Paparan Multiusaha Kehutanan Prov Kaltim (Untung).pptx

fgfdgfgf

1. PROSPEK HILIRISASI PRODUK HASIL HUTAN SELAIN KAYU MELALUI IMPLEMENTASI MULTIUSAHA KEHUTANAN Disampaikan pada Kegiatan Forum Bisnis Pemanfaatan Hutan dan Sosialisasi Kemitraan Konsesi Tahun 2024 Lingkup Provinsi Kaltim Hotel Grand Senyiur - Balikpapan, 27 s.d. 28 Agustus 2024 oleh : Untung Satrio , S.Hut ., M.Sc. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hut an

2. 2 1. KEBIJAKAN MULTIUSAHA KEHUTANAN

3. Economically Feasible, Socially Acceptable, dan Ecologically Sustainable EKONOMI SOSIAL BUDAYA EKOLOGI Seluruh kegiatan EKONOMI dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan , selama diterima sosial budaya ( socially accepted ) dan lestari ekologinya ( ecologically sustainable ) Arahan Menteri LHK

4. MENGAPA PERLU MULTIUSAHA KEHUTANAN ? Nilai ekonomi riil ( revenue ) lahan hutan sangat rendah ; Persentase areal efektif sangat rendah ; Pasar kayu yang berasal dari hutan alam cenderung menurun ; Alternatif sumber PNBP selain kayu ; Skema pengelolaan yang mendekatkan hulu dan hilir usaha kehutanan . MULTI USAHA KEHUT ANAN

5. PBPH BERBASIS MULTIUSAHA KEHUTANAN Pemanfaatan HP melalui pemberian izin per jenis kegiatan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK); TIMBER ORIENTED Pemanfaatan nilai lahan hutan kurang optimal. Pemanfaatan HP dan HL melalui pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan; Social Forestry & Multi business : pemanfaatan kayu, HHBK, dan Jasling; akses legal masyarakat Pemanfaatan nilai lahan hutan lebih optimal. PEMANFAATAN KAWASAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU MULTI USAHA multibusiness IUPHHK-HA /RE IUPHHK-HTI IUPJL IUPHHBK IZIN PEMUNGUTAN HASIL KAYU IZIN PEMUNGUTAN HASIL BUKAN KAYU PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN/ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU (PASKA UUCK) (PRA UUCK)

6. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa Usaha Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/ atau Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi

7. PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI Perizinan Berusaha Melalui Multiusaha Kehutanan Di HUTAN PRODUKSI Pemanfaatan HP & HL melalui pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan ; Pada HP dapat dilakukan usaha pemanfaatan kawasan , jasling , hasil hutan kayu , hasil hutan bukan kayu s.d. Pengolahan hasil hutan . Pada HL dapat dilakukan usaha pemanfaatan kawasan , jasa lingkungan dan usaha hasil hutan bukan kayu . Social Forestry (Multi usaha : pemanfaatan kayu , HHBK, dan Jasling ; akses legal masyarakat ) Pemanfaatan nilai lahan hutan lebih optimal Perizinan Berusaha Melalui Multiusaha Kehutanan Di HUTAN LINDUNG PEMANFAATAN HUTAN

8. PERAN MULTIUSAHA BAGI PELAKU BISNIS KEHUTANAN Pengembangan multiusaha diakui oleh para pemegang PBPH merupakan upaya : Resolusi konflik ; Memperoleh nilai tambah kawasan hutan berbasis HHBK, Jasa lingkungan , Agroforestri , Silvofishery , Silvopastura atau Ekowisata ; Mendukung program ketahanan pangan ; Meningkatkan produktifitas lahan di areal yang tidak produktif pada PBPH sehingga meningkatkan PNBP; Penertiban pengelolaan hutan serta penataan kawasan hutan secara optimal ( Contoh Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan yang Terbangun di dalam Kawasan Hutan ) . Meningkatkan tutupan hutan dalam mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030

9. 9 2 . KEBIJAKAN HILIRISASI PRODUK HASIL HUTAN SELAIN KAYU

10. PERUBAHAN PENGATURAN DALAM PBPHH Pengolahan Hasil Hutan dapat dilakukan untuk kegiatan pengolahan Kayu dan/ atau pengolahan HHBK dan dapat terintegrasi dalam 1 (satu) PBPHH Pengolahan Hasil Hutan dapat terintegrasi dengan Industri Lanjutan . K egiatan pengolahan hasil Hutan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan ( Perhutani ), atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial . Pengolahan HHBK Pengolahan hasil Hutan Kayu 1 PBPHH Pengolahan Primer Pengolahan Lanjutan PBPH/BUMN/ HUTSOS Pengolahan hasil Hutan 1 PB IUI 1 PBPHH Lokasi 1 Lokasi 2 Dst .. Persetujuan operasional pengolahan hasil hutan IUI PULP & Ketas KLHK Perindustrian 1 PB IUI POKPP dan mesin portable 01. 02. 1 PBPHH 03. 1 PBPHH

11. JENIS PBPHH HHBK NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NIB + SERTIFIKAT STANDAR NIB + IZIN Skala kecil Kewenangan Menteri PP 5 2021, PP 23 2021 , & PermenLHK P.8 Tahun 2021 Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi < 1.000 ton/ tahun . Skala Menengah Skala Besar Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 1.000 s.d < 3.000 ton/ tahun . Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 3.000 ton/ tahun atau lebih . Kewenangan Gubernur Kewenangan Menteri LHK

12. KEGIATAN DAN RAGAM PRODUK PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN - HHBK PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN ROTAN BAMBU DAN SEJENISNYA Olah Rotan, Bambu dan turunannya Pati, Tepung , Olahan Lemak dan sejenisya Cram Rubber, Gondoruke , Terpentin dan olahan getah resin lainnya PENGOLAHAN PATI, TEPUNG, LEMAK DAN SEJENISNYA PENGOLAHAN GETAH, RESIN DAN SEJENISNYA PENGOLAHAN BIJI BIJIAN PENGOLAHAN MADU Madu , Propolis, dan olahan madu lainnya Minyak atsiri dan produk turunannya Selain produk disebutkan diatas PENGOLAHAN NIRA PENGOLAHAN MINYAK ATSIRI PENGOLAHAN HHBK LAINNYA Kopi, Kakao, dan hasil olahan biji-bijian HHBK lainnya Bioethanol, gula dan produk turunnya

13. SUBJEK, Perseorangan , Koperasi dan BUMDEsa PROSES BISNIS PEMBERIAN PBPHH – HHBK SKALA USAHA KECIL (BERUPA NIB) Melalukan Pendaftaran Online melalui Sistem OSS, dan menyampaikan Dokumen SPPL PEMOHON 1 2 LEGALITAS BERUPA : NIB Verifikasi Administrasi: Akta Notaris; NPWP; KBLI; SPPL . NIB Mengunduh Dok SPPL dan NIB , untuk Pengawasan NIB berikut KBLI Tidak Langsung Dapat Beroperasi dengan ketentuan telah menyusun dan menyampaikan Rencana Operasional kepada Dinas Kehutanan PBPHH Definitif LEMBAGA OSS / PTSP PROVINSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI PBPHH Skala Usaha Kecil : HHBK, K apasitas izin produksi < 1.000 ton/tahun , mempekerjakan Tenaga Kerja maksimal 1 0 orang dan , nilai investasi < Rp. 5 Milyar , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

14. PROSES PERIZINAN PBPHH SKALA USAHA KECIL MELALUI SISTEM OSS

15. KBLI PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 3 tahun 2021 KBLI yang baru tertanam dalam OSS RBA KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16102 – Industri Pengawetan Kayu KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood KBLI 16213 – Industri Panel Kayu lainnya KBLI 16214 – Industri Veneer KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi KBLI 16221 – Industu barang Bangunan dari Kayu KBLI 16230 – Industi wadah dari Kayu KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu KBLI 20115 – Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian KBLI 16103 – Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya KBLI 16104 – Industri Pengolahan Rotan KBLI 10611 – Industri Penggilingan Gandum dan Serlia Lainnya KBLI 10612 – Industri Pengilingan Aneka Kacang KBLI 10613 – Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran KBLI 10616 – Industri Tepung Terigu KBLI 10621 – Industri Pati Ubi Kayu KBLI 10622 – Industri Berbagai Macam Pati Palma KBLI 10629 – Industri Pati dan Produk Pati Lainnya KBLI 10631 – Industri Penggilingan pada dan Penyosohan Beras KBLI 10632 – Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung KBLI 10633 – Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung KBLI 10634 – Industri Pati Beras dan Jagung KBLI 10411 – Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati KBLI 10413 – Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan KBLI 10424 – Industri Pelet Kelapa KBLI 10722 – Industri Gula Merah KBLI 10729 – Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop KBLI 10731 – Industri Kakao KBLI 10779 – Industri Produk Masak Lainnya KBLI 11090 – Industri Minuman Lainnya KBLI 20131 – Industri Damar Buatan (Resin Sintetis ) dan Bahan Baku Plastik KBLI 20294 – Industri Minyak Atsiri KBLI 22123 – Industri Karet Remah KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16102 – Industri Pengawetan Kayu KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood KBLI 16213 – Industri Panel Kayu lainnya KBLI 16214 – Industri Veneer KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu KBLI 16103 – Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya KBLI 16104 – Industri Pengolahan Rotan Catatan : List KBLI berdasarkan penanaman pada OSS, KLHK mengampu 10 KBLI

16. PERUBAHAN MASA BERLAKU PBPHH KETENTUAN LAMA KETENTUAN BARU Selama Tidak dikembalikan oleh Pemegang izin Selama Tidak Dibatalkan oleh pemberi izin Selama tidak Dicab u t karena dikenakan sanksi administratif Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil H utan (POKPHH) yang berlokasi di dalam areal PBPH atau Hak Pengelola an Hutan atau Persetujuan Perhutanan Sosial , berlaku sesuai jangka waktu PBPH atau Hak Pengelola an Hutan atau Persetujuan Perhutanan Sosial . Berlaku Selama Beroperasi ( tidak ada batasan yang jelas )

17. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana Pasal 184 ayat (3) huruf c NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SPPL dapat diperoleh Pelaku Usaha dalam sistem OSS

18. Contoh Kasus  Alternatif legalitas Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Pengolahan Biji Kenari Menjadi Kacang Kenari , sebagai berikut: Alternatif 1, legalitas/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (PBPHHBK) skala kecil apabila apabila usaha pengolahan hasil hutan tersebut berada di luar kawasan hutan (untuk Perseorangan, Koperasi dan BUMDesa ), maka dapat diperoleh melalui sistem OSS ( online single submission ). Catatan: harus dapat dipastikan bahwa sumber bahan bakunya sah dan legal. Alternatif 2, legalitas/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu apabila usaha pengolahan hasil hutan berada dalam kawasan hutan maka kawasan hutan tersebut harus dibebani legalitas izin pemanfaatan (baik berupa PBPH maupun Perhutanan Sosial). Bentuk perizinan berusaha yang berada dalam PBPH atau Perhutanan Sosial (HPHD, HKm) adalah POKPHH/Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang diterbitkan oleh Dirjen PHL.

19. 19 IMPLEMENTASI MULTIUSAHA KEHUTANAN

20. Merupakan pedoman pelaksanaan dalam persetujuan RKUPH MUK bagi PBPH: RKUPH MUK Persetujuan prinsip RKUPH MUK 20

21. PERCEPATAN RKUPH MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PBPH EXISTING (Surat Edaran Menteri LHK Nomor : SE.6/ Menlhk / Setjen /Kum.1/12/2022) RKUPH Multiusaha tidak berdampak penting berdampak penting DOKUMEN LINGKUNGAN RKUPH HA/HT/RE REVISI RKUPH HA/HT/RE RKUPH MUK PBPH EXISTING Tidak berdampak penting T idak mengubah bentang alam T idak menurunkan tutupan hutan alami K egiatan usaha untuk pemulihan lingkungan Agroforestry pola kemitraan kehutanan REVISI DOKUMEN LINGKUNGAN REVISI RKUPH HA/HT/RE BELUM MUK RKUPH MUK disetujui Dirjen PHL a.n . Menteri RKUPH Multiusaha Tidak berdampak penting T idak mengubah bentang alam T idak menurunkan tutupan hutan alami K egiatan usaha untuk pemulihan lingkungan Agroforestry pola kemitraan konsesi PERSETUJUAN PRINSIP RKUPH MUK

22. P er n yataan Komitmen Menyelesaikan PL Proses Bisnis RKUPH Multiusaha untuk PBPH EXISTING YANG BERDAMPAK PENTING PBPH Persetujuan Prinsip RKU MUK dari Dirjen PHL Penyelesaian Persetujuan Lingkungan Pernyataan Komitmen Persetujuan Lingkungan dengan MELENGKAPI AMDAL Dit . PDLUK, Ditjen PKTL Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan pemenuhan dari PBPH Komitmen Sebagai dasar PBPH mengajukan usulan revisi RKUPH ke Ditjen PHL Pelaku Usaha telah dapat diterbitkan Persetujuan RKU dan RKT dengan Komitmen Perubahan PL diselesaikan Sebelum memulai Pembangunan Persetujuan prinsip digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan persiapan Multiusaha Kehutanan . Perubahan atau penyesuaian dokumen lingkungan diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 ( satu ) tahun . Persetujuan Revisi RKUPH MUK oleh Dirjen PHL an Menteri LHK Keterangan : 22

23. PROSES BISNIS PERSETUJUAN RKUPH DAN RKTPH SIPASHUT

24. Contoh TATA RUANG RKUPH MULTIUSAHA KEHUTANAN 24

25. Update Data SIPASHUT, s.d. Juni 2024 Rekapitulasi PBPH di Seluruh Indonesia No Uraian PBPH (unit) Luas (Ha) 1 PBPH-HT 291 10.804.902,80 2 PBPH-HA 246 18.079.765,95 3 PBPH-Rap/Pan Karbon 6 212.709,50 4 PBPH-HHBK 13 285.316,61 5 PBPH- Pemulihan Lingkungan 16 604.654,19 6 PBPH- Wana Ternak 2 616,00 7 PBPH- Wisata Alam 21 6.910,32 Total 595 29.994.874,87

26. Progres Multiusaha Kehutanan sampai dengan Juni 2024 Sosialisasi MUK dan Peningkatan kapasitas PBPH; Pendampingan pelaksanaan MUK oleh P akar ; Evaluasi pelaksanaan MUK oleh tim P akar ( Pertemuan antar pakar MUK); Supervisi pelaksanaan MUK oleh tim PUPH. Jenis Kegiatan Usaha yang dikembangkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu , Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ( Buah-buahan , biji , HMT, gaharu , bambu , minyak atsiri , getah karet , rotan, madu , jamur ) Pemanfataan Kawasan ( silvopasture , silvofishery , tanaman pangan , bioenergy) dan pemanfaatan Jasa Lingkungan (Rap/Pan karbon , wisata alam , pemulihan lingkungan , perlindungan kehati , pemanfaatan air). RIAU = 7 unit LAMPUNG = 1 unit BABEL = 3 unit BALI = 1 unit KALTENG = 10 unit KALTARA = 8 unit NTB = 1 unit PAPBAR = 5 unit PAPUA = 4 unit MALUT = 1 unit KALSEL = 2 unit KALTIM = 22 unit KALBAR = 8 unit SUMUT = 1 unit SUMSEL = 2 unit SUMBAR = 1 unit Hingga Juni 2024, RKUPH MUK yang disetujui Menteri LHK sebanyak 75 unit terdapat di 16 Provinsi . MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PBPH

27. PROGRES RKU MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PBPH No Provinsi RKUPH MUK Disetujui (Unit) RKUPH MUK dalam proses ( Unit) Ʃ (Unit) 1 Bangka Belitung 3 3   2 Aceh 1 1   3 Riau 7 7   4 Sumatera Utara 1 1 2   5 Jambi 1 1   6 Sumatera Barat 1 1 2   7 Sumatera Selatan 2 2   8 Bengkulu 1 1   9 Lampung 1 1   10 Bali 1 1   11 Kalimantan Tengah 10 5 15   12 Kalimantan Selatan 2 2 4   13 Kalimantan Timur 2 2 4 26   14 Kalimantan Utara 8 2 10   15 Kalimantan Barat 8 7 15   16 Papua Barat 5 2 7   17 Papua 4 3 7   18 Maluku Utara 1 1 2   19 Sulawesi Selatan 2 2   20 NTB 1 1   21 Maluku 1 1   Total 7 7 3 4 111

28. Update Data SIPASHUT, s.d. Juni 2024 Rekapitulasi Progres PBPH Multiusaha Kehutanan Prov. Kaltim No. PBPH Kegiatan MUK Keterangan 1 PT. Telagamas Kalimantan HHK (sistem silvikultur TPTI) & Karbon SK.11658/2023, tgl . 02/11/2023 2 PT. ITCI Kartika Utama HHK ( sistem silvikultur TPTI, TPTJ & THPB), Pemanfaatan kawasan , Karbon SK.6145/2023, tgl . 23/06/2023 3 PT. Mahakarya Perdana Gemilang Unit I HHK & HHBK RKU Telah Disetujui 4 PT. Mahakarya Perdana Gemilang Unit II HHK & HHBK SK.6285/2023, tgl . 27/06/2023 5 PT. Inhutani I Long Nah HHK ( sistem silvikultur THPB) & HHBK RKU Telah Disetujui 6 PT. Oceanias Timber Products HHK ( sistem silvikultur THPB), HHBK & Karbon SK.7526/2023, tgl . 17/07/2023 PT. Oceanias Timber Product HHK, Pemanfaatan Jasa Lingkungan , HHBK Konsep ND dan SK 7 PT. Wangsa Karya Lestari HHK ( sistem silvikultur TPTI) & Jasling Rappan Karbon RKU Telah Disetujui 8 PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai HHK (sistem silvikultur TPTI) & karbon RKU Telah Disetujui 9 PT. Silva Selaras Utama HHK, HHBK & Jasa Lingkungan SK.9826/2023, tgl . 13/09/2023 10 PT. Jaya Bumi Paser HHK, HHBK & Jasa Lingkungan SK.11120/2023, tgl . 09/10/2023 11 PT. Puji Sempurna Raharja HHK & Jasa Lingkungan SK.11121/2023, tgl . 0 9/10/2023 12 PT Sumalindo Lestari Jaya IV HHK, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Arahan Perbaikan 13 PT. ITCI Hutani Manunggal HHK, Jasa Lingkungan Arahan Perbaikan 14 PT. Mahakam Persada Sakti HHK, HHBK, Jasa Lingkungan RKU Telah Disetujui

29. Update Data SIPASHUT, s.d. Juni 2024 Rekapitulasi Progres PBPH Multiusaha Kehutanan ( lanjutan ) No PBPH Kegiatan MUK Keterangan 15 KUD Beringin Mulya HHK, Jasa Lingkungan RKU Telah Disetujui 16 PT. Santan Borneo Abadi HHK, Jasa Lingkungan RKU Telah Disetujui 17 PT. Inhutani I Batu Ampar HHBK, Jasa Lingkungan SK No. 6371/2024 18 PT. Permata Hijau Khatulistiwa HHK, HHBK, Jasa Lingkungan SK No. 3490/2024, tgl 01/03/2024 19 PT. Bakayan Jaya Abadi HHK, HHBK, Jasa Lingkungan SK No. 800/2024, tgl 12/02/2024 20 PT. Kreasi Prima Lestari HHK, Jasa Lingkungan SK.12745/2023, tgl 22/11/2023 21 PT. Kedungmadu Tropical Wood HHK, Jasa Lingkungan SK.13145/2023, tgl 18/12/2023 22 PT. Sumalindo Lestari Jaya II HHK, Jasa Lingkungang & HHBK RKU Telah Disetujui 23 PT. Sylvaduta Corporation HHK, Jasa Lingkungan , HHBK SK No. 6633/2024, tgl 24/04/2024 24 PT. Mutiara Kalja Permai Unit I HHK, Jasa Lingkungan SK No. 8100/2024, tgl 04/06/2024 25 PT. Mutiara Kalja Permai HHK, Jasa Lingkungan RKU Telah Disetujui 26 PT. Aditya Kirana Makmur HHK, Pemanfaatan Kawasan , HHBK, Jasa Lingkungan Konsep ND & SK naik

30. KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan HHBK Pemanfaatan Jasa Lingkungan tanaman obat ; tanaman hias ; jamur ; lebah ; penangkaran satwa liar; sarang burung walet ; rehabilitasi satwa ; hijauan makanan ternak ; buah- buahan dan biji-bijian ; tanaman atsiri ; tanaman nira ; serat ; wana mina ( silvofishery ); wana ternak ( silvopastura ); tanam wana tani ( agroforestry ); wana tani ternak ( agrosilvopastura ); tanaman penghasil biomassa atau bioenergy; dan/atau tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan . rotan, sagu , nipah , aren , bambu ; getah , kulit kayu , daun , buah atau biji , gaharu ; komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (bioenergy); dan/atau komoditas pengembangan tanaman pangan pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam ; perlindungan keanekaragaman hayati ; pemulihan lingkungan ; dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon .

31. POTENSI PEMANFAATAN KAWASAN KEGIATAN MUK BERDASARKAN RKUPH YANG TELAH DISETUJUI SAMPAI DENGAN JUNI 2024

32. KRITERIA MULTIUSAHA KEHUTANAN 32

33. SIMULASI PENERAPAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN DI PBPH-HT 33

34. SIMULASI PENERAPAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN DI PBPH-HA/RE 34 Luas model multiusaha tidak dibatasi , sepanjang ekowisata tidak mengubah tutupan lahan . Pembangunan sarana prasarana tidak boleh melebihi 10% dari areal efektif , dan hanya dilakukan di areal tidak berhutan

35. HASIL SUPERVISI PADA PBPH PELAKSANA MUK 4

36. PLTBm 3.5 MW PLTBm 7.5 MW MULTIUSAHA PADA AREAL KERJA PBPH-HT 36

37. Jenis Multi Usaha : Penyerapan dan Penyimpanan Karbon , dan HHBK perkayaan Bambu , Sagu dan Ikan Luas : ± 69.133 ha Tutupan Lahan : Rawa , belukar dan hutan bekas tebangan Multi Usaha PAN/RAB Karbon Jenis Multi Usaha : Agroforestry jenis ky Pertukangan dan Energi dengan Jagung , Singkong , dan Padi sawah , melalui Kerjasama Investor. Luas : ± 10.000 ha Tutupan Lahan : Savana, rawa belukar dan hutan bekas tebangan Multi Usaha Agroforestry Jenis Multi Usaha : Pembiakan dan Penggembalaan ternak Sapi , plus Pupuk kandang Kerjasama Investor. Luas : ± 200 ha Tutupan Lahan : Savana Multi Usaha Sylvopastura Multi Usaha Kebun Energi Jenis Multi Usaha : Budidaya jenis Bambu dan Sorgum untuk PLTBm dan Silase pakan Ternak . Luas : ± 2.000 ha Tutupan Lahan : Savana, rawa belukar dan hutan bekas tebangan Agroforestry 37

38. Sumber : Peta RKUPHHK-HA Peta Penutupan Lahan Rencana Pemanfaatan HHBK : Areal yg dapat digunakan untuk multiusaha adalah areal yg sudah terbuka/tidak berhutan. Minimal 5% dari luas efektif. Jika HHBK tanaman semusim maka perlu diselingi tanaman berkayu. Jika HHBK hasil ikutan dari tanaman berkayu maka 5% dari luas efektif dapat ditanami seluruhnya (misal: karet, jelutung). Rencana Pemanfaatan Jasling Wisata Alam : Luas model multiusaha tidak di batasi, sepanjang ekowisata tidak mengubah tutupan lahan. Pembangunan sarpras tidak melebihi 5% dari areal efektif, dan 10% dari areal produksi/ruang usaha, hanya dilakukan di areal tidak berhutan. Rencana Jasling Pemanfaatan Karbon : Luas model multiusaha tidak di batasi, karena kegiatan RAP & PAN Karbon, justru meningkatkan tutupan lahan & fungsi hutan 1 2 3 MULTIUSAHA PADA AREAL KERJA PBPH-HA Wisata Alam Rap/Pan Karbon Agroforestry

39. Kegiatan Multiusaha Kehutanan di Perum Perhutani

40. Kegiatan Multiusaha Kehutanan di PT Telagamas Kalimantan ( Provinsi Kalimantan Timur)

41. Kegiatan Multiusaha Kehutanan di PT Jaya Bumi Paser ( Provinsi Kalimantan Timur)

42. Kegiatan Multiusaha Kehutanan di PT Kusuma Perkasawana ( Provinsi Kalimantan Tengah)

43. MULTIUSAHA KEHUTANAN: PROSPEK , TANTANGAN DAN STRATEGI 05

44. PROSPEK Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi Pemegang PBPH untuk meningkatkan Kinerja Kelola U sahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama stakeholders . Menjamin pemenuhan bahan baku Industri dari PBPH yang melaksanakan Multiusaha K ehutanan untuk meningkatkan daya saing industri hasil hutan (industri berbasis serat : pulp paper dan rayon, industri panel kayu, industri lanjutan serta industri bioenergi, pangan, pakan, dan obat-obatan). Mendukung Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi Baru dan Terbarukan , dengan pembangunan Food Estate dan Hutan Tanaman Energi dalam skema Multiusaha Kehutanan . Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk. Meningkatkan Produktivitas Hasil Hutan dengan Sistem Silvikultur (Multi Sistem Silvikultur) serta pemanenan berdampak rendah ( Reduced Impact Logging ) dalam pengelolaan hutan sesuai kondisi tapak. Lokasi PBPH yang remote , sehingga PBPH harus memilih jenis yang komoditas yang mempunyai nilai tinggi ( high value product ). Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran akses masyarakat .

45. TANTANGAN IMPLEMENTASI MULTIUSAHA KEHUTANAN Keseimbangan antara Ekonomi dan Lingkungan; Konflik Penggunaan Lahan; Keterlibatan Masyarakat Lokal; Tantangan Sosial dan Budaya; Dampak Perubahan Iklim; Kurangnya Infrastruktur dan Aksesibilitas; Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan. Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah (pusat-daerah), perusahaan, masyarakat lokal, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan memastikan implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan.

46. STRATEGI Identifikasi Potensi Lokal : Mengidentifikasi potensi HHBK yang terdapat di setiap wilayah hutan , seperti tanaman obat lokal , buah-buahan liar, atau produk-produk lain yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi . Pemberdayaan Masyarakat : Melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan , pendampingan , dan pembangunan kapasitas . Pengembangan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang mendukung , seperti pusat pengolahan , akses transportasi , dan pasar lokal . Pengaturan & Perlindungan : Menerapkan regulasi secara berkelanjutan , termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengaturan eksploitasi yang tidak berlebihan . 46

47. PENUTUP 06

48. Komitmen bersama para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah, PBPH , LSM, dan masyarakat lokal, mencerminkan bahwa hutan kita bukan hanya sumber produk kayu namun juga merupakan sumber produk selain kayu dan sumber paru-paru bumi. Optimalisasi p emanfaatan sumber daya hutan harus didasarkan pada pendekatan holistik yang menyeimbangkan integritas ekologi dengan ekonomi dan ber keadilan sosial. Dengan memupuk kolaborasi multipihak , mendorong inovasi dalam praktik kehutanan berkelanjutan, dan memanfaatkan teknologi terkini . Keberhasilan Multiusaha Kehutanan ditentukan perencanaan dari hulu ke hilir , yaitu dengan mengenali potensi yang bernilai tinggi sesuai tapak dan menguasai pasar untuk produk akhir . KESIMPULAN

49. DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN