PANDUAN PETA JALAN pembangunan berkelanjutan

Draft PANDUAN PETA JALAN_(W).pdf

1. DRAFT





DRAFT DITRENDUK

2. DRAFT
i






















DRAFT DITRENDUK

3. DRAFT
ii


DRAFT DITRENDUK

4. DRAFT
iii





DRAFT DITRENDUK

5. iii



DRAFT DITRENDUK

6. iv

































DRAFT DITRENDUK

7. v


































DRAFT DITRENDUK

8. vi


































DRAFT DITRENDUK

9. vii


































DRAFT DITRENDUK

10. viii

DRAFT DITRENDUK

11. DRAFT




DRAFT DITRENDUK

12. 2


A. Latar Belakang
Situasi kependudukan Indonesia sedemikian kompleks. Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Persebaran
penduduk Indonesia menjadi persoalan karena mayoritas penduduk Indonesia
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan
tidak merata tersebut, belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia
yang optimal. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, pada tahun 2020, Human
Capital Index (HCI) Indonesia sebesar 0,54; berada pada peringkat 96 dari 175
negara. HCI atau Indeks Modal Manusia
merupakan pengukuran kualitas sumber
daya manusia dengan menghitung
kontribusi kesehatan dan pendidikan bagi
produktivitas individu dan negara.
Selain persoalan kualitas penduduk yang
tidak seiring dengan kuantitas penduduk, Indonesia tengah menghadapi
perubahan besar dalam dinamika kependudukan yang mencerminkan potensi
dan tantangan. Indonesia saat ini dalam posisi sedang memasuki periode bonus
demografi. Kondisi ini menjadi potensi dalam mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun potensi bonus demografi dan jumlah penduduk yang banyak hanya dapat
dimanfaatkan secara optimal jika penduduk usia produktif mendapatkan akses
kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja yang
memadai. Selain itu Indonesia sedang
mengalami aging population yang ditandai
dengan meningkatnya proporsi jumlah
penduduk lansia. Peningkatan jumlah
penduduk lansia akan menciptakan
ketergantungan kepada penduduk usia
produktif.


DRAFT DITRENDUK

13. 3

Dalam rangka menyongsong bonus demografi, menghadapi aging population dan
menyelesaikan isu kependudukan lainnya serta dalam upaya mewujudkan Visi
Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif.
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan
penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistemastis dan
berkesinambungan. Saat ini seluruh pemerintah daerah provinsi telah menyusun
GDPK dan sekitar 80 persen pemerintah daerah kabupaten/kota juga telah
menyusun GDPK. Dari hasil evaluasi, dokumen GDPK tingkat provinsi dan
kabupaten/kota belum dimanfaatkan
secara optimal ke dalam perencanaan
pembangunan daerah.
GDPK merupakan sebuah dokumen
rancang induk sehingga diperlukan
instrumen untuk dapat dijabarkan ke lebih
teknis dan detail. Berdasarkan Undang-
Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 bahwa arahan kebijakan yang termuat dalam
RPJPN perlu ditindaklanjuti dalam dokumen yang lebih spesifik, salah satunya
melalui peta jalan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini disusun setiap 5
tahun sekali sebagai living document dengan di dalamnya termasuk rencana aksi.

B. Kedudukan Peta Jalan dan Rencana
Aksi dalam GDPK dan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau
rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan,
tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi
pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan
persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta
penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif,
DIPERLUKAN LANGKAH
OPERASIONAL AGAR GDPK YANG
TELAH DISUSUN TERMANFAATKAN
SEBAGAI RANCANG INDUK
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH DRAFT DITRENDUK

14. 4

efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,
melembaga dan berkelanjutan yang
merujuk pada dokumen pembangunan
nasional. Kedudukan Grand Design
Pembangunan Kependudukan pada
hakikatnya dapat menjadi acuan untuk
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan penajaman dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD). Kedudukan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
dan Rencana Aksi dalam GDPK dengan kaitannya dalam berbagai dokumen
perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada bagan di bawah ini
Gambar 1.1
Kedudukan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam GDPK dan
Perencanaan Pembangunan


IDEALNYA, GDPK DIGUNAKAN
SEBAGAI ACUAN DALAM
PERUMUSAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH JANGKA
PANJANG
DRAFT DITRENDUK

15. 5

Adapun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan operasionalisasi
Grand Design Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahunan, sedangkan
Rencana Aksi merupakan penjabaran dari Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik dan detail.
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi serta target indikator
ini yang akan diinternalisasi dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan dan Rencana Aksi bersifat living document agar dapat memiliki
fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan
pemerintahan pada masanya.


C. Internalisasi Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah


Dokumen Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan Daerah merupakan
sebuah dokumen perencanaan
pembangunan kependudukan.
Muatan dalam dokumen Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan perlu
diinternalisasikan ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah
yaitu RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD. Muatan yang dimaksud antara
lain sasaran, indikator, dan target serta rencana aksi Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan Daerah yang akan
menjadi referensi dalam penyusunan
rencana kerja
program/kegaitan/subkegiatan dalam
dokumen perencanaan pembangunan
menengah dan tahunan daerah.

PETA JALAN PENTING SEBAGAI
OPERASIONALISASI DARI ARAH KEBIJAKAN
YANG TELAH TERTUANG DALAM DOKUMEN
GRAND DISAIN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN

SETIAP DAERAH MEMILIKI KONDISI
KEPENDUDUKAN BERBEDA.
MENYELARASKAN KEBIJAKAN DENGAN
KONDISI DEMOGRAFIS LOKAL ,
MENEMPATKAN KEPENDUDUKAN
SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH.
DRAFT DITRENDUK

16. 6

Proses internalisasi muatan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Daerah ke dalam RPJMD dan Renstra PD dilakukan secara simultan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Awal/Rancangan dalam rangka merumuskan
tujuan, sasaran, outcome dalam RPJMD sampai dengan output Renstra PD.
Proses internalisasi muatan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1.2
Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Dalam Tahapan Penyusunan RPJMD dan RKPD








Selanjutnya RPJMD dan Renstra PD yang sudah memuat substansi hasil
internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah dijadikan pedoman
dalam penyusunan dokumen RKPD maupun Renja PD. Pada RKPD dan Renja
PD dijabarkan sasaran dan target tahun berkenaan dan rencana kerja
program/kegiatan/subkegiatan beserta target dan pagunya yang mendukung
pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah tercantum dalam dokumen
RPJMD dan Renstra PD. Selanjutnya RPJMD dan Renstra PD yang sudah
memuat substansi hasil internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD maupun Renja
PD. Selanjutnya dokumen RKPD dan Renja yang telah ditetapkan menjadi
pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan R -APBD. Internalisasi Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah
dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



DRAFT DITRENDUK

17. 7





Gambar 1.3
Internalisasi Rencana Aksi dalam Perencanaan Daerah

Rencana-rencana aksi yang telah disusun dijadikan acuan dalam penyusunan
sasaran, target, indikator dan kegiatan-kegiatan serta anggaran dalam dokumen
RKPD, Renja PD, RKA dan DPA Perangkat Daerah.


D. Tujuan dan Sasaran
Tujuan panduan ini adalah untuk menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah
dalam menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan rencana aksi
sebagai operasionalisasi GDPK untuk periode waktu 5 tahunan yang dapat
diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis Daerah (Renstrada), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja Daerah.
Sasaran panduan ini adalah:
1. Bappeda/Bappelitbangda.
2. Perangkat Daerah yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan KB. DRAFT DITRENDUK

18. 8

3. Perangkat Daerah terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi
Pelaksana GDPK.


E. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang
GDPK;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi DRAFT DITRENDUK

19. 9

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

F. Batasan Pengertian
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungan sumber daya
yang tersedia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi
kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama,
serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi,
sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas,
pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas,
serta penataan administrasi kependudukan.
4. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya
terencana untuk mewujudukan penduduk tumbuh seimbang dan
mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,
atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. DRAFT DITRENDUK

20. 10

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara
jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik
yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat
sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk
mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan seb agai manusia
yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas
yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk
agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
14. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak
keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati
batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi DRAFT DITRENDUK

21. 11

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.
17. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen operasionalisasi
GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan
dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk
mencapai target pembangunan kependudukan.
18. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci
untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program,
kegiatan dan penanggung jawab.
19. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program
kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
DRAFT DITRENDUK

