Pedoman Teknis DAK Swakelola TA 2025.pptx

DAK

1. Arahan Pedoman Teknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur Berbasis Masyarakat 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. ACEH BESAR BIDANG CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN SUB BIDANG AIR MINUM & SANITASI TAHUN ANGGARAN 2025 Disampaikan Pada : SOSIALISASI PENGELOLAAN AIR MINUM & SANITASI

2. METODE PENYELENGGARAAN Kegiatan DAK Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan cara: Kontraktual Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan melalui Penyedia (K ontraktor ) dan dilakukan pengawasan oleh konsultan supervis i . Pelaksanaan Kegiatan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Swakelola Kegiatan Swakelola dilaksanakan oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator (TFL) , yang akan bertugas mulai dari tahap persiapan , perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampai dengan sarana terbangun dan semua proses administrasi selesai dilaksanakan.

3. 3 PERENCANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE-IV DAN KRITERIA BARANG/JASA YG DAPAT DI SWAKELOLAKAN Tipe Swakelola (Pasal 18 Ayat (6)) : Swakelola Yang Direncanakan Oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran Dan/Atau Berdasarkan Usulan Kelompok Masyarakat (TPS-KSM), Dan Dilaksanakan Serta Diawasi Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) ( Huruf D) . Kriteria Barang/Jasa Yang Dapat Diswakelolakan ( Bagian 1 Angka 1.4 Lampiran Peraturan LKPP No. 3/2021 Tentang Pedoman Swakelola ) : Contoh Barang/Jasa Yang Dapat Diadakan Melalui Swakelola Oleh TPS-KSM : Barang/Jasa Yang Dihasilkan Oleh Ormas , Kelompok Masyarakat Atau Masyarakat. Barang/Jasa Yang Pelaksanaan Pengadaannya Memerlukan Partisipasi Masyarakat . Dalam Hal Pengadaan Yang Memerlukan Partisipasi Masyarakat Tersebut Dapat Berupa Pembangunan Fisik Maupun Non Fisik .

4. 4 PERSIAPAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE IV Penetapan Sasaran Pekerjaan Swakelola Dilakukan Oleh PA/KPA Swakelola adalah : Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan , dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Penyelenggara Swakelola Terdiri Dari (Bagian 1 Angka 1.5 Lampiran Peraturan LKPP No. 3/2021 Tentang Pedoman Swakelola ) : Tim Persiapan / Perencana Bertugas Menyusun Rencana Kegiatan , Jadwal Pelaksanaan , Dan Rencana Biaya Tim Pelaksana Bertugas Melaksanakan , Mencatat , Mengevaluasi , Dan Melaporkan Secara Berkala Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Penyerapan Anggaran Tim Pengawas Bertugas Mengawasi Persiapan , Pelaksanaan Fisik Maupun Administrasi Swakelola Dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Penyelenggara Swakelola Dapat Berasal / Ditambahkan Dari Unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Dengan Kompetensi Teknis Pekerjaan Yang Diswakelolakan . Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis dan Non Teknis Yang Ditugaskan Oleh PPK Harus Melakukan Pendampingan a tau Asistensi Penyelenggara Swakelola , Melakukan Reviu terhadap DED dan RAB yang Disusun Oleh TPS-KSM Sebelum Diserahkan k epada PPK.

5. TAHAPAN PERENCANAAN & PELAKSANAAN 5 Bagan Alir Pelaksanaan DAK Bidang Sanita si

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (SWAKELOLA) 6 Masyarakat peduli lingkungan Prasarana sanitasi dapat Berfungsi degan baik Tersedianya Prasarana Air Minum yang layak dan aman pola hidup yang lebih bersih agar terciptanya lingkungan permukiman yang sehat Masyarakat peduli lingkungan Prasarana sanitasi dapat Berfungsi degan baik Tersedianya Prasarana Air Minum yang layak dan aman

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (SWAKELOLA) 7 MENGAPA SECARA SWAKELOLA..? Kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat Diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menurunkan angka kemiskinan . Peran aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraannya mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan , pengawasan , monitoring dan evaluasi serta pelaporan menghasilkan output yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan , yaitu : lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pengelolaan dari konstruksi yang telah terbangun , operasional dan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan .

8. PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PEREKRUTAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) Pemerintah Kabupaten /Kota Melalui OPD Dinas Terkait Mengumumkan secara terbuka Tentang Lowongan TFL, Baik Melalui Media Massa/ Cetak , Elektronik maupun Papan Pengumuman di Kantor; OPD Dinas Terkait Melakukan Seleksi ADM Sesuai dengan Kriteria Persyaratan yang Telah Ditetapkan , dan Mengumumkan Hasil Seleksi ; OPD Dinas terkait Mengundang calon TFL yang Lulus Seleksi ADM Untuk Mengikuti Ujian Tulis dan Wawancara ; OPD Dinas Terkait Mengumumkan Hasil Ujian Tulis dan Wawancara serta Melakukan Pemanggilan calon TFL untuk Dilakukan Penguatan Kapasitas Terkait Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi pada TA. Berjalan 8

9. Beberapa Calon Lokasi Menyampaikan Surat Minat Melalui Pejabat Setingkat RW Kepada OPD Dinas Terkait dengan Tembusan Kades / Lurah dan Camat . Kumpulan surat minat yang memenuhi kriteria minimal calon lokasi sesuai Pedoman Teknis DAK Infrastruktur Dapat Diajukan Sebagai Lokasi Shortlist; Penetapan Lokasi Dilaksanakan Melalui Tahap Sosialisasi Berdasarkan Shortlist yang Dilaksanakan oleh OPD Kabupaten /Kota pelaksana DAK Sub- Bidang Air Minum dan Sanitasi yaitu Bidang CKP – Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar. PENETAPAN LOKASI KEGIATAN OLEH OPD 9

10. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) DIBENTUK MELALUI PROSES PEMILIHAN LANSUNG OLEH MASYARAKAT DENGAN BERBASIS KRITERIA ORANG BAIK MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DAK BIDANG SANITASI SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA ( KSM ) MINIMAL : KETUA SEKRETARIS BENDAHARA TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS PANITIA PANGADAAN WARGA PENERIMA MANFAAT 10

11. STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) 11

12. PENETAPAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) MENGACU PADA : 12 Surat Minat Keikutsertaan Program Pelayanan Dasar Bidang Sanitasi Dari Pemerintah Desa / Kelurahan Setempat ; Dokumen Berita Acara Hasil Rembug Warga Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola (KSM); Surat Permohonan Kepala Desa / Lurah Kepada Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Pelaksana Swakelola (KSM); Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Selotip ; Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Menyampaikan Dokumen RKM termasuk DED dan RAB Kepada Kepala SKPD/PA/KPA Yang Sudah Diverifikasi Oleh TFL.

13. SYARAT PENERIMA HIBAH PELAKSANAAN SWAKELOLA : 13 Memiliki Kepengurusan Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Berdasarkan Hasil Pemilihan Warga ; Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi Pemdes / Kelurahan Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Tentang Lokasi Rencana Kegiatan ; Memiliki Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ; SK Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); Foto Copy Buku Rekening Bank Atas Nama Lembaga Tim Pelaksana Swakelola (KSM), Dengan Pemegang Specimen Berjumlah 3 ( tiga ) Orang, yaitu ; Ketua , Sekretaris dan Bendahara ; Surat Perjanjian Kerjasama Antara PPK Dinas Terkait Dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola (KSM).

14. PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) DOKUMEN PERENCANAAN DAK Diusulkan dan disahkan dalam Forum Musyawarah di Lokasi Pelaksanaan DOKUMEN PERENCANAAN HARUS DISETUJUI OLEH OPD (UNSUR PEMDA TERKAIT) KSM DIDAMPINGI OLEH TFL MENYUSUN RKM DAK SUB BIDANG AIR MINUM & SANITASI MELIPUTI : 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Maksud, tujuan dan sasaran ; 1.3 Rincian kegiatan . 2. Profil Lokasi. 3. Ketersediaan lahan dan bahan . 4. Penentuan Calon Pengguna . 5. Detailed Engineering Design ( DED ). 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 7. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi . 8. Mekanisme Pencairan Dana. 9. Rencana Peng elolaan Dana dan Pelaporan setiap tahapan pencairan . 10. Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas yang dibangun . 11. Lampiran-lampiran. 14

15. PELAKSANAAN KONSTRUKSI 15

16. RENCANA PEMBIAYAAN 16

17. PROPORSI PENGGUNAAN DANA OLEH KSM Minimal 60 % Untuk Pengadaan Bahan dan Sewa Alat Maksimal 35 % Untuk Upah Pekerja Maksimal 5 % Untuk Kegiatan Non Fisik Selama Masa Pembangunan Maksimal 10 % Dapat Digunakan Untuk Pembangunan Prasarana Penunjang 17

18. MEKANISME PENCAIRAN DANA KE KSM YG PAGU ANGGARANNYA 1 MILLIAR KEBAWAH Tahap I 25 % Dari Pagu Anggaran ( Dokumen RKM) 45 % Dari Pagu Anggaran ( Laporan Progres Fisik 20%) 30 % Dari Pagu Anggaran ( Laporan Progres Fisik 60%) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 18

19. MEKANISME PELAPORAN KSM DAN TFL Kepala OPD Kab /Kota SubBidang Kepala Balai / Satker Terkait Kepala OPD Provinsi SubBidang Bupati / Walikota Cq Kepala Bappeda Bupati / Walikota Cq Kepala Bappeda Direktorat Jenderal Terkait MENTERI Cq . Sekretaris Jenderal 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja Tembusan 10 Hari Kerja Tembusan 5 Hari Kerja Laporan Progress Mingguan dan Triwulan 19

20. OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 20 Hasil pelaksanaan konstruksi yang terbangun akan diserah terimakan ke Desa melalui Keuchik . Optimalisasi pemanfaatan dapat dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama – sama dengan menggalang kekuatan dari partisipasi masyarakat pemanfaat . Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) KPP dibentuk pada saat rembug warga dalam rangka menjelaskan kontrak yang sudah dilakukan antara KSM dengan PPK Teknis OPD terkait . Adapun tugas KPP adalah : Mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun; Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis ; Mengumpulkan iuran warga ; Melestarikan sarana yang telah dibangun ; Membuat rencana pengembangan pelayanan .

21. - TERIMA KASIH -

22. - TERIMA KASIH - 22