PAPARAN PENGADAAN BARJAS 23 Jan 2025 1.pdf

Uptodate Government e-procurement presentation

1. KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
Kemendagri_RIkemendagri.go.id Kemendagri Kemendagri
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA DAN DUKUNGAN PEMDA
DALAM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

2. Kementerian Dalam Negeri
Republik IndonesiaDasar Hukum
1.Perpres No 16/2018 sebagaimana diubah dengan
Perpres No 12/2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2.Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional BBI pada Pelaksanaan PBJ
Pemerintah.
Mengatur tentang
Kewajiban
Penggunaan PDN
serta produk UMK
dalam Pelaksanaan
PBJ Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

3. Kementerian Dalam Negeri
Republik IndonesiaTUJUAN PENGADAAN
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

4. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Latar Belakang
1.Terdapat arahan dari Presiden berkenaan
dengan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, antara lain :
a.Meningkatkan Penggunaan PDN
b.Meningkatkan porsi usaha mikro, kecil
dan koperasi
c.Memastikan transparansi PBJ
d.Mengupayakan efisiensi belanja
pemerintah
e.Mempercepat penyerapan anggaran
2.Atas arahan tersebut di atas, perlu upaya
optimalisasi yang dilakukan sebab
penggunaan PDN dan peningkatan porsi
UMK dalam PBJ berdampak pada :
a.Penyerapan tenaga kerja;
b.Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Dampak ekonomi dari belanja pemerintah
sebesar ± Rp300 T menggunakan produk
domestik akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 1,12%
dari baseline dan akan meningkatkan
lapangan pekerjaan sebesar ± 2,6 Juta
tenaga kerja.
Sumber : BPS & Bappenas
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

5. KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
Kebijakan Mengenai Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
KEBIJAKAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
(P3DN)
Percepatan P3DN dan Pemberdayaan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi
•Menetapkan target penggunaan PDN paling sedikit 40%
nilai anggaran belanja barang/jasa dalam APBD
mengutamakan produk UMK dan Koperasi dari hasil
PDN;
•Mengalihkan proses pengadaan secara manual menjadi
transaksi melalui katalog elektronik lokal dan toko
daring
•Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
•Menginput Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) melalui aplikasi SIPD
1.Merubah peraturan Kepala Daerah terkait
penyederhanaan bukti-bukti pertanggungjawaban
cukup dengan bukti pembelian/pembayaran.
2.Mendorong percepatan penayangan katalog
elektronik lokal atau toko daring yang merupakan
produk dalam negeri
3.Mendorong Implementasi Kartu Kredit Pemerintah
Daerah (KKPD) untuk transaksi pengadaan
barang/jasa PDN
kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri

6. KEMENTERIAN DALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA HALKHUSUS LAINNYA
KEBIJAKANTEMATIKYANGDIATURBERDASARKAN KETENTUANPERATURANPERUNDANG -UNDANGAN ANTARALAIN:
Dalamrangkameningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
penyusunan APBD, Pemerintah Daerah diarahkan untuk
Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40%
(empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan
produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam
negeri.
Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan
koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling
sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal diluar belanja
modal tanah;
Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%(dua puluh lima persen) apabila
terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot
Manfaat Perusahaan minimal 40%(empat puluh persen).
Apabila produk memiliki tingkat komponen dalam negeri
(TKDN) dibawah 25 %, agar ditambahkan dengan nilai bobot
minimum perusahaan (BMP). Jika setelah ditambahkan
nilainya melebihi 40%, maka dapat dihitung sebagai realisasi
produk dalam negeri.
kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri
Produk Dalam Negeri
minimal ber TKDN 25%
Produk yang memiliki nilai
TKDN+BMP = >=40%
REALISASI
PRODUK
DALAM NEGERI

7. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Dalam rangka mensukseskan Bangga Buatan Indonesia, telah diterbitkan Surat
Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor
027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.

8. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Substansi SEB Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan
Barang/Jasa di Pemerintah Daerah:
•Tim Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN)
beranggotakan unsur Pemerintah
Daerah dan unsur dunia usaha untuk
melakukan koordinasi, sosialisasi,
pengawasan, dan evaluasi
pelaksanaan peningkatan
penggunaan Produk Dalam Negeri
dalam Pengadaan Barang/Jasa di
Pemerintah Daerah masing-masing.
•Pembentukan Tim P3DN dilakukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat
Edaran Bersama ini ditetapkan.
01
Kepala Daerah Membentuk
Tim P3DN 03
PPMSE/Marketplace
a.wajib mengalokasikan dan melaksanakan
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
nilai anggaran belanja barang/jasa yang
dikelolanya untuk penggunaan produk usaha
kecil dan/atau koperasi;
b. wajib menggunakan produk dalam negeri
yang telah memiliki nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% (empat puluh
persen);

c. memberikan preferensi harga pada
Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan
diberikan terhadap Barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh
lima persen).
02
Alokasi Anggaran
Meningkatkan jumlah transaksi belanja
Pengadaan Barang/Jasa kepada
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal
yang akan tergabung dengan
Penyelenggaraan Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace
dalam Toko Daring yang dikelola
oleh LKPP.

9. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Dalam hal Gubernur/Bupati/Wali
Kota tidak melaksanakan ketentuan
SEB ini, dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
06
Sanksi
Melakukan pengawasan sesuai
dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
terkait dengan penggunaan Produk
Dalam Negeri serta pencadangan dan
pelaksanaan belanja yang diperuntukkan
pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil
(UMK).
05
Pengawasan
Lanjutan..
Materi SEB Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ
dan Nomor 1 Tahun 2022:
Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas tata kelola pengadaan
Barang/Jasa serta kemudahan dalam
Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah
Daerah, dengan:
a.Membentuk, mengelola dan/atau
mengembangkan Katalog
Elektronik Lokal;
b.Mencantumkan produk lokal dalam
Katalog Elektronik Lokal;
c.Melaksanakan E-purchasing melalui
Katalog Elektronik Lokal untuk
produk lokal yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
d.Melakukan perjanjian/perikatan melalui
surat pesanan dalam pelaksanaan E-
Purchasing.
04
Transparansi dan
Akuntabilitas

10. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan
Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama
dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan
pemangku kepentingan terkait pengadaan Barang/Jasa antara lain Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kepala Staf Kepresidenan dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan Monitoring
dan Evaluasi secara Triwulan.
MONITORING DAN EVALUASI
SECARA TRIWULAN

11. Kementerian Dalam Negeri
Republik IndonesiaKOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Percepatan P3DN dan Pemberdayaan
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
Menetapkan target penggunaan PDN paling
sedikit 40% nilai anggaran belanja
barang/jasa dalam APBD mengutamakan
produk UMK dan Koperasi dari hasil PDN
Mengalihkan proses pengadaan secara
manual menjadi transaksi melalui katalog
elektronik lokal dan toko daring
Pemberian Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi pelaku Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi;
Menginput Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) melalui aplikasi
SIPD
Kebijakan Mengenai Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Merubah peraturan Kepala Daerah terkait
penyederhanaan bukti-bukti pertanggungjawaban
cukup dengan bukti pembelian/pembayaran
Mendorong percepatan penayangan katalog
elektronik lokal atau toko daring yang merupakan
produk dalam negeri
Mempercepat Penerbitan dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi
pengadaan barang/jasa PDN
1
2
3
4
5
6
7

12. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Transformasi Pengelolaan Katalog & Etalase
New Platform Katalog Elektronik
2024 KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6
Pengelolaan Katalog dan Etalase dilakukan oleh masing-masing
pengelolaNasional / Sektoral/ Lokal
Pengelolaan Kategori dan Koleksi dilakukan terpusat oleh tim
kategorimanajemendariLKPP dan Telkom
●Atribut spesifikasi produk tidak terstandarisasi
●Sulit dalam identifikasi produk sejenis
●Sulit dalam memonitor dan menilai kewajaran
harga produk dan substitusi produk impor
●Lebih mudah dalam melakukan kontrol & standarisasi
atribut produk
●Lebih mudah dalam identifikasi produk sejenis
●Lebih mudah dalam memonitor dan menilai kewajaran
harga produk dan substitusi produk impor

13. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DRAFT SEB MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA LKPP PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6
PADA PEMERINTAH DAERAH:
Menetapkandanmendaftarkanakun
pejabatpengelolaKatalogElektronik
Versi6padaakunPengguna
Anggaran(PA)/KuasaPengguna
Anggaran(KPA)/Pejabat Pembuat
Komitmen(PPK)/PejabatPelaksana
TeknisKegiatan(PPTK),Pejabat
Pengadaan(PP),BendaharaUmum
Daerah(BUD)dan/atauKuasa
BendaharaUmumDaerah(Kuasa
BUD),BendaharaPengeluaran(BP),
dan/atauBendaharaPengeluaran
Pembantu (BPP),berdasarkan
ketentuanperaturanperundang-
undangan.
01 03
Melaksanakan
proses
pengadaan
barang/jasa
melaluiKatalog
ElektronikVersi6
yang diakses
pada laman
https://katalog.ina
proc.id/,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
02
KementerianDalamNegeri
bersamadenganLKPP
dan pemangku
kepentingan terkait,akan
melaksanakanmonitoring
dan evaluasisecara
periodik terhadap
pelaksanaanpengadaan
barang/jasa melalui
KatalogElektronikVersi6
dengan menggunakan
SistemPengadaanSecara
Elektronik(SPSE)dan
terintegrasidenganSistem
InformasiPemerintahan
DaerahRepublikIndonesia
(SIPD-RI).
•Dalam hal terdapat
permasalahanteknispada
KatalogElektronik,pemerintah
daerahdapatmenyampaikan
laporanmelaluikanalPusat
BantuanKatalogElektronik
Versi 6 pada
https://bantuan.inaproc.id/.
•DalamhalpenerapanKatalog
ElektronikVersi6terkendala
karenaketerbatasansarana
danprasarana,sumberdaya
manusiadanregulasi,maka
pemerintahdaerahdapat
menyesuaikan kesiapannya
paling lambat tanggal 20 Maret
2025.
04

14. BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024
DALAM RANGKA PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI
K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

15. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
315,29
24,05%995,56
75,95%
Realisasi Belanja PDN
Realisasi Belanja Non PDN
PROV/KAB/KOTA
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) TERHADAP
REALISASI BELANJA DALAM APBD TA 2024
15
triliun rupiah
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Modal 257,94 212,27 82,30
Belanja Operasi 1.015,88 901,74 88,76
B. Pegawai 469,56 432,74 92,16
B. Barang & Jasa 436,81 371,19 84,98
B. Bunga 1,15 1,01 87,13
B. Subsidi 7,03 6,44 91,59
B. Hibah 90,90 81,01 89,12
B. Bansos 10,43 9,35 89,63
Belanja Tidak
Terduga
7,02 1,95 27,74
Belanja Transfer 208,34 194,90 93,55
Total Belanja 1.489,181.310,8688,03
PDN
Anggaran 441,10
Realisasi 315,29
Persen 71,48%
71,48%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024
Realisasi Belanja PDN terhadap APBD
Anggaran dan Realisasi Belanja PDNAnggaran dan Realisasi Belanja APBD

16. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
93,03
24,73%
283,10
75,27%
Realisasi Belanja PDN
Realisasi Belanja Non PDN
PROVINSI
16
triliun rupiah
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Modal 59,83 51,08 85,37
Belanja Operasi 268,01 248,96 92,89
B. Pegawai 104,75 99,11 94,61
B. Barang & Jasa 116,38 105,47 90,62
B. Bunga 0,41 0,38 91,76
B. Subsidi 6,50 6,04 92,90
B. Hibah 34,87 33,18 95,14
B. Bansos 5,08 4,78 93,97
Belanja Tidak
Terduga
2,84 0,45 15,90
Belanja Transfer 80,49 75,65 93,99
Total Belanja 411,16 376,13 91,48
Realisasi Belanja PDN terhadap APBD
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) TERHADAP
REALISASI BELANJA DALAM APBD TA 2024
PDN
Anggaran 118,67
Realisasi 93,03
Persen 78,40%
78,40%
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024
Anggaran dan Realisasi Belanja PDNAnggaran dan Realisasi Belanja APBD

17. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
178,52
23,25%
589,33
76,75%
Realisasi Belanja PDN
Realisasi Belanja Non PDN
KABUPATEN
17
triliun rupiah
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Modal 161,46 131,27 81,30
Belanja Operasi 596,36 517,83 86,83
B. Pegawai 297,09 270,38 91,01
B. Barang & Jasa 246,85 202,92 82,20
B. Bunga 0,63 0,52 83,44
B. Subsidi 0,37 0,27 72,70
B. Hibah 47,02 39,24 83,46
B. Bansos 4,40 3,65 83,03
Belanja Tidak
Terduga
3,52 1,31 37,22
Belanja Transfer 125,82 117,44 93,34
Total Belanja 887,16 767,85 86,55
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) TERHADAP
REALISASI BELANJA DALAM APBD TA 2024
PDN
Anggaran 254,63
Realisasi 178,52
Persen 70,11%
70,11%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024
Realisasi Belanja PDN terhadap APBD
Anggaran dan Realisasi Belanja PDNAnggaran dan Realisasi Belanja APBD

18. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
43,74
26,21%
123,13
73,79%
Realisasi Belanja PDN
Realisasi Belanja Non PDN
KOTA
18
triliun rupiah
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Modal 36,64 29,92 81,64
Belanja Operasi 151,52 134,96 89,07
B. Pegawai 67,72 63,26 93,41
B. Barang & Jasa 73,58 62,80 85,35
B. Bunga 0,12 0,10 90,76
B. Subsidi 0,16 0,11 73,44
B. Hibah 9,01 7,63 84,71
B. Bansos 0,94 0,84 88,61
Belanja Tidak
Terduga
0,66 0,18 28,01
Belanja Transfer 2,03 1,81 89,01
Total Belanja 190,86 166,87 87,43
PDN
Anggaran 67,80
Realisasi 43,74
Persen 64,51%
64,51%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) TERHADAP
REALISASI BELANJA DALAM APBD TA 2024
Realisasi Belanja PDN terhadap APBD
Anggaran dan Realisasi Belanja PDNAnggaran dan Realisasi Belanja APBD

19. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2024
100,00% 100,00% 99,36%
98,08% 97,72%
90,57%
88,85%
87,58%
85,21% 84,99%
82,77%
81,22% 81,07% 80,96%
79,59%
77,96%
76,60%
74,31% 73,78% 73,55%
72,15%
70,48%
68,32% 67,71% 66,90%
65,25%
63,82%
61,62% 60,77%
58,22% 57,78%
55,25% 55,02%
52,19%
51,04% 51,02%
34,02%
29,83%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERSENTASE BELANJA P3DN RATA-RATA PROVINSI
Rata-Rata Prov = 78,40%
19Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024

20. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
20
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2024
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17% 98,86% 98,46% 98,26% 97,25% 96,92% 96,61%
93,78%
40,97% 40,18% 40,06% 39,14% 38,59% 38,36% 37,44% 37,08% 36,39% 35,13% 34,39%
32,14%
23,75%
19,02%
15,08%
5,65% 4,60% 3,89% 3,48% 3,22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERSENTASE REALISASI BELANJA P3DN RATA-RATA
20KAB
PERSENTASE REALISASI BELANJA PDNTERBESAR
20KAB
PERSENTASE REALISASI BELANJAPDN TERKECIL
Rata-Rata Kab= 70,11%
375 KAB
LAINNYA
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024
* Kab. Waropen belum menyampaikan Laporan Anggaran dan Realisasi PDN

21. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
21
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2024
100,00%
89,14% 89,00%
87,73% 87,70%
84,94% 84,37% 83,79% 82,85% 82,61% 81,59% 81,51% 81,24%
78,81% 78,47% 78,25% 78,01% 77,47%
75,32% 75,27%
48,19% 48,01% 47,78% 47,26% 46,84%
44,60% 44,43% 44,27% 44,15%
41,54% 40,88% 40,23%
38,76% 38,68% 37,78%
34,66%
32,12%
30,24%
23,40%
20,72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PERSENTASE REALISASI BELANJA P3DN RATA-RATA
20KOTA
PERSENTASE REALISASI BELANJA PDNTERBESAR
20KOTA
PERSENTASE REALISASI BELANJAPDN TERKECIL
Rata-Rata Kota = 64,51%
53 KOTA
LAINNYA
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 20 Januari 2025, TA 2024

22. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
TERIMAKASIH

23. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
1 Prov. Aceh 2.469,93 1.652,58 66,91
2 Prov. Bali 1.284,84 707,53 55,07
3 Prov. Banten 2.734,34 2.427,93 88,79
4 Prov. Bengkulu 1.110,84 684,52 61,62
5 Prov. DI Yogyakarta 1.551,46 1.514,66 97,63
6 Prov. DKI Jakarta 32.687,44 29.790,24 91,14
7 Prov. Gorontalo 542,47 282,91 52,15
8 Prov. Jambi 1.609,90 480,18 29,83
9 Prov. Jawa Barat 6.793,78 5.199,83 76,54
10 Prov. Jawa Tengah 4.451,45 3.206,45 72,03
11 Prov. Jawa Timur 9.224,23 4.692,86 50,88
12 Prov. Kalimantan Barat 2.268,95 1.842,72 81,21
13 Prov. Kalimantan Selatan 4.610,06 3.918,10 84,99
14 Prov. Kalimantan Tengah 5.179,40 4.037,67 77,96
15 Prov. Kalimantan Timur 7.656,38 6.178,44 80,70
16 Prov. Kalimantan Utara 1.488,42 1.015,75 68,24
17 Prov. Kep. Bangka Belitung 690,87 397,08 57,48
18 Prov. Kep. Riau 1.176,96 868,31 73,78
19 Prov. Lampung 2.412,41 1.393,99 57,78
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 23

24. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
20 Prov. Maluku 767,53 610,89 79,59
21 Prov. Maluku Utara 559,50 357,01 63,81
22 Prov. Nusa Tenggara Barat 1.796,37 1.375,46 76,57
23 Prov. Nusa Tenggara Timur 1.448,02 492,66 34,02
24 Prov. Papua 1.235,29 799,97 64,76
25 Prov. Papua Barat 1.237,72 631,43 51,02
26 Prov. Papua Barat Daya 862,30 734,79 85,21
27 Prov. Papua Pegunungan 1.066,91 587,05 55,02
28 Prov. Papua Selatan 1.104,14 1.097,09 99,36
29 Prov. Papua Tengah 2.273,25 1.990,87 87,58
30 Prov. Riau 3.919,70 2.763,02 70,49
31 Prov. Sulawesi Barat 298,85 202,30 67,69
32 Prov. Sulawesi Selatan 1.780,72 1.474,34 82,79
33 Prov. Sulawesi Tengah 2.104,52 1.278,80 60,76
34 Prov. Sulawesi Tenggara 1.198,30 1.215,84 100,00
35 Prov. Sulawesi Utara 802,59 649,79 80,96
36 Prov. Sumatera Barat 1.250,08 1.382,56 100,00
37 Prov. Sumatera Selatan 1.688,87 1.242,27 73,56
38 Prov. Sumatera Utara 3.122,79 2.317,61 74,22
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 24

25. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
39 Kota Ambon 303,26 114,57 37,78
40 Kota Balikpapan 2.476,50 2.049,17 82,74
41 Kota Banda Aceh 319,52 141,97 44,43
42 Kota Bandar Lampung 679,35 535,36 78,81
43 Kota Bandung 2.863,14 1.836,20 64,13
44 Kota Banjar 215,87 101,10 46,83
45 Kota Banjar Baru 768,08 561,58 73,11
46 Kota Banjarmasin 686,94 501,24 72,97
47 Kota Batam 1.145,25 720,98 62,95
48 Kota Batu 422,01 275,55 65,29
49 Kota Bau-Bau 202,01 142,08 70,33
50 Kota Bekasi 2.544,68 1.808,36 71,06
51 Kota Bengkulu 327,29 216,77 66,23
52 Kota Bima 241,58 130,86 54,17
53 Kota Binjai 163,58 100,17 61,24
54 Kota Bitung 382,02 89,38 23,40
55 Kota Blitar 365,96 326,21 89,14
56 Kota Bogor 1.209,06 866,27 71,65
57 Kota Bontang 1.943,66 1.280,79 65,90
58 Kota Bukit Tinggi 196,32 81,55 41,54
59 Kota Cilegon 654,84 439,82 67,16
60 Kota Cimahi 385,79 338,37 87,71
61 Kota Cirebon 577,06 272,55 47,23
62 Kota Denpasar 1.131,85 885,44 78,23
63 Kota Depok 1.936,08 1.388,90 71,74
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 25

26. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
64 Kota Dumai 844,65 662,79 78,47
65 Kota Gorontalo 315,77 151,96 48,12
66 Kota Gunung Sitoli 141,97 115,33 81,24
67 Kota Jambi 697,75 521,77 74,78
68 Kota Jayapura 404,25 181,14 44,81
69 Kota Kediri 556,66 248,27 44,60
70 Kota Kendari 513,56 365,81 71,23
71 Kota Kotamobagu 131,42 75,61 57,53
72 Kota Kupang 285,81 242,77 84,94
73 Kota Langsa 246,51 100,77 40,88
74 Kota Lhokseumawe 218,43 121,85 55,78
75 Kota Lubuk Linggau 611,78 474,05 77,49
76 Kota Madiun 427,00 232,65 54,49
77 Kota Magelang 353,84 296,60 83,82
78 Kota Makassar 2.595,80 1.004,13 38,68
79 Kota Malang 978,12 529,22 54,11
80 Kota Manado 472,59 385,66 81,61
81 Kota Mataram 557,56 167,72 30,08
82 Kota Medan 2.970,12 953,92 32,12
83 Kota Metro 381,31 255,18 66,92
84 Kota Mojokerto 434,27 313,04 72,08
85 Kota Padang 597,09 402,87 67,47
86 Kota Padang Panjang 177,56 93,84 52,85
87 Kota Padang Sidempuan 181,11 118,31 65,32
88 Kota Pagar Alam 517,87 247,47 47,78
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 26

27. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
89 Kota Palangkaraya 579,56 435,20 75,09
90 Kota Palembang 1.780,59 1.584,65 89,00
91 Kota Palopo 261,01 132,21 50,65
92 Kota Palu 729,27 353,70 48,50
93 Kota Pangkalpinang 331,97 192,69 58,05
94 Kota Pare-Pare 283,37 107,29 37,86
95 Kota Pariaman 88,93 64,02 71,98
96 Kota Pasuruan 344,96 243,51 70,59
97 Kota Payakumbuh 174,03 119,82 68,85
98 Kota Pekalongan 211,85 156,43 73,84
99 Kota Pekanbaru 1.231,20 426,72 34,66
100 Kota Pematang Siantar 255,97 164,13 64,12
101 Kota Pontianak 956,75 617,00 64,49
102 Kota Prabumulih 292,00 167,24 57,27
103 Kota Probolinggo 312,08 137,77 44,15
104 Kota Sabang 188,55 103,36 54,82
105 Kota Salatiga 343,85 214,87 62,49
106 Kota Samarinda 3.589,08 2.703,27 75,32
107 Kota Sawahlunto 151,32 72,62 47,99
108 Kota Semarang 1.977,44 1.438,32 72,74
109 Kota Serang 372,78 497,36 133,42
110 Kota Sibolga 293,48 60,82 20,72
111 Kota Singkawang 342,32 288,82 84,37
112 Kota Solok 197,21 121,76 61,74
113 Kota Sorong 368,62 315,64 85,63
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 27

28. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
114 Kota Subulussalam 199,27 112,14 56,27
115 Kota Sukabumi 385,77 170,44 44,18
116 Kota Sungai Penuh 201,37 119,22 59,20
117 Kota Surabaya 4.434,02 2.478,34 55,89
118 Kota Surakarta 895,06 507,01 56,64
119 Kota Tangerang 1.766,65 1.401,29 79,32
120 Kota Tangerang Selatan 2.196,45 1.713,48 78,01
121 Kota Tanjung Balai 225,41 127,62 56,62
122 Kota Tanjung Pinang 369,48 239,57 64,84
123 Kota Tarakan 562,13 458,19 81,51
124 Kota Tasikmalaya 529,28 363,02 68,59
125 Kota Tebing Tinggi 183,70 135,68 73,86
126 Kota Tegal 346,15 228,06 65,88
127 Kota Ternate 364,25 146,53 40,23
128 Kota Tidore Kep. 419,89 272,13 64,81
129 Kota Tomohon 180,16 96,04 53,31
130 Kota Tual 141,02 94,85 67,26
131 Kota Yogyakarta 988,82 608,44 61,53
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 28

29. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
132 Kab. Aceh Barat 403,73 298,32 73,89
133 Kab. Aceh Barat Daya 275,00 127,73 46,45
134 Kab. Aceh Besar 316,96 225,92 71,28
135 Kab. Aceh Jaya 190,59 157,88 82,84
136 Kab. Aceh Selatan 433,60 276,75 63,83
137 Kab. Aceh Singkil 183,75 140,12 76,26
138 Kab. Aceh Tamiang 302,35 198,10 65,52
139 Kab. Aceh Tengah 237,80 161,35 67,85
140 Kab. Aceh Tenggara 240,26 150,15 62,50
141 Kab. Aceh Timur 253,47 148,02 58,40
142 Kab. Aceh Utara 416,79 270,60 64,92
143 Kab. Agam 378,33 159,12 42,06
144 Kab. Alor 156,42 128,62 82,23
145 Kab. Asahan 531,50 325,14 61,17
146 Kab. Asmat 552,56 264,28 47,83
147 Kab. Badung 3.420,25 2.089,86 61,10
148 Kab. Balangan 2.123,53 1.614,49 76,03
149 Kab. Bandung 1.951,87 1.361,74 69,77
150 Kab. Bandung Barat 826,42 390,88 47,30
151 Kab. Banggai 1.088,34 907,64 83,40
152 Kab. Banggai Kep. 371,49 155,57 41,88
153 Kab. Banggai Laut 173,02 122,62 70,87
154 Kab. Bangka 360,72 178,73 49,55
155 Kab. Bangka Barat 258,06 131,85 51,09
156 Kab. Bangka Selatan 242,96 118,11 48,61
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 29

30. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
157 Kab. Bangka Tengah 230,84 115,65 50,10
158 Kab. Bangkalan 491,54 349,83 71,17
159 Kab. Bangli 354,77 177,12 49,93
160 Kab. Banjar 807,99 636,25 78,74
161 Kab. Banjarnegara 444,87 290,77 65,36
162 Kab. Bantaeng 240,49 172,78 71,85
163 Kab. Bantul 812,17 389,37 47,94
164 Kab. Banyuasin 770,07 616,28 80,03
165 Kab. Banyumas 1.081,52 580,42 53,67
166 Kab. Banyuwangi 1.450,20 1.047,15 72,21
167 Kab. Barito Kuala 542,46 471,66 86,95
168 Kab. Barito Selatan 710,61 565,90 79,64
169 Kab. Barito Timur 323,56 269,39 83,26
170 Kab. Barito Utara 1.214,27 797,66 65,69
171 Kab. Barru 241,17 164,14 68,06
172 Kab. Batang 387,17 254,75 65,80
173 Kab. Batanghari 597,59 257,06 43,02
174 Kab. Batubara 265,34 177,98 67,08
175 Kab. Bekasi 2.459,97 2.065,00 83,94
176 Kab. Belitung 263,28 150,05 56,99
177 Kab. Belitung Timur 257,20 177,25 68,92
178 Kab. Belu 223,91 179,67 80,24
179 Kab. Bener Meriah 246,44 167,84 68,11
180 Kab. Bengkalis 989,18 828,57 83,76
181 Kab. Bengkayang 273,02 288,00 105,49
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 30

31. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
182 Kab. Bengkulu Selatan 253,84 207,79 81,86
183 Kab. Bengkulu Tengah 302,40 191,39 63,29
184 Kab. Bengkulu Utara 392,44 288,83 73,60
185 Kab. Berau 5.439,10 3.649,66 67,10
186 Kab. Biak Numfor 312,63 821,40 262,73
187 Kab. Bima 530,77 212,63 40,06
188 Kab. Bintan 387,61 300,98 77,65
189 Kab. Bireun 460,08 330,12 71,75
190 Kab. Blitar 799,73 777,94 97,28
191 Kab. Blora 659,49 504,08 76,43
192 Kab. Boalemo 225,87 118,21 52,34
193 Kab. Bogor 4.313,49 2.558,01 59,30
194 Kab. Bojonegoro 3.010,18 2.545,97 84,58
195 Kab. Bolaang Mongondow 165,89 140,50 84,70
196 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 145,32 104,95 72,22
197 Kab. Bolaang Mongondow Timur 81,74 62,49 76,44
198 Kab. Bolaang Mongondow Utara 127,48 123,55 96,92
199 Kab. Bombana 361,74 252,87 69,90
200 Kab. Bondowoso 496,13 307,86 62,05
201 Kab. Bone 880,66 353,85 40,18
202 Kab. Bone Bolango 166,02 91,09 54,86
203 Kab. Boven Digoel 444,99 105,68 23,75
204 Kab. Boyolali 715,22 328,76 45,97
205 Kab. Brebes 870,13 597,87 68,71
206 Kab. Buleleng 483,79 319,83 66,11
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 31

32. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
207 Kab. Bulu Kumba 442,53 434,83 98,26
208 Kab. Bulungan 933,76 746,28 79,92
209 Kab. Bungo 485,24 329,64 67,93
210 Kab. Buol 248,04 190,42 76,77
211 Kab. Buru 186,67 131,59 70,49
212 Kab. Buru Selatan 128,96 101,46 78,68
213 Kab. Buton 193,56 170,19 87,93
214 Kab. Buton Selatan 183,93 135,50 73,67
215 Kab. Buton Tengah 214,76 119,29 55,54
216 Kab. Buton Utara 167,67 108,71 64,83
217 Kab. Ciamis 733,11 572,93 78,15
218 Kab. Cianjur 1.020,78 617,01 60,45
219 Kab. Cilacap 855,99 576,56 67,36
220 Kab. Cirebon 1.047,39 677,75 64,71
221 Kab. Dairi 229,57 150,65 65,62
222 Kab. Deiyai 258,68 115,70 44,73
223 Kab. Deli Serdang 1.169,62 659,59 56,39
224 Kab. Demak 761,27 1.172,55 154,03
225 Kab. Dharmasraya 243,63 114,49 46,99
226 Kab. Dogiyai 305,80 119,70 39,14
227 Kab. Dompu 216,83 147,83 68,18
228 Kab. Donggala 457,08 279,69 61,19
229 Kab. Empat Lawang 447,77 335,58 74,95
230 Kab. Ende 266,57 141,07 52,92
231 Kab. Enrekang 267,00 967,44 362,34
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 32

33. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
232 Kab. Fakfak 424,79 1.294,95 304,85
233 Kab. Flores Timur 232,88 204,79 87,94
234 Kab. Garut 1.123,48 991,47 88,25
235 Kab. Gayo Lues 141,81 145,39 100,00
236 Kab. Gianyar 922,54 536,66 58,17
237 Kab. Gorontalo 309,88 209,58 67,63
238 Kab. Gorontalo Utara 157,27 103,84 66,02
239 Kab. Gowa 555,01 476,29 85,82
240 Kab. Gresik 835,49 413,63 49,51
241 Kab. Grobogan 666,52 512,86 76,95
242 Kab. Gunung Kidul 370,40 263,91 71,25
243 Kab. Gunung Mas 458,70 332,40 72,47
244 Kab. Halmahera Barat 590,96 203,25 34,39
245 Kab. Halmahera Selatan 903,08 601,32 66,59
246 Kab. Halmahera Tengah 1.282,22 782,21 61,00
247 Kab. Halmahera Timur 813,11 681,47 83,81
248 Kab. Halmahera Utara 243,97 135,96 55,73
249 Kab. Hulu Sungai Selatan 810,05 550,29 67,93
250 Kab. Hulu Sungai Tengah 751,90 530,81 70,60
251 Kab. Hulu Sungai Utara 510,94 356,50 69,77
252 Kab. Humbang Hasundutan 212,29 135,26 63,72
253 Kab. Indragiri Hilir 504,94 311,15 61,62
254 Kab. Indragiri Hulu 359,73 237,40 65,99
255 Kab. Indramayu 839,39 761,74 90,75
256 Kab. Intan Jaya 355,62 288,43 81,11
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 33

34. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
257 Kab. Jayapura 367,46 263,77 71,78
258 Kab. Jayawijaya 425,52 80,93 19,02
259 Kab. Jember 934,83 415,98 44,50
260 Kab. Jembrana 369,94 234,83 63,48
261 Kab. Jeneponto 387,22 249,14 64,34
262 Kab. Jepara 697,71 350,01 50,17
263 Kab. Jombang 823,47 503,80 61,18
264 Kab. Kaimana 445,53 441,81 99,17
265 Kab. Kampar 997,30 609,32 61,10
266 Kab. Kapuas 998,94 838,67 83,96
267 Kab. Kapuas Hulu 446,79 356,44 79,78
268 Kab. Karang Asem 534,54 335,46 62,76
269 Kab. Karanganyar 698,02 395,97 56,73
270 Kab. Karawang 2.193,32 1.210,00 55,17
271 Kab. Karimun 578,20 292,08 50,52
272 Kab. Karo 330,68 210,73 63,73
273 Kab. Katingan 584,11 429,42 73,52
274 Kab. Kaur 236,69 193,41 81,72
275 Kab. Kayong Utara 212,32 128,19 60,38
276 Kab. Kebumen 660,61 432,42 65,46
277 Kab. Kediri 1.175,16 572,79 48,74
278 Kab. Keerom 185,13 105,79 57,15
279 Kab. Kendal 579,75 296,77 51,19
280 Kab. Kep. Anambas 257,08 168,59 65,58
281 Kab. Kep. Aru 188,80 127,53 67,55
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 34

35. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
282 Kab. Kep. Mentawai 249,89 177,53 71,04
283 Kab. Kep. Meranti 391,77 216,90 55,37
284 Kab. Kep. Sangihe 234,94 152,64 64,97
285 Kab. Kep. Selayar 281,81 186,23 66,08
286 Kab. Kep. Sula 206,11 188,89 91,65
287 Kab. Kep. Talaud 126,64 90,76 71,66
288 Kab. Kep. Tanimbar 164,72 116,97 71,01
289 Kab. Kepahiang 204,00 93,49 45,83
290 Kab. Kepulauan Yapen 301,53 200,86 66,61
291 Kab. Kerinci 258,89 203,12 78,46
292 Kab. Ketapang 1.008,30 834,87 82,80
293 Kab. Klaten 810,40 395,71 48,83
294 Kab. Klungkung 314,02 209,83 66,82
295 Kab. Kolaka 656,52 695,25 100,00
296 Kab. Kolaka Timur 226,99 164,40 72,43
297 Kab. Kolaka Utara 279,51 194,68 69,65
298 Kab. Konawe 429,40 186,71 43,48
299 Kab. Konawe Kep. 191,74 188,79 98,46
300 Kab. Konawe Selatan 385,26 312,85 81,21
301 Kab. Konawe Utara 1.199,35 841,96 70,20
302 Kab. Kotabaru 1.591,85 1.185,08 74,45
303 Kab. Kotawaringin Barat 747,34 598,14 80,04
304 Kab. Kotawaringin Timur 676,87 467,54 69,07
305 Kab. Kuantan Singingi 370,02 290,37 78,47
306 Kab. Kubu Raya 472,46 151,84 32,14
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 35

36. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
307 Kab. Kudus 817,27 463,17 56,67
308 Kab. Kulon Progo 471,86 276,95 58,69
309 Kab. Kuningan 652,20 287,71 44,11
310 Kab. Kupang 310,34 258,49 83,29
311 Kab. Kutai Barat 1.700,08 1.177,83 69,28
312 Kab. Kutai Kertanegara 8.633,44 7.368,20 85,34
313 Kab. Kutai Timur 8.540,45 5.820,34 68,15
314 Kab. Labuhanbatu 403,87 241,51 59,80
315 Kab. Labuhanbatu Selatan 294,82 199,01 67,50
316 Kab. Labuhanbatu Utara 261,00 181,06 69,37
317 Kab. Lahat 1.615,05 1.436,92 88,97
318 Kab. Lamandau 318,42 251,93 79,12
319 Kab. Lamongan 720,43 541,27 75,13
320 Kab. Lampung Barat 286,07 179,92 62,89
321 Kab. Lampung Selatan 546,82 499,25 91,30
322 Kab. Lampung Tengah 597,78 437,14 73,13
323 Kab. Lampung Timur 599,33 455,34 75,98
324 Kab. Lampung Utara 423,56 208,58 49,24
325 Kab. Landak 399,33 280,67 70,28
326 Kab. Langkat 608,73 477,59 78,46
327 Kab. Lanny Jaya 571,72 22,25 3,89
328 Kab. Lebak 583,00 444,61 76,26
329 Kab. Lebong 187,69 158,98 84,70
330 Kab. Lembata 124,76 85,71 68,70
331 Kab. Limapuluh Kota 226,12 144,60 63,95
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 36

37. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
332 Kab. Lingga 388,25 232,78 59,96
333 Kab. Lombok Barat 309,60 284,80 91,99
334 Kab. Lombok Tengah 725,87 407,66 56,16
335 Kab. Lombok Timur 887,57 340,43 38,36
336 Kab. Lombok Utara 319,03 159,31 49,94
337 Kab. Lumajang 472,59 288,08 60,96
338 Kab. Luwu 427,61 279,33 65,32
339 Kab. Luwu Timur 681,86 453,05 66,44
340 Kab. Luwu Utara 166,89 88,85 53,24
341 Kab. Madiun 589,09 449,53 76,31
342 Kab. Magelang 812,38 654,91 80,62
343 Kab. Magetan 565,35 546,13 96,60
344 Kab. Mahakam Ulu 1.479,23 1.029,05 69,57
345 Kab. Majalengka 925,22 560,51 60,58
346 Kab. Majene 118,22 90,09 76,21
347 Kab. Malaka 120,92 103,17 85,32
348 Kab. Malang 1.020,88 792,48 77,63
349 Kab. Malinau 1.472,71 1.223,10 83,05
350 Kab. Maluku Barat Daya 333,00 174,04 52,26
351 Kab. Maluku Tengah 279,37 159,30 57,02
352 Kab. Maluku Tenggara 204,39 105,58 51,66
353 Kab. Mamasa 57,38 43,00 74,95
354 Kab. Mamberamo Raya 327,66 240,46 73,39
355 Kab. Mamberamo Tengah 337,94 274,35 81,18
356 Kab. Mamuju 283,56 214,67 75,71
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 37

38. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
357 Kab. Mamuju Tengah 205,68 145,82 70,90
358 Kab. Mandailing Natal 293,20 201,97 68,88
359 Kab. Manggarai 231,16 175,10 75,75
360 Kab. Manggarai Barat 362,84 292,97 80,74
361 Kab. Manggarai Timur 303,50 206,11 67,91
362 Kab. Manokwari 538,07 234,99 43,67
363 Kab. Manokwari Selatan 257,04 194,29 75,59
364 Kab. Mappi 541,55 231,54 42,76
365 Kab. Maros 619,94 456,62 73,66
366 Kab. Maybrat 200,11 103,29 51,62
367 Kab. Melawi 467,43 277,46 59,36
368 Kab. Mempawah 488,05 365,16 74,82
369 Kab. Merangin 304,05 222,21 73,08
370 Kab. Merauke 979,52 525,96 53,70
371 Kab. Mesuji 374,99 260,87 69,57
372 Kab. Mimika 4.188,14 2.973,86 71,01
373 Kab. Minahasa 313,52 171,86 54,82
374 Kab. Minahasa Selatan 267,64 173,58 64,85
375 Kab. Minahasa Tenggara 231,15 98,51 42,62
376 Kab. Minahasa Utara 389,80 217,92 55,91
377 Kab. Mojokerto 842,91 732,00 86,84
378 Kab. Morowali 1.191,21 898,83 75,46
379 Kab. Morowali Utara 492,48 347,77 70,62
380 Kab. Muara Enim 1.476,19 1.286,54 87,15
381 Kab. Muaro Jambi 497,32 1.458,81 100,00
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 38

39. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
382 Kab. Muko-Muko 331,89 196,76 59,29
383 Kab. Muna 191,76 114,66 59,79
384 Kab. Muna Barat 172,30 103,50 60,07
385 Kab. Murung Raya 950,30 641,02 67,45
386 Kab. Musi Banyuasin 1.957,21 1.563,42 79,88
387 Kab. Musi Rawas 725,03 666,30 91,90
388 Kab. Musi Rawas Utara 972,80 802,34 82,48
389 Kab. Nabire 396,14 310,40 78,36
390 Kab. Nagan Raya 246,25 222,08 90,18
391 Kab. Nagekeo 203,78 71,60 35,13
392 Kab. Natuna 483,19 331,45 68,60
393 Kab. Nduga 457,17 14,70 3,22
394 Kab. Ngada 307,33 245,54 79,90
395 Kab. Nganjuk 673,69 458,00 67,98
396 Kab. Ngawi 539,44 463,44 85,91
397 Kab. Nias 373,51 227,18 60,82
398 Kab. Nias Barat 266,33 240,24 90,20
399 Kab. Nias Selatan 352,94 306,32 86,79
400 Kab. Nias Utara 230,00 210,81 91,66
401 Kab. Nunukan 838,51 535,26 63,84
402 Kab. Ogan Ilir 602,29 625,34 100,00
403 Kab. Ogan Komering Ilir 1.042,48 870,89 83,54
404 Kab. Ogan Komering Ulu 517,29 375,51 72,59
405 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 437,85 291,07 66,48
406 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 492,50 401,34 81,49
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 39

40. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
407 Kab. Pacitan 526,55 406,17 77,14
408 Kab. Padang Lawas 164,65 122,49 74,39
409 Kab. Padang Lawas Utara 160,59 115,12 71,68
410 Kab. Padang Pariaman 263,90 162,48 61,57
411 Kab. Pakpak Bharat 229,37 177,54 77,41
412 Kab. Pamekasan 679,62 523,82 77,08
413 Kab. Pandeglang 542,53 302,80 55,81
414 Kab. Pangandaran 870,84 556,02 63,85
415 Kab. Pangkajene Kep. 397,04 269,95 67,99
416 Kab. Paniai 473,84 71,48 15,08
417 Kab. Parigi Moutong 352,87 223,21 63,26
418 Kab. Pasaman 185,37 130,26 70,27
419 Kab. Pasaman Barat 201,78 132,22 65,53
420 Kab. Pasangkayu 200,88 169,45 84,36
421 Kab. Paser 3.156,44 2.366,41 74,97
422 Kab. Pasuruan 936,49 604,98 64,60
423 Kab. Pati 562,79 364,94 64,85
424 Kab. Pegunungan Arfak 316,08 239,53 75,78
425 Kab. Pegunungan Bintang 638,44 29,36 4,60
426 Kab. Pekalongan 575,57 421,41 73,22
427 Kab. Pelalawan 623,65 322,08 51,65
428 Kab. Pemalang 397,73 289,04 72,67
429 Kab. Penajam Paser Utara 1.995,97 1.559,55 78,14
430 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 740,26 838,51 113,27
431 Kab. Pesawaran 238,18 100,08 42,02
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 40

41. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
432 Kab. Pesisir Barat 206,35 105,38 51,07
433 Kab. Pesisir Selatan 294,92 220,30 74,70
434 Kab. Pidie 300,48 268,77 89,45
435 Kab. Pidie Jaya 183,61 162,19 88,33
436 Kab. Pinrang 365,28 283,96 77,74
437 Kab. Pohuwato 207,12 107,73 52,01
438 Kab. Polewali Mandar 358,68 132,99 37,08
439 Kab. Ponorogo 582,93 248,88 42,69
440 Kab. Poso 541,62 638,23 117,84
441 Kab. Pringsewu 312,24 163,31 52,30
442 Kab. Probolinggo 587,69 406,09 69,10
443 Kab. Pulang Pisau 618,96 540,23 87,28
444 Kab. Pulau Morotai 291,05 267,97 92,07
445 Kab. Pulau Taliabu 292,50 258,86 88,50
446 Kab. Puncak 381,00 257,31 67,54
447 Kab. Puncak Jaya 340,62 336,73 98,86
448 Kab. Purbalingga 335,67 221,17 65,89
449 Kab. Purwakarta 791,17 449,63 56,83
450 Kab. Purworejo 468,72 267,04 56,97
451 Kab. Raja Ampat 202,46 307,86 152,06
452 Kab. Rejang Lebong 250,00 176,65 70,66
453 Kab. Rembang 432,44 280,57 64,88
454 Kab. Rokan Hilir 588,93 439,28 74,59
455 Kab. Rokan Hulu 502,15 208,44 41,51
456 Kab. Rote Ndao 170,45 131,22 76,99
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 41

42. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
457 Kab. Sabu Raijua 176,89 124,16 70,19
458 Kab. Sambas 783,33 319,62 40,80
459 Kab. Samosir 244,12 185,08 75,82
460 Kab. Sampang 522,59 296,91 56,81
461 Kab. Sanggau 632,18 526,17 83,23
462 Kab. Sarmi 200,72 112,78 56,19
463 Kab. Sarolangun 250,91 215,13 85,74
464 Kab. Sekadau 288,89 229,05 79,28
465 Kab. Seluma 272,39 218,07 80,06
466 Kab. Semarang 514,09 349,38 67,96
467 Kab. Seram Bagian Barat 207,57 143,50 69,13
468 Kab. Seram Bagian Timur 192,91 138,54 71,82
469 Kab. Serang 917,60 685,80 74,74
470 Kab. Serdang Bedagai 434,89 311,56 71,64
471 Kab. Seruyan 458,83 338,55 73,79
472 Kab. Siak 1.206,02 874,06 72,47
473 Kab. Siau Tagulandang Biaro 94,66 58,43 61,72
474 Kab. Sidenreng Rappang 328,84 191,92 58,36
475 Kab. Sidoarjo 1.802,13 992,90 55,10
476 Kab. Sigi 362,51 263,33 72,64
477 Kab. Sijunjung 202,22 154,28 76,29
478 Kab. Sikka 224,46 136,17 60,67
479 Kab. Simalungun 717,61 416,32 58,01
480 Kab. Simeulue 232,21 109,27 47,06
481 Kab. Sinjai 181,73 130,63 71,88
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 42

43. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
482 Kab. Sintang 583,52 296,79 50,86
483 Kab. Situbondo 680,15 360,81 53,05
484 Kab. Sleman 789,54 628,58 79,61
485 Kab. Solok 329,97 236,99 71,82
486 Kab. Solok Selatan 223,01 147,17 65,99
487 Kab. Soppeng 355,72 240,90 67,72
488 Kab. Sorong 414,62 350,10 84,44
489 Kab. Sorong Selatan 188,26 123,62 65,67
490 Kab. Sragen 606,22 333,58 55,03
491 Kab. Subang 787,84 633,72 80,44
492 Kab. Sukabumi 1.090,98 814,10 74,62
493 Kab. Sukamara 498,30 401,81 80,64
494 Kab. Sukoharjo 701,81 536,85 76,50
495 Kab. Sumba Barat 237,87 163,36 68,68
496 Kab. Sumba Barat Daya 216,41 176,49 81,56
497 Kab. Sumba Tengah 156,65 137,06 87,50
498 Kab. Sumba Timur 294,51 222,13 75,42
499 Kab. Sumbawa 495,84 279,54 56,38
500 Kab. Sumbawa Barat 995,84 709,66 71,26
501 Kab. Sumedang 623,52 475,12 76,20
502 Kab. Sumenep 558,62 374,11 66,97
503 Kab. Supiori 189,72 165,80 87,39
504 Kab. Tabalong 1.387,93 1.301,70 93,79
505 Kab. Tabanan 664,34 497,06 74,82
506 Kab. Takalar 224,92 185,93 82,67
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 43

44. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
507 Kab. Tambrauw 290,77 272,57 93,74
508 Kab. Tana Tidung 722,58 358,43 49,60
509 Kab. Tanah Bumbu 2.908,44 1.505,48 51,76
510 Kab. Tanah Datar 390,86 182,98 46,81
511 Kab. Tanah Laut 1.335,87 874,30 65,45
512 Kab. Tanatoraja 308,06 118,88 38,59
513 Kab. Tangerang 2.926,23 1.801,78 61,57
514 Kab. Tanggamus 371,04 170,23 45,88
515 Kab. Tanjung Jabung Barat 1.038,94 848,01 81,62
516 Kab. Tanjung Jabung Timur 490,98 421,36 85,82
517 Kab. Tapanuli Selatan 492,41 350,67 71,22
518 Kab. Tapanuli Tengah 202,97 165,79 81,68
519 Kab. Tapanuli Utara 175,40 100,21 57,13
520 Kab. Tapin 1.239,76 965,07 77,84
521 Kab. Tasikmalaya 793,44 647,70 81,63
522 Kab. Tebo 612,30 267,85 43,74
523 Kab. Tegal 843,19 446,23 52,92
524 Kab. Teluk Bintuni 1.393,47 573,32 41,14
525 Kab. Teluk Wondama 322,08 270,29 83,92
526 Kab. Temanggung 388,62 275,77 70,96
527 Kab. Timor Tengah Selatan 216,61 157,87 72,88
528 Kab. Timor Tengah Utara 115,57 90,43 78,24
529 Kab. Toba Samosir 359,76 267,48 74,35
530 Kab. Tojo Una-Una 364,53 283,15 77,68
531 Kab. Tolikara 415,21 155,44 37,44
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 44

45. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
DATA REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DALAM
APBD SE-INDONESIA TA 2024
miliar rupiah
NO. DAERAH
BELANJA PDN
ANGGARAN REALISASI %
532 Kab. Toli-Toli 285,10 196,18 68,81
533 Kab. Toraja Utara 256,95 194,10 75,54
534 Kab. Trenggalek 480,25 320,91 66,82
535 Kab. Tuban 1.410,12 1.155,73 81,96
536 Kab. Tulang Bawang 329,83 119,95 36,37
537 Kab. Tulang Bawang Barat 244,68 136,32 55,71
538 Kab. Tulungagung 795,24 516,80 64,99
539 Kab. Wajo 466,79 314,60 67,40
540 Kab. Wakatobi 236,89 181,94 76,80
541 Kab. Waropen 0,00 0,00 0,00
542 Kab. Way Kanan 325,38 237,35 72,94
543 Kab. Wonogiri 510,27 336,45 65,94
544 Kab. Wonosobo 511,24 323,65 63,31
545 Kab. Yahukimo 864,94 48,83 5,65
546 Kab. Yalimo 181,58 6,31 3,48
Sumber Data : Aplikasi Telkom, Diolah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, 13 Januari 2025, TA 2024 45