Pelatihan kantor sendiri Manajemen Pengawasan.pptx

Pelatihan kantor sendiri adalah wujud pengembangan SDM dalam instansi untuk memperluas wawasan sesama karyawan dalam suatu instansi, dimana ketika salah satu pegawai mendapatkan pengetahuan di sharing knowledge ke rekan lainnya sehingga perusahaan berkembang sepenuhnya

1. MANAJEMEN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN APIP Disampaikan pada : Pelatihan di Kantor Sendiri Rabu , 12 Okto ber 2022 Oleh : Dian Novi Ekapurwani

2. Tujuan Pembelajaran Umum; Mampu memahami konsep manajemen pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Tu juan P embela j a ran 2 T uju a n P e m be l a j a r a n K hu s u s ; Setelah mengikuti diklat ini Peserta mampu: menjelaskan konsep dasar pengawasan intern; menjelaskan konsep manajemen pengawasan; menyusun rencana kegiatan pengawasan; mengorganisasikan kegiatan pengawasan; m e l a k sa n a k a n / m e ng a k tu a sik an kegiatan pengawasan; mengendalikan proses kegiatan pengawasan.

3. PENGERTIAN PENGAWASAN INTERN Sesuai PP Nomor 60 T ahun 2008 tentang SPIP, Definisi pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu , evaluasi , pemantauan , dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik .

4. AKTIVITAS PENGAWASAN INTERN

5. P e nu g a s a n P e ng a w a s a n A ud i t Ki n e rja Dgn Tujuan Tertentu Investigasi P e n y e l e n g garaan SPIP. Hal2 Lain di Bid Keuangan R e v i u Evaluasi P e ma n t a u a n P e ng a w a s a n L a i nn y a Sosialisasi Diklatwas B i m b i ng a n & Konsultansi P e n g e l o l aan H as i l Pengawasan P e ma p a r a n Ha s i l Pengawasan Jenis Penugasan Auditor Intern ( B e r d a s a r k a n P P 6 t a h u n 200 8 ) A ss u r a n c e C o n s ul t ing Menyimpulkan 3E, fokus; PKN; Penyusunan dan p e l a ks a n aan a n gg ar a n Penerimaaan, p e n ya lu r a n , d an p e n gg un aan d a n a Pengelolaan aset dan kewajiban TUSI IP  pencapaian tujuan dan sasaran. Menyimpulkan terjadi atau tidaknya penyimpangan, p e n y al ah g u n a an wewe n a n g atau fraud Auditor harus menerapkan; Kode Etik Standar Audit

6. PERAN DAN KONTRIBUSI APIP

7. W a t c h d o g Hanya memata-matai. Metode audit; Post audit (audit yg dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan telah selesai ) Pendekatan; mendeteksi masalah. Fokus audit; m e mp e r m a sa l a hk an masalah. Konsultan Memberikan nilai tambah bagi manajemen. Metode audit; Current audit (audit yg dilakukan ketika periode akuntansi sedang berlangsung ) atau pre audit (audit yg dilakukan guna mengurangi tingkat kesalahan penganggaran ) Pendekatan; mencegah masalah. Fokus au d it; menyelesaikan masalah. Perubahan Paradigma Pengawasan Intern Perubahan Paradigma/Peran  merubah pendekatan, sikap, fokus, dan komunikasi audit. Sebelumnya auditor intern cenderung mendeteksi masalah, dan apabila ditemukan suatu masalah maka cenderung akan menyalahkan manajemen, kini saatnya berubah.

8. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Peran APIP yang efektif, sekurang-kurangnya; TERHADAP MANAJEMEN TERHADAP TPK Kontribusi APIP Berdasarkan PP 60 Thn 2008 Pasal 11

9. budaya organisasi yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi kuat terlaksananya sistem pengendalian intern (SPI) yang kuat berfungsinya auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi pemeriksaan eksternal yang objektif dan independen. S tr a t e gi Pe n c e g ahan Ke c urangan Hakikat tindakan pencegahan kecurangan ( fraud ) yang dilakukan APIP adalah untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/atau kesempatan untuk melakukan kecurangan Optimalisasi SPIP R e viu R K A Strategi jitu yang diperankan APIP P e m a n t a u an Kinerja & P e n ye r a p a n Anggaran Audit Kinerja Audit Investigatif Empat pilar pengaman dalam upaya pencegahan kecurangan;

10. FUNGSI MANAJEMEN Terdapat 4 ( empat ) fungsi manajemen , antara lain : Perencanaan ( Planning ) Pengorganisasian ( Organizing ) Pelaksanaan ( Actuating ) Pengendalian ( Controlling )

11. PERENCANAAN ( Planning )

12. PERENCANAAN PENGAWASAN Terbagi menjadi 2, yaitu : Perencanaan pengawasan strategis (5 tahunan ) Perencanaan pengawasan tahunan

13. Manfaat Perencanaan Strategis Pengawasan

14. Langkah Penyusunan Perencanaan Strategis Pengawasan

15. Pendekatan Penetapan Frekuensi Audit Penetapan frekuensi audit dengan menggunakan model algoritma Penetapan frekuensi audit dengan menggunakan nilai risiko auditi dan variabel lainnya . Tabel matrik risiko dan kinerja auditable unit Tabel matrik risiko dan posisi penting auditable unit

16. Model Algoritma Rencana audit tahunan = H + M/2 + L/3 H = auditable unit dengan risko tinggi dijadwalkan untuk diaudit setiap tahun sekali M = auditable unit dengan risiko sedang diaudit setiap dua tahun sekali L = auditable unit dengan risiko rendah diaudit setiap tiga tahun sekali Auditable Unit adalah bagian dari organisasi yang, baik secara nyata maupun potensial , dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit

17. Tingkat Risiko Auditable Unit Nomor Risiko Tinggi Risiko Sedang Risiko Rendah 1 Unit A Unit D Unit F 2 Unit B Unit E Unit G 3 Unit C Unit H Jumlah 3 unit 2 unit 3 unit Dengan menggunakan rumus yang ditetapkan di atas , maka jumlah unit yang akan diaudit per tahun adalah : N = 3 + (2/2) + (3/3) = 5

18. Rencana Strategis Pengawasan Lima Tahunan Prioritas Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V Prioritas I Unit A Unit A Unit A Unit A Unit A Unit B Unit B Unit B Unit B Unit B Unit C Unit C Unit C Unit C Unit C Prioritas II Unit D Unit E Unit D Unit E Unit D Prioritas III Unit F Unit G Unit H Unit F Unit G

19. Penetapan frekuensi audit dengan menggunakan nilai risiko auditan dan variable lainnya

20. Contoh Frekuensi Interval Audit ( bulan ) berdasarkan Nilai Risiko dan Kinerja Auditable Unit

21. Contoh Frekuensi Interval Audit (bulan) berdasarkan Nilai Risiko dan Posisi Penting Risiko / Posisi Penting Tinggi Sedang Rendah Tinggi 6 12 18 Sedang 12 18 24 Rendah 18 24 30

22. Contoh ..\Renstra-inspektorat-2021-2026.pdf

23. PERENCANAAN PENGAWASAN TAHUNAN

24. Tahapan Audit Berbasis Risiko - IIA Tahap 1 – penetapan tingkat maturitas pengelolaan risiko organisasi . Tahap 2 – penyusunan rencana audit tahunan . Tahap 3 – penugasan audit individual.

25. Tahap 1 – penetapan tingkat maturitas pengelolaan risiko organisasi Tingkat kematangan pengelolaan risiko ( risk maturity level ) organisasi dikelompokkan menjadi 5 level

26. Risk Maturity Level dan Pendekatan Perencanaan Risk Maturity Level Karakteristik Pendekatan Perencanaan Risk naïve Organisasi belum membangun manajemen risiko sama sekali atau sudah ada manajemen risiko namun masih sangat lemah . Dorong penerapan manajemen risiko dan gunakan metode perencanaan audit alternatif (selain dengan daftar risiko manajemen). Risk aware Organisasi relatif sudah membangun manajemen risiko namun belum diterapkan atau penerapannya belum memadai. Dorong penerapan manajemen risiko pada tingkat organisasi secara keseluruhan dan gunakan metode perencanaan audit alternatif ( selain dengan daftar risiko manajemen ).

27. Lanjutan… Risk defined Organisasi relatif sudah membangun manajemen risiko namun penerapannya masih banyak kelemahan . Fasilitasi/dampingi organisasi untuk menerapkan manajemen risiko dan sedapat mungkin menggunakan daftar risiko yang disusun manajemen sebagai acuan metode perencanaan auditnya. Risk managed Organisasi sudah membangun manajemen risiko dan telah diterapkan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Lakukan audit terhadap proses manajemen risiko organisasi dan sedapat mungkin menggunakan daftar risiko hasil asesmen manajemen sebagai acuan metode perencanaan auditnya. Risk enabled Organisasi sudah membangun manajemen risiko dan telah diterapkan dengan baik. Lakukan audit terhadap proses manajemen risiko organisasi dan sedapat mungkin menggunakan daftar risiko hasil asesmen manajemen sebagai acuan metode perencanaan auditnya .

28. Tingkat Maturitas Pengelolaan Risiko Organisasi Jika organisasi masih pada level risk naïve dan risk aware : menyusun rencana pengawasan dengan metode selain menggunakan daftar risiko yang disusun oleh manajemen . Metode : tetap menggunakan risiko yang dihadapi organisasi tetapi didasarkan pada daftar risiko yang identifikasinya dilakukan bersama-sama antara organisasi dan APIP; menggunakan faktor risiko sebagai pengganti daftar risiko organisasi .

29. Tahap 2 – penyusunan rencana pengawasan tahunan Penetapan audit universe . Penetapan faktor risiko yang akan digunakan dalam perencanaan . Penetapan kriteria skoring untuk setiap faktor risiko . Menghitung skor masing-masing auditable unit berdasarkan kriteria skoring tersebut di atas . Dalam tahapan ini , jika perlu , bobot masing-masing faktor risiko dapat dibedakan sesuai dengan pertimbangan tingkat kepentingan dari masing-masing faktor risiko . Menetapkan urutan prioritas masing-masing auditable unit . Menetapkan kebutuhan waktu / sumber daya audit untuk masing-masing auditable unit atau berdasarkan kelompok auditable unit . Menetapkan jumlah sumber daya yang tersedia . Sumber daya yang perlu diperhatikan adalah anggaran , hari yang tersedia , dan jumlah auditor. Menyusun rencana pengawasan tahunan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya .

30. Audit Universe Audit universe terdiri atas seluruh auditable unit yang ada pada suatu organisasi . Auditable unit adalah bagian dari organisasi yang baik secara nyata maupun potensial , dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit. Kriteria umum untuk menentukan bagian organisasi menjadi auditable unit adalah : peran dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi ; tingkat signifikansi dan materialitas dampak terhadap organisasi ; pertimbangan biaya dan manfaat audit

31. Bentuk Auditable Unit Struktur organisasi : cabang , divisi , pabrik , kantor , kebun , dan lain-lain Proyek : pengembangan sistem dan program, pengembangan produk , pembangunan fisik , dan lain-lain Kegiatan : unit usaha , fungsi , proses , dan lain-lain Aset : aset berbentuk fisik , kas , informasi , sumber daya perusahaan , dan lain-lain

32. Penetapan Faktor Risiko - IIA ( Institute of Internal Audit ) Iklim etika kerja dan tekanan kepada manajemen untuk memenuhi tujuan dan target yang ditentukan ; Kompetensi , integritas , dan kecukupan jumlah pegawai ; Jumlah aset , tingkat likuiditas , dan volume transaksi ; Kondisi ekonomi dan keuangan ; Tingkat persaingan ; Kompleksitas dan fluktuasi kegiatan ; Dampak terhadap pelanggan , pemasok , dan peraturan pemerintah ; Tingkat komputerisasi sistem informasi ; Ketersebaran lokasi geografis ; Kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal; Perubahan-perubahan organisasi , operasi , teknologi , dan ekonomi ; Judgement manajemen dan kebijakan akuntansi ; Respons dan tindak lanjut atas temuan audit; Waktu dan hasil audit sebelumnya . catatan : faktor risiko yang disebutkan di atas tidak spesifik untuk dapat digunakan di lingkungan pemerintahan

33. Penetapan Kriteria Skoring Auditable Unit (contoh) Skor Anggaran Nilai SAKIP Jumlah Temuan ( Rp ) Jumlah Temuan ( kejadian ) Kondisi SPI 1 < 1 milyar > 78 < 25 juta 1 kejadian Sangat baik 2 1 – 5 milyar 70 – 78 25 – 100 juta 2 – 3 kejadian Baik 3 5 – 10 milyar 65 – 70 100 – 250 juta 4 – 6 kejadian Cukup 4 10 – 25 milyar 60 – 65 250 – 500 juta 7 – 9 kejadian Buruk 5 > 25 milyar < 60 > 500 juta ≥ 10 kejadian Sangat buruk

34. Menghitung skor risiko auditable unit berdasarkan faktor risiko Auditable unit Anggaran Nilai SAKIP Jumlah temuan ( Rp ) Jmlh temuan ( kejadian ) Kondisi SPI Unit A 30 milyar 81 Rp400 juta 4 kejadian Baik Unit B 900 juta 63 Rp40 juta 7 kejadian Cukup Unit C 16 milyar 65,8 Rp1,2 milyar 2 kejadian Baik Unit D 4 milyar 77 Rp400 juta 9 kejadian Sangat buruk Unit E 5,3 milyar 72 Rp325 juta 7 kejadian Cukup Unit F 22 milyar 73 Rp200 juta 3 kejadian Buruk Unit G 9 milyar 58 Rp165 juta 4 kejadian Buruk Unit H 50 milyar 62,5 Rp700 juta 11 kejadian Buruk Unit I 18 milyar 70,0 Rp250 juta 10 kejadian Sangat buruk Unit J 8 milyar 70,5 Rp120 juta 5 kejadian Baik

35. Skor Risiko Auditable Unit Tanpa Pembobotan Faktor Risiko Auditable unit Skor risiko Total Skor risiko Anggaran Nilai SAKIP Jumlah temuan (Rp) Jumlah temuan ( kejadian ) Kondisi SPI Unit A 5 1 4 3 2 15 Unit B 1 4 2 4 3 14 Unit C 4 3 5 2 2 16 Unit D 2 2 4 4 5 17 Unit E 3 2 4 4 3 16 Unit F 4 2 3 2 4 15 Unit G 3 5 3 3 4 18 Unit H 5 4 5 5 4 23 Unit I 4 3 3 5 5 20 Unit J 3 2 3 3 2 13

36. Pembobotan (contoh) anggaran = 20%; nilai SAKIP = 10%; jumlah temuan (Rp) = 30%; jumlah temuan (kejadian) = 30%; dan kondisi SPI = 10%.

37. Skor Risiko Auditable Unit Dengan Pembobotan Faktor Risiko Auditable unit Skor risiko Total Skor risiko Anggaran Nilai SAKIP Jumlah temuan ( Rp ) Jumlah temuan ( kejadian ) Kondisi SPI TB DB 20% TB DB 10% TB DB 30% TB DB 30% TB DB 10% Unit A 5 1,0 1 0,1 4 1,2 3 0,9 2 0,2 3,4 Unit B 1 0,2 4 0,4 2 0,6 4 1,2 3 0,3 2,7 Unit C 4 0,8 3 0,3 5 1,5 2 0,6 2 0,2 3,4 Unit D 2 0,4 2 0,2 4 1,2 4 1,2 5 0,5 3,5 Unit E 3 0,6 2 0,2 4 1,2 4 1,2 3 0,3 3,5 Unit F 4 0,8 2 0,2 3 0,9 2 0,6 4 0,4 2,9 Unit G 3 0,6 5 0,5 3 0,9 3 0,9 4 0,4 3,3 Unit H 5 1,0 4 0,4 5 1,5 5 1,5 4 0,4 4,8 Unit I 4 0,8 3 0,3 3 0,9 5 1,5 5 0,5 4,0 Unit J 3 0,6 2 0,2 3 0,9 3 0,9 2 0,2 2,8

38. Urutan Prioritas Auditable Unit Auditable unit Tanpa bobot Dengan bobot Skor risiko Ranking Skor risiko Ranking Unit A 15 VII 3,4 V Unit B 14 IX 2,7 X Unit C 16 V 3,4 VI Unit D 17 IV 3,5 III Unit E 16 VI 3,5 IV Unit F 15 VIII 2,9 VIII Unit G 18 III 3,3 VII Unit H 23 I 4,8 I Unit I 20 II 4,0 II Unit J 13 X 2,8 IX

39. Menetapkan Kebutuhan Waktu Audit audiable unit dengan anggaran < 10 Milyar; auditable unit dengan anggaran 10 – 25 Milyar; dan auditable unit dengan anggaran > 25 Milyar.

40. contoh Auditable unit Jumlah hari Jumlah auditor (KT dan AT) Jumlah hari auditor (HA) Unit B, D, E, G, dan J 10 4 40 Unit C dan I 15 4 60 Unit A, F, dan H 20 4 80

41. Menetapkan jumlah sumber daya yang tersedia anggaran, hari yang tersedia, dan jumlah auditor

42. Menyusun rencana pengawasan tahunan Ranking Tanpa bobot Dengan bobot Auditable unit HA Auditable unit HA I H 80 H 80 II I 60 I 60 III G 40 D 40 IV D 40 E 40 V C 60 A 80 VI E 40 C 60 VII A 80 G 40 VIII F Tidak diaudit F Tidak diaudit IX B Tidak diaudit J Tidak diaudit X J Tidak diaudit B Tidak diaudit Jumlah 7 400 7 400

43. Penyusunan rencana pengawasan tahunan dengan menggunakan daftar risiko

44. Bagan Arus Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Menggunakan Daftar Risiko

45. Tahapan Penyusunan Perencanaan Pengawasan Menetapkan daftar risiko yang akan digunakan. Melakukan penyaringan risiko. Melakukan pengelompokan/kategorisasi risiko. Menetapkan audit universe . Mengaitkan risiko dengan audit universe . Menetapkan risiko yang akan diaudit berdasarkan kategorisasi (langkah 3) di atas. Mengalokasikan sumber daya. Menyusun rencana pengawasan tahunan.

46. Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan APIP harus mengomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi Tujuan : M eyakinkan bahwa rencana penugasan APIP tersebut selaras dengan kepentingan pimpinan organisasi . Rencana pengawasan tahunan mendapat persetujuan pimpinan organisasi

47. PENGORGANISASIAN PENGAWASAN ( Organizing )

48. STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL AUDITOR Manajer Pengawasan Daltu AT KT Dalnis Daltu Dalnis KT AT

49. Komitmen pimpinan tertinggi dapat dituangkan dalam internal audit charter yang berisi pemberian tugas dan wewenang kepada pengawas internal untuk melakukan tugasnya pada internal organisasi . Hal ini juga sesuai dengan persyaratan dalam leveling APIP menurut Internal Audit Capability Model (IA-CM), bahwa untuk meningkat kepada level ke dua (Infrastructure), APIP wajib memiliki Internal Audit Charter. Dokumen audit charter paling tidak berisi dua hal pokok , yaitu : Pernyataan wewenang dan tanggung jawab APIP Pernyataan Kebijakan Fungsi Pengawasan KEWENANGAN PENGAWASAN

50. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PER- 211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, APIP wajib memastikan bahwa setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut . Sehubungan dengan hal tersebut , maka pimpinan APIP wajib memastikan bahwa setiap auditor di instansinya memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan di atas . SUMBER DAYA MANUSIA

51. PELAKSANAAN PENGAWASAN ( Actuating )

52. Dalam menetapkan penugasan pengawasan , terdapat dua hal penting yang perlu dipertimbangkan , yaitu : Pemilihan Auditor Dalam Standar Audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor Program Kerja Audit (PKA) Program Kerja Audit (PKA) adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti / dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA merupakan urutan langkah yang harus diikuti auditor dalam rangka mencapai tujuan audit. PENUGASAN APIP

53. Setiap kegiatan pengawasan baik yang bersifat assurance maupun consulting, harus menghasilkan suatu laporan hasil pengawasan yang akan diserahkan kepada objek pengawasan dan pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut . Menurut Institute of Internal Audit (IIA), laporan tersebut dikenal dengan istilah komunikasi hasil pengawasan . Sebelum tim audit membuat laporan hasil pengawasan , sesuai dengan yang diatur dalam SAIPI, auditor harus meminta tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil audit. Auditor wajib mempelajari tanggapan tersebut , terutama melakukan komunikasi terlebih dahulu hasil kajian / auditnya dengan pihak objek pengawasan agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan akurat sesuai kondisi yang sebenarnya serta rekomendasi maupun rencana tindak dapat dilakukan oleh objek pengawasan secara efektif . KOMUNIKASI HASIL AUDIT

54. Dalam melakukan penugasan pengawasan , baik yang bersifat assurance maupun consulting, tim auditor mendapatkan berbagai macam informasi . lnformasi tersebut dapat berupa bukti , hasil pengamatan , hasil analisis , maupun dokumen permanen yang didapat dari objek pengawasan . lnformasi yang didapat dan dihasilkan haruslah didokumentasikan secara rapi dalam suatu kertas kerja . DOKUMENTASI PENGAWASAN

55. Supervisi penugasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan jaminan kualitas secara mikro . Definisi supervisi secara sederhana adalah pengawasan atau pengendalian oleh atasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa supervisi dilakukan untuk memastikan hal berikut : 1. Tim audit memahami tujuan dan rencana audit 2. Audit diselenggarakan sesuai dengan standar audit (SAIPI). 3. Rencana dan prosedur audit telah diikuti . 4. Kertas kerja audit memuat bukti yang mendukung pendapat , simpulan , dan rekomendasi . 5. Tujuan audit telah dicapai . 6. Laporan audit memuat pendapat , simpulan , atau rekomendasi . SUPERVISI PENUGASAN

56. Dalam SAIPI dinyatakan bahwa APIP harus memantau tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasinya . Pernyataan standar tersebut mengisyaratkan bahwa pekerjaan audit baru dapat dikatakan efektif , apabila rekomendasi yang didasarkan atas temuan audit telah ditindaklanjuti oleh pihak mitra audit. Sumber daya yang telah dikorbankan untuk pelaksanaan tugas pengawasan akan menjadi sia-sia apabila pada akhirnya rekomendasi tidak ditindaklanjuti sehingga permasalahan masih tetap terjadi . Menurut Peraturan MenPAN nomor 09 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan , Pemantauan , Evaluasi , Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional , Bab II, butir A, nomor 2b, auditi wajib melaksanakan tindak lanjut paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah Laporan Hasil Audit disampaikan oleh APIP. Atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut auditan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada APIP. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

57. Dalam hal pada batas waktu pelaksanaan tindak Ianjut tersebut auditan beIum melaksanakan tindak lanjut maka pimpinan APIP menerbitkan surat penegasan pertama . Jika dalam jangka waktu 30 hari setelah surat penegasan pertama tetap belum ditindaklanjuti , maka pimpinan APIP menerbitkan surat penegasan kedua . Jika dalam jangka waktu 30 hari setelah surat penegasan kedua tetap belum ada tindak lanjut , maka pimpinan APIP menerbitkan surat pemberitahuan yang dialamatkan kepada atasan auditan ( menteri / ketua lembaga / gubernur / bupati / wali kota ). Dalam hal rekomendasi belum ditindaklanjuti , maka auditor yang bersangkutan membahas secara tuntas dengan pimpinan auditan mengenai sebab-sebab tidak dilakukan tindak lanjut , apakah karena rekomendasi dimaksud cacat atau sebab-sebab lain. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi belum dilaksanakan seluruhnya , auditor yang bersangkutan wajib membahas secara tuntas dengan pimpinan mitra audit mengenai keadaan tersebut dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil-hasil pengecekannya kepada penanggung jawab audit. Atas kondisi tersebut , penanggung jawab audit perlu segera mengambil keputusan lebih lanjut . PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

58. PENGENDALIAN PENGAWASAN ( Controlling )

59. KENAPA PENGAWASAN PERLU DIKENDALIKAN ???

60. Apa saja Kelemahan Internal Auditor itu ? Sumber : https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2016/Pages/7-Deadly-Internal-Audit-Sins.aspx Bgmn Pengen - dalian atas Pengawasan ?

61. PENGERTIAN PENGENDALIAN Kendali mutu , Reviu internal, dan Reviu Eksternal atas kegiatan pengawasan . Media Pengendalian

62. JAMINAN KUALITAS Dilihat dari sisi pengawas intern IACM Quