Pedoman Bantuan Koordinasi SPM-TTE resmi.pdf

KomangBudiasa2 12 views 38 slides Nov 16, 2024
Slide 1
Slide 1 of 38
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38

About This Presentation

Pedoman Bantuan Koordinasi SPM-TTE.pdf


Slide Content

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN KOORDINASI IMPELEMENTASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2020
























DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

i
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Koordiinasi Implementasi Standar Pelayanan Minimum
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.
Pedoman Pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar
hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan,
persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, a lokasi anggaran dan rincian
jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan,
pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.
Pedoman Pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program
dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan
ketentuan yang ada. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan
program dapat melaksanakan dengan amanah, efek tif dan efisien seluruh proses
kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring,
evaluasi dan pelaporan.
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari
berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan.


Jakarta, 4 Juli 2020
Direktur PAUD,






Dr. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

ii

DAFTAR ISI



Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… …. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………… 2
B. Dasar Hukum…………………………………………………………………………… 3
C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan …………………………………………………….. 3
D. Prinsip Bantuan ……………………………………………………………………….. 3
E. Pemberi Bantuan …………………………………………………………………….. 3

BAB II BANTUAN KOORDINASI MPLEMENTASI SPM PAUD TAHUN 2020 ……….. 4
A. Pengertian ……………………………………………………………………………… 4
B. Tujuan Bantuan ……………………………………………………………………… 5
C. Penerima Bantuan ……………………………………………………………… …… 5
D. Bentuk dan Rincian Bantuan ……………………………………………………. 5

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN …………………………………. 7
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan ……………………………………………… 7
1. Pengajuan Usulan Bantuan …………………………………………………. 7
2. Mekanisme Seleksi ………………………………………………………………. 8
3. Penetapan Penerima Bantuan ……………………………………………….. 9

B. Tatakelola Pencairan dan Penyaluran ………………………………………….. 9
1. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama …………………………………. 9
2. Pencairan dan Penyaluran …………………………………………………….. 9
C. Jangka waktu Pelaksanaan Bantuan …………………………………………. 10
D. Laporan Pertanggungjawaban …………………………………………………… 10
E. Ketentuan Perpajakan ……………………………………………………………. 11
F. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan ………………………………………… 11
G. Sanksi …………………………………………………………………………………. 12
H. Format Dokumen Bantuan ……………………………………………………… 12

BAB IV PENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi ……………………………………………… ………… ………………. 13
B. Indikator Keberhasilan ……………………………………………………………. 13
C. Monitoring dan Evaluasi …………………………………………………………… 13
D. Pengawasan ………………………………………………………………………….. 13
BAB V PENUTUP ………………………………………………………….... 14

Lampiran-Lampiran

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan menjadi salah satu skala prioritas pembangunan, sebagaimana
termaktub dalam program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai upaya
membumikan hal tersebut, Kem enterian Pendidikan dan Kebudayaa n terus
berupaya meningkatkan capaian pada program -program prioritas pemerintah
di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berbagai upaya telah ditempuh untuk
meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, dengan pelayanan
pendidikan merata dan berkualitas, termasuk didalamnya Pendidikan Anak
Usia Dini.
Untuk mencapai keseluruhan harapan pembangunan pendidikan anak usia
dini, memerlukan pentahapan, program serta upaya yang terencana, terarah
dan sistematis. Salah satu perwujudan program pembangunan PAUD seca ra
bertahap diupayakan melalui upaya pencapaian yang berlandaskan pada SPM
PAUD. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan.
Semua instrument kebijakan di atas menekankan kepada pentingnya
menyediakan akses pendidikan bagi anak usia dini, dengan prioritas
penuntasan PAUD minimal satu tahun pra -SD. Program Penuntasan PAUD
minimal satu tahun Pra -SD dimaksudkan untuk mendorong pemerintah
kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap program PAUD
melacak tuntas anak yang berusia 5 – 6 tahun untuk dilayani di PAUD.
Salah satu indikator kabupaten/kota yang mempunyai komitmen dan
tanggungjawab yang kuat untuk memberikan layanan pada Pendidikan anak
usia dini, diwujudkan dalam bentuk penerbitan peraturan bupati/walikota
tentang implementasi SPM PAUD di Kabupaten/Kota.
Setiap kabupaten/kota dalam pencapaian target SPM di wilayah kerjanya
disamping bertumpu kepada berbagai kemampuan (abilities) dari berbagai
potensi sumberdayanya, hendaklah juga terus menguatkan motivasi dan
kemauan (willingness), untuk menjadi yang terbaik dalam mewujudkan setiap
aspek yang dinyatakan dalam SPM serta memupuk rasa keyakinan dan
kepercayaan (belief) bahwa segala yang ditargetkan dalam SPM dapat

2

diwujudkan sebaik-baiknya. Selain hal tersebut Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi yang didasarkan atas SPM tersebut.
Mengingat hal tersebut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini meluncurkan
program Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang ditujukan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan yang belum
menerbitkan peraturan bupati/walikota terkait dengan implementasi SPM
PAUD.
Selanjutnya untuk mewujudkan pengel olaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan tersebut tepat sasaran dan
tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan
Petunjuk Teknis Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD tahun 2020.

B. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika n
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1340) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Mente ri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 tahun 201 9
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Repuplik Indonesia tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

3

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); dan
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah.

C. Tujuan Pedoman
Tujuan pedoman sebagai acuan bagi:
1. Sebagai acuan bagi Direktorat PAUD dalam mengelola bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD.
2. Sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat,
penerima bantuan, dan berbagai pihak) guna mengetahui prosedur dalam
pengajuan, penilaian, penetapan, penyaluran, penggunaan, dan
pertanggungjawaban Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD.

D. Prinsip Pelaksanaan Bantuan
Pelaksanaan bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD dilaksanakan
dengan prinsip:
1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan;
2. Efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manf aat yang optimal sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan
dana Bantuan;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. Kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan
manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima Bantuan.

E. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan anak Usia Dini, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4

BAB II
BANTUAN KOORDINASI IMPELEMENTASI SPM PAUD TAHUN 2020

A. Pengertian
1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembang an jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.
2. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berha k diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PAUD yang selanjutnya disingkat
SPM PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
pendidikan anak usia dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
4. Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD adalah bantuan pemerintah
kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, untuk mendukung, mempercepat
penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang wajib PAUD minimal satu
tahun pra SD.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

B. Tujuan Bantuan
Memberikan penyediaan dana bantuan sebagai stimulan dalam rangka:
1. Menginisiasi pelaksanaan kebijakan SPM PAUD oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
2. Menginsiasi jumlah kabupaten/kota yang memil iki komitmen untuk
menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang wajib PAUD minimal 1
tahun pra SD
3. Sosialisasi peraturan bupati/walikota tentang layanan PAUD minimal 1
tahun pra SD kepada satuan Pendidikan, orang tua dan masyarakat.

5

C. Penerima Bantuan
Bantuan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
memenuhi persayaratan sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum
a. Membuat Rencana Kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB)
b. Memiliki rekening bank atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
(bukan rekening milik pribadi) yang masih aktif;
c. Memiliki NPWP atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. Melampirkan surat pernyataan kesedian menandatangani Surat
Pernyatan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) setelah ditetapkan sebagai
penerima bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
(SPTB) setelah dana bantuan digunakan;
e. Bersedia menandatangani Pakta Integritas anti Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme sebelum memperoleh bantuan;
f. Melampirkan Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bahwa data yang
disampaikan adalah benar;
g. Melampirkan surat keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Kriteria Prioritas
a. Memiliki draft/rancangan Peraturan Bupati/Walikota wajib PAUD
minimal 1 tahun pra SD;
b. Usulan daftar Perincian Anggaran untuk melaksanakan kebijakan
wajib PAUD minimal 1 tahun pra SD.
Penerima harus memenuhi persyarat umum dan ditetapkan berdasarkan
penilaian kriteria prioritas serta jumlah kuota penerima

D. Bentuk dan Rincian Bantuan
1. bantuan berbentuk uang;
2. jumlah pagu Anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima
ratus juta rupiah); dengan sasaran 100 kabupaten/kota @ Rp .
75.000.000,-. (tujuh puluh lima juta rupiah);

6

3. bantuan digunakan untuk rincian komponen sebagai berikut:













Keterangan
Perincian anggaran kegiatan utama poin A, B, dan C sebagai berikut:
A. Dalam Bentuk Tatap Muka
1) ATK/Bahan Habis Pakai
2) Spanduk
3) Transportasi peserta, panitia, moderator, dan narasumber
4) Konsumsi dan Akomodasi
5) Honorarium panitia dan Nara Sumber
6) Uang saku peserta
B. Dalam Bentuk Video Konferensi (cloud meeting)
1) ATK/Bahan Habis Pakai
2) Honorarium panitia, moderator, dan Nara Sumber
3) Belanja paket data (peserta, panitia, moderator, dan narasumber)
4) Belanja Sewa aplikasi video Konferensi



No KOMPONEN PENGGUNAAN %
1. Biaya Manajemen Biaya yang dipergunakan untuk
mendukung kegiatan utama,
antara lain:
A. Rapat Persiapan dan Evaluasi
Kegiatan:
B. Alat Tulis Kantor (ATK) dan
bahan habis pakai;
C. Snack /konsumsi rapat;
D. Uang transport rapat;
E. Penggandaan bahan,
persuratan dan lainnya;
F. Dokumentasi dan
penggandaan laporan
Maksimal
10%
2. Kegiatan Utama Biaya yang dipergunakan untuk
kegiatan utama antara lain:
A. Koordinisi dengan organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
B. Penyusunan Peraturan
Bupati/Peraturan Walikota
tentang wajib PAUD minimal 1
tahun pra SD
C. Sosialisasi Peraturan
Bupati/Peraturan Walikota
tentang wajib PAUD minimal 1
tahun pra SD
Minimal
90 %






Jumlah 100%

7

BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan
1. Pengajuan Usulan Bantuan
Lembaga penerima bantuan mengajukan usulan bantuan dengan
mengakses aplikasi E-Proposal PAUD melalui internet browser dengan
alamat http://e-proposal.paud.kemdikbud.go.id

Gambar 1 Tampilan Log In E-Proposal
Cara mengakses aplikasi
a. Pastikan komputer/laptop sudah terhubung dengan koneksi internet
dan membuka browser (bisa menggunakan berbagai macam br owser,
antara lain: Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, dan lain sebagainya).
Kemudian buka alamat berikut ini: http://e-proposal.paud.kemdikbud.go.id.
b. untuk mengakses ke dalam aplikasi E-Proposal PAUD Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota mengajukan nama pengguna (username) dan sandi
pada laman log In E-Proposal.
c. Setelah masuk ke dalam aplikasi E -Proposal PAUD, pedoman
pelaksanaan bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD secara
lengkap dapat diunduh (download), sehingga dapat dipelajari lebih lanjut
penjelasan lengkap mengenai informasi, prosedur dan tahapan proses
dalam menggunakan aplikasi E-Proposal PAUD.

8

d. Tahap Input Data dalam aplikasi E-Proposal PAUD
1) Menginput dan mengunggah nomor rekening dan NP WP Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
2) Usulan pengajuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diunggah
pada menu “Pengajuan Proposal” . Pengusul dapat mengetahui
informasi daftar berkas yang sudah diunggah, kekurangan, dan
status berkas yang diunggah. Berikut ini adalah daftar berkas yang
harus diunggah:
a) Surat Usulan
b) Formulir Usulan;
c) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
d) Pakta Integritas;
e) Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen;
f) Surat pernyataan kesedian menandatangani Surat Pernyatan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) setelah ditetapkan sebagai
penerima bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB) setelah dana bantuan digunakan;
g) Surat keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan;
h) Draft/rancangan Peraturan Bupati/Walikota wajib PAUD
minimal 1 tahun pra SD.
i) Draft Usulan Daftar Perincian Anggaran untuk melaksanakan
kebijakan wajib PAUD minimal 1 tahun pra SD
3) Proses pengajuan bantuan selesai jika semua berkas sudah diunggah
melalui E-Proposal PAUD. Proses selanjutnya dilakukan oleh pihak
Direktorat PAUD.
2. Mekanisme Seleksi
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD membentuk Tim
Pengelola Bantuan untuk melakukan penilaian/verifikasi usulan
bantuan dengan kelengkapan persyaratan kriteria umum dan kriteria
prioritas.
b. Tim Pengelola Bantuan melaksanakan penilaian/verifikasi.
c. Tim Pengelola Bantuan menyampaikan hasil penilaian/verifikasi kepada
PPK Direktorat PAUD untuk diusulkan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai Penerima Bantuan Koordinasi Impelmentasi
SPM PAUD.

9

3. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK Direktorat PAUD mengusulkan Surat Keputusan Penerima Bantuan
untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat PAUD.
b. Surat Keputusan Penerima Bantuan Koordinasi Implementasi Standar
Pelayanan Minimal PAUD Tahun 2020 memuat:
1) identitas penerima bantuan
2) nominal uang
3) nomor rekening penerima bantuan.
c. SK (Surat Keputusan) penerima bantuan Koordinasi Implementasi
Standar Pelayanan Minimal PAUD tahun 2020 disampaikan melalui
laman http://e-proposal.paud.kemdikbud.go.id

B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran
1. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama
a. Penerima bantuan yang sudah ditetapkan melakukan
penandatanganan perjanjian kerja sama bantuan koordinasi
implementasi SPM PAUD.
b. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PPK Direktorat PAUD
dan dinas Pendidikan kabupaten/kota atau tim pelaksana kegiatan
(TPK) yang ditunjuk.
c. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2) jumlah bantuan yang diberikan;
3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
4) sanksi; dan
d. Penerima bantuan setelah menandatangani perjanjian kerja sama,
wajib membuat Surat Pertangungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi
sebesar dana yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah) dan distempel basah organisasi mitra PAUD.
2. Pencairan dan Penyaluran
1. PPK mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan:
a. Surat Keputusan penetapan penerima bantuan;
b. Daftar nominatif penerima bantuan;
2. Pejabat penandatangan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan
permohonan SP2D kepada KPPN;
3. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur

10

a. KPPN menerbitkan SP2 D dan mencairkan dana kepada bank
penyalur
b. PPK memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan tr ansfer
dana kepada penerima bantuan
c. Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada
PPK; dan
4. Bantuan disalurkan sekaligus ke rekening penerima.

C. Jangka waktu Pelaksanaan Bantuan
Bantuan dilaksanakan oleh penerima bantuan mulai dari sejak dana masuk ke
rekening penerima bantuan sampai dengan paling lambat 15 Desember 2020.

D. Laporan Pertanggungjawaban
1. Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang
diterimanya sesuai dengan perjanjian kerja sama.
2. Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.
3. laporan pertanggungjawaban bantuan terdiri atas:
a) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
b) laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada PPK
Direktorat PAUD
b. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 2
minggu setelah dana masuk pada rekening dinas Pendidikan
kabupaten/kota atau tim pelaksana kegiatan(TPK).
c. Penerima bantuan wajib menyampai kan laporan pertanggungjawaban
bantuan kepada Direktorat PAUD setelah pekerjaan selesai pekerjaan,
meliputi:
1) Laporan Awal dengan melampirkan fotokopi rekening penerima
sebagai bukti bahwa dana telah masuk.
2) Laporan Akhir berupa laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana, yang dilampiri dengan dokumentasi dan
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ( SPTJB)
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

11


E. Ketentuan Perpajakan
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku. Penerima Bantuan berkewajiban untuk:
1. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima
sesuai peraturan perpajakan;
2. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.

F. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan
1. Penerima bantuan mengembalikan d ana bantuan ke Kas Negara apabila:
a. terjadi pembatalan yang dilakukan oleh penerima bantuan, karena hal-
hal tertentu;
b. terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran
pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam
RAB;
c. adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi
karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan
pemerintah sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan;
dan/atau
d. karena hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan berdasarkan hasil diaudit oleh auditor yang
berwenang.
2. Pengembalian dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2020) disetor
dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan
menu Kementerian/ Lembaga);
b. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2021)
disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu
menggunakan aplikasi Simponi -PNBP/e-billing (dengan pemilihan
menu Penerimaan Negara Lainnya).
c. Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak
dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) at au kantor pos
terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan
menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif
pembuatan Simponi/e-billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila
lebih dari 7 hari kerja dari masa pembuatan Simponi/e-billing sudah

12

tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan
pembuatan Simponi/e-billing yang baru.

G. Sanksi
1. Penerima bantuan yang me langgar perjanjian kerja sama dan/atau
ketentuan dalam pedoman pelaksanaan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan
sebagai penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya ;dan
2. Dalam hal penerima bantuan yang melakukan pelanggaran mengakibatkan
kerugian negara maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

H. Format Dokumen dan Formulir Bantuan
Contoh format dokumen dan formulir bantuan Koordinasi Implementasi SPM
PAUD terdiri dari:
1. Format 1 contoh Surat Usulan;
2. Format 2 contoh Rencana Anggaran Biaya;
3. Format 3 contoh Pakta Integritas;
4. Format 4 contoh Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
5. Format 5 Contoh Surat Pernyataan Kesediaan Menandatangani SPTJM
dan SPTB;
6. Format 6 Contoh Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan;
7. Format 7 contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) ;
8. Format 8 contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
9. Format 9 contoh Perjanjian Kerja Sama;
10. Format 10 contoh Laporan Awal; dan
11. Format 11 contoh Laporan Akhir.

13

BAB IV
PENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi
Agar pelaksanaan program bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka p erlu
dilaksanakan sosialisasi program kepada pemangku kepentingan dalam hal ini
dinas Pendidikan kabupaten/kota.
Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD tahun 2020 dilaksanakan dengan menyebarluaskan
petujnjuk pelaksanaan melalui laman http://anggunpaud.kemdikbud.go.id.

B. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD sesuai
dengan rencana anggaran belanja penerima bant uan berdasarkan tujuan
bantuan.

C. Monitoring dan Evaluasi
Mekanisme pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
1. Unsur Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Unit
Pelaksana Teknis Pusat memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk
melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan
tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

D. Pengawasan
Pengawasan dana bantuan dapat dilaksanakan oleh:
1. Pengawasan internal
Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
2. Pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK)

14

Kami memberitahukan kepada semua pengelola penerima bantuan agar
”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk
memperoleh dana bantuan oleh orang -orang yang tidak bertanggung
jawab. Direktorat PAUD menyalurkan dana bantuan sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan, profesional dan transparan.



BAB V
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran
bantuan dan pelaksanaannya.





Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat
PAUD.
Telepon : 021-57900348
Email: [email protected]
Website: http://anggunpaud.kemdikbud.go.id



Direktur PAUD,




Dr. Muhammad Hasbi
NIP. 197306231993031001

15

Format 1. Contoh Surat Usulan
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
u.b. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PAUD
d.a. Gedung E Kemendikbud Lantai VII
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Dengan hormat,yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama
Jabatan
Nama Dinas
Alamat Dinas
Tlp/HP/email
Email
Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD Pada Tahun 2020.
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:
1. Rencana Anggaran Biaya;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
4. Surat Pernyataan Kesediaan Menandatangani SPTJM dan SPTB;
5. Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Draft Peraturan Bupati/Peraturan Walikota terkait wajib PAUD minimal 1
tahun 1 Tahun pra SD;
7. Draft Usulan Daftar Perincian Anggaran untuk melaksanakan kebijakan
wajib PAUD minimal 1 tahun pra SD.
Demikian permohonan in i kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota …………
………………………………………
NIP ……………………………………
Catatan:
Surat permohonan wajib ditandatangani dan cap stempel Dinas Pendidikan

16

Usulan
Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
Tahun 2020

A. Identitas Dinas Pendidikan

01 Nama Dinas Pendikan
Kabupaten/Kota*)
Dinas Pendidikan Kab/Kota*)
………………………………………………..
02 Nama Penanggungjawab
03 Rekening
a. Nama Bank
b. Nama sesuai Rekening
c. Nomor Rekening Bank
04 Nomor NPWP
a. Nomor NPWP
b. Nama Wajib Pajak
05 Nomor Telp/HP*)
06 Email
07 Kontak yang dapat dihubungi
a. Nama
b. Telp/HP*)
c. Email
Keterangan
* (coret yang tidak perlu)

17

B. Rencana Kegiatan
No
Waktu
Pelaksanaan
Uraian/Materi Kegiatan
Narasumber/Unsur
1
2
3
dst

C. Penutup
Demikian permohonan Pengajuan Usulan Bantuan Koordinasi Implementasi
SPM PAUD pada tahun 2020 diajukan dan semua data yang diisi adalah benar.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota ……………..

Materai Rp6.000,-
& stempel Dinas


…………………………….
NIP:………………………..

18


Format 2. Contoh Rencana Anggaran Biaya

No Komponen Penggunaan Harga
Satuan
Jumlah
Biaya
1

Biaya
Manajemen

1. Rapat Persiapan dan
Evaluasi Kegiatan
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
dan bahan habis pakai;
3. Snack /konsumsi rapat;
4. Uang transport rapat;
5. Penggandaan bahan,
persuratan dan lainnya;
6. Dokumentasi,
penyusunan,
penggandaan dan
pengiriman pelaporan

2. Kegiatan Utama Biaya yang dipergunakan
untuk kegiatan utama antara
lain:
A. Koordinisi dengan
organisasi Pe rangkat
Daerah (OPD)
B. Penyusunan Peraturan
bupati/Peraturan
Walikota tentang wajib
PAUD minimal 1 tahun
pra SD
C. Sosialisasi Peraturan
bupati/Peraturan
Walikota tentang wajib
PAUD minimal 1 tahun
pra SD

JUMLAH

19

Format 3: Contoh Pakta Integritas
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatan
Nama Dinas
Alamat Dinas
Tlp/HP/email
Email
dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Koordinasi Implementasi SPM
PAUD Pada Tahun 2020 dengan ini menyatakan :
1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan
penyaluran paket barang yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau
gratifikasi;
4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
5. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam
proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengadministrasikan semua bukti serah terima barang dan dokumentasi
penggunaan barang;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
8. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan dan
keberlangsungan program.
9. Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan
penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
…….…….,………………..2020
a.n.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Materai Rp6000,00
& stempel Dinas
……………………………………
NIP………………………………..

20


Format 4. Contoh Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA


SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :
Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan s esungguhnya bahwa dokumen yang saya susun untuk
pengajuan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD tahun 2020 kepada
Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah tahun anggaran 2020 adalah benar.
Pernyataan ini kami buat dengan sebenar–benarnya dan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya
bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku
apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar.

…….…….,……………..202 0
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Materai Rp6000,00
& stempel Dinas

……………………………… ….
NIP………………………………..

21

Format 5: Contoh Surat Pernyataan Kesedian Menandatang ani SPTJM dan
SPTJB
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Jabatan
Nama Dinas
Alamat Dinas
Tlp/HP/email
Email

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggun gjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
pada tahun 2020 dengan ini menyatakan bersedia menandatangani Surat
Pernyatan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) setelah ditetapkan sebagai
penerima bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
setelah dana bantuan digunakan.

Demi kian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

…….…….,………………..2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota


Materai Rp6000,00
& stempel Dinas



……………………………………
NIP………………………………..

22

Format 6 : Contoh Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ......
Nomor : ..................................................

Tentang :
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ......

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan program Pendidikan Anak
Usia Dini di wilayah kabupaten/kota ………….. tahun 2020
diperlukan adanya Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana
Kegiatan Bantuan Implementasi Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020.
b. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a di atas maka perlu
dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Anak Usia Dini tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke uangan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang

23

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Ban tuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Rep ublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal P endidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 tahun
2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167); dan
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor
4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
10. ………….. dan lain-lain

Memperhatikan : Memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi
Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Koordinasi
Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia
Dini tahun 2020.
Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Koordinasi Implementasi
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini tahun
2020 sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawan atas
pengelolaan bantuan.

24

Ketiga : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Tim Pelaksana
Kegiatan Bantuan Koordiansi Implementasi Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020 dimaksud wajib
menyampaikan kegiatan program meliputi: perencanaan,
pelaksanaan serta pelaporan kegiatan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
seperlunya.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keenam : Bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : ......................
Pada tanggal : ………………… 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota .............




…………………………… ………………………
NIP ………… ……………… ……………………

Catatan :
Surat Keputusan ini hanya berupa contoh, dapat dirubah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

25

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……
Nomor : ……………………..
Tanggal : …………………….
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2020
No. Nama Jabatan/Tugas
Instansi Jabatan dalam
tugas
1 Kepala Dinas
Pendidikan Kab/Kota
…….
Pengarah
2 Kepala Bidang PAUD Penanggungjawab
3 Kepala Seksi Ketua
4 Staf Dinas Pendidikan Sekretataris
5 Staf Dinas Pendidikan Bendahara
Staf Dinas Pendidikan Anggota
6 Staf Dinas Pendidikan Anggota
7 Staf Dinas Pendidikan Anggota


Ditetapkan di : ......................
Pada tanggal : ………………… 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota .............
…………………………… …………………
NIP …………… …………… ………………

Catatan :
Surat Keputusan ini hanya berupa contoh, dapat dirubah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

26


Format 7: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Jabatan
Nama Dinas
Alamat Dinas
Tlp/HP/email
Email
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD
Pada tahun 2020 dengan ini menyatakan :
Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan tersebut di atas
mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan tersebut
disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

…….…….,……………..2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota


Materai Rp6000,00
& stempel Dinas


……………………………… …
NIP………………………… ….

27

Format 8 : Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Dinas : ............................................................
2. Nama Penanggung Jawab : ............................................................
3. Alamat Dinas : ............................................................
4. Nama Bantuan : Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................... dan Perjanjian Kerja Sama
Nomor ............... tanggal ...............mendapatkan Bantuan Implementasi SPM
PAUD. Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Sampai dengan bulan ........................ telah menerima pencairan dengan nilai
nominal sebesar Rp ............( ............. ), dengan rincian penggunaan sebagai
berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............. ( ........ )
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............ ( ........ )
c. Jumlah total sisa dana : Rp ............. ( ........ )
2. Persentase jumlah dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang
telah digunakan adalah sebesar Rp. .................. ( ......... ).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh
aparat pengawas fungsional pemerintah.

Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian
negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

…………….,…………… …..
…………………………….…

Materai Rp6.000,-
& stempel

……………………………....
NIP …………………………

28

Format 9: Contoh Akad Kerja sama

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDID IKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Faksimile (021) 5725610


PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: ……………………………………

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .......... ......................................

TENTANG PENYALURAN DANA
BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SPM PAUD)
TAHUN 2020

Pada hari ini, …………….. tanggal ……………………. . bulan ………………… . tahun
dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ……………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………….
Jabatan : ………………………………………………………
Alamat : Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Da sar dan
Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, berkedudukan di Gedung E lantai 7 Komplek
Perkantoran Kementerian Penddiikan dan Kebudayaan,
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini , selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA

2. Nama
NIP
:
:
……………………………………………………….
……………………………………………………….

29

Jabatan : ……………………………………………………….
Lembaga : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota…………
Alamat : ……………… ……………………………………….
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan tersebut
diatas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk
mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian
Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD, dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan B antuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban
(1) PIHAK PERTAMA berhak:
a. memproses penyaluran bantuan kepa da dinas pendidikan
kabupaten/kota yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
b. memberikan bimbingan teknis kepada dinas pendidikan kabupaten/kota
penerima bantuan;
c. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
d. melakuan pembinaan dan moni toring kepada lembaga penerima bantuan.
(2) PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana Bantuan
Koordinasi Implementasi SPM PAUD kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) PIHAK KEDUA berhak menerima dan menggunaka n Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD yang disediakan dan disalurkan PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA wajib:
a. melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan B antuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman
pelaksanaan bantuan;
b. mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis
penggunaanya;
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan
pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
d. membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan
secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi
pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3
Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan
(1) Besaran Dana Bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD yang disediakan
dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

30

(2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PIHAK
KEDUA untuk membiayai Program Penyelenggaraan Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD sesuai dengan proposal yang telah disetujui PIHAK
PERTAMA.

Pasal 4
Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Implementasi SPM PAUD yang
diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Sanksi
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanankan kewajibannya dalam Perjanjian
Kerja Sama ini maka PIHAK KEDUA bersedia diberikan sanksi oleh PIHAK
PERTAMA sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan
penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 7
Ketentuan Lain-Lain
(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan b erdasarkan
kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan
dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis
oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan da ri
perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah.


PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini,
PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
……………………………..




.....................................
NIP …………………………




.....................................
NIP …………………………
Catatan:
Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan
stempel dinas Pendidikan kabupaten/kota

31

Format 10: Contoh Laporan Awal
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Perihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan
Koordinasi Implementasi SPM PAUD Tahun 2020

Yth. Direktur PAUD
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Gedung E Kemendikbud Lt VII

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal ………..… bulan …....……..Tahun
2020 telah menerima transfer sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) dari Direkturat PAUD dalam rangka penyelenggaraan program Bantuan
Koordinasi Implementasi SPM PAUD Pada Tahun 20 20 di Kabupaten/Kota
..........................
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami
…....., ... ................. …………... 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ……



(………………………………… ……………..)
NIP: …………………… ……………………...
Keterangan
Laporan awal diunggah (upload) melalui aplikasi pada tautan http://e-
proposal.paud.kemdikbud.go.id/

32

Format 11 : Contoh Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR
BANTUAN KOORDINASI IMPELEMENTASI SPM PAUD
TAHUN 2020
Dibuat oleh:
1 Nama dinas pendidikan
kabupaten/kota*)

2 Alamat dinas Pendidikan
Jalan, RT, RW
Desa/Kel *)
Kecamatan
Kab/Kota *)
3 Telepon/HP
4 Email
*) coret salah satu

Disampaikan kepada
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud
d.a. Komplek Kemendikbud Gedung E lantai VII
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270

33

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KOORDINASI IMPLEMENTASI SPM PAUD
TAHUN 2020
A. Pelaksanaan Kegiatan
No. Pelaksanaan Kegiatan Isian
01
Nama Penanggung Jawab
Tim Pelaksana Kegiatan

02 No. SK Pembentukan
03 Susunan Tim Pelaksana
Kegiatan
(Nama dan Jabatan)

04 Jumlah Dana yang Diterima
05 Kapan Dana Diterima
06 Tanggal
Bulan 2020
(Lampirkan fotokopi rek)
Pelaksanaan Kegiatan
(berisi langkah-langkah
kegiatan)

07 Jumlah Dana yang
digunakan
Rp. …………………
(…………………………………. rupiah)
08
Sisa Dana
Rp. …………………
(…………………………………. rupiah)
09 Permasalahan Dan Upaya
Pemecahan Permasalahan

10 Permasalahan
11 Upaya Pemecahan
12 Kesimpulan dan Saran

34

B. Penggunaan Dana
Dana bantuan Koordinasi Implementasi SPM PAUD sebesar Rp 75.000.000,-
telah dibelanjakan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
No Komponen Jenis Belanja Volume Harga
Satuan
Jumlah
1

Biaya
Manajemen
1. Rapat Persiapan dan
Evaluasi Kegiatan
2. Alat Tulis Kantor
(ATK) dan bahan
habis pakai;
3. Snack /konsumsi
rapat;
4. Uang transport rapat;
5. Penggandaan bahan,
persuratan dan
lainnya;
6. Dokumentasi,
penyusunan,
penggandaan dan
pengiriman pelaporan

2. Kegiatan Utama Biaya yang
dipergunakan untuk
kegiatan utama antara
lain:
a. Koordinisi dengan
organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
b. Penyusunan
Peraturan
bupati/Peraturan
Walikota tentang
wajib PAUD minimal
1 tahun pra SD
c. Sosialisasi
Peraturan
bupati/Peraturan
Walikota tentang
wajib PAUD minimal
1 tahun pra SD


JUMLAH

C. Lampiran
Lampiran berisi antara lain:
1. Buku Kas Umum penggunaan dana bantuan
2. Buku Pembayaran Pajak
3. Bukti Pembayaran Pajak
4. Kuitansi Pembayaran
5. Bukti pengembalian dana (jika dana berlebih)

35

6. Dokumen administrasi Kegiatan (berisi antara lain daftar hadir peserta,
daftar hadir narasumber, daftar hadir panitia, bukti penerimaan
perlengkapan, biodata peserta, biodata naras umber, bahan paparan
narasumber)
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)
8. Dokuementasi Kegiatan

Demikian laporan pertanggungjawaban pelaksaan Bantuan Koordinasi
Implementasi SPM PAUD Tahun 2020 ini kami sampaikan dengan sebenar -
benarnya. Bukti-bukti pengeluaran dan penggunaan dana disimpan sesuai
ketentuan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari laporan ini.
………………. , ………………. 2020
a.n. Dinas Pendidikan
kabupaten/kota ………………………..
Tim Pelaksana Kegiatan

(…………………………………… )
1. Laporan akhir diunggah ( upload) melalui aplikasi pada tautan http://e-
proposal.paud.kemdikbud.go.id/
2. Lampiran laporan dokumen yang diunggah (upload) adalah poin angka 7 dan
8, sedangkan poin angka 1 sampai 6 disimpan oleh penerima bantuan.
Tags