Optimalisasi Fungsi Tim Fasilitator Kecamatan.pptx

Optimalisasi Fungsi Tim Fasilitator Kecamatan

1. Optimalisasi Fungsi Tim Fasilitator Kecamatan BUPATI JEMBER M. FAWAIT, S.E ., M.Sc.

2. PERKEMBANGAN KORUPSI KEUANGAN DESA Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dilihat dari akun resmi KPK RI Tahun 2025 sektor desa mencatat jumlah kasus korupsi tertinggi , yakni 187 kasus , dengan kerugian negara mencapai Rp162 miliar . SUMBER : https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/nasional/1256902/korupsi-dana-desa-meningkat-kerugian-negara-capai-rp162-miliar

3. MODUS KORUPSI DANA DESA Penggelembungan Anggaran (Mark Up) Kegiatan / Proyek Fiktif Laporan Fiktif Penggelapan Penyalahgunaan Anggaran Contoh : Menaikkan harga pembelian & pembelanjaan barang Contoh : Program yang sebenarnya tidak ada ( seragam , jalan , dll ) agar memperoleh pencairan dana desa Contoh : Laporan proyek seakan - akan sudah selesai Contoh : Memalsukan ttd Bendes dalam proses pencairan & digunakan untuk kepentingan pribadi Contoh : Anggaran tidak diperuntukkan sesuai perencanaan ( untuk kepentingan pribadi ) 01 04 03 02 05

4. Tim fasilitator kecamatan merupakan tenaga teknis maupun non teknis yang bekerja di tingkat kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah , khususnya yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pemberdayaan desa yang mempunyai tugas : Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pemantau dan Pengawal Akuntabilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Peran Penting Tim Fasilitator Kecamatan TFK bukan hanya sekadar pendamping , tapi penggerak , pengawal , sekaligus mitra strategis desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan , akuntabel , dan partisipatif . Tim Fasilitator Kecamatan wajib untuk : Memastikan bahwa proyek dana desa dilaksanakan dan diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan Memastikan bahwa Pencairan dokumen kelengkapan SPJ harus S esuai Tahapan Pencairan dan tidak diperbolehkan dokumen kelengkapan SPJ dibuat melewati tahun anggaran atau setelah pencairan

6. Memastikan bahwa Desa telah membayarkan pajak PPN dan PPh tepat waktu dan tidak melebihi tahun anggaran D alam hal pemeriksaan fisik , TFK wajib melakukan pemeriksaan fisik sesuai standar Inspektorat dan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam validasi / konsultasi teknis pembuatan Rencana Anggaran Biaya atau dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Pembayaran sewa Tanah Kas Desa wajib melalui buku rekening kas desa , dan apabila Persewaan Tanah Kas Desa tidak sesuai dengan prosedur / fiktif termasuk penyimpangan serius dan potensi adanya pelanggaran perundang undangan

7. Iuran BPJS untuk perangkat desa harus disetor tepat waktu , apabila terjadi k eterlambatan pembayaran maka menjadi temuan audit . Memastikan PBB tidak dipakai / dipinjam oleh Kepala Desa / Perangkat Desa , p enyetoran harus berdasarkan nama dan alamat obyek pajak , bukan secara kolektif yang disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah Apabila Desa melakukan p elanggaran poin 1-7 Camat wajib menunda pencairan DD, BGH dan rekomendasi TKD sampai kewajiban desa tersebut terpenuhi .

8. Dalam Hal Pemberhentian Perangkat Desa , Kades wajib mengajukan permohonan ke Bupati melalui Camat dan DPMD dan pemberhentian tanpa rekomendasi dinyatakan tidak sah berdasarkan undang undang . TFK wajib koordinasi teknis dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, termasuk validasi Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaan paket pekerjaan fisik / proyek sehingga pelaksanaan proyek dapat sesuai standar Ke PU an Perhitungan RAB Proyek Desa dipastikan m enggunakan aplikasi resmi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, guna m enghindari mark-up/menaikkan harga standart lapangan dan pengurangan kualitas pekerjaan.

9. TFK yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan ditemukan Desa binaannya melanggar poin 1-11 , maka dapat diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Indisipliner karena turut serta menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara

10. TERIMAKASIH