paparan uuyuyyu8 yty7utt7rt7 trrrertertrt.pptx

uurt u rtur trru uu jhjyjk jkikytkt ,jhkkukk yjyj goiergui roppoufu dpuoipufoip efoiuoipfu

1. DIGITALISASI PRODUK PUPN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Paparan dalam Diskusi yang diselenggarakan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Zoom Meeting, 23 Oktober 2025

2. Ketentuan Keputusan Elektronis dalam Dokumen Pemerintahan Pasal 38 UU Administrasi Pemerintahan UU ITE Pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis . Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis . Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan . Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan , maka yang berlaku Keputusan dalam bentuk elektronis . Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis , yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis . Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis . Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan , penggunaan sarana elektronis berpedoman UU ITE. Pasal 5 Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah . Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (5) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang Pasal 17 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat . Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan dengan Sertilikat Elektronik.

3. PRINSIP DALAM DOKUMEN PEMERINTAHAN ELEKTRONIS Hakikatnya PUPN dapat menetapkan Keputusan dan/ atau Tindakan administrasi pemerintahan secara elektronis , sepanjang dalam UU PUPN harus ditetapkan secara tertulis dan larangan elektronis , dan tandatangan basah . Keputusan dan/ atau Tindakan administrasi pemerintahan ini segala bentuk penetapan tertulis pejabat dan badan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan , dalam segala wewenang , fungsi , dan tugas PUPN dapat dilakukan secara elektronis , termasuk tandatangan dan materai . Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU AP, semua elektronis dapat dilakukan berpedoman pada UU ITE, sehingga semua prinsip dan konsep mengenai Keputusan dan tandatangan elektronis atau digital mendasarkan pada UU ITE. Dalam penyelenggaraan pemerintahan , guna memberikan kemanfataan , dokumen elektronis sangat efisien dan memberikan kemudahan dalam layanan publik , sehingga baik digunakan sepanjang ditetapkan sesuai dengan wewenang , prosedur , dan subtansinya benar dan akuntabel .

4. ASAS DALAM PELAYANAN PUBLIK Pasal 4 huruf l UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur asas kecepatan , kemudahan , dan keterjangkauan , sehingga penggunaan dokumen dan tandatangan digital sangat baik untuk mewujudkan asas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik . Pasal 15 huruf d UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur kewajiban Penyelenggara pelayanan publik untuk “ menyediakan sarana , prasarana , dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai , sehingga adanya digitalisasi memberikan implikasi pelayanan yang sangat memadai . Pasal 24 UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur , Dokumen , akta , dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan , sehingga elektronis sangat dimungkinkan dan sah sepanjang diatur dahulu dalam peraturan perundang-undangan .

5. PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB DIPENUHI APABILA AKAN DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIS Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan 1. Didasarkan pada wewenang yang sah dan tidak ada kewajiban dalam UU PUPN dan UU terkait harus ttd basah dan dokumen tertulis nonelektronik . 2. Diatur terlebih dahulu dasar hukum penerbitannya secara elektronis dan Tandatangan digital. 3. Merupakan tandantangan yang disertifikasi terlebih dahulu sehingga sah dan diakui . 4. Ditetapkan tata naskah dinas . 5. Ada SOP mitigasi dan penyelesaian secara administrasi untuk menghindari risiko atas penerbitan

6. BATASAN DAN KONSEP PENGGUNAAN DIGITAL Meskipun UU PUPN dan PP Piutang Negara tidak mengatur kewajiban dokumen nonelektronik dan TTD digital, tetap wajib diatur dulu dasar hukum wewenang dan dasar hukum Tindakan penggunaan digitalisasi dalam produk peraturan Menteri dan disisir seluruh peraturan di Kementerian Keuangan yang melarangnya . Setelah itu diatur harus konsistensi kriteria dan system dilakukan secara elektronik atau non- elektronik , jangan sampai ada inkonsistensi yang menimbulkan risiko salah kira dari pihak lain. Sosialisasi perlu dilakukan agar ada pemahaman Bersama kepada semua pihak .

7. ASAS PRADUGA RECHTMATIG Asas ini menyatakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang menetapkan Keputusan dan/ atau mempunyai tugas pokok dan wewenang paling berhak menafsirkan Keputusan dan/ atau peraturan perundang-undangan mengenai dirinya , sehingga Keputusan dan ttd elektronik sah tidak benar tidaknya sangat bergantung pada pembuatnya . Oleh sebab itu perlu diatur jelas wewenang , prosedur , dan subtansi penerbitan dan penandantangan digital dengan baik dalam suatu peraturan dasar dan SOP yang lengkap dan tidak multitafsir .