PAPARAN BUPATI LUWU TIMUR RAKOR TKPKD 29_12_2022.pptx

PAPARAN BUPATI LUWU TIMUR RAKOR TKPKD 29_12_2022.pptx

1. Drs. H. BUDIMAN., M.Pd Bupati Luwu Timur Malili, 29 Desember 2022 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DAN PEMANFAATAN DATA P3KE TAHUN 2021 SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

2. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; ‹#› Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

3. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ‹#› Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstre Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024

4. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ‹#› Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstre Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

5. DASAR HUKUM ‹#› Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 289/F-02/IX/Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37/ F-02/II/Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 317/F-02/XI/Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

6. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996) ‹#› Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi

7. Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (PPKE) ‹#› Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat ; Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

8. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022 ‹#› Sumber data BPS Luwu Timur

9. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu dan Kota palopo Tahun 2018-2022 (Persen) ‹#›

10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Luwu Timur-Prov. Sulawesi Selatan-Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) ‹#›

11. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Luwu Timur   NO.   KECAMATAN KATEGORI Individu Desil 1 Keluarga Desil 1 Individu Desil 1-4 Keluarga Desil 1-4 Jumlah Jiwa (%) Jumlah KK (%) Jumlah Jiwa (%) Jumlah KK (%) 1 Burau 5.207 20,64 930 20,40 17.741 17,36 3.759 17,26 2 Towuti 3.741 14,83 643 14,10 15.572 15,24 3.153 14,48 3 Wotu 3.631 14,39 678 14,87 12.712 12,44 2.779 12,76 4 Tomoni 2.662 10,55 501 10,99 11.309 11,07 2.550 11,71 5 Wasuponda 1.977 7,84 345 7,57 5.952 5,82 1.203 5,53 6 Mangkutana 1.960 7,77 383 8,40 9.072 8,88 2.081 9,56 7 Malili 1.907 7,56 323 7,08 9.959 9,75 1.921 8,82 8 Angkona 1.747 6,93 322 7,06 7.699 7,53 1.673 7,68 9 Tomoni Timur 1.194 4,73 220 4,83 5.490 5,37 1.236 5,68 10 Kalaena 829 3,29 156 3,42 4.318 4,23 968 4,45 11 Nuha 372 1,47 58 1,27 2.364 2,31 450 2,07 Jumlah 25.227 100,00 4.559 100,00 102.188 100,00 21.773 100,00

12. ‹#›

13. Sebaran Per Desa Jumlah Individu Desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Luwu Timur

14. Seluruh Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa/ Lurah dalam melaksanakan Program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan wajib menggunakan data P3KE sebagai acuan. 2. Sebelum menggunakan Data P3KE Kepala OPD, Camat dan kepala Desa/ Lurah wajib melakukan pengecekan dan validasi data di lapangan Arahan dan Kebijakan Pelaksanaan Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, dalam pemanfaatan data P3KE

15. 3. Pelaksanaan Program/ Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis individu wajib menggunakan data P3KE kategori Desil 1, dan yang berbasis kelompok diupayakan minimal menggunakan data P3KE kategori Desil 1 dan sisanya secara berjenjang mengutamakan kategori Desil 2 dan selanjutnya kategori Desil 3. 4 . Kepala Desa/Lurah untuk segera melakukan Validasi dilapangan data P3KE yang telah diterima, paling lambat awal Pebruari 2023 Validasi, selanjutnya melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada kepada Bupati melalui Bapelitbangda Luwu Timur dan Validasi selanjutnya dilakukan 6 bulan sekali.

16. 5. Sebelum difinalkan hasil validasi Pemerintah Desa menyepakati dengan BPD dituangkan dalam Berita Acara. 6.Validasi data dilakukan dengan memberi keterangan pada kolom terakhir data P3KE terhadap penduduk yang : Meninggal Pindah Tidak layak/mampu ?

17. 7. Validasi data P3KE sifatnya hanya mengurangi dan dan tidak boleh melakukan penambahan, apabila pada saat validasi ditemukan terdapat penduduk yang masuk kategori miskin dan tidak masuk dalam data P3KE agar Kepala Desa/ Lurah melalui Camat melaporkan kepada Dinas PP dan KB sebagai bahan verifikasi Pendataan penduduk tahun 2023 oleh Dinas PP dan KB. 8. Data P3KE yang diserahkan adalah datpa P3KE Desil 1 dengan jumlah 25.227 jiwa atau 4.559 KK , hal ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan BPS tahun 2022 sebesar 6,81 % dari jumlah penduduk Luwu Timur atau sebesar 20.890 , hal ini dimaksudkan agar penanggulangan kemiskinan lebih fokus dengan anggaran yang ada.

18. 9 . Data P3KE yang diserahkan agar semata-mata digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan agar tidak disalahgunakan oleh sebab itu sebelum menerima data dimaksud selain Berita Acara Penyerahan dan Komitmen 10 . Penegasan dan legalitas arahan ini akan diterbitkan Keputusan Bupati