengkapi ; Subdit Wilayah di Lingkup Direktorat PEIPD memeriksa dan memberikan catatanuntuk kelengkapan dokumen, serta memeriksa form 1-4 . TAHAPAN PEMBAHASAN RANPERGUB RKPD

9. Subdit Urusan di Lingkup Direktorat SUPD memeriksa dan memberikan catatan untuk subtansi muatan Ranhir RKPD 2023, serta memeriksa form 3-4 . Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2023 dilakukan secara tatap muka. Pembahasan dilakukan maksimal 3 Provinsi per hari, sesuai jadwal; Rekomendasi dalam bentuk Berita Acara menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada RKPD 2023. Rekomendasi menjadi lampiran dalam surat Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan Surat Rekomendasi Penyempurnaan. TAHAPAN PEMBAHASAN RANPERGUB RKPD Lanjutan

10. Penyampaian Ranhir RKPD 2023 dan kelengkapan Dokumen Pendukung, disampaikan melalui BAPPEDA. BAPPEDA akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, apabila sudah lengkap menjadi bahan pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2023, apabila belum lengkap, maka Bidang terkait akan memberitahukan melalui Whatsapp Group masing-masing wilayah untuk diminta untuk dilengkapi ; Masing-masing Bidang di bappeda memeriksa dan memberikan catatanuntuk kelengkapan dokumen, serta memeriksa form 1-4 . TAHAPAN PEMBAHASAN RANPERWAL/BUP RKPD

11. Masing-masing bidang di Lingkup Bappeda memeriksa dan memberikan catatan untuk subtansi muatan Ranhir RKPD 2023, serta memeriksa form 3-4 . Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2023 dilakukan secara tatap muka. Pembahasan dilakukan maksimal ... Kab/kota per hari, sesuai jadwal; Rekomendasi dalam bentuk Berita Acara menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada RKPD 2023. Rekomendasi menjadi lampiran dalam surat Gubernur melalui Kepala Bappeda. Gubernur melalui Kepala Bappeda menyampaikan Surat Rekomendasi Penyempurnaan. TAHAPAN PEMBAHASAN RANPERWAL/BUP RKPD

12. TAHAPAN Penyampaian Ranhir RKPD 2023 dan kelengkapan Dokumen Pendukung , melalui proses input/ integrasi dan upload seluruh dokumen pada SIPD di alamat https://sipd.kemendagri.go.id . Subdit Wilayah Direktorat PEIPD akan memeriksa dan memberikan catatan untuk kelengkapan dokumen , serta memeriksa form 1-5 melalui SIPD Subdit Urusan Direktorat SUPD memeriksa dan memberikan catatan untuk subtansi muatan Ranhir RKPD 2021, serta memeriksa form 6-7 melalui SIPD Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2021 dilakukan secara online melalui https://meet.bangda.kemendagri.go.id . Pembahasan dilakukan maksimal 4 Provinsi per hari , sesuai jadwal ; Rekomendasi dalam bentuk Berita Acara menjadi bahan penyempurnaan Ranperkada RKPD 2021. Rekomendasi menjadi lampiran dalam surat Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda . Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda menyampaikan Surat Rekomendasi Penyempurnaan .

13. AGENDA PEMBAHASAN Waktu Agenda Peran 5 Menit Pimpinan Desk membuka dan memoderasi pelaksanaan Rapat Sambutan pembuka Pimpinan Rapat Koordinator Rapat 5 Menit Pembukaan, Pimpinan Desk menyampaikan: Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD 2023: Ranhir RKPD 2023 BA Kesepakatan Musrenbang RKPD Hasil Dalev Reviu APIP Form Konsistensi Form Fasilitasi Umum: PP 12 Pimpinan Rapat 10 Menit Penyampaian Subtansi Umum Rancangan Akhir RKPD 2023 Bappeda Provinsi 80 Menit Pembahasan per urutan: Paparan Umum Rankir RKPD 2023. Konsistensi jumlah dan nomenklatur program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan. Konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan Konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan (program-program konsisten) Nama-nama program RPJMD tahun pelaksanaan yang tidak dikerjakan pada RKPD 2023 Rekapitulasi jumlah program/kegiatan dan pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Rekapitulasi daftar program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Rekapitulasi program/kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 pendukung Prioritas Nasional 3 Menit Penyampaian isu krusial lainnya Subdit Urusan 2 Menit Pembacaan Berita Acara dan Penutupan Pimpinan Desk

14. WAKTU PEMBAHASAN Waktu Pelaksanaan Pembahasan RKPD 2021 Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2021 dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juni 2020, dibagi menjadi 4 sesi, dimulai dari 08.00 – 17.00 WIB, sesuai jadwal terlampir. Setiap sesi dilakukan selama 100 menit, sesuai dengan Agenda Pembahasan. Berita Acara ditandangani oleh Pimpinan Desk, setelah ditandangani oleh Pimpinan Desk, dicetak, discan dan dikirimkan ke Daerah untuk ditandatangani.

15. JADWAL PEMBAHASAN

16. FORM BA HASIL FASILITASI

17. CATATAN PENTING Permendagri ttg Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, saat ini sedang dalam proses pembahasan tingkat akhir untuk mendapatkan persetujuan Presiden (Setkab) ; Perlu dipastikan penginputan data dan informasi oleh Pemerintah Daerah sudah sampai dengan pada tahapan Perumusan Rancangan Akhir; Pemerintah perlu melengkapi persyaratan yang digambarkan melalui tabel berikut , dibawah ini : No Persyaratan Fasilitasi Status 1. Surat Permohonan Fasilitasi kepada MDN melalui Dirjen Bina Bangda 2. Rancangan akhir RKPD 3. Berita Acara Musrenbang RKPD 4. Hasil Dalev Perumusan Kebijakan 5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD 6. Hasil reviu APIP 7. Daftar isian fasilitasi (Form isian Fasilitasi )

18. 01 Cek mulai dari BAB I, pastikan tahun, peraturan perundang-undangan dan gambar/alur yang salah 02 Pastikan tahun data terakhir adalah Tahun 2021, table grafik gambar telah sesuai, cek dengan penyajian di 86 Pastikan permasalahan yang dirumuskan berpedoman pada RPJMD. 03 Harus ada penjelasan dalam Ketersediaan pagu anggaran apabila berbeda dengan RPJMD, Gubernur juga dapat menilai Gap antara RKPD dengan APBD Tahun sebelumnya untuk memastikan kelogisan perencanaan RKPD tahun 2023 04 Pastikan sasaran yang ada dalam RKPD sama dengan Sasaran yang ada dalam RPJMD. Apabila target ada perbedaan harus diberikan penjelasan 05 Para Fungsional Perencana diharapkan dapat mencermati: Hal yang perlu diperhatikan bagi Evaluator

19. 06 Pastikan prioritas RKPD sama dengan arah kebijakan tahun berkenaan dalam RPJMD. 07 Program yang ada telah menjawab permasalahan dan isu strategis Indikator sub kegiatan telah mengikuti peraturan 08 Reviu apip telah ditindak lanjuti 09 Kebijakan Pembinaan Umum dari Provinsi 10 Para Fungsional Perencana diharapkan dapat mencermati: Hal yang perlu diperhatikan bagi Evaluator

20. Terimakasih