Narsum-MTI-Polda Jabar 25 Juli 2023-presented.pptx

road safety

1. PENGURUS WILAYAH MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT RAPAT KOORDINASI ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

2. PRINSIP DASAR DALAM MANAJEMEN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN 2 ( Sumber : Lampiran Perpres No No 1 Tahun 2022 tentang RUNK ) Tiga Prinsip Da s ar Konsep Pengembangan RUNK # 1 Program berbasis sistem berkeselamatan dengan memahami batasan tubuh manusia terhadap benturan # 2 Konsep inklusif berbasis koordinasi 5 (lima) pilar # 3 Program berbasis keluaran yang terukur dan mampu mereduksi biaya sosial Tiga Prinsip Dasar Manajemen KLLAJ (Sumber: World Bank Global Road Safety Facility, 2009)

3. MUATAN POKOK RUNK (PERPRES NO. 1 TAHUN 2022) 3 Visi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terbaik di Asia Tenggara melalui Penciptaan Sistem Berkeselamatan, Penguatan Koordinasi dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Misi Mengarusutamakan KLLAJ menjadi prioritas nasional Membudayakan penyelenggaraan LLAJ yang mengutamakan keselamatan Mensinergikan segala potensi guna memaksimalkan kinerja KLLAJ Sasaran Umum: Penurunan indeks fatalitas per 100.000 penduduk sebesar 65% dan penurunan indeks fatalitas per 10.00 kendaraan sebesar 85% pada Tahun 2040 dengan basis data Tahun 2010 Sasaran dan indikator pencapaian masing-masing pilar RUNK merupakan indikator output dan intermediate outcome , yang Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran Perpres No 1 Th 2022 Sasaran Kebijakan Utama Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban, pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan Pendekatan sistem KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan, fokus pada pengurangan jumlah dan panjang perjalanan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor Strategi Penyelenggaraan kelembagaan KLLAJ yang efektif dengan didukung oleh sistem informasi yang akurat Jaminan ketersediaan data dan sistem lnformasi sebagai pemandu dan pemadu penyelenggaraan KLLAJ Penyediaan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk dana KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan Penyediaan sarana dan prasarana LLAJ yang memenuhi standar kelaikan keselamatan Pemberian hak mengemudi secara ketat Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang berefek jera Formalisasi dan standarisasi proses penanganan kecelakaan LLAJ Sistem penjaminan bagi penyelesaian kerugian akibat kecelakaan LLAJ

4. Pilar-1: Sistem yang Berkeselamatan . Pilar-2: Jalan yang Berkeselamatan Pilar-3: Kendaraan yang Berkeselamatan Pilar 4: Pengguna Jalan yang Berkeselamatan Pilar-5: Penanganan Korban Kecelakaan kegiatan yang mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan strategi KLLAJ pada level nasional, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian KLLAJ dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional ( KemenPPN/Bappenas ). kegiatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan ( KemenPUPR ) kegiatan yang memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecela-kaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, kendaraan juga harus mampu melindungi orang yang terlibat kecelakaan agar tidak bertambah parah. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyeiengga-rakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ ( Kemenhub ) kegiatan peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum. Dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) kegiatan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. Dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ( Kemenkes ) MUATAN POKOK RUNK (PERPRES NO. 1 TAHUN 2022) 4 Program Nasional KLLAJ

5. DATA DAN FAKTA 5 Sejak Tahun 2005 terjadi lonjakan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas maupun jumlah kematian (fatalitas) akibat kecelakaan transportasi. Dari Tahun 2004 sd Tahun 2022 pertumbuhan jumlah kejadian kecelakaan mengalami peningkatan rata-rata 12,03% per tahun, sedangkan jumlah kematian (fatalitas) sekitar 5,01% per tahun. Pada perioda yang sama 2004 sd Tahun 2022 pertumbuhan penduduk Indonesia hanya sekitar 1,15% per tahun, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan sekitar 9,35% per tahun. Pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut diakibatkan oleh adanya berbagai kemudahan dalam pemilikan kendaraan bermotor (khususnya sepeda motor) dan faktor pertumbuhan ekonomi (5,48%/tahun sebelum Covid-19) Pertumbuhan jumlah sepeda motor sangat signifikan pada perioda 2004-2022 yakni sekitar 13% per tahun, sedangkan untuk jenis kendaraan lainnya berkisar antara 8-10%. Pertumbuhan jumlah kejadian kecelakaan dan fatalitas lebih berkorelasi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor (khususnya sepeda motor), bukan terhadap pertumbuhan jumlah penduduk

