Paparan Plt Deputi _Polri 30 Mei 2024 fix

papparan deputi

1. Disampaikan oleh Plt Deputi Bidang PPSDM LKPP Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Ketua Dewan Etika IAPI Anggota Dewan Pembina IFPI Dr. Hermawan , S.E., M.M. C IPM., COBIT5., ITIL4., CDBL., CDTP., Prince2F., QIA., CRGP., CGCAE . Transformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM PBJ pada Kepolisian Negara RI

2. TANGGUNG JAWAB LKPP RI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH RI PELAKU USAHA KEMENTERIAN, LEMBAGA, dan PEMDA • • • • • MEWUJUDKAN PROSES TRANSAKSI PRO PRODUK DALAM NEGERI PRO PELAKU UMK- KOPERASI TRANSPARAN (BEBAS KKN) EFISIEN (TEPAT MANFAAT) PENYERAPAN CEPAT (MENGGERAKKAN EKONOMI) SESUAI ARAHAN PRESIDEN RI, BAPAK Ir. JOKO WIDODO KEBUTUHAN PRODUK Lembaga PBJ S DM P B J P SISTEM KERJA - SUPER APPS (APLIKASI UMUM SPBE) Kompeten dan berintegritas Kompeten dan berintegritas

3. PRINSIP PENGADAAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN YANG MERATA Setiap 400T Belanja PDN berdampak pada penyerapan 2 Juta Tenaga Kerja Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi 1,5%- 1,8% KISARAN TOTAL RENCANA UMUM PENGADAAN PEMERINTAH SETIAP TAHUN Rp 1.100 T – Rp 1.200 T & TOTAL RENCANA UMUM PENGADAAN 2023 Rp 1.226 T TOTAL RENCANA UMUM PENGADAAN 2024 Rp 1. 149 T

4. Transformasi Tata Kelola Peningkatan Kinerja Pengadaan Pencapaian 8 ( Delapan ) Tujuan Pengadaan ( Peningkatan PDN, Peningkatan UMKK, Value for Money (6 Tepat ) , Peran Pelaku Usaha Nasional , Pemanfaatan Penelitian , Pemerataan Ekonomi , Keikutsertaan Industri Kreatif , Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan ) Transformasi Tata Kelola Kelembagaan PBJ Transformasi Tata Kelola SDM PBJ Transformasi Tata Kelola Sistem Kerja dalam PBJ Super Apps ( Aplikasi Umum SPBE) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Kelembagaan dan Birokrasi yang berintegritas dan adaptif Pelayanan Publik yang berkualitas , mudah dan terjamin Investasi Pengembangan SDM Manajemen Talenta Pengadaan Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil Peningkatan SDM PBJ Tersertifikasi Penguatan Kepemimpinan Pengadaan Manajemen Penugasan Adaptif Peningkatan Pendapatan Nasional , Peningkatan Pendapatan Perkapita , Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penurunan Angka Kemiskinan-stunting , Penurunan Angka Pengangguran , Pengendalian Inflasi , Peningkatan Investasi , Mewujudkan Reformasi Birokrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Digitalisasi Proses Bisnis Pemerintah Kepemimpinan Organisasi Berbasis Nilai Menciptakan Organisasi Pembelajar PBJ Penguatan Kolaborasi dengan Eksternal Organisasi yang Agile dan Adaptif

5. Dukungan LKPP dalam RPJMN 2025-2029 PN : Transformasi Tata Kelola 5

6. Tahun 2023 Tahun 2024* Dampak dan Capaian PDN, UMK- Koperasi dan E- Katalog pada UKPBJ Proaktif yg telah memilik JFPPBJ/ Personil lain Capaian PDN Capaian Produk UMK-K Capaian Pemanfaatan E-Katalog Capaian PDN Capaian Produk UMK-K Capaian Pemanfaatan E-Katalog 76,42% 71,55% 82,31% 84,81% 82,28% 84,58% *Data per 30 Maret 2024 **Sumber data lkpp.bigbox.co.id 607,00 T 463,90 T 248,07 T 248,07 T 188,71 T 155,32 T 161,74 T 137,17 T 72,85 T 59,94 T 76,17 T 64,43 T Nasional Warna lain = Proaktif

7. SINERGISITAS KEMENPAN RB DAN LKPP DALAM MANAJEMEN ASN Transformasi Rekrutmen Dan Jabatan ASN Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional Percepatan Pengembangan Kompetensi Penataan Tenaga Non ASN Reformasi Pengelolaan Kinerja Dan Kesejahteraan ASN Digitalisasi Manajemen ASN Penguatan Budaya Kerja Dan Citra Institusi Dukungan KemenPAN RB dalam pemenuhan JF PPBJ pada 93 K/L/PD yang keterisian JF PPBJ masih 0% Ketentuan pada SE Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi dan PPK Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 yang memperkenankan K/L/ Pemda untuk mengatasi belum terpenuhinya kebutuhan JF PPBJ dapat meminta bantuan penugasan Pengelola PBJ dari K/L/ Pemda lain. Kurikulum pelatihan berbasis OJT ( on the job training ), coaching dan mentoring. Pelatihan berbasis MOOC untuk pelatihan sertifikasi PBJ, okupasi PBJ dan penjenjangan JF PPBJ Kerja sama dengan LAN Magang PBJ bagi ASN papua Magang pegawai LKPP terkait PBJ Internasional di ADB. Akreditasi LPPBJ Pemetaan risiko PBJ dan usulan revisi PermenPAN RB Nomor 29/2020 tentang JF Pengelola Pengadaan Barang /Jasa, Perpres Nomor 109/2016 tentang Tunjangan JF PPBJ dan Peraturan LKPP Nomor 4/2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi JF PPBJ Super Apps PBJ untuk mendukung kinerja dan talenta nasional Integrasi system PPSDM LKPP dengan BKN, Menpan dan K/L/ Pemda lain Penguatan kode etik JF PPBJ dan internalisasi Berakhlak Penguatan Majelis etik dalam UKPBJ

8. ITKP Tahun 2023 Kepolisian Negara RI

9. 7 100 > 90 s.d < 100 > 7 s . d 90 ≥ 5 s . d 70 < 50 ISTIMEWA SANGAT BAIK B A I K CU K UP K U R A N G Skor dan Predikat P e n i l a i a n Penyampaian data ke KemenPANRB: Bulan November

10. Indeks Tata Kelola Pengadaan

11. 1 April 31 Oktober 2024 15 November 2024 1 Januari – 31 Desember 2023 Penilaian indikator E- tendering, E-purchasing, Non e - t e n d e r i n g / N o n e - pu r c h a s i n g , dan E-kontrak Penarikan data indikator E- tendering, E-purchasing, Non e-tendering/Non e- purchasing, dan E-kontrak 31 Januari 2024 2024 Penilaian indikator SIRUP sampai 31 Maret 2024, dan Penarikan data pada 1 April 2024 Penilaian indikator Kualifikasi dan Kom p e t e ns i SD M P B J s e r t a Kematangan UKPBJ dilakukan pada tahun berjalan dan penarikan data pada 31 Oktober 2024. Berdasarkan PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Pasal 8 ayat 3. Penilaian ITKP Tahun 2024 Catatan: Setiap tahunnya, LKPP akan membuka masa klarifikasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada KLPD untuk melakukan sanggah terhadap hasil penilaian sementara ITKP dengan dilengkapi bukti dukung. Masa klarifikasi belum diatur dalam SE Kepala LKPP No 4 Tahun 2021 sehingga tanggal masa klarifikasi setiap tahunnya masih tentative. .

12. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Skor 35,56 2024 : Potensi kenaikan skor 5

13. Hasil Reviu Dokumen Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Kepolisian Negara RI No Variabel Hasil Reviu Bukti Dukung yang Perlu Diperbarui 1 Pengorganisasian Kelembagaan Sesuai Dalam rangka PKP, perlu diupdate Peraturan terkait SOTK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2023 2 Tugas dan Fungsi Sesuai Perlu ditambahkan Lampiran bukti dukung pelaksanaan kegiatan keterlibatan Stakeholder Analysis & Engagement Plan Dalam rangka PKP, perlu ditambahkan L aporan koordinasi UKPBJ dengan PPK dalam pelaksanaan paket pekerjaan 3 Perencanaan SDM Sesuai Dalam rangka PKP, perlu diupdate : Dokumen Anjab dan ABK SK Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non- Struktural Sertifikat kompetensi SDM pengadaan 4 Pengembangan SDM Sesuai Dalam rangka PKP, perlu diupdate : Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ Catatan : Bukti dukung yang perlu diperbarui merupakan dokumen terbaru dan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Deputi PPSDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif

14. Hasil Reviu Dokumen Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Kepolisian Negara RI No Variabel Hasil Reviu Bukti Dukung yang Perlu Diperbarui 5 Manajemen Pengadaan Sesuai Dalam rangka PKP, perlu diupdate : SOP Pengadaan Terintegrasi SOP Persiapan Pengadaan SOP Pemilihan Berita Acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan/usaha 6 Manajemen Penyedia Sesuai Dalam rangka PKP, perlu diupdate : SOP Pengelolaan Penyedia Laporan program pembinaan 7 Manajemen Kinerja Sesuai - 8 Manajemen Risiko Sesuai - 9 Sistem Informasi Sesuai Dalam rangka PKP, perlu diupdate Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh Catatan : Bukti dukung yang perlu diperbarui merupakan dokumen terbaru dan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Deputi PPSDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif

15. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Skor Untuk Tahun 2024, Perlu disusun Perhitungan Kebutuhan Personel Lainnya yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan di penuhinya jumlah sesuai dengan rekomendasi kebutuhan di Kepolisian Negara RI 2024 : Potensi kenaikan / Penurunan skor ITKP

16. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Detail Penilaian ITKP 1. Bagi Instansi yang wajib memiliki JFPPBJ D a t a b a s e s al i n a n S K P e n g a n g ka t an JF PP B J d a r i K e m e n t e r i a n / L e m b a ga /Pemerintah Daerah yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP Surat rekomendasi kebutuhan JF PP B J d a r i LK PP 2. Bagi Instansi yang masuk pengecualian untuk 2022 & 2023 Database Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi/Sertifikasi Dasar/Level-1 Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP 3. Bagi Instansi yang masuk pengecualian untuk 2024 Database Personel Lainnya yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Surat rekomendasi kebutuhan Personel Lainnya dari LKPP Ket er i s i an JF PP B J x Bobot (30%) Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Dasar/Level -1 x Bobot (30%) Keterisian Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi x Bobot (30%) Data diambil pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan 12

17. Data PPK bersertifikat Kompetensi Kepolisian Negara RI PPK Bersertifikat Okupasi ( Tipe A & B) (orang) PPK Bersertifikat Pelatihan ( Tipe C) (orang) Pemilik Sertifikat Pelatihan Pejabat Pengadaan  Sertifikasi PP Sertifikasi Pokmil 213 950 481 74 364

18. Pengisian Rencana Aksi Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi Kepolisian Negara RI No Ukuran Keberhasilan Status Pengisian 1 Tersusunnya Kebutuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi Belum Mengisi 2 Tersusunnya Rencana Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi Belum Mengisi 3 Terlaksananya Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi Belum Mengisi 4 Tersedianya Laporan Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi Belum Mengisi

19. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan Skor21,41 2024 : Potensi kenaikan / Penurunan skor ITKP

20. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 1. SiRUP Detail Penilaian ITKP Kriteria Penilaian Nilai % P en g u m u ma n R U P ≥ 50 % S e s u a i P er s en t as e R U P % P en g u m u ma n R U P < 50 % Membandingkan nilai RUP yang diumumkan di SIRUP dengan nilai belanja PBJ Data diambil dari sirup.lkpp.go.id sampai dengan 1 April tahun berjalan Bobot 10% E-Tendering Membandingkan nilai reallisasi dengan nilai RUP untuk Tender/Seleksi/Tender Cepat Tahun penilaian 2021-2024 Data diambil Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE seluruh Indonesia. Data yang ditarik adalah data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Januari tahun berjalan. Bobot 5% Kriteria Penilaian Nilai %Realisasi e-Tendering ≥ 50% S e s u a i P er s en t as e C a p aia n %R e ali s a s i e - T en d er i ng < 50 % Skor6,21 Skor5,00

21. Detail Penilaian ITKP Pemanfaatan Sistem Pengadaan E-Purchasing Katalog Membandingkan jumlah paket selesai dengan jumlah paket aktif e-purchasing melalui e-katalog Data diambil dari database pada Katalog Elektronik. Data yang ditarik adalah data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Januari tahun berjalan Bobot 4% Kriteria Penilaian Nilai % p a k et s e l e s a i ≥ 50% S e s u a i P er s en t as e R U P % p a k et s e l e s a i < 50% Toko Daring Sudah pernah melakukan e-purchasing melalui Toko Daring Data diambil dari database pada Toko Daring. Data yang ditarik adalah data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Januari tahun berjalan Bobot 1% Kriteria Penilaian Nilai sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring 100% belum melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring Skor1,00 Skor0,00

22. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 4. Non E-Tendering & Non E-Purchasing Detail Penilaian ITKP Membandingkan nilai reallisasi dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Data diambil Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE seluruh Indonesia. Data yang ditarik adalah data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Januari tahun berjalan. Bobot 5% Kriteria Penilaian Nilai sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE S e s u a i P er s en t as e C a p aia n sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE Kriteria Penilaian Nilai %R e ali s a s i ≥ 50 % S e s u a i P er s en t as e C a p aia n %R e ali s a s i < 50 % E-Kontrak Membandingkan jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak dengan jumlah paket transaksional Data diambil Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE seluruh Indonesia. Data yang ditarik adalah data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Januari tahun berjalan. Bobot 5% Skor5,00 Skor4,20

23. Ketentuan Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi

24. Berdasarkan Pasal II angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diatur bahwa kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Dalam hal PPK/ Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan sebagai Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang /Jasa pada 31 Desember 2023, maka : Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan : Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan , wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) Personel Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi ; dan Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar /level-1 di bidang Pengadaan Barang /Jasa. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi , dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar /level-1 di bidang Pengadaan Barang /Jasa. Ketentuan Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi a. b.

25. Mengacu pada Pasal 74A ayat (4) huruf b dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bagi Kementerian/Lembaga yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF PPBJ sehingga dilaksanakan oleh Personel Lainnya , maka tetap harus menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi pemenuhan kebutuhan Personel Lainnya sesuai Rekomendasi Kebutuhan Personel Lainnya yang diterbitkan LKPP. Ketentuan Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi c.

26. Rancangan UU PBJ Publik

27. RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 sebagai Prakarsa Pemerintah

28. PERMASALAHAN Masih terbatasnya penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan barang dan jasa publik 01 TERBATASNYA PENGGUNAAN BARANG DAN JASA PRODUK DALAM NEGERI Masih terbatasnya partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa publik 02 TERBATASNYA PARTISIPASI UMK-KOPERASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK Masih terbatasnya ruang lingkup instansi / institusi /badan usaha yang diwajibkan menggunakan PDN 03 TERBATASNYA INSTANSI/INSTITUSI/ BADAN USAHA PENGGUNA PRODUK DALAM NEGERI Data kebutuhan dan realisasi pengadaan yang belum teragregasi menyulitkan dalam melakukan monitoring, pemetaan kebutuhan pengembangan industri dalam negeri serta menyulitkan dalam mendapatkan informasi , akses pada sistem transaksi digital, dukungan kemitraan , pemberian insentif fasilitasi dalam Pengadaan 04 BELUM TERAGREGASI DATA PENGADAAN Penyelesaian complaint pada proses pemilihan penyedia dan sengketa kontrak belum dapat memberikan kepastian hukum yang adil , cepat dan transparan 05 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BELUM MEMBEIKAN KEPASTIAN HUKUM

29. KONSIDERAN PENTINGNYA RUU PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

30. MUATAN RUU PBJ PUBLIK Prinsip , tujuan , dan larangan Barang dan Jasa Dalam Pengadaan Pengguna Dalam Pengadaan Penyedia Dalam Pengadaan Penyelenggaraan Pengadaan Sprint Review Efektivitas , Efisiensi , transparansi , Keterbukaan , Persaingan , keadilan , dan akuntabilitas. Barang dan Jasa Produk dalam n egeri ; terdiri dari produk industri dan non industri Produk luar negeri Memperluas Pengguna dalam Pengadaan dengan mengakomodir BUMN/D/Des, BI, OJK, dan swasta dr keuangan negara fasilitas bagi penyedia pelaku usaha mikro , kecil , dan koperasi , sanksi bagi penyedia Mewajibkan Penggunaan PDN oleh pengguna, SDM, Pengadaan Berkelanjutan, Inovasi Pengadaan dan Pengadaan Internasional Sistem Pengadaan Digital , Standardisasi Data Pengadaan, Integrasi Data Pengadaan Transformasi Digital Pengadaan Peran Serta Masyarakat Penyelesaian sengketa prakontrak dilaksanakan sebelum ditandatangani kontrak; Penyelesaian Sengketa pelaksanaan kontrak dilaksanan setelah tandatangan kontrak Pemantauan Atas Penyelenggaran Pengadaan , Keikutsertaan Dalam Penyusunan Kebijakan, Biaya Peran Serta Masyarakat, Dan Penanganan Pengaduan Penyelesaian Sengketa Pengadaan

31. Terima Kasih pengembangan_sdmpbjp www.siukpbj.lkpp.go.id [email protected] 31