22. 12








DRAFT DITRENDUK

23. 13


A. Tahapan/Langkah Penyusunan Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi

Gambar 2.1
Tahapan/Langkah Penyusunan Peta Jalan








1. Konsolidasi Tim Koordinasi Pelaksana GDPK
Dalam pelaksanaan GDPK melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan, diperlukan konsolidasi dan koordinasi Tim. Tim yang
dimaksud adalah Tim Koordinasi Pelaksana GDPK yang sebelumnya telah
diangkat dengan SK Kepala Daerah. Berikut struktur Tim Koordinasi
Pelaksana GDPK di daerah:
1. Pengarah : Kepala Daerah
2. Ketua : Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat yang ditunjuk
3. Wakil Ketua : Kepala Bappeda/Bappelitbangda
4. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi:
a) Pendidikan
b) Kesehatan
c) Sosial
d) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e) Pemuda dan Olah Raga DRAFT DITRENDUK

24. 14

f) Ketenagakerjaan
g) Transmigrasi
h) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
i) Statistik
j) Dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Penyusunan Rencana Kerja
Sebelum menyusun Rencana Kerja Penyusunan Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan dan Rencana Aksi, dilakukan rangkaian kegiatan sebagai
berikut:
a. Mengingatkan kembali pembagian tugas pada anggota sesuai dengan SK
Tim Koordinator pelaksanaan penyusunan GDPK.
b. Penjelasan program prioritas daerah oleh Ketua Tim Koordinasi Pelaksana
GDPK.
c. Penjelasan urgensi dan rambu-rambu penyusunan Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi oleh Wakil Ketua Tim
Koordinasi Pelaksana GDPK.
Dengan kegiatan tersebut, diharapkan anggota Tim yang akan menyusun
Peta Jalan dan Rencana Aksi memahami dan menginternalisasi pokok-pokok
prioritas kebijakan, program dan kegiatan daerah yang akan dituangkan
dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi. Setelah
dilakukan kegiatan pembekalan, Tim Koordinasi Pelaksana GDPK menyusun
jadwal kegiatan secara terukur. Setelah tersusun, jadwal kegiatan diserahkan
kepada Ketua Tim atau Pengarah dapat dipantau tahap demi tahap.
3. Telaah Situasi Kependudukan
Tahapan ini berfokus pada melakukan analisis terhadap kondisi
kependudukan di daerah, capaian perkembangan dan permasalahan yang
dihadapi. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam analisis situasi ini
adalah metode PSRI (Pressure. State, Respon, Impact). Teknis penggunaan
metode PSRI dapat dilihat pada lampiran 2. DRAFT DITRENDUK

25. 15

Tujuan dari analisis
dengan menggunakan
PSRI adalah memberikan
gambaran secara
komprehensif terkait potret
kependudukan suatu
wilayah dan merancang
respon kebijakan dan
rencana aksi yang
diperlukan secara tepat
sasaran dan meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan kependudukan.
4. Penyusunan Target Indikator
Pada tahap ini dilakukan proyeksi seluruh indikator peta jalan dalam 5 (lima)
tahun yang akan dicapai. Indikator-indikator dalam Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan akan diuraikan pada bab berikutnya. Penyusunan proyeksi
indikator dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data per masing-masing indikator
b. Menentukan base line data per indikator
c. Menetapkan asumsi
d. Melakukan exercise target dengan menggunakan aplikasi proyeksi
(seperti spectrum,
Tool Proyeksi
Parameter, dll.) atau
melakukan
perhitungan secara
statistik untuk dapat
diketahui distribusi
target per tahun.
e. Menetapkan target
yang akan dicapai per
tahunnya dalam
periode lima tahun
PSRI ADALAH SUATU METODE KERANGKA ANALISIS
YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMUDAHKAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DENGAN MEMAHAMI
PRESURE (TEKANAN), STATE (KONDISI) DARI
SUATU ISU/PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN UNTUK
MEMPERTAJAM RESPON (RENCANA AKSI) PETA
JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN SECARA
LEBIH OPERASIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN
IMPACT (DAMPAK) YANG AKAN DITIMBULKAN
APABILA RENCANA AKSI DILAKUKAN

SEBAGAI BENTUK FASILITASI, DIREKTORAT
PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK
MENGEMBANGKAN TOOLS PROYEKSI TARGET
INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA YANG
PENGGUNAANNYA SECARA TEKNIS DAPAT
DIPELAJARI PADA BUKU 3 PJPK: PANDUAN
PROYEKSI TARGET INDIKATOR KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
, DRAFT DITRENDUK

26. 16

Setelah dilakukan tahapan di atas, dilakukan penyepakatan hasil penetapan
target dari keseluruhan indikator. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan
dalam bentuk penandatanganan berita acara hasil penetapan target indikator
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
5. Telaah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan
Tujuan pada tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan-
kebijakan baik di level nasional maupun di daerah (provinsi dan
kabupaten/kota), termasuk yang sudah tertuang pada dokumen GDPK.
Identifikasi dilakukan dengan berangkat dari respon dari analisis situasi dan
isu utama yang akan ditangani. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk
mengupadate, mensinkronisasi kebijakan pada level nasional, provinsi dan
kabupaten kota. Selain itu untuk menjabarkan dari kebijakan dan strategi yang
disusun ke dalam rencana-rencana aksi sesuai dengan pembagian
kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Penyusunan rancangan dokumen Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan dan Rencana Aksi
Berdasarkan hasil telaah analisis situasi, penyusunan proyeksi target
indikator, dan telaah kebijakan dan strategi maka kemudian disusunlah
rancangan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Rancangan
dokumen yang telah disusun dapat dikonsultasikan kepada Perwakilan
BKKBN Provinsi atau Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk,
Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/BKKBN jika diperlukan konsultasi lebih lanjut.
7. Penyepakatan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan
Rencana Aksi
Dokumen Rancangan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang telah
disusun dan mendapatkan kesepakatan dari Ketua Tim dan Anggota
selanjutnya dapat disampaikan dan diajukan kepada Kepala Daerah selaku
Pengarah dengan persetujuan sektor terkait sesuai dengan tata cara
pengajuan dokumen keputusan Kepala Daerah.
8. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan DRAFT DITRENDUK

27. 17

Setelah disepakati dan disetujui draft dokumen Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan oleh Kepala Daerah, kemudian dilakukan penandatanganan
SK Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan oleh Kepala Daerah
dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah serta didistribusikan rekomendasi
pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan kepada sektor terkait.
Dokumen.
9. Diseminasi dan Publikasi
Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang telah mendapatkan
pengesahan dari kepala daerah kemudian dipublikasikan dan didiseminasikan
baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring
kepada para pemangku kepentingan terkait.
10. Pelaporan
Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang telah mendapatkan
pengesahan dari kepala daerah kemudian dilaporkan kepada Sekretariat Tim
Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional.


B. Sistematika Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan dan Rencana Aksi

Gambar 2.2
Sistematika Peta Jalan dan Rencana Aksi
DRAFT DITRENDUK

28. 18

Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar hukum, batasan
pengertian, analisis perkembangan situasi kependudukan, capaian pembangunan
dan reviu dokumen GDPK yang dirumuskan menjadi isu strategis dan respon
kebijakan (salah satunya dengan kerangka Pressure, State, Respon and Impact
(PSRI) serta proyeksi penduduk dan analisis kebutuhan.
Bab II Sasaran Pembangunan Kependudukan
Bab ini menjabarkan GDPK ke dalam peta jalan dengan menguraikan kebijakan,
strategi, indikator dan target per tahun yang ditetapkan dalam periode 5 tahun
pada masing-masing sasaran pembangunan kependudukan.
Bab III Rencana Aksi
Bab ini memuat mengenai mekanisme kerja pelaksanaan peta jalan dan rencana
aksi, kerangka kelembagaan, kolaborasi para pemangku kepentingan terkait serta
implementasi penjabaran peta jalan dengan menguraikan indikator, target per
tahun, program, kegiatan, instansi pelaksana utama dan pendukung untuk
mencapai target di masing-masing sasaran.
Bab IV Penutup
Bab ini memuat mekanisme pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan peta jalan dan rencana aksi.












DRAFT DITRENDUK

29. 19















DRAFT DITRENDUK

30. 20


A. Sasaran dan Indikator Kinerja
Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja

No Sasaran Indikator Definisi Sumber data
1. Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
1. Total Fertility
Rate (TFR)

Angka kelahiran
Total/Total Fertility Rate
(TFR) adalah jumlah
anak rata-rata yang
dilahirkan oleh seorang
wanita selama masa
reproduksinya (15-49
tahun)
Kemendukbangga/
BKKBN
2. Age-Specific
Fertility Rate
(ASFR) 15-19
Tahun

Angka kelahiran
menurut usia/Age
Specific Fertility Rate
(ASFR) merupakan
indikator kelahiran yang
memperhitungkan
perbedaan fertilitas dari
wanita usia subur
menurut usianya. Angka
kelahiran menurut usia
(ASFR) 15-19 tahun
adalah banyaknya
kelahiran per 1.000
wanita pada kelompok
usia 15-19 tahun
Kemendukbangga/
BKKBN

3. Proporsi
Kebutuhan KB
yang Terpenuhi

Persentase wanita
kawin 15-49 tahun
(PUS) yang tidak ingin
mempunyai anak (lagi)
atau ingin
menjarangkan kelahiran
berikutnya
menggunakan metode
kontrasepsi
Kemendukbangga/
BKKBN
2. Peningkatan
Kualitas
Penduduk
4. Rata-rata lama
sekolah
penduduk usia 15
tahun ke atas
Rata-rata lama sekolah
penduduk umur ≥15
tahun adalah jumlah
tahun belajar penduduk
umur ≥15 tahun yang
telah diselesaikan
dalam pendidikan
formal (tidak termasuk
tahun yang mengulang).
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS

5. Angka Partisipasi
Kasar Pendidikan
Tinggi (%)
Perbandingan antara
jumlah penduduk yang
masih bersekolah di
jenjang pendidikan
Perguruan Tinggi (PT)
(tanpa memandang usia
penduduk tersebut)
dengan jumlah
penduduk yang
- Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS.
- Data Mahasiswa,
Kementerian
Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

DRAFT DITRENDUK

31. 21

No Sasaran Indikator Definisi Sumber data
memenuhi syarat resmi
penduduk usia sekolah
di jenjang pendidikan
Perguruan Tinggi (PT)
(usia 19- 23 tahun)
6. Persentase
Penduduk
bersertifikat
keahlian*
Perbandingan antara
jumlah penduduk
secara keseluruhan
yang memiliki sertifikat
keahlian dengan jumlah
penduduk usia
angkatan kerja (15-64
tahun) yang telah
mengikuti pelatihan atau
program
pengembangan
keahlian dalam bidang
tertentu yang
diselenggarakan oleh
lembaga yang
berwenang dan
mendapatkan bukti
resmi sertikat hasil
pelatihan tersebut
- Kementerian
Ketenagakerjaan.
- Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
(BNSP)

7. Prevalensi
Stunting (pendek
dan sangat
pendek) pada
balita (%)
Persentase atau
proporsi balita di suatu
populasi yang
mengalami stunting
(pendek dan sangat
pendek), yang diukur
berdasarkan indeks
tinggi badan menurut
umur (TB/U)
dibandingkan dengan
standar WHO dan
prevalensinya dihitung
pada anak usia 0-59
bulan
- Survei Status Gizi
Indonesia (SSGI),
Kemenkes.
- Survei Kesehatan
Indonesia (SKI),
Kemenkes

8. Angka Kematian
Bayi (AKB)
Angka yang
menunjukkan
banyaknya kematian
bayi usia 0 (nol) tahun
dari setiap 1000
kelahiran hidup pada
tahun tertentu atau
dapat dikatakan juga
sebagai probabilitas
bayi meninggal sebelum
mencapai usia 1 (satu)
tahun (dinyatakan
dengan per 1000
kelahiran hidup)
- Sensus Penduduk
(SP), BPS
- Survei Penduduk
Antar Sensus
(SUPAS), BPS
- Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia
(SDKI), BPS
- Long Form Sensus
Penduduk (LF SP),
BPS
9. Angka Kematian
Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu
mengukur proporsi
kematian ibu yang
terkait dengan
kehamilan dan
persalinan, serta masa
- Sensus Penduduk
(SP), BPS
- Survei Penduduk
Antar Sensus
(SUPAS), BPS DRAFT DITRENDUK

32. 22

No Sasaran Indikator Definisi Sumber data
nifas (42 hari setelah
persalinan) per 100.000
kelahiran hidup, tidak
termasuk kecelakaan,
bunuh diri atau kasus
insidentil
- Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia
(SDKI), BPS
- Long Form Sensus
Penduduk (LF SP),
BPS
10. Tingkat
Kemiskinan
Kondisi di mana
seseorang atau
sekelompok orang tidak
mampu memenuhi
kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian,
tempat tinggal,
pendidikan, dan
kesehatan, yang diukur
dari sisi pengeluaran
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS
11. Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK) Wanita
Persentase atau
proporsi wanita yang
aktif dalam angkatan
kerja (bekerja atau
mencari pekerjaan)
dibandingkan dengan
total jumlah penduduk
usia kerja (15 tahun ke
atas) wanita
Survei Angkatan
Kerja Nasional
(Sakernas), BPS

12. Persentase
Pekerja Informal
Persentase atau
proporsi pekerja yang
berstatus berusaha
sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak
tetap/buruh tak dibayar,
pekerja bebas, dan
pekerja keluarga/tak
dibayar dibandingkan
dengan total angkatan
kerja
- Survei Angkatan
Kerja Nasional
(Sakernas), BPS
- Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS
13. Persentase
penyandang
disabilitas
bekerja di sektor
formal
Persentase atau
proporsi penyandang
disabilitas yang bekerja
pada sektor formal
(seperti perusahaan
swasta, BUMN, atau
pemerintahan) dari total
jumlah penyandang
disabilitas yang bekerja
- Survei Angkatan
Kerja Nasional
(Sakernas), BPS
- Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS.
- Kementerian Sosial.
- Laporan International
Labour Organization
(ILO)
14. Gini Ratio Alat ukur yang
digunakan untuk
mengukur tingkat
ketimpangan distribusi
pendapatan di suatu
wilayah, dengan
rentang nilai antara 0
(sama rata) hingga 1
(sangat timpang). Nilai
Gini Ratio yang
mendekati 0
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS
DRAFT DITRENDUK

33. 23

No Sasaran Indikator Definisi Sumber data
menunjukkan distribusi
pendapatan yang
sangat merata,
sedangkan nilai yang
mendekati 1
menunjukkan distribusi
pendapatan yang
sangat timpang
15. PDRB Perkapita Hasil bagi Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB) dengan
jumlah penduduk
pertengahan tahun,
yang digunakan sebagai
indikator kesejahteraan
ekonomi per orang di
suatu wilayah
Berbagai sensus,
survei dan sumber
lain, BPS
16. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Perbandingan antara
jumlah pengangguran
terhadap jumlah
angkatan kerja
Survei Angkatan
Kerja Nasional
(Sakernas), BPS
17. Persentase
Kepemilikan
NPWP**
Perbandingan jumlah
penduduk yang memiliki
NPWP dengan seluruh
penduduk. NPWP
diberikan kepada wajib
pajak sebagai sarana
dalam administrasi
perpajakan yang
dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak
dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya

Pembangunan
Keluarga
18. Indeks
Pembangunan
Keluarga
(i-Bangga)
Suatu pengukuran
kualitas keluarga yang
ditunjukkan melalui
ketentraman,
kemandirian dan
kebahagiaan keluarga
serta menggambarkan
peran dan fungsi
keluarga
Kemendukbangga/
BKKBN

19. Indeks
Perlindungan
Anak
Ukuran yang dicapai
dalam menjamin
terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi
secara optimal sesuai
dengan harkat dan
martabat kemanusiaan,
serta mendapat
perlindungan dari
kekerasan dan
diskriminasi, demi
terwujudnya anak
Indonesia yang
Siga KemenPPPA
DRAFT DITRENDUK

34. 24

No Sasaran Indikator Definisi Sumber data
berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera
(Kementerian PPPA).
20. Rumah Tangga
dengan Akses
Hunian Layak,
Terjangkau, dan
Berkelanjutan %
Persentase Rumah
Tangga dengan Akses
Hunian Layak,
Terjangkau, dan
Berkelanjutan yang
memenuhi kriteria
kecukupan luas tempat
tinggal, akses air minum
layar, akses sanitasi
layar dan ketahanan
bangunan.
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS

21. Rumah Tangga
dengan Akses
Sanitasi Aman %
Persentase rumah
tangga yang memiliki
fasilitas sanitasi yang
digunakan hanya oleh
rumah tangga tersebut,
dengan kloset leher
angsa dan tempat
pembuangan akhir tinja
berupa tangki septik
yang disedot minimal
sekali dalam 5 tahun
terakhir
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(Susenas), BPS

22. Indeks Lansia
Berdaya
Indeks Lansia Berdaya
adalah indeks komposit
yang menggambarkan
tentang lansia yang
memenuhi indikator dari
dimensi lansia tangguh
yaitu dimensi spiritual,
dimensi fisik, dimensi
emosional, dimensi
sosial kemasyarakatan,
dimensi intelektual,
dimensi vokasional dan
dimensi lingkungan
Pendataan Keluarga
dan Pemutakhiran,
Kemendukbangga

23. Indeks
Pengasuhan
Keluarga yang
Memiliki Remaja
Indeks pengasuhan
remaja adalah indeks
komposit yang
menggambarkan
pengasuhan orang
tua/keluarga kepada
anaknya/anggota
keluarga yang berusia
remaja.
Pemutakhiran PK-23
24. Cakupan
Kepesertaan
Jaminan
Kesehatan
Nasional (%)
Seluruh penduduk yang
telah membayar iuran
atau iurannya
dibayarkan oleh
pemerintah dan berhak
mendapatkan
pelayanan Kesehatan
melalui mekanisme
asuransi sosial.
Penghitungannya
Kemendukbangga/
BKKBN
DRAFT DITRENDUK

35. 25

No Sasaran Indikator Definisi Sumber data
dengan
membandingkan
penduduk yang terdaftar
dan aktif sebagai
peserta dengan seluruh
penduduk.
Penataan
Persebaran dan
Pengarahan
Mobilitas
Penduduk
25. Persentase
Kampung
Keluarga
berkualitas
Mandiri
Data Persentase
wilayah setingkat desa
yang memiliki kriteria
tertentu dimana
terdapat keterpaduan
program
kependudukan,
Keluarga Berencana
dan pembangunan
keluarga serta sektor
terkait tanpa terlalu
bergantung pada
intervensi eksternal
yang dilaksanakan
secara sistemik dan
sistematis
Website Kampung
KB

26. Rate Nett Recent
Migrasi
Indikator yang
mengukur selisih antara
jumlah migran yang
masuk dan keluar dalam
suatu wilayah dalam
periode waktu tertentu,
biasanya per 1.000
penduduk
BPS
Integrasi Data
Kependudukan
27. Cakupan
Kepemlikan Akta
Kelahiran Balita
Cakupan kepemilikan
akta kelahiran
mengukur seberapa
banyak kelahiran dalam
suatu populasi
BPS

28. Cakupan
Kepemlikan Akta
Cerai
Cakupan kepemilikan
akta cerai yang
mengukur seberapa
banyak perceraian.
- KUA
- Disdukcapil
- BPS
29. Cakupan
Kepemlikan Akta
Nikah
Cakupan kepemilikan
akta kawin yang
mengukur seberapa
banyak perkawinan
- KUA
- Disdukcapil
- BPS
30. Cakupan
Kepemlikan Akta
Kematian
Cakupan kepemilikan
akta kematian yang
mengukur seberapa
banyak kematian.
Disdukcapil

Keterangan:
*6. Minimal KKNI-3
**17. NPWP, aktif berkontribusi dalam pph21

B. Metode Penyusunan Target Indikator Kinerja
Proyeksi merupakan upaya untuk mengetahui kondisi masa depan melalui pola
kecenderungan masa lalu hingga masa sekarang. Dua hal penting yang perlu DRAFT DITRENDUK

36. 26

diperhatikan dalam melakukan proyeksi, yaitu perlu mengetahui pola masa lalu dan
penerapan pola tersebut untuk memprediksi kondisi mendatang. Pola dan
kecenderungan masa lalu membutuhkan dukungan dan ketersediaan data-data yang
berkaitan dengan seluruh indikator yang akan digunakan
Metode penyusunan/penentuan target indikator pembangunan dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara,
diantaranya adalah dengan menggunakan
proyeksi capaian, proyeksi berbasis
tujuan, dan expert judgment.

1. Proyeksi capaian
Metode ini sering digunakan dalam
berbagai bidang, termasuk perencanaan pembangunan, manajemen proyek, dan
analisis bisnis.
Berikut adalah beberapa metode proyeksi capaian yang umum digunakan:
a. Metode Tren (Trend Analysis)
• Metode ini didasarkan pada analisis data historis untuk mengidentifikasi pola
atau tren yang ada.
• Tren tersebut kemudian diekstrapolasi ke masa depan untuk memprediksi
capaian yang diharapkan.
• Metode ini cocok untuk data yang memiliki pola yang konsisten dan stabil.
• Contoh penggunaan: Memproyeksikan pertumbuhan populasi berdasarkan
data pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.
b. Metode Rata-rata Bergerak (Moving Average)
• Metode ini menghitung rata-rata dari sejumlah data terbaru untuk meratakan
fluktuasi jangka pendek dan mengidentifikasi tren jangka panjang.
• Rata-rata bergerak dapat digunakan untuk memprediksi capaian di masa
depan dengan mengasumsikan bahwa tren jangka panjang akan berlanjut.
c. Metode Regresi (Regression Analysis)
• Metode ini menggunakan model statistik untuk mengidentifikasi hubungan
antara variabel independen dan variabel dependen.
• Variabel independen digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen,
yang dalam hal ini adalah capaian yang diharapkan.
[METODE PROYEKSI CAPAIAN ADALAH
TEKNIK YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMPERKIRAKAN ATAU MEMPREDIKSI
TINGKAT PENCAPAIAN SUATU TARGET ATAU
SASARAN DI MASA DEPAN.]
DRAFT DITRENDUK

37. 27

• Metode ini cocok untuk data yang memiliki hubungan yang kuat antara
variabel-variabelnya.
• Contoh penggunaan: Memprediksi pendapatan berdasarkan tingkat
investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Proyeksi Berbasis Tujuan (Goal-Based Forecasting)
• Metode ini dimulai dengan menetapkan tujuan atau sasaran yang
diinginkan, kemudian bekerja mundur untuk mengidentifikasi langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencapainya.
• Proyeksi kemudian dibuat berdasarkan asumsi tentang efektivitas langkah-
langkah tersebut.
• Memastikan bahwa rencana aksi selaras dengan tujuan strategis.
• Meningkatkan fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan.
• Memudahkan pengukuran kemajuan dan evaluasi kinerja.
• Jika tujuan daerah adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah,
proyeksi dapat dibuat berdasarkan asumsi tentang dampak dari program-
program seperti beasiswa dan perbaikan fasilitas sekolah.

3. Metode Penilaian Ahli (Expert Judgment)
• Metode ini melibatkan pendapat dari para ahli yang memiliki pengetahuan
dan pengalaman di bidang terkait.
• Pendapat para ahli digunakan untuk memprediksi capaian yang
diharapkan, terutama dalam situasi yang tidak memiliki data historis yang
cukup.
• Metode ini sering digunakan dalam kombinasi dengan metode lain untuk
meningkatkan akurasi proyeksi.

Secara implementasi, Proyeksi Target Indikator Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga dapat dilakukan menggunakan Tools Proyeksi Target Indikator
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang tersaji panduan cara
penggunaannya pada Buku 3 PJPK: Panduan Proyeks i Target Indikator
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk Mendukung Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga 2025-2029 yang telah dikembangkan oleh Direktorat Perencanaan DRAFT DITRENDUK

38. 28

Pengendalian Penduduk (DITRENDUK), Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.

Tools Proyeksi Target Indikator Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
merupakan sebuah tools yang dikembangkan sebagai instrumen bantu bagi
pemerintah daerah dalam penyusunan target indikator Kependuduka n dan
Pembangunan Keluarga. Dengan tersedia alat bantu ini diharapkan akan
memudahkan para pemangku kepentingan untuk penetapan target indikator
pembangunan kependudukan dan keluarga dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) di masa mendatang; yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan
situasi masing-masing daerah.








DRAFT DITRENDUK

39. 29


DRAFT DITRENDUK

40. 30


Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pada pelaksanan Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan dan rencana aksi memastikan bahwa kegiatan
berjalan sesuai dengan perencanaan, mengidentifikasi hambatan, menilai efektivitas
penggunaan sumber daya, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan
serupa di masa mendatang.mencakup aspek teknis, administratif, serta pencapaian
target.

A. Pemantauan
Pemantauan merupakan aktivitas untuk mengamati perkembangan pelaksanaan
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan rencana aksi. Pemantauan
dilakukan dalam rangka mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi
permasalahan yang memerlukan tindak lanjut dari target yang telah
ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk:
 Mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan program secara periodik.
 Mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi implementasi kebijakan
kependudukan.
 Mendeteksi kendala dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan
rencana aksi.
 Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi program
kependudukan.

Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana GDPK yang
dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun dengan menyusun laporan berkala
perkembangan pelaksanaan rencana aksi sebagai upaya pencapaian target-
target pembangunan kependudukan. Proses pemantauan dapat dilakukan
dengan:
 Pengumpulan Data: Menggunakan laporan dari instansi terkait, observasi
langsung, serta survei kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
 Analisis Data: Membandingkan data realisasi dengan indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan dalam peta jalan.

DRAFT DITRENDUK

41. 31



B. Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan dan rencana aksi. Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi
Pelaksana GDPK minimal 1 kali dalam setahun dengan menjelaskan capaian dari
suatu program. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi agar
pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien.

C. Pelaporan
Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi,
serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait guna pengambilan keputusan
yang lebih baik. Pelaporan ini menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam
menyusun strategi pembangunan kependudukan yang lebih b aik dan
berkelanjutan. Struktur pelaporan mencakup pendahuluan, hasil pemantauan dan
evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Sebagai implementasi pelaksanaan peta jalan dan rencana aksi pada Provinsi
dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan hasil pemantauan perlu dilaporkan kepada
Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional. Pelaporan hasil
pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan rencana aksi secara
berkala dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.








DRAFT DITRENDUK

42. 32





DRAFT DITRENDUK

43. 33

Peta jalan pembangunan kependudukan merupakan suatu rencana strategis yang
komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan
yang berkelanjutan. Dengan memahami konsep dasar, prinsip, dan tahapan
penyusunan peta jalan, lintas sektor dan para pemangku kepentingan dapat bekerja
sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan pembangunan yang
berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas peta jalan pembang unan
kependudukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu:
1. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan lintas sektor dan para pemangku
kepentingan terkait dalam proses penyusunan peta jalan.
2. Mengintegrasikan peta jalan pembangunan kependudukan dengan dokumen
rencana pembangunan lainnya.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga yang terkait dengan
pembangunan kependudukan.
4. Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi peta jalan.
Dengan demikian, buku pandu an penyusunan peta jalan pembangunan
kependudukan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan
dalam menyusun peta jalan yang efektif dan berkelanjutan. Semoga buku panduan ini
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.













DRAFT DITRENDUK

44. 34


































DRAFT DITRENDUK

45. 35


BKKBN. 2025. Info Grafik Indikator Kinerja Kegiatan Bangga Kencana 2024. Jakarta:
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN.
BKKBN. 2025. Meta Data Indikator Kinerja Utama BKKBN Tahun 2024. Jakarta:
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN.
BKKBN. 2025. Data dan Informasi Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .
Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN.


























DRAFT DITRENDUK

46. 36















DRAFT DITRENDUK

47. 37


LAMPIRAN 1

a. Format Matriks Peta Jalan

TUJUAN/
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET
2025 2026 2027 2028 2029




b. Format Matriks Rencana Aksi
INDIKATOR

TARGET PROGRAM KEGIATAN INSTANSI
UTAMA
INSTANSI
PENDUKUNG




c. Format Instrumen Monitoring dan Evaluasi
RENCANA REALISASI INSTANSI
YANG
TERLIBAT KEGIATAN TARGET
TAHUNAN
WAKTU
PELAKSANAAN
CAPAIAN KENDALA/
HAMBATAN
EVALUASI
& TINDAK
LANJUT

Utama:
Pendukung
:

Utama:
Pendukung
:

Utama:
Pendukung
:
DRAFT DITRENDUK

48. 38


LAMPIRAN 2

TELAAH SITUASI KEPENDUDUKAN
DENGAN METODE PSRI
(Pressure, State, Response, Impact)

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam analisis situasi adalah metode PSRI.
PSRI adalah salah satu metode kerangka analisis yang digunakan untuk memahami
hubungan antara tekanan (Pressure), kondisi (State), respon (Response) dan dampak
(Impact) dari suatu isu/permasalahan strategis kependudukan untuk mempertajam
perencanaan pembangunan kependudukan. Tujuan dari analisis dengan
menggunakan PSRI ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif terkait
potret kependudukan suatu wilayah dan respon kebijakan yang diperlukan dan
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kependudukan.

URGENSI DAN MANFAAT ANALISIS PSRI (PRESSURE, STATE, RESPONSE,
IMPACT)
• Membantu dalam identifikasi masalah secara sistematis: memudahkan dalam
mengidentifikasi faktor tekanan (Pressure) yang berkontribusi terhadap suatu
permasalahan kependudukan.
• Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi yang terjadi: membantu menganalisis
keadaan (State) atau situasi kependudukan dengan menggunakan data yang valid
dan terpercaya.
• Menilai dampak dari kebijakan atau program yang dijalankan: membantu mengukur
efektivitas suatu intervensi kependudukan melalui analisis dampak (Impact).
• Mempermudah penyusunan rencana aksi yang tepat: memberikan arahan dalam
menyusun respons (Response) berupa Rencana Aksi yang berbasis bukti dan
dapat diimplementasikan secara efektif.
• Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan: memfasilitasi perencanaan
kependudukan yang berbasis data sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DRAFT DITRENDUK

49. 39

• Mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan: membantu dalam
menyelaraskan upaya dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan
kependudukan yang lebih optimal.
• Mempermudah evaluasi dan monitoring program: dengan struktur yang jelas, PSRI
dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan suatu
program atau kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan.
MATRIK ANALISIS PSRI (PRESSURE, STATE, RESPONSE, IMPACT)
MATRIK ANALISIS PRESSURE, STATE, RESPONSE AND IMPACT (PSRI)
PILAR…....….PROV/KAB/KOTA……..TAHUN……..
Sasaran
Pembangunan
Kependudukan
Indikator Isu Utama
Pressure
(Tekanan)
State
(Kondisi
Saat Ini)
Response
(Rencana
Aksi)
Impact
(Evaluasi
Dampak))
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
1. TFR
Contoh:
Disparitas TFR
antar kab/kota
tinggi



2. ASFR 15-
19 tahun



3. Proporsi
kebutuhan
KB tidak
terpenuhi


Peningkatan
Kualitas
Penduduk
Dst….
Pengarahan
Mobilitas
Penduduk
Dst…







DRAFT DITRENDUK

50. 40

Contoh Matriks terisi untuk Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk

Contoh Matriks terisi untuk Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah
sebagai berikut:
Indikator Pressure
(Tekanan)
State
(Kondisi Saat Ini)
Response
(Rencana Aksi)
Impact
(Evaluasi Dampak)
Total
Fertility
Rate (TFR)
Norma sosial
mendukung banyak
anak, akses
informasi KB
terbatas,
ketimpangan
layanan kesehatan
reproduksi
TFR Provinsi/Kab/Kota
tahun..... sebesar.....
(lebih tinggi/rendah
dibandingkan capaian
TFR Provinsi/Kab/Kota
tahun....sebesar....(%)
dan target TFR
Provinsi/Kab/Kota
tahun.....sebesar.....(....
%) dan Nasional tahun
2024 sebesar 2,11 anak
per wanita usia subur
Penguatan layanan
KB berbasis
komunitas,
Peningkatan KIE KB
berbasis segmentasi
sasaran
Penyediaan alat
kontrasepsi MKJP
Penurunan TFR
secara bertahap,
peningkatan
penggunaan
kontrasepsi,
perubahan persepsi
sosial
ASFR 15-
19 Tahun
Pernikahan usia dini
masih terjadi,
kurangnya
pendidikan
kesehatan
reproduksi, norma
sosial permisif
terhadap kehamilan
remaja
ASFR 15 -19
tahun.....Provinsi/Kab/K
ota tahun.....sebesar......
per 1.000 wanita, lebih
tinggi/rendah
dibandingkan capaian
ASFR 15-19 tahun
Provinsi/Kab/Kota.....tah
un.....
sebesar.....(...%) dan
target ASFR 15-19 tahun
Provinsi/Kab/Kota...tahu
n...
sebesar......(.....%).
Sosialisasi Regulasi
batas usia
pernikahan
ntegrasi pendidikan
kesehatan
reproduksi ke dalam
kurikulum
Pendidikan
Penguatan
Kelompok PIK
Remaja
Penurunan angka
pernikahan dini,
ASFR turun,
meningkatnya
kesadaran remaja
akan perencanaan
keluarga

LANGKAH LANGKAH PENGISIAN MATRIKS PSRI (PRESSURE, STATE,
RESPONSE, IMPACT)
Langkah Langkah Pengisian Matriks PSRI melalui tahapan berikut:
Langkah 1: Identifikasi dan Analisis Pressure (Tekanan)
1) Identifikasi Isu Utama
- Telaah situasi kependudukan pada dokumen GDPK , update dengan
data/kondisi saat ini.
- Rumuskan isu/permasalahan kependudukan yang masih menonjol.
- Contoh:
o Pada analisis situasi di Dokumen GDPK provinsi X ditemukan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20 persen DRAFT DITRENDUK

51. 41

o Hal ini menjadi permasalahan/isu utama pada sasaran peningkatan
kualitas penduduk sehingga muncul isu utama yaitu Permasalahan
yang dianalisis adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) pada provinsi X
o Relevansi: Isu ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan
kesejahteraan masyarakat

2) Analisis Faktor Tekanan
- Gali faktor utama yang menyebabkan permasalahan/isu kependudukan
masih terjadi.
- Gunakan pendekatan berbasis data yang dapat menjelaskan terjadinya
tekanan.
- Contoh:
Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di
Provinsi X mencapai 20%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional (5%).
Sumber data: Survei angkatan kerja.
Faktor tekanan yang diidentifikasi:
o Terbatasnya lapangan kerja di sektor formal.
o Kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja dan kebutuhan industri.
o Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan vokasi.

3) Dokumentasikan dalam Matriks PSRI
- Memasukkan hasil identifikasi tekanan dalam kolom “Pressure” dengan
justifikasi yang didukung oleh data.
- Contoh Isi Kolom Pressure:
Indikator Pressure (Tekanan)
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
Terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, rendahnya
keterampilan tenaga kerja, minimnya program pelatihan
kerja



DRAFT DITRENDUK

52. 42

Langkah 2: Analisis State (Keadaan)
1) Deskripsikan Keadaan yang Terjadi
a) Deskripsikan keadaan yang terjadi dengan menggunakan data.
b) Bandingkan dengan data/situasi saat ini atau wilayah lain untuk memahami
tren.
c) Gunakan data terkini dari sumber resmi seperti BPS, Pendataan Keluarga,
data Kementrian terkait, atau laporan penelitian

2) Dokumentasikan dalam Matriks PSRI
Masukkan kondisi yang telah diidentifikasi ke dalam kolom “State”.

Contoh Analisis State (Keadaan)
o Tingginya TFR di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2024 sebesar 1,89.
o Data menunjukkan bahwa angka kelahiran per 1.000 penduduk di
Kabupaten Kab Gunung Kidul lebih kecil dibandingkan TFR provinsi maupun
TFR nasional.
o Contoh Isi Kolom State:
Indikator State (Keadaan)
Total Fertility Rate
(TFR)
• TFR Kab. Gunung Kidul tahun 2024 sebesar 1,89, meningkat
dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 1,90.
• Dibandingkan dengan TFR Provinsi DI Yogyakarta tahun 2024
sebesar 1,83, dan TFR Nasional tahun 2024 sebesar 2,11 TFR
Kab. Gunung Kidul sama dengan TFR DI Yogyakarta yaitu
sudah di bawah 2,1 anak per wanita usia subur
• Untuk menjaga keseimbangan populasi, TFR di Kab. Gunung
Kidul dijaga agar tidak turun








DRAFT DITRENDUK

53. 43

Langkah 3: Penyusunan dan Analisis Response (Respon) - Rencana
Aksi
1) Identifikasi Program atau Kebijakan yang Ada
- Tinjau respons yang sudah dilakukan sebelumnya dan efektifitasnya.
- Bandingkan dan gali praktik-praktik baik wilayah lain.

2) Merancang Rencana Aksi
- Tentukan Langkah-Langkah konkret untuk mengatasi masalah
- Perhatikan risiko yang mungkin muncul, seperti ketergantungan bantuan
sosial.
- Gunakan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
Time-bound).
- Rencana Aksi disesuaikan dengan kewenangan tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Kota.

3) Dokumentasikan Dalam Matriks PSRI
Masukkan rencana aksi ke dalam kolom “Response”.
Contoh: Kabupaten Y telah memiliki dan menjalankan program KB, tetapi
partisipasi masyarakat masih rendah.
 Program yang telah dijalankan:
- Sosialisasi KB melalui puskesmas dan kader kesehatan.
- Penyediaan alat kontrasepsi gratis di fasilitas kesehatan.
- Penyuluhan tentang perencanaan keluarga.
 Evaluasi: Program tersebut belum menjangkau daerah terpencil dan
belum sepenuhnya mengubah norma sosial terkait jumlah anak ideal.
 Berdasarkan identifikasi tekanan dan keadaan, berikut rencana aksi yang
akan dilakukan:
1) Peningkatan edukasi KB berbasis komunitas, dengan melibatkan
tokoh agama dan masyarakat.
2) Memperluas jangkauan layanan KB ke desa-desa terpencil dengan
layanan kesehatan keliling.
3) Pemberian insentif bagi pasangan yang aktif menggunakan
kontrasepsi jangka panjang. DRAFT DITRENDUK

54. 44

4) Integrasi program KB dengan pemberdayaan ekonomi, misalnya
pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga.
 Menentukan Pihak yang Bertanggung Jawab:
Dinas Pengendalian Penduduk & KB → Mendorong kebijakan yang
mendukung akses layanan KB.
Dinas Kesehatan -> memastikan provider pelayanan KB tersedia.
 Contoh Isi Kolom Response:
Indikator Response (Respon)
Total Fertility Rate
(TFR)
Peningkatan edukasi KB berbasis komunitas ekspansi
layanan KB ke desa terpencil
Pemberian insentif bagi pengguna kontrasepsi jangka
panjang.

Langkah 4: Analisis Impact (Menilai Dampak)
1) Menilai Dampak Positif dan Negatif
a) Memperkirakan perubahan/hasil dari response/rencana aksi yang disusun.
b) Memperkirakan dampak yang terjadi sesuai dengan tujuan dan target
program dalam 5 tahun.
2) Mendefinisikan Sasaran Pembangunan yang Akan Dicapai
Contoh: peningkatan kesejahteraan, peningkatan partisipasi sekolah, atau
peningkatan layanan kesehatan.
3) Dokumentasikan dalam Matriks PSRI
Masukkan analisis dampak dalam kolom “Impact”.
Contoh: Setelah implementasi program KB berbasis komunitas di Kabupaten
Y, ditargetkan akan terdapat perubahan berikut:
• Penggunaan kontrasepsi meningkat dari 50% menjadi 70%.
• TFR menurun dari 2,5 menjadi 2,3 dalam tiga tahun.
• Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga
meningkat.
• Contoh Isi Kolom Impact:
Indikator Impact (Dampak)
Total Fertility Rate
(TFR)
TFR menurun dari 2,5 ke 2,3 dalam tiga tahun, menunjukkan
efektivitas program KB
DRAFT DITRENDUK

55. 45

CONTOH PENERAPAN LANGKAH -LANGKAH ANALISIS PSRI UNTUK
INDIKATOR TFR
Total Fertility Rate (TFR): TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan
dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.
Pressure (Tekanan terhadap TFR yang Tinggi)
??????Jawab dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan TFR tetap
tinggi/Stagnan/Sudah menurun.
 Gunakan data demografi untuk menunjukkan tren kenaikan/penurunan atau
stagnasi TFR.
 Jelaskan faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang masih mendorong jumlah
anak yang lebih banyak.
 Sertakan data disparitas wilayah TFR antar Kab/Kota dalam satu wilayah
Provinsi.

State (Kondisi TFR Saat Ini)
??????Gunakan data terbaru tentang TFR dan bandingkan dengan target nasional.
 Berapa TFR saat ini dibandingkan target 2,1?
 Apakah ada tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir?
 Wilayah Kab/Kota mana yang masih memiliki TFR tinggi?

Response (Rencana Aksi terhadap TFR Tinggi/Rendah/Stagnan)
??????Jelaskan program yang diterapkan pemerintah untuk menurunkan TFR.
 Sebutkan program Keluarga Berencana (KB) yang sedang berjalan!
 Bagaimana efektivitas edukasi kesehatan reproduksi dalam menekan TFR?
 Apakah ada kampanye khusus seperti "Dua Anak Cukup"?

Impact (Dampak dari Respons terhadap TFR Tinggi)
??????Gunakan data perubahan TFR untuk menilai keberhasilan kebijakan.
 Apakah TFR mengalami penurunan sejak kebijakan diterapkan?
 Apakah ada perubahan dalam pola keluarga kecil di masyarakat?
 Bagaimana dampak kebijakan terhadap kesejahteraan keluarga?
DRAFT DITRENDUK

56. 46

CONTOH IMPLEMENTASI INTERNALISASI RENCANA AKSI PADA STRUKTUR
PROGRAM DAN ANGGARAN (SPA) D AERAH
Program Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Peningkatan Akses
Pendidikan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, serta Pengembangan Kampung
Keluarga Berkualitas
1. Program dan Kegiatan
Kode
Program
Nama Program
Kode
Kegiatan
Nama Kegiatan
1.01
Program Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana
1.01.01
Peningkatan Akses dan
Pelayanan KB
1.02
Program Peningkatan Akses
Pendidikan
1.02.01
Peningkatan Akses dan Mutu
Pendidikan
1.03
Program Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak
1.03.01
Peningkatan Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak
1.04
Program Pengembangan Kampung
Keluarga Berkualitas
1.04.01
Pengembangan Kampung
Keluarga Berkualitas

2. Subkegiatan, Komponen, dan Sub-Komponen
A. Program Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana
Kode
Subkegiatan
Nama
Subkegiatan
Kode
Komponen
Nama
Komponen
Kode Sub-
Komponen
Nama Sub-
Komponen
1.01.01.001
Penyuluhan dan
Pelayanan KB
1.01.01.001.01
Penyediaan
alat kontrasepsi
1.01.01.001.01
.01
Distribusi pil KB,
IUD, dan
kondom
1.01.01.001.02
Penyuluhan
kesehatan
reproduksi
1.01.01.001.02
.01
Pelatihan tenaga
kesehatan dan
kader KB






DRAFT DITRENDUK

57. 47

B. Program Peningkatan Akses Pendidikan
Kode
Subkegiatan
Nama
Subkegiatan
Kode
Komponen
Nama
Komponen
Kode Sub-
Komponen
Nama Sub-
Komponen
1.02.01.001
Peningkatan
akses
pendidikan
1.02.01.001.01
Beasiswa
untuk siswa
kurang
mampu
1.02.01.001.01.01
Penyediaan
bantuan
pendidikan bagi
siswa miskin
1.02.01.001.02
Pengadaan
sekolah
terbuka
1.02.01.001.02.01
Pembukaan
kelas jarak jauh
untuk daerah
terpencil

C. Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
Kode Subkegiatan
Nama
Subkegiatan
Kode
Komponen
Nama
Komponen
Kode Sub-
Komponen
Nama Sub-
Komponen
1.03.01.001
Peningkatan
layanan
perlindungan
anak
1.03.01.001.01
Penguatan Unit
Perlindungan
Anak
1.03.01.001.01.01
Penyediaan
tenaga
pendamping
sosial bagi
anak
1.03.01.001.02
Pengembangan
sistem layanan
aduan
1.03.01.001.02.01
Pengadaan
call center
dan aplikasi
pengaduan

D. Program Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
Kode
Subkegiatan
Nama
Subkegiatan
Kode
Komponen
Nama
Komponen
Kode Sub-
Komponen
Nama Sub-
Komponen
1.04.01.001
Pengembang
an Kampung
KB
1.04.01.001.01
Penyediaan
sarana dan
prasarana
1.04.01.001.01.01
Pembangunan
balai
penyuluhan KB
1.04.01.001.02
Pemberdayaan
masyarakat
1.04.01.001.02.01
Pelatihan
ekonomi
produktif bagi
keluarga



DRAFT DITRENDUK

58. 48

3. Indikator Kinerja dan Sumber Pendanaan
Kode
Program
Indikator Kinerja Target SKPD Pelaksana Sumber Dana
1.01
Prevalensi peserta KB aktif
meningkat
80%
Dinas Kesehatan,
BKKBN
APBD, DAK
1.02
Rata-rata lama sekolah
meningkat
10 tahun Dinas Pendidikan APBD, DAK
1.03
Indeks perlindungan anak
meningkat
85%
Dinas PPPA, Dinas
Sosial
APBD, CSR
1.04
Kampung KB mandiri
bertambah
500
kampung
Dinas BKKBN, Dinas
Sosial
APBD, Dana
Hibah

4. Catatan Implementasi
✅ Program harus masuk dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD.
✅ Koordinasi dengan DPRD dalam pembahasan anggaran.
✅ Monitoring dan evaluasi berkala untuk efektivitas program.







DRAFT DITRENDUK

59. 49


LAMPIRAN 3

TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
BERBASIS PROYEKSI PENDUDUK
Proyeksi penduduk bukan ramalan, melainkan simulasi ilmiah menggunakan data
dan asumsi tertentu untuk melihat bagaimana jumlah dan struktur penduduk akan
berubah ke depan yang dihitung berdasarkan tren data kependudukan saat ini seperti
kelahiran, kematian, dan migrasi.
Tujuan Proyeksi Penduduk
 Memberikan gambaran ke depan bagi perencana pembangunan
 Menyusun kebijakan di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, pangan, perumahan, dll.
 Mengetahui dampak jangka panjang dari perubahan tren demografi
Manfaat Proyeksi Penduduk
1. Perencanaan Pembangunan
2. Menentukan Kebijan Kependudukan
3. Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi
4. Perencanaan Tata Ruang dan Urbanisasi
5. Persiapan menghadapi perubahan struktur penduduk / penuaan penduduk
Tahapan Proyeksi Penduduk:
1. Pengumpulan data dasar
a. Jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin
b. Tingkat kelahiran (fertilitas)
c. Tingkat kematian (mortalitas)
d. Data migrasi (masuk dan keluar wilayah)
2. Penentuan asumsi demografis
a. Asumsi Fertilitas: apakah angka kelahiran akan turun, tetap, atau naik
b. Asumsi Mortalitas: apakah harapan hidup akan meningkat
c. Asumsi Migrasi: apakah migrasi antar wilayah atau ke luar negeri
meningkat atau menurun
3. Pemilihan metode proyeksi
Metode yang umum digunakan:
a. Metode Kohort-Komponen (yang paling akurat & lengkap)
b. Metode eksponensial/geometrik (sederhana, tapi kurang rinci)
c. Simulasi pertumbuhan populasi dengan software (misalnya Spectrum,
DemProj)
4. Perhitungan proyeksi
a. Jumlah penduduk per tahun
b. Distribusi usia dan jenis kelamin
c. Jumlah penduduk menurut wilayah
d. Angka ketergantungan, pertumbuhan angkatan kerja, dll. DRAFT DITRENDUK

60. 50

5. Analisis hasil
a. Bandingkan skenario tinggi, sedang, dan rendah
b. Identifikasi dampak terhadap sektor pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, dan perumahan
c. Melihat struktur penduduk (anak, usia produktif, lansia)
Pemanfaatan Proyeksi Penduduk untuk mengetahui dampak Sosial dan
Ekonomi
Salah satu tujuan proyeksi penduduk adalah untuk mengetahui dampak perubahan
tren demografi, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perencanaan
pembangunan akibat perubahan komposisi penduduk di masa yang akan dating.
Salah satu aplikasi proyeksi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan akibat
perubahan struktur penduduk adalah menggunakan aplikasi Spectrum dari Avenir.
Pada apliksi spectrum ini terdapat modul Resources for the Awareness of
Population Impacts on Development atau disingkat RAPID adalah sebuah
pendekatan advokasi kebijakan yang dikembangkan untuk membantu pembuat
kebijakan, pemimpin masyarakat, dan pemangku kepentingan memahami hubungan
antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan .
Tujuan Utama RAPID:
 Meningkatkan kesadaran tentang dampak dinamika penduduk (seperti
pertumbuhan, distribusi, dan struktur umur) terhadap pembangunan ekonomi dan
sosial.
 Memberikan bahan advokasi berbasis data yang kuat agar kebijakan dan
program pembangunan m empertimbangkan isu-isu kependudukan secara
strategis.
Model RAPID memproyeksikan konsekuensi sosial dan ekonomi dari pertumbuhan
penduduk yang cepat pada sektor-sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan
kesehatan. Pada aplikasi Spectrum dari Avenir, pendekatan RAPID (Resources for
the Awareness of Population Impacts on Development) dapat diterapkan dalam
sektor :
1. Ekonomi (lapangan pekerjaan, kesejahteraan)
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pertanian dan pangan
5. Perkotaan dan permukiman
A. Pemanfaatan RAPID pada sektor Ekonomi
Tujuan:
 Menyediakan gambaran berbasis data tentang bagaimana pertumbuhan
penduduk memengaruhi:
o Penciptaan lapangan kerja
o Produktivitas ekonomi
o Ketimpangan pendapatan
o Keseimbangan antarwilayah DRAFT DITRENDUK

61. 51

 Mengadvokasi kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika
penduduk
Contoh Penerapan:
Di suatu daerah (misalnya Provinsi X), pertumbuhan penduduk meningkat 1,3%
per tahun. Hal ini berdampak pada:
 Penambahan 100.000 angkatan kerja baru setiap tahun
 Tingkat pengangguran terbuka mencapai 8%
 Sektor informal semakin dominan
 Pendapatan per kapita stagnan
Simulasi menggunakan alat bantu RAPID :
 Jika pertumbuhan penduduk tetap maka dibutuhkan minimal 80.000
lapangan kerja baru setiap tahun
 Jika tidak terpenuhi, angka pengangguran bisa naik menjadi 12% dalam 5
tahun
Contoh Rekomendasi:
Isu yang Diangkat Rekomendasi Kebijakan
Jumlah angkatan kerja terus meningkat Fokus pada pelatihan vokasional & digital skill
Banyak lulusan tidak terserap industri Link & match pendidikan dengan dunia kerja
Kesenjangan wilayah tinggi Insentif industri ke daerah padat penduduk produktif
UMKM tidak berkembang Akses pembiayaan & digitalisasi UMKM

B. Pemanfaatan RAPID dalam Perencanaan Pendidikan
Dengan menggunakan model RAPID, pembuat kebijakan dapat:
 Memproyeksikan Kebutuhan Pendidikan:
Mengestimasi jumlah siswa yang akan memasuki sistem pendidikan dalam
beberapa tahun ke depan berdasarkan tren pertumbuhan penduduk.
 Merencanakan Investasi Infrastruktur:
Menentukan kebutuhan pembangunan sekolah baru, pengadaan fasilitas, dan
perekrutan guru untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah siswa.
 Mengidentifikasi Daerah Prioritas:
Menentukan daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan
proyeksi pertumbuhan penduduk dan kondisi pendidikan saat ini.
Contoh Penerapan:
Provinsi Y memiliki:
 Pertumbuhan penduduk usia sekolah (5–18 tahun) sebesar 2% per tahun
 Jumlah siswa baru meningkat rata-rata 60.000 orang/tahun
 Ruang kelas dan tenaga pendidik tidak bertambah secara proporsional
 Angka putus sekolah di daerah terpencil cukup tinggi
DRAFT DITRENDUK

62. 52

Menggunakan pendekatan RAPID untuk mensimulasikan:
 Jika tidak ada tambahan infrastruktur dan guru, rasio siswa/guru akan naik
dari 30:1 menjadi 45:1
 Dibutuhkan 3.000 ruang kelas baru & 5.000 guru tambahan dalam 5 tahun
Contoh Rekomendasi:
Masalah Teridentifikasi Rekomendasi Kebijakan
Ledakan jumlah siswa baru Tambah ruang kelas dan tenaga pengajar
Kualitas pendidikan menurun Peningkatan pelatihan dan kualifikasi guru
Ketimpangan antar wilayah Distribusi guru dan fasilitas lebih merata
Anak tidak lanjut sekolah Perluasan program beasiswa & transport sekolah

C. Pemanfaatan RAPID di Sektor Kesehatan
Tujuan :
 Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga medis
 Simulasi dampak kesehatan jika fertilitas tetap tinggi
 Estimasi beban layanan kesehatan publik (termasuk JKN)
 Rekomendasi kebijakan berbasis data kependudukan
Contoh Penerapan:
Kota Z mengalami:
 Pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun
 Kepadatan penduduk meningkat di kawasan pinggiran kota
 Ketersediaan layanan kesehatan terbatas: hanya 1 puskesmas per 30.000
jiwa
 Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih tinggi
 Akses gizi dan imunisasi belum merata
Menggunakan RAPID untuk mensimulasikan:
 Jika tren pertumbuhan penduduk tetap, dalam 5 tahun akan ada tambahan
50.000 balita yang membutuhkan layanan imunisasi dan gizi
 Dibutuhkan minimal 5 puskesmas baru dan 200 tenaga medis tambahan
Contoh Rekomendasi:
Isu Kesehatan Rekomendasi Kebijakan
Ledakan kelahiran & minimnya layanan Tambah puskesmas, bidan desa, tenaga kesehatan
Angka kematian ibu dan bayi tinggi Perluasan akses ke layanan kesehatan ibu & anak
Gizi buruk dan stunting Program gizi terpadu & edukasi keluarga
Urbanisasi cepat, layanan tidak merata Peta distribusi fasilitas kesehatan berbasis data RAPID

D. Pemanfaatan RAPID untuk Pertanian dan Pangan
Tantangan Utama:
 Pertumbuhan penduduk ➜ meningkatnya permintaan pangan
 Alih fungsi lahan ➜ berkurangnya luas pertanian
 Perubahan struktur umur ➜ berkurangnya petani muda DRAFT DITRENDUK

63. 53

 Urbanisasi ➜ tekanan terhadap distribusi & pasokan pangan
Contoh Penerapan:

Kabupaten A mengalami:
 Pertumbuhan penduduk sebesar 1,8% per tahun
 Permintaan pangan (beras, sayur, protein hewani) meningkat
 Alih fungsi lahan pertanian ke industri/perumahan
 Petani menua, regenerasi tenaga kerja pertanian rendah
 Produksi pertanian stagnan ➜ ketergantungan impor meningkat
Menggunakan simulasi RAPID, diperoleh:
 Kebutuhan beras meningkat 15% dalam 10 tahun ke depan
 Jika laju alih fungsi lahan tetap, dalam 10 tahun lahan sawah akan
berkurang 20%
 Produktivitas tidak naik signifikan ➜ ancaman krisis pangan local
Contoh Rekomendasi:
Masalah yang Diidentifikasi Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan kebutuhan konsumsi pangan Intensifikasi pertanian, teknologi tepat guna
Alih fungsi lahan meningkat Penegakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan
Regenerasi petani rendah Pelatihan petani muda, insentif sektor pertanian
Ketimpangan distribusi pangan Infrastruktur distribusi dan pasar hasil pertanian

E. Pemanfaatan RAPID terkait Urbanisasi
Tantangan Utama
 Pertumbuhan penduduk kota berpotensi mengakibatkan permukiman
kumuh meningkat
 Transportasi publik tidak memadai mengakibatkan kemacetan & polusi
 Peningkatan beban layanan publik: air, listrik, sekolah, rumah sakit
 Ketimpangan wilayah mendorong tekanan migrasi ke kota besar

Contoh Penerapan:

Kota B mengalami:
 Laju urbanisasi mencapai 4% per tahun
 Migrasi masuk dari desa ke kota meningkat pesat
 Pertumbuhan kawasan permukiman padat
 Infrastruktur kota (transportasi, air bersih, sanitasi) tidak mengikuti
pertumbuhan penduduk
 Ketimpangan sosial & permukiman kumuh meningkat
RAPID mensimulasikan:
 Jika migrasi ke kota terus berlangsung dengan laju saat ini, dalam 10 tahun
jumlah penduduk perkotaan akan meningkat 2 juta jiwa
 Sementara kapasitas hunian layak hanya bertambah untuk 1 juta jiwa
 Potensi tumbuhnya permukiman kumuh dan tekanan sosial meningkat
Contoh Rekomendasi: DRAFT DITRENDUK

64. 54

Masalah Urbanisasi Rekomendasi Kebijakan
Overcrowding & permukiman kumuh Pengembangan kota menengah & kawasan satelit
Infrastruktur tidak memadai Investasi sanitasi, air bersih, dan transportasi massal
Beban ekonomi di kota besar Penciptaan lapangan kerja di daerah asal migran
Kesenjangan kota-desa Pembangunan desa berbasis potensi lokal

DRAFT DITRENDUK

65. DRAFT



DRAFT DITRENDUK