Pajak Penghasilan Pasal 21 fix (1) Materi 3[1].pptx

Accounting

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Fariz Septianto Nur Alif

2. Pengertian PPh pasal 21 PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji , upah , honorarium, tunjangan , dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh individu , terutama karyawan , di Indonesia. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja ( perusahaan ) dari penghasilan bruto karyawan , dan kemudian disetorkan kepada pemerintah .

3. Pemotong Pajak Pengahsilan Pasal 21 1. Pemberi Kerja (Perusahaan atau Institusi ) Setiap pemberi kerja yang membayar gaji , upah , honorarium, tunjangan , dan pembayaran lain kepada karyawan wajib memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan tersebut . Perusahaan ini berkewajiban untuk memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh karyawan setiap bulannya dan menyetorkannya ke negara. 2. Bendahara Pemerintah Instansi pemerintah ( baik pusat maupun daerah ) yang membayarkan gaji atau penghasilan kepada pegawai negeri sipil (PNS) serta pembayaran atas jasa kepada pihak ketiga wajib memotong PPh Pasal 21. 3. Penyelenggara Kegiatan Jika ada penyelenggara kegiatan ( seperti seminar, pelatihan , atau event lainnya ) yang membayarkan honorarium atau imbalan kepada pembicara , pengajar , atau peserta , maka mereka juga berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dari pembayaran tersebut . 3. Pengusaha atau Orang Pribadi Pengusaha atau orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada pekerja tetap , tidak tetap , atau kepada individu lain yang memberikan jasa juga memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran tersebut . 5. Dana Pensiun Badan penyelenggara jaminan sosial , tenaga kerja , dan badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

4. Pemberi Kerja Yang Tidak Termasuk Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan ( Pph ) Pasal 21 Kantor perwakilan negara asing . Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan . Pemberi kerja orang pribadi yang mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas . Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut , organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak .

5. Hak Pemotong PPh Pasal 21 Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun tidak sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor . Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak .

6. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21: Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat . Pemotong Pajak wajib mengambil formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya . Pemotong Pajak wajib menghitung , memotong , dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan . Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang bersangkutan . Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap , termasuk penerima pensiun bulanan , menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun pajak berakhir .

7. Penerima Penghasilan (WP PPh Pasal 21) Pegawai ( pegawai tetap dan tidak tetap / tenaga kerja lepas ). Penerima uang pesangon , pensiun atau uang manfaat pensiun , tunjangan hari tua , atau jaminan hari tua , termasuk ahli warisnya . Bukan pegawai yang terdiri dari tenaga ahli , pengisi acara, pemain musik , seniman , aktor , agen , pelatih , serta orang yang memberikan jasa lainnya . Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas Mantan pegawai Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keterlibatan dalam suatu kegiatan

8. Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing , beserta keluarga dan staf mereka , dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Pejabat organisasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pajak Penghasilan , yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan , dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

9. Hak dan kewajiban Wajib Pajak Hak WP : 1. Berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21. 2. Berhak mengajukan keberatan atas pemotongan PPh Pasal 21. 3. Berhak mengajukan banding atas keberatan yang ditolak . Kewajiban WP: Menyerahkan surat pernyataan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib menyerahkan SPT Tahunan jika memiliki lebih dari satu pemberi kerja .

10. Penghasilan Yang dipotong PPh Pasal 21 final Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 final memiliki sifat bahwa pajak yang dipotong atau dipungut sudah dianggap sebagai pelunasan atas kewajiban pajak , artinya pemotongan ini bersifat final dan tidak memerlukan perhitungan lebih lanjut oleh wajib pajak . Beberapa penghasilan yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 final adalah : Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan secara sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan . Penghasilan berupa manfaat pensiun , tunjangan hari tua , atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Penghasilan berupa honorarium, upah , uang saku , atau hadiah yang diterima oleh peserta kegiatan seperti rapat , konferensi , atau sidang yang bersifat insidental .

11. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 ( bukan objek PPh Pasal 21): Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan , asuransi kecelakaan , asuransi jiwa , asuransi dwiguna , dan asuransi beasiswa . Penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diterima dari pemerintah atau yang dibebankan kepada perusahaan , kecuali penghasilan dalam bentuk natura yang diberikan kepada penerima pensiun secara teratur . Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan , serta iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara yang dibayar oleh pemberi kerja . Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah , atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib . Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan , mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi , yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemberi beasiswa .

12. Beberapa tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21: 1. Tarif umum ( berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17): Rp0 s.d. Rp 60.000.000 : tarif 5% Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 : 15% Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 : 25% Di atas Rp500.000.000 s.d 5.000.000.000 : tarif 30% Di atas Rp 5.000.000.000 : tarif 35% 2. Tarif khusus diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN untuk Pejabat PNS, TNI/ Polri , dan pensiunannya : Tarif 0% untuk PNS Golongan I dan II serta Anggota TNI/ Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara . Tarif 5% untuk PNS Golongan III dan Anggota TNI/ Polri Golongan Perwira Pertama . Tarif 15% untuk PNS Golongan IV dan Anggota TNI/ Polri Golongan Perwira Menengah dan Tinggi.

13. lanjutan 3 . Tarif untuk penghasilan dari uang pensiun yang diterima sekaligus : Tarif 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp60.000.000. Tarif 5% untuk penghasilan di atas Rp60.000.000 hingga Rp100.000.000. Tarif 15% untuk penghasilan di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000. 4. Tarif khusus 5% untuk upah harian atau tunjangan bagi tenaga kerja lepas dengan penghasilan total bulanan kurang dari Rp10.208.000

14. Contoh PKP Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000. Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000 15% x Rp15.000.000 = Rp2.250.000 Jumlah : = Rp6.250.000 Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah : 5% x 120% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000 15% x 120% x Rp5.000.000 = Rp4.500.000 Jumlah Rp7.500.000

15. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21/26 Penghasilan Kena Pajak . Penghasilan bruto . Sebesar 50% (lima puluh persen ) dari penghasilan bruto . Sebesar 50% (lima puluh persen ) dari jumlah kumulatif penghasilan bruto . Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan , misalnya : Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap . Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda , tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda .

16. Hitungan 1 Diterapkan Kepada Pegawai Tetap Perhitungan ini dilakukan atas pegawai yang menerima penghasilan baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur , selain pada bulan Desember atau bulan ketika pegawai berhenti bekerja . Perhitungan PPh Pasal 21 ini melibatkan beberapa jenis penghasilan yang diterima pegawai tetap , seperti : Penghasilan teratur : Gaji bulanan.Gaji mingguan atau harian.Uang rapel . Penghasilan tidak teratur : Bonus, gratifikasi , dan lain-lain yang tidak bersifat teratur . Situasi lain yang mempengaruhi penghitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap , misalnya : Pegawai tetap yang baru mulai bekerja dalam tahun berjalan . Pegawai tetap yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan . Pegawai tetap yang pindah tugas dalam tahun berjalan . Pegawai yang memperoleh penghasilan dalam mata uang asing .

17. Tahapan Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan bruto dihitung berdasarkan semua komponen penghasilan yang diterima seperti gaji , tunjangan , honorarium, premi JKK, JPK yang dibayar oleh pemberi kerja , dan penerimaan dalam bentuk natura. Pengurangan penghasilan bruto meliputi biaya jabatan , dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar pegawai . Penghasilan Neto yang kemudian dikalikan dengan faktor 12 untuk mendapatkan penghasilan neto tahunan . Penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung setelah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PPh terutang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 17.

18. Perhitungan PPh 21 untuk Pegawai Yang Dibayar Mingguan Atau Harian Untuk Pegawai dengan Gaji Mingguan : Gaji mingguan dikalikan dengan faktor 4 untuk menghitung penghasilan bulanan . Artinya , total gaji mingguan selama satu bulan dihitung dengan mengalikan gaji mingguan dengan angka 4. Untuk Pegawai dengan Gaji Harian Gaji harian dikalikan dengan faktor 26 untuk menghitung penghasilan bulanan . Artinya , total gaji harian selama satu bulan dihitung dengan mengalikan gaji harian dengan angka 26, yang merepresentasikan jumlah hari kerja dalam satu bulan . Setelah penghasilan bulanan dihitung , selanjutnya langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan seperti pada pegawai dengan gaji bulanan , yaitu menghitung penghasilan bruto , mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun , kemudian menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah memperhitungkan PTKP, dan akhirnya menerapkan tarif PPh Pasal 17.

19. Perhitungan PTKP Besarnya PTKP Pertahun PTKP per tahun untuk diri Wajib Pajak : Rp54.000.000 Tambahan PTKP untuk Wajib Pajak yang menikah : Rp4.500.000 Tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ( misalnya anak atau orang tua ) yang menjadi tanggungan sepenuhnya : Rp4.500.000 per orang, dengan maksimal 3 orang. Besarnya PTKP bagi karyawati Untuk karyawati yang menikah , PTKP dihitung seperti Wajib Pajak menikah yang menanggung tanggungan keluarga . Jika karyawati tersebut tidak menikah , besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri . Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia: Pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia akan dihitung PTKP- nya berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan .

20. Perhitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan Pegawai : Tommy Hakim Gaji Pokok : Rp6.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan : 5% x Rp6.000.000 = Rp300.000 Iuran Pensiun : Rp100.000 Rp 400.000 Penghasilan Neto Sebulan : Rp5.600.000 Penghasilan Neto Setahun : Rp5.600.000 x 12 = Rp67.200.000 PTKP (K/0): Untuk diri Wajib Pajak:Rp54.000.000 Tambahan WP menikah : Rp4.500.000 Total PTKP: Rp58.500.000 Penghasilan Kena Pajak : Rp 8.700.000 PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp8.700.000 = Rp435.000 PPh Pasal 21 Sebulan : Rp435.000 / 12 = Rp36.250

21. Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan Gaji pokok : Rp 10.000.000 Tunjangan-tunjangan : Rp 4.000.000 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,5% x Rp10.000.000 = Rp 50.000 Premi Jaminan Kematian : 0,3% x Rp10.000.000 = Rp 30.000 Penghasilan bruto : Rp 14.080.000 Pengurangan : Biaya jabatan ( maksimal diperbolehkan 5% dari penghasilan bruto ): 5% x Rp14.080.000 = Rp 704.000 Iuran Pensiun : Rp 80.000 Iuran Jaminan Hari Tua : Rp 209.000 Total pengurangan : Rp 993.000 Penghasilan Neto Sebulan : Rp13.300.000 Penghasilan Neto Setahun:Rp13.300.000 x 12 = Rp159.600.000 PTKP (K/1): Untuk diri Wajib Pajak : Rp54.000.000 Tambahan WP menikah : Rp4.500.000 Total PTKP: Rp 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak : Rp101.100.000 Perhitungan PPh Pasal 21: 5% dari Rp60.000.000 = Rp3.000.000 15% dari Rp41.100.000 = Rp6.165.000 Total PPh Pasal 21 setahun : = Rp9.165.000 PPh Pasal 21 Sebulan:Rp9.165.000 ÷ 12 = Rp763.750

22. Tarif Pajak dan Penerapannya Pegawai tetap : Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ), kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Penerima pensiun berkala : PKP dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTKP dan biaya pensiun , kemudian dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan : PKP dihitung dari Penghasilan bruto yang disetahunkan dikurangi PTKP kemudian dikalikan tarif pasal 17 UU PPh Pegawai tidak tetap yang dibayar berdasarkan harian atau mingguan : Jika penghasilan bruto per hari melebihi Rp450.000, maka PKP dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan kalender , kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Bukan pegawai ( seperti tenaga ahli , konsultan , dll .): PKP dihitung dari 50% penghasilan bruto , kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Imbalan lain yang bersifat tidak tetap ( seperti bonus, gratifikasi , dll .): PKP dihitung dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

23. Lanjutan …. 7. Jumlah penghasilan bruto dari penarikan dana pensiun : Penghasilan bruto dari penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh. 8. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang dibayar dari APBN/APBD: 0% ( nol persen ): untuk penghasilan bruto bagi PNS Golongan I, II, Anggota TNI, dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama , Bintara , dan Pensiunannya . 5% (lima persen ): untuk penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI, Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama , dan Pensiunannya . 15% (lima belas persen ): untuk penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI, Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah , Perwira Tinggi, dan Pensiunannya . 9. Catatan untuk dokter yang praktik di rumah sakit / klinik : Penghasilan bruto dokter yang praktik di rumah sakit atau klinik , dihitung sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit / klinik .

24. Soal-soal Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan Rp 5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak . Pada bulan Januari , penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji . Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut : Gaji per bulan : Rp 5.750.000,00 Pengurangan : Biaya Jabatan : 5% x Rp 5.750.000,00 = Rp 287.500,00 Iuran pensiun : Rp 200.000,00 Rp 487.500,00 Penghasilan neto per bulan : Rp 5.262.500,00 Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 5.262.500,00 = Rp 63.150.000,00

25. Lanjutan … Penghasilan netto setahun Rp 63.150.000 PTKP setahun : a. Untuk WP sendiri : Rp 54.000.000,00 b. Tambahan WP kawin : Rp 4.500.000,00 Rp 58.500.000 Penghasilan kena pajak setahun : Rp 4.650.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 4.650.000,00 = Rp 232.500,00 PPh Pasal 21 per bulan : Rp 232.500,00 ÷ 12 = Rp 19.375,00 Catatan : Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan , menagih , dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap . Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Jika belum memiliki NPWP, PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari Rp 19.375,00 = Rp 50.700,00.Itu adalah soal perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan . Jika Anda butuh bantuan lebih lanjut , silakan tanyakan !

26. Lanjutan … 2. Retto pada tahun 2016 bekerja di PT Jaya Abadi dengan gaji bulanan sebesar Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto sudah menikah tetapi belum mempunyai anak . Diminta menghitung PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Retto berdasarkan penghasilan yang diperoleh hanya dari gaji bulanan . Gaji per bulan : Rp 5.750.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% dari gaji ): 5% x Rp5.750.000,00 = Rp287.500 Iuran pensiun : Rp200.000 Total pengurangan : Rp 487.500 Penghasilan neto per bulan : Rp5.750.000,00 - Rp487.500,00 = Rp 5.262.500 Penghasilan neto setahun : 12 x Rp5.262.500,00 = Rp 63.150.000 PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ): Untuk WP sendiri : Rp 54.000.000,00 Tambahan WP kawin : Rp4.500.000,00 Total PTKP: Rp 58.500.000 . Penghasilan Kena Pajak setahun : Rp 4.650.000 PPh pasal 21 setahun 5% x 4.650.000 Rp 232.500 PPh Psl 21 sebulan 232.500 : 12 = 19.375

27. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran uang Rapel Contoh Retno ( lihat contoh penghitungan gaji bulanan nomor 1) pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.750.000,00 per bulan dan berlaku surut mulai 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut , Retno menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 ( selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel , terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2016 berdasarkan penghasilan setelah ada kenaikan gaji . Dengan demikian , penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut :

28. Lanjutan … Gaji Rp 6.750.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% x 6.750.000 = Rp 337.500 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 537.500 Penghasilan Netto Rp 6.212.500 Penghasilan neto disetahunkan 74.550.000 Dikurangi : PTKP K(0) setahun 58.500.000 PKP setahun 16.050.000 PPh pasal 21 5% x 16.050.000 802.500 PPh Pasal 21 perbulan 802.500:12 66.875 5 bln x 66.875 = 334.375 Gaji 5.750.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% x 5.750.000 = Rp 287.500 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 487.500 Penghasilan Netto Rp 5.262.500 Penghasilan neto disetahunkan 63.150.000 Dikurangi : PTKP K(0) setahun 58.500.000 PKP setahun 4.650.000 PPh pasal 21 5% x 4.650.000 232.500 PPh Pasal 21 perbulan 232.500:12 19.375 5 bln x 19.375 = 96.875 PPh Pasal 21 untuk uang rapelan 334.375 – 96.875 = 237.500

29. PPh Pasal 21 atas Bonus Contoh Sudiro ( tidak kawin ) bekerja di PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan . Pada bulan Maret 2016, Sudiro menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00. Setiap bulannya , Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 80.000,00. Jawaban :

30. Lanjutan … PPh pasal 21 Bonus dan gaji 1. Gaji setahun = 12 x 5.000.000 Rp60.000.000 Bonus = Rp 8.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp68.000.000 pengurangan seperti : Biaya jabatan = 5% x 68.000.000 = 3.400.000 pensiun setahun = 12 x 80.000 = 960.000 Rp 4.360.000 Penghasilan neto Rp 63.640.000 PTKP Rp 54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 9.640.000 PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x 9.640.000= Rp482.000 Pasal 21 atas gaji dan bonus = Rp482.000,00 PPh Pasal 21 gaji Gaji setahun = Rp60.000.000 Pengurangan : Biaya jabatan = 5% x Rp60.000.000 Rp3.000.000 Iuran pensiun = Rp 960.000 Penghasilan neto setahun tanpa Rp 3.960.000 Rp56.040.000 PTKP untuk WP sendiri = Rp54.000.000 Penghasilan kena pajak Rp 2.040.000 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp2.040.000 = Rp102.000 PPh 21 untuk Bonus = 482.000 – 102.000 = 380.000

31. Pegawai Tetap Menerima Tunjangan Hari Raya Prameswari (TK(-) bekerja di PT Prabu Kedaton dengan gaji sebesar Rp 10.000.000 sebulan . Prameswari membayar iuran Pensiun sebesar 2% dari gaji . Dalam tahun berjalan , dia juga menerima THR sebesar Rp 8.000.000 Berapa PPh pasal 21 untuk THR 1. PPh Pasal 21 atas gaji dan THR Gaji setahun 12x10.000.000 120.000.000 THR 8.000.000 Penghasilan bruto setahun 128.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 128.000.000 6.000.000 Iuran Pensiun 2% x 120.000.000 2.400.000 8.400.000 Penghasilan neto setahun 119.600.000 Dikurangi PTKP 54.000.000 PKP 65.600.000 PPH 21 setahun 5% x 60.000.000 = 3.000.000 15% x 5.600.000 = 840.000 PPh 21 pertahun 3.840.000

32. Lanjutan … 2. PPh Pasal 21 atas gaji setahun Penghasilan bruto setahun 12 x Rp 10.000.000 120.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 120.000.000 6.000.000 Iuran Pensiun 2% x 120.000.000 2.400.000 8.400.000 Penghasilan neto setahun 111.600.000 PTKP 54.000.000 PKP 57.600.000 PPh Pasal 21 atas Gaji 5% x 57.600.000 = 2.880.000 PPh Pasal 21 atas THR Rp 3.840.000 – 2.880.000 = 960.000 Jadi PPh Pasal 21 atas THR 960.000

33. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan ( bekerja pada pertengahan tahun ) Budiyanto bekerja di PT Xiang malam sebagai tetap sejak 1 September Budiyanto belum menikah dan tanpa tanggungan . Gaji sebulan yang diterimanya sebesar Rp. 15.000.000. Iuran pension yang dibayarnya setiap bulan sebesar Rp. 150.000 Perhitungan PPH Pasal 21 : Gaji sebulan 15.000.000 Pengurangan : Biaya jabatan 5% x Rp 15.000.000 500.000 Iuran Pensiun 150.000 650.000 14.350.000 Penghasilan neto setahun 4 x 14.350.000 57.400.000 PTKP 54.000.000 PKP 3.400.000 PPh 21 setahun 5% x 3.400.000 Rp 170.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 170.000 : 4 Rp 42.500

34. Pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya sebagai subyek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan David K(3) mulai bekerja pada 1 September 2016. Dia bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2017. selama 2016 itu dia menerima gaji perbulan Rp 20.000.000. PPh pasal 21 ? PPh pasal 21 tahun 2016 Gaji sebulan 20.000.000 Pengurangan : Biaya jabatan 5% x 20.000.000 1.000.000 maksimum 500.000 Penghasilan neto sebulan 19.500.000 Penghasilan neto selama 4 bulan : 4x 19.500.000 78.000.000 Penghasilan neto disetahunkan 12/4 x 78.000.000 234.000.000 PTKP K(3) 72.000.000 PKP 162.000.000 PPh Pasal 21 5% x 60.000.000 3.000.000 15% x 102.000.000 15.300.000 18.300.000 PPh Pasal 21 tahun 2016 4/12 x 18.300.000 = 6.100.000 PPh Pasal 21 perbulan 1/4 x 6.100.000 = 1.525.000

35. Pegawai Yang Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Contoh Andi belum menikah bekerja di Perusahaan ABC. Sejak 1 Oktober Andi berhenti bekerja di Perusahaan tersebut . Gaji andi setiap Rp. 7.500.000 dan ia membayar uang pension kepada dana pension yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Rp. 100.000 perbulan . Gaji sebulan 7.500.000 Pengurangan : Biaya jabatan 5% x 7.500.000 375.000 Iuran pension 100.000 475.000 7.025.000 Penghasilan neto setahun 12 x 7.025.000 84.300.000 PTKP 54.000.000 PKP 30.300.000 PPh pasal 21 terutang setahun 5% x 30.300.000= 1.515.000 PPh pasal 21 sebulan 1.515.000 : 12 = 126.250

36. Lanjutan … Perhitungan selama 9 bln dan dilakukan pada saat dia berhenti bekerja Gaji ( Jan-Sep 2016) : 9 bln x 7.500.000 67.500.000 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 67.500.000 3.750.000 Iuran pension 9 x 100.000 900.000 4.275.000 Penghasilan neto 9 bulan 63.225.000 Dikuangi PTKP 54.000.000 PKP 9.225.000 PPh 21 terutang : 5% x 9.225.000 461.250 PPh Pasal 21 terutang untuk masa januari – sep 2016 Rp 461.250 PPh Pasal 21 yang sdh dipotong sampai dengan bulan Agustus 8 x 126.250 1.010.000 PPh pasal 21 lebih dipotong 1.010.000 – 461.250 = 548.750 Kelebihan PPh pasal 21 sebesar 548.750 dikembalikan oleh Perusahaan ABC kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21

37. Pegawai tetap yang penghasilannya Sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing Wilson tercatat sebagai seorang pegawai tetap di sebuah perusahaa . Pada Januari 2016, ia memperoleh gaji dalam mata uang asing sebesar US$ 2.000 sebulan . Kurs yang berlaku untuk bln januari 2016 berdarakan Keputusan Menteri Keuangan sebesar Rp 13.000 per US $1. Wilson berstatus menikan dengan satu anak . PPh Pasal 21 : Gaji sebulan US$2.000 x 13.000 26.000.000 Pengurangan 5% x 26.000.000 =1.300.000 Maksimum 500.000 Penghasilan neto sebulan 25.500.000 Penghasilan neto setahun 25.500.000 x 12 306.000.000 Dikurangi PTKP 54.000.000 PKP 252.000.000 PPh Pasal 21 setahun 5% x 60.000.000 3.000.000 15% x 190.000.000 28.500.000 25% x 2.000.000 500.000 PPh pasal 21 setahun 32.000.000 PPh Pasal 21 bulan Januari 2016 32.000.000 : 12 = 2.666.666

38. Pegwai tetap memperoleh penghasilan dalam bentuk natura dan kenikamatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus (Deemed profit) Andi adalah WNI yang bekerja di suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus memperoleh gaji sebesar rp 4.500.000 perbulan beserta beras 50 Kg dan gula 10 Kg. Andi berstatus belum menikah tanpa tanggungan . Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar sbb : Harga beras Rp 10.000 perkg Harga Gula Rp 8.000 perkg Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji sebulan Rp 4.500.000 Beras 50 x 10.000 500.000 Gula 10 x 8.000 80.000 Penghasilan bruto sebulan 5.080.000 Pengurangan : Biaya jabatan 5% x 5.080.000 254.000 Penghasilan neto sebulan 4.826.000 Penghasilan neto setahun 12 x 4.826.000 57.912.000 Dikurangi PTKP Untuk wp sendiri 54.000.000 PKP 3.912.000 PPh Pasal 21 setahun 5% x 3.912.000 !95.600 PPh Pasal 21 sebulan 195.600 : 12 16.300

39. Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang , Dan Calon Pegawai Cara menghitung : Upah saku mingguan dibagi banyaknya hari dalam seminggu Upah satuan duikalikan dengan rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari . Upah Borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk meyelesaikan pekerjaan borongan

40. Lanjutan …. Upah sehari tidak melebihi Rp. 450.000 dengan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000 Contoh : Sentot berstatus belum menikah . Pada bulan Juli 2016, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Harapan Sentosa. Dia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 450.000 Sentot menerima upah sehari tidak melebih Rp 450.000, dan upah dalam bulan januari 10 x Rp 450.000 = Rp 4.500.000 ( tdk melebihi 4.500.000) jadi tidak dikenakan PPh pasal 21 atas upah yang diterima . Upah sehari Rp 450.000 dan jumlah kumulatif sebulan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp 4.500.000. Contoh : Fahmi berstatus belum menikah . Dia adalah perakit computer di perusaahaan ABC. Upah dibayarkan berdasarkan unit / satuan yang diselesaikan yaitu : Rp 150.000 perunit . Upah tersebut dibayarkan setiap minggu . Dalam waktu satu minggu (6 hari kerja ). Fahmi mampu merakit 20 unit computer sehingga total upah yang diterimanya sebesar Rp 3.000.000 PPh Pasal 21 Upah sehari Rp 3.000.000 : 6 Rp 500.000 Upah kena pajak sehari 500.000 – 450.000 50.000 PPh Pasal 21 sehari 5% x 50.000 2.500 PPh pasal 21 : 6 hari x 2.500 15.000 Jika tdk berNPWP 120% x 15.000 = Rp 18.000

41. Jumlah Kumulatif upah sebulan melebihi 4.500.000, tetapi tidak melebihi 10.200.000 Edo berstatus belum menikah . Pada September 2016, ia mengerjakan pembuatan taman sebuah rumah dengan upah Borongan sebesar Rp 6.400.000. upah Borongan tersebut tidak termasuk material dan tanaman . Pekerjaan Borongan tersebut bdiselesaikan dalam waktu 20 hari Perhitungan PPh Pasal 21 Upah borngan sehari Rp 6.400.000 : 20 Rp 320.000 PTKP sehari Rp 54.000.000 : 360 150.000 Upah Kena Pajak sehari 170.000 PPh pasal 21 sehari : 5% x 170.000 Rp 8.500 PPh pasal 21 atas upah Borongan 20 x 8.500 Rp170.000

42. Jumlah Kumulatif sebulan melebihi Rp 10.200.000 Fahmi bersatatus menikah dan tanpa tanggungan . Ia bekerja di Perusahaan elektronik dengan upah satuan . Pada September 2016, Fahmi bekerja selama 25 hari dan mngerjakan 50 unit barang dengan upah perunit Rp 225.000. PPh Pasal 21 : Upah bulan September 2016 : 50 x 225.000 11.250.000 Upah / penhasilan neto disetahunkan 12x 11.250.000 135.000.000 Dikurangi PTKP 58.500.000 PKP 76.500.000 PPH Pasal 21 terutang setahun : 5% x 60.000.000 3.000.000 15% x 16.500.000 2.475.000 PPh Pasal 21 terutang 5.475.000 PPh pasal 21 bulan sepetember 5.475.000 : 12 = 456.250