6. DATA DAN FAKTA 6 Upaya untuk mengurangi jumlah kejadian kecelakaan dan fatalitas yang paling efektif jika difokuskan kepada MANUSIA Prioritas sebaiknya diberikan kepada upaya terstruktur untuk meningkatkan safety awareness masyarakat pengguna jalan Faktor pengemudi/manusia penyebab kecelakaan antara lain: tidak menjaga jarak aman dan ceroboh terhadap lalu lintas dari depan (26%), ceroboh saat belok (15%), ceroboh menyalip dan aturan lajur (9 %, melampaui batas kecepatan (8%, dan melakukan aktivitas lain saat mengemudi (7 %) FAKTOR PRASARANA DAN LINGKUNGAN JALAN PENYEBAB KECELAKAAN LALULINTAS Faktor Jalan % 1. Jalan yang tidak memiliki rambu 16,92% 2. Jalan berlubang 15,00% 3. Tidak ada marka jalan 14,35% 4. Minimnya penerangan 14,16% 5. Pandangan terhalang 11,12% 6. Lainnya (jalan rusak, licin, marka rusak, rambu rusak, dan tikungan tajam) 28,45% TOTAL 100% Sumber : diolah dari data Korlantas Polri, 2021 Intervensi pada prasarana jalan ( upgrade jalan sub standard , penanganan black-spot ) memerlukan biaya yang besar, sebaiknya fokus untuk memitigasi lokasi-lokasi rawan kecelakaan (melalui penempatan perlengkapan jalan, penempatan petugas, penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas) Jalan berspesifikasi tinggi (jalan nasional dan jalan tol) lebih rawan kecelakaan, umumnya karena faktor perilaku pengemudi. Sumber : Bappenas, 2023 Sumber : TMC Polri, 2022 Faktor rem tidak berfungsi (40%) umumnya terjadi pada kendaraan besar (truk dan bus) pada kondisi geometrik yang ekstrem Faktor kemudi yang kurang baik (27%) terkait dengan pengendalian kendaraan ketika bermanuver khususnya pada kecepatan tinggi atau di lokasi ekstrem Lampu tidak berfungsi (17%) sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada malam hari

7. DATA DAN FAKTA 7 74% FATALITAS KECELAKAAN LALU LINTAS MELIBATKAN KENDARAAN RODA DUA (SEPEDA MOTOR) Sumber : Bappenas, 2023 MAYORITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS USIA PRODUKTIF (80%) Fokus pelaksanaan sosialisasi keselamatan sebaiknya diberikan kepada kelompok masyarakat produktif, yakni: Pelajar SMA/mahasiswa P ara pegawai yang tingkat mobilitasnya tinggi Pendidikan berlalu lintas usia dini (TK, SD, SMP) diperlukan untuk membentuk persepsi dan karakter calon pengguna jalan di masa datang Tindakan mengemudi agresif diyakini menjadi sangat menonjol dan menyebabkan 80-90% dari seluruh kecelakaan lalu lintas U sia muda kurang pengalaman dan multitasking dalam mengemudi mempengaruhi 35,3% terhadap perilaku mengemudi secara agresif Pengalihan pengguna sepeda motor ke angkutan umum (modal shifting) dapat dijadikan sebagai strategi pengurangan kecelakaan yang melibatkan sepeda motor) Fokus pelaksanaan sosialisasi keselamatan sebaiknya diberikan kepada golongan ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan sepeda motor sebagai moda transportasi utama Sumber : Bappenas, 2023 Motor (R2+R3) Bus Truk Lain 2 NMT Mobil Tindakan mengemudi agresif mendorong adanya kecerobohan dalam berlalu lintas, khususnya di jalan raya/jalan tol Pemahaman mengenai faktor resiko kecelakaan dan faktor fatalitas perlu diberikan kepada pengguna jalan

8. STRATEGI PENINGKATAN ROAD SAFETY AWARENESS ( SOCIAL ENGINEERING ) 8 STRATEGI FASILITATIF STRATEGI PERSUASIF STRATEGI REEDUKATIF STRATEGI KEKUASAAN STRATEGI KEKERASAN VS NON KEKERASAN Pemerintah sebagai agen perubahan ( = fasilitator ) Menyediakan berbagai sumber daya, informasi dan konsultasi Pemerintah sebagai inisiator Membujuk masyarakat untuk melakukan perubahan sesuai agenda yang diharapkan Pemerintah sebagai mentor Penciptaan perubahan melalui program yang terstruktur ( medium to long term program ) dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap kelompok sasaran Pemerintah sebagai pemegang mandat Melakukan perubahan dengan cara represif (khususnya penegakan aturan) Efektif diterapkan kepada kelompok yang mempunyai komitmen rendah terhadap perubahan Pemerintah sebagai mediator Penerapan k ekerasan (pelarangan, penghalangan) atau n onkekerasan (kritik, sanksi) pada pihak yang tidak/belum mengikuti agenda perubahan

9. MODEL MUATAN KOMUNIKASI PUBLIK 9 POSITIVE MESSAGES HUMOR FACT-BASED MESSAGES FEAR-BASED APPEALS Penelitian membuktikan bahwa masyarakat secara umum merespon lebih baik terhadap pesan-pesan positif dan membangun. Pesan positif menganggap publik sudah mengetahui apa yang tidak boleh/ tidak baik dilakukan, namun belum mengetahui mengenai manfaat akan sesuatu yang sebaiknya dilakukan Penggunaan humor lebih efektif dalam menyampaikan pesan kunci dengan cara yang tidak menggurui sehingga masyarakat cenderung lebih terbuka untuk menerima saran tentang perlunya dilakukan perubahan Jenis pesan ini menggunakan data hasil penelitian untuk menyampaikan pesan tentang risiko dan konsekuensi secara konstruktif untuk mendorong masyarakat membuat keputusan yang rasional tentang perilaku mereka Pendekatan kampanye ini menghadapkan publik pada suatu gambar visual atau deskripsi konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak baik saat ini (yang harus diubah) yang di kapitalisasi sebagai rasa ketakutan akan adanya konsekuensi negatif tersebut

10. ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) 10 Program edukasi Program pembangunan infrastruktur dan sistem-sistem pendukungnya Program uji SIM yang didukung pencatatan perilaku berlalu lintas, dan de - meryt point system serta program ERI ( Electronic Regi s tration and Identification ) Sistem penegakan hukum untuk penindakan pelanggaran yang menuju ELE ( Electronic Law Enforcement ) Manajerial kelembagaan implementasi RSPA Kepemimpinan ( leadership ) Administrasi ( Fungsi manajemen ( POAC ) dan pembinaan ( SDM, sarpras , anggaran ) Sistem operasional (rutin, khusus , kontijensi) Capacity building Operasional di lapangan implementasi RSPA Kemitraan Pelayanan publik Problem solving Networking Mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas Meningkatkan kualitas keselamatan Membangun budaya tertib berlalu lintas Memberikan pelayanan prima di bidang LLAJ Program RSPA Tingkat Manajerial RSPA Tingkat Operasional RSPA Tujuan RSPA STRATEGI IMPLEMENTASI IMPLIKASI Sumber : dimodifikasi dari Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana (2017 ) Road Safety Partnership Action (RSPA) Kemitraan Untuk Keselamatan