Paparan_Sinergi_Dana Desa_Juli_2024[1].pptx

Paparan_Sinergi_Desa

1. PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS DESA Surakarta, 23 Juli 2024

2. 2 SAMPAI DENGAN TINGKAT PERSEORANGAN Ketahanan Pangan : kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan , yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya , aman , beragam , bergizi , merata , dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan , dan budaya masyarakat , untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan . UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan CUKUP TERJANGKAU BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG & AMAN

3. 3 PILAR KETAHANAN PANGAN

4. 4 CADANGAN PANGAN

5. Cadangan Pangan Nasional Cadangan Pangan Pemerintah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Cadangan Pangan Masyarakat BUMN (PERUM BULOG, dll) CPPD Provinsi CPPD Kab/Kota CPPD Desa Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat komunitas (LPM), Pedagang dan Masyarakat UU 18/2012 : Pangan PP 17/2015 : Ketahanan Pangan & Gizi Permensos 22/2019: CBP untuk Darurat Bencana PerPres 125 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan CPP PERPABANAS NO. 12 TH. 2022 Ttg Penyelenggaraan CBP Perbapanas No 9 Th 2023 Ttg Penyaluran CPP Untuk Pemberian Bantuan Pangan UU 18/2012 : Pangan UU 23/2014 ; Pemerintah Daerah PP 17/2015 : Ketahanan Pangan & Gizi Perbapanas 15 Th 2023 Ttg Perhitungan CPPD UU 18/2012 : Pangan PP 17/2015 : Ketahanan Pangan & Gizi Perbapanas 15 Th 2023 Ttg Perhitungan CPPD PerMendagri No 30 Th 2008 Permendes PDTT No 7 Th 2023 Surat Edaran Sekretaris Daerah Jawa Tengah No 965/2611 Ttg pengalokasian dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani tahun 2022 UU 18/2012 Pasal 33 ayat (1) : Masyarakat punya hak dan kesempatan mengelola cadangan pangan; (2) Pemerintah dan Pemda memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal Alokasi DAK, Banpem, APBD Prov. & APBD Kab/Kota, Dana Desa untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat KERANGKA CADANGAN PANGAN NASIONAL

6. REGULASI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UU No.18 Th. 2012 t en t an g PANGAN Pasal 31 : Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : Kekurangan Pangan , Gejolak Harga Pangan , Bencana Alam , Bencana Sosial , Menghadapi Keadaan Darurat Pergub 70 T ahun 2017 t en t an g CP Pemprov J a t en g P a s a l 10 : Penyaluran CP Prov Jtg : Kemiskinan, Bencana Alam , Menghadapi Keadaan Darurat , Kerawanan Pangan atau krisis Pangan Perpres 125 T ahun 2022 P asal 11 : Penyaluran CPP untuk menanggulangi : Kekurangan P angan , gejolak harga P angan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat Surat Edaran Sekda Prov. Jawa Tengah No. 367.0/32 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana & Kerawanan Pasca Bencana -> mengoptimalkan pemanfaatan CBP BULOG untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana , melalui penugasan kepada BPBD, Dinsos dan Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten /Kota. Peraturan BAPANAS No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Surat Edaran Sekda Pro. Jawa Tengah No. 965/2611 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI TAHUN 2022 Peraturan BAPANAS No. 15 Tahun 2023 tentang Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah

7. Ketidakpahaman terkait pangan mulai hulu s/d hilir ( Budidaya pengolahan pasca panen dan pemasaran ) Persoalan terkait cara memandang pangan, terkait dinamika regulasi yang membuat kebijakan. Peran kelembagaan ( pemerintah / masyarakat ) yang belum optimal Pengembangan teknologi pangan hanya sampai produksi Belum bisa mensinergikan dari hulu sampai hilir Masih rendahnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi Ada potensi pangan yang dimiliki namun belum terekspos seperti perikanan, peternakan PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN DI DESA 1 2 3 4 5 6 5

8. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DESA Regulasi (PUSAT, PROV, KAB) Fasilitasi Pendampingan dan Pembinaan Pengawasan Evaluasi 1 3 4 5 2

9. DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

10. Permendes PDTT No 7 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa : Permendes PDTT No 7 Th. 2023 Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Perluasan Akses Layanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

11. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

12. KEPMENDES PDTT 82 Tahun 2022 ttg PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA Meningkatkan ketersediaan pangan Produksi Lumbung Pangan Desa Ketersediaan Pangan yg B2SA sesuai potensi lokal Ketersediaan data & Informasi hasil produksi Meningkatkan keterjangkauan pangan Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan Bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Meningkatkan pemanfaatan pangan Konsumsi B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal; Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. TUJUAN KETAHANAN PANGAN DI DESA 1 2 3 Persediaan Pangan di Desa untuk konsumsi warga dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat .

13. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA ( CPPDesa ) Untuk menanggulangi kekurangan pangan Bencana alam/ non alam dan pasca bencana Untuk penanganan paceklik/ gagal panen Untuk mengatasi gejolak harga pangan Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa

14. PENGELOLAAN CPPDesa (berdasarkan PP 17 th 2015) Pasal 14 Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPDesa Pasal 15 Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPDesa, pemerintah desa membentuk unit pengelola CPPDesa atau bekerjasama dengan BUMDes Pasal 16 Pengadaan CPPDesa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.

15. MODEL PENGELOLAAN CPPD PROV JATENG

16. PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 Pengiriman Luar Provinsi Fumigasi

17. CONTOH PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

18. CONTOH PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN TINGKAT DESA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 42 TAHUN 2022

19. PENGUATAN REGULASI DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

20. SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA (PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018) Belanja Desa Diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis Belanja, objek Belanja, dan rincian objek belanja. Pasal 9 Ayat (3) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang : Penyelenggaraan pemerintahan Desa; Pelaksanaan pembangunan Desa; Pembinaan kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan masyarakat Desa; dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Pasal 10 bagian Kedua Pasal 16 Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99. Pasal 18 Ayat (3) BAB III

21. Surat Edaran Sekretaris Daerah Jawa Tengah No 965/2611 Tahun 2022 tentang PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

22. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No 526/394 Tgl. 15 Februari 2024 Tentang CPP Kab/Kota dan Desa

23. Contoh Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Pengadaan Cadangan Pangan 2 Ton GKG Per Desa di Kabupaten Grobogan ( Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022) Pengisian lumbung pangan & sarpras di Desa Bugel , Kec . Polokarto , Kab. Sukoharjo Penyediaan lahan lantai jemur gudang di Desa Sidorejo , Kec . Bendosari , Kab. Sukoharjo Pembangunan rumah RMU di Desa Mulur , Kec . Bendosari , Kab. Sukoharjo Pembangunan lantai jemur di Desa Duwet , Kec . Baki , Kab. Sukoharjo Pengisian lumbung 1,6 ton beras untuk 19 RT di Desa Jurangbahas , Kec . Wangon , Kab. Banyumas 23

24. Contoh Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Ketahanan Pangan Desa Pembuatan rumah pengering untuk pengolahan mocaf di Desa Karangreja , Desa Cipari , Kab. Cilacap; Pembuatan rumah sekam di Desa Borobudur, Kab. Magelang; Pengadaan Cadangan Pangan Desa Lebak dan Sedayu , Kec Pracimantoro , Kab. Wonogiri Pengembangan pekarangan sebagai sumber pangan B2SA dan Toga untuk keluarga di Kabupaten Kendal, Tegal, dan Wonogiri Subsidi Harga Pangan di Desa Mojoagung , Kec . Plantungan , Kab. Kendal

25. MATUR NUWUN 25 PANGAN KUAT INDONESIA BERDAULAT

26. LINK DOWNLOAD MATERI https://bit.ly/sinergidanadesajateng2024