MP1-7Kebijakan KB-revisi data 22-23 - Salin.pptx

kebijakan dan peraturan

1. Materi Pelatihan Dasar 1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (1) PELATIHAN PELAYANAN KONTRASEPSI BAGI DOKTER DAN BIDAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar A. Hasil Belajar Setelah mengikuti mata pelatihan , peserta mampu memahami kebijakan dan strategi pelayanan keluarga berencana B. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta mampu : Menjelaskan analisa situasi dan tantangan Program KB Menjelaskan kebijakan Nasional program KB Menjelaskan proses penyelenggaraan program KB Menjelaskan prinsip pelayanan KB Menjelaskan peran Kemenkes dan jajarannya ( sektor kesehatan ) dalam program KB Menjelaskan peran BKKBN dan jajarannya dalam program KB Menjelaskan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan dalam layanan KB Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. Materi Pokok dan Sub- Materi Pokok 3 01 MP 1. Analisa Situasi dan Tantangan Program KB 02 MP 2. Kebijakan Nasional Program KB Dasar Hukum Tujuan Program KB Indikator dan Target Program KB Kebijakan dan Strategi Program KB Situasi dan hasil Pengembangan Program KB Tantangan dan Hambatan Program dan Pelayanan KB 03 MP 3. Penyelenggaraan Program KB 04 MP 4. Prinsip Pelayanan KB Advokasi b. Komunikasi , Informasi dan Edukasi c. Logistik dan Distribusi Alat Kontrasepsi Kelembagaan Pengembangan Kebijakan Manajemen dan Asesmen Program dan Layanan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. Materi Pokok dan Sub- Materi Pokok 4 5 MP 5. Peran Kementerian Kesehatan dan Jajarannya ( Sektor Kesehatan ) dalam Program Keluarga Berencana Fungsi Kemenkes dan Jajarannya (Dinas Kesehatan sampai Fasyankes ) Upaya dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kontrasepsi Pelatihan Tenaga Kesehatan untuk Kompetensi Pelayanan Kontrasepsi 7 MP 7. Kompetensi dan Kewenangan Tenaga Kesehatan 6 MP 6. Peran BKKBN dalam Program Keluarga Berencana a. Fungsi BKKBN b. Upaya dalam meningkatkan Akses Pelayanan KB c. Logistik Alat Kontrasepsi dan Peralatan KB d. Advokasi , Komunikasi , Informasi , dan Edukasi KB e. Pelatihan KB Kompetensi Tenaga Kesehatan ( Dokter dan Bidan ) dalam Pelayanan KB Kebutuhan Tenaga Kesehatan Memberikan Layanan yang Aman dan Bermutu Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5. ANALISA SITUASI DAN TANTANGAN PROGRAM KB Materi Pokok 1 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6. MASALAH KESEHATAN IBU DAN ANAK ANGKA KEMATIAN IBU/ 100.000 KH 305 346 2010 SP 2015 SUPAS 2024 TARGET 183 ANGKA KEMATIAN BAYI / 1.000 KH 24 32 2012 SDKI 2017 SDKI 2024 TARGET 16 PREVALENSI STUNTING 30,8 37,2 2013 RISKESDAS 2018 RISKESDAS 2024 TARGET 14 TOTAL FERTILITY RATE / TFR 27,7 2019 SSGBI 2,4 2,6 2012 SDKI 2017 SDKI 2024 TARGET 2,1 2,45 2019 SKAP Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

7. Situasi Progra m Keluarga Berencana MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE mCPR (KB cara modern) PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI (MKJP) ASFR 15-19 TAHUN 36 48 2012 SDKI 2017 SDKI 2024 TARGET 18 UNMET NEED 33 2019 SKAP 11 11 2012 SDKI 2017 SDKI 2024 TARGET 7,4 19,78 2019 SUSENAS TINGKAT PUTUS PAKAI KONTRASEPSI 27,1 2012 SDKI 2024 TARGET 20 KB PASCA PERSALINAN 28,8 2017 SDKI 2024 TARGET 40 23 2018 RISKESDAS 57,2 58 2012 SDKI 2017 SDKI 2024 TARGET 63,4 54,5 2019 SUSENAS 21,6 18,3 2012 SDKI 2016 SURVEY 2024 TARGET 28,39 21,39 2019 SUSENAS Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

8. Situasi dan Hasil Pengembangan Program KB Sumber : Laporan SDKI 2017 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

9. Keinginan ber -KB menurut provinsi Indonesia 74% (SDKI 2017) ~ Perlu ditingkatkan mendekati 85% Variasi Provinsi : Yogyakarta 82% vs. Papua 54% Sumber : Laporan SDKI 2017 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

10. Pemenuhan KB menurut provinsi Indonesia 86% Geografis : Yogyakarta 92%, Maluku Utara 75%, Papua Barat 63% Umur ( tidak banyak beda ) 15-19: 84%; 20-34: 88%; 35-49: 85% Sumber : Laporan SDKI 2017 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

11. VARIASI PROVINSI UNMET NEED KB West Papua, Maluku 24% Yogyakarta 6% Sumber : Laporan SDKI 2017 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

12. Kualitas Pelayanan Konseling KB I ndeks yang digunakan untuk mengukur kualitas konseling KB yang diterima klien, yang meliputi: I nformasi tentang metode lain ber-KB di luar yang diketahui/dikehendaki klien, I nformasi tentang efek samping kontrasepsi, dan I nformasi tentang hal yang perlu dilakukan jika mengalami efek samping kontrasepsi ASPEK CLIENT-CENTERED? 30,4 Method Information Index (MII) Indonesia Laporan Family Planning 2020 (FP2020) tahun 2016-2017 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

13. Sumber Pelayanan Kontrasepsi Sumber : SDKI 2017 Lainnya Apotik / Toko obat 14,3 Toko / Warung 3,5 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

14. Proses Outcome B. Tantangan dan hambatan program dan pelayanan KB I Integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi K Kompetensi tenaga kesehatan D Dukungan pemangku kepentingan K Kualitas konseling J Jangkauan pelayanan KB Mitos dan kepercayaan masyarakat tentang KB, fertilitas , dan risiko kesehatan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

15. Kebijakan nasional PROGRAM KB Materi Pokok 2 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

16. Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan A. DUKUNGAN REGULASI TERKAIT PELAYANAN KB UU No. 40/2004 tentang SJSN UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Permenkes No. 28/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN Perpres No. 82 /201 8 tentang Jaminan Kesehatan Permenkes N o . 21 /20 21 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil , Masa Hamil , Persalinan , Masa Sesudah Melahirkan , Peyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi , serta Pelayanan Kesehatan Seksual Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 6 /201 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkes Nomor 52/2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Permenkes No. 76/2014 tentang Pedoman INA CBG dalam Pelaksanaan JKN Permenkes No. 12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Progra m Jaminan Kesehatan UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

17. Pusat Provinsi Kab/kota Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak , jarak dan usia ideal melahirkan , mengatur kehamilan , melalui promosi , perlindungan , dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (UU No 52/2019) Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

18. Berdasarkan Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 , Kebijakan Keluarga Berencana dibuat bertujuan untuk : Mengatur kehamilan yang dinginkan Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu , bayi dan anak Meningkatkan akses dan kualitas informasi , Pendidikan konseling , pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana ; dan Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan . Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

19. B. Tujuan Program KB Program KB dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu , anak , dan keluarga melalui dua tujuan antara lain: Menurunkan kelahiran menuju keseimbangan antara penduduk , pembangunan , dan lingkungan . Menurunkan kehamilan risiko tinggi kesakitan dengan cara mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menghindari kehamilan ‘4 terlalu ’ ( Terlalu muda , Terlalu tua , Terlalu dekat , dan Terlalu banyak ) serta kehamilan dengan masalah Kesehatan . Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

20. Upaya Preventif Mengurangi Komplikasi Pada Ibu dan BBL Ibu hamil sehat Kondisi saat ini : Banyaknya ibu hamil dengan risiko : 48,9% Ibu hamil dg anemia 17,3% Ibu hamil dengan KEK Ibu hamil dg penyakit penyerta 33% kematian ibu disebabkan karena hipertensi 27% kematian ibu disebabkan karena perdarahan 15% kematian ibu karena komplikasi penyakit penyerta Rendahnya pengetahuan catin dan PUS ttg kespro Kondisi Layak Hamil Kematian ibu dan bayi menurun Penguatan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil Tidak Layak Hamil KB

21. KELUARGA BERENCANA Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

22. Pusat Provinsi Kab/kota Mencegah 4 Terlalu Menunda kehamilan pada pasangan muda , ibu yang belum berusia 20 ( dua puluh ) tahun , atau klien yang memiliki masalah kesehatan ; Mengatur jarak kehamilan pada klien yang berusia antara 20 ( dua puluh ) sampai 35 ( tiga puluh lima) tahun ; atau Pada klien yang berusia lebih dari 35 ( tiga puluh lima) tahun diharapkan tidak hamil lagi . Mengatur jumlah anak yaitu klien yang telah menikah anak > 2, diharapkan tidak hamil lagi Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

23. PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate ( mCPR ) 61,78 62,16 62,54 62,92 63,41 Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8,60 8,30 8,00 7,70 7,40 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun /Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) ( kelahiran hidup per 1000 perempuan ) 25,0 24,0 21,0 20,0 18,0 KP : Peningkatan kesehatan ibu , anak , keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen) 25,11 25,93 26,75 27,57 28,39 C. Indikator dan target program KB yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

24. PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 ProP : Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan Persentase pelayanan KB pasca persalinan 29 32 35 38 40 ProP : Peningkatan KB danKesehatan Reproduksi Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO) 25,79 24,50 23,10 21,59 20,00 Pelayanan kesehatan usia reproduksi Jumlah kabupaten / kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi 120 200 320 470 514 Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP 38,32 46,12 53,92 61,72 69,52 Peningkatan kualitas pelayanan KB Indeks Informasi Metode KB (method information index/MII) 77,50 79,50 81,50 83,50 85,50 Indikator dan target program KB yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 ( lanjutan ) Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

25. Capaian KB Baru tahun 2023 ( target 10 % ) Dari diagram di atas dapat diketahui alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu Suntik (51%) diikuti dengan metode Implan (15%). Pada grafik dapat diketahui kota dengan penggunaan KB baru sudah mencapai target pada Kabupaten/Kota Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Blitas, dan Jember dan terendah pada Kota Surabaya dengan nilai 0,93% serta capaian Provinsi sebesar 7,88%

26. Capaian KB Aktif tahun 2023 ( target 70 % ) Penggunaan alat kontrasepsi KB Aktif terbanyak yaitu dengan metode Suntik dengan nilai 57% diikuti dengan KB metode Pil dengan nila sebesar 13%. Pada grafik dapat diketahui Kabupaten/Kota dengan penggunaan KB baru yang di bawah target diantaranya Kabupaten/Kota Ngawi, Blitar, Pasuruan, Lamongan, Malang, Gresik dan Probolinggo. Sedangkan Kabupaten/Kota tertinggi ditempati oleh Jombang dengan nilai 81,07% dengan capaian Provinsi 73,27%

27. Capaian KBPK ( KB Pasca Keguguran tahun 2023 Pada grafik dapat diketahui Kabupaten/Kota KBPK tertinggi yaitu Pasuruan, Jember, dan Lumajang dengan nilai 100% sementara terendah ada pada Kabupaten/Kota Ponorogo, Madiun, dan Batu.

28. Capaian PUS - 4T BER-KB tahun 2023, target 80 % Grafik tererbut diketahui Kabupaten/Kota dengan capaian Pusat T4 Ber-KB tertinggi yaitu Kabupaten Jember (95,23%) sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Pusat T4 Ber-KB terendah yaitu Kabupaten Sampang (16,64%).

29. Cakupan KOMPLIKASI tahun 2023, target <3,5 % Diketahui Kabupaten/Kota dengan tingkat komplikasi tertinggi yaitu Blitar dengan nilai 1,68 dan terendah yaitu Sidoarjo dengan capaian provinsi sebesar 0,2

30. Cakupan KEGAGALAN tahun 2023 Tingkat kegagalan tertinggi yaitu Jember dengan jumlah 88 kasus, sementara tingkat kegagalan terendah ditempati oleh Pamekasan dan Probolinggo dengan jumlah kasus 0. Jumlah total kasus kegagalan Provinsi Jawa Timur sebanyak 477 kasus.

31. Capaian EFEK SAMPING KB Tahun 2023 Pada grafik di atas menjelaskan cakupan efeksamping penggunaan KB tertinggi yaitu Kabupaten Jember (8,82) dan terendah pada Kota Surabaya (0).

32. DROPOUT KB ( TRGET < 10 % ) Grafik di samping menjelaskan tingkat Dropout KB tertinggi ditempati oleh Kabupaten Probolinggo dengan nilai 20,87% dan terendah ditempati oleh Madiun dengan nilai 0,55% dari nilai capaian Provinsi sebesar 11,07%.

33. CAPAIAN KB pascapersalinan ( TARGET 60 % ) Dari grafik di atas dapat diketahui nilai capaian KB Pasca Persalinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten/Kota Madiun dengan nilai 104,94% sedangkan nilai terendah ditempati oleh Kabupaten/Kota Probolinggo, Bojonegoro, dan Sumenep dengan target capaian Provinsi sebesar 60%.

34. % PN JUMLAH KB PASCA PERSALINAN tahun 2023, target 60 % Grafik di samping menjelaskan nilai % jumlah KB pasca persalinan tertinggi yaitu Kabupaten/Kota Madiun dengan nilai 100% dan terendah yaitu Kabupaten/Kota Magetan, Lamongan, dan Surabaya dari capaian Provinsi sebesar 66,21%.

35. D. Kebijakan dan Strategi Program KB Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 antara lain melalui peningkatan kesehatan ibu , anak , KB, dan kesehatan reproduksi Dua jalur strategi program KB yang perlu diperkuat adalah : Meningkatkan permintaan ber -KB dari masyarakat pasangan usia subur , dan Memenuhi permintaan ber -KB melalui pelayanan kontrasepsi yang aman dan bermutu Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

36. Prinsip dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB: Pelayanan kontrasepsi dilakukan secara aman dan bermutu PUS mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan akses layanan KB-KR 3. Membangun pemahaman PUS melalui konseling KB Kepesertaan KB bersifat sukarela Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

37. Pelayanan Kontrasepsi Yang Aman Dan Bermutu Perlu Memenuhi Kriteria Berikut Perlu diberikan oleh tenaga kesehatan terampil yang memiliki standar kompetensi ; Memberikan layanan konseling informasi tentang manfaat kontrasepsi , kemungkinan gejala samping dan cara mengatasi , dan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan kesehatan ibu ; Menyediakan kafetaria pilihan kontrasepsi , dan mampu melakukan fasilitasi rujukan efektif ke tingkat layanan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan kesehatan ibu . Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

38. penyelenggaraan PROGRAM KB Materi Pokok 3 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

39. A. KELEMBAGAAN Kementerian Kesehatan BAPPENAS Dinkes Provinsi Dinkes Kab /Kota Fasyankes BKKBN BKKBN / SKPD KB Provinsi SKPD KB Kab /Kota PL KB INFORMASI KB LAYANAN KB Fasyankes Tenaga kesehatan Jaminan kesehatan Obat Promosi KB Advokasi Penyediaan alokon Penggerakan masyarakat Transport dan rujukan Alkes SUPPLY SIDE D EMAND SIDE Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

40. B. Pengembangan Kebijakan Dalam pengembangan Program serta layanan KB perlu mencakup 4 sub-program berikut : Advokasi Program KIE Logistik dan disktribusi alokon Pelayanan konseling dan kontrasepsi Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

41. BKKBN dan Kemenkes di pusat melalui SKPD-KB dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten /Kota Perencanaan Pelaksanaan , pengelolaan program dan layanan KB Monitoring, melakukan asesmen periodik terhadap kemajuan dan hambatan program Evaluasi dan melakukan perbaikan program dan layanan . C. Manajemen dan Asesmen Program dan Layanan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

42. PRINSIP PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Materi Pokok 4 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

43. Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 43 A. ADVOKASI sebagai kegiatan terencana dan terkoordinasi melalui komunikasi dan informasi pesan kepada sasaran pemangku kepentingan termasuk mitra , tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya mereka memberikan dukungan terhadap tujuan dan pelaksanaan program KB. Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

44. B KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) Merupakan kegiatan terencana dan terkoordinasi melalui penyampaian pesan dan informasi pentingnya ber -KB untuk kesehatan kepada sasaran masyarakat terutama pasangan usia subur Kegiatan KIE membutuhkan materi pesan yang sesuai dan meyakinkan , alat peraga , peralatan komunikasi dan informasi , dan tenaga terampil yang memahami tujuan , kebijakan , dan masalah KB. Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

45. C.LOGISTIK DAN DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI BKKBN melalui sistem logistik dan distribusi alat kontrasepsi menjamin ketersediaan ragam alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan termasuk Praktik Mandiri Bidan yang telah teregisterasi Variasi jenis alokon program diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nomor 9 tahun 201 9 tentang Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan kontrasepsi . Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

46. PELAYANAN KONTRASEPSI Pelayanan Kontrasepsi dilakukan secara berkesinambungan mulai dari Pra pelayanan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pasca Pelayanan . Pemberian konseling Pelayanan medis / rujukan Pra Pelayanan Pemberian komunikasi , informasi dan edukasi Pelayanan konseling Penapisan kelayakan medis Permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan Pelayanan kontrasepsi dapat dilakukan pada: Masa Interval Pasca Persalinan Pasca Keguguran Pelayanan kontrasepsi darurat Pasca Pelayanan Dengan konseling membuat ibu mampu memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka Efek samping Komplikasi Kegagalan kontrasepsi Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

47. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN DAN JAJARANNYA (SEKTOR KESEHATAN) DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA Materi Pokok 5 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

48. A.Fungsi Kemenkes dan Jajarannya ( Dinkes sampai Fasyankes ) Fungsi Kemenkes adalah melakukan upaya untuk memenuhi ketersediaan : Tenaga kesehatan Fasilitas kesehatan Pembiayaan jaminan kesehatan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

49. 05 Penguatan koordinasi dan dukungan pembiayaan pelayanan KB Pelayanan KB termasuk dalam pembiayaan JKN Alokon disediakan oleh BKKBN. Perlu memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan BKKBN, BPJS, organisasi profesi (POGI, IBI,etc), dan mitra 06 Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelayanan KB yang diberikan oleh petugas kesehatan 01 Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perencanaan kehamilan melalui kelas ibu hamil , konseling KB bagi PUS dengan kondisi atau masalah kesehatan khusus , dan pemberian konseling kespro bagi catin 02 Memperkuat regulasi dan melakukan update pedoman pelayanan KB guna memberikan acuan bagi tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan Permenkes 21 tahun 2021, Pedoman Kontrasepsi dan KB, Pedoman Konseling dengan menggunakan lembar balik ABPK, Kurmod Pelatihan , PNPK Pelayanan Kontrasesi dll 03 Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB dengan pengembangan Roda KLOP dalam versi android dan menyusun metode pembelajaran jarak jauh (e-learning), aplikasi layak hamil ( Kespro catin ) 04 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui : pelatihan dan orientasi B. Upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

50. PEDOMAN KB WHO ADAPTASI INDONESIA Adaptasi dari pedoman-pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyediaan dan peningkatan pelayanan KB di Indonesia Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

51. Kemenkes bersama BKKBN dan organisasi profesi telah menyusun : Revisi Permenkes 97 tahun 2014 menjadi Permenkes 21 tahun 2021 Penyusunan PNPK pelayanan kontrasepsi Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan KB Pedoman Konseling dengan menggunakan lembar balik ABPK Kurikulum dan Modul Pelatihan Kontrasepsi

52. Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan KEBIJAKAN PELAYANAN KB DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU P edoman Regulasi SE DIRJEN KESMAS NOMOR HK.02.02/11/509/2020 Tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga di Era Pandemi Covid-19 Awal Revisi

53. C. Pelatihan tenaga kesehatan untuk kompetensi pelayanan kontrasepsi Untuk memenuhi tanggung jawab ini Kemenkes mengembangkan program pelatihan tenaga kesehatan supaya kompeten dalam memberikan layanan konseling dan pemakaian kontrasepsi . Pengembangan program pelatihan ini mencakup penyiapan kurikulum dan modul pelatihan yang terakreditasi . Dalam penyiapan dan pelaksanaan pelatihan , Kemenkes melibatkan tim dari Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan BKKBN . Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

54. KOMPETENSI DAN KEWENANGAN TENAGA KESEHATAN Materi Pokok 7 Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

55.  METODE KONTRASEPSI Kompetensi Kewenangan Dokter Umum Bidan Dokter Umum Bidan AKDR Copper (Cu) √ √ * √ √ ** AKDR Levonogestrel (LNG) √ √ * √ √ ** Implan √ √ * √ √ ** Suntik √ √ √ √ Pil √ √ √ √ Kondom √ √ √ √ Tubektomi Minilaparotomi √ ***   √ **   Tubektomi Laparoskopi         Vasektomi √ ***   √ ***   Metode Amenore Laktasi √ √ √ √ Metode Sadar Masa Subur √ √ √ √ Sanggama Terputus √ √ √ √ Pemberian Konseling √ √ √ √ Keterangan: (*) Bagi Bidan yang lulusan profesi (S1) atau bidan vokasi (D3) yang sudah mendapatkan pelatihan (**) Kewenangan diberikan berdasarkan pendelegasian sesuai dengan regulasi yang berlaku (***) Bagi yang sudah mendapatkan pelatihan A. Kompetensi dan kewenangan klinis tenaga kesehatan ( dokter & bidan ) dalam pelayanan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

56. B. Kebutuhan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang aman dan bermutu Pelayanan yang bermutu dimaksudkan bahwa perempuan sebagai klien dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan fertilitas dan kondisi kesehatan mereka . Pelayanan kontrasepsi perlu memberikan informasi tentang manfaat masing-masing jenis kontrasepsi , kemungkinan efek samping yang dapat timbul dan cara mengatasi , dan pilihan cara kontrasepsi yang tersedia . Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

57. TERIMA KASIH Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

58. PERTANYAAN? Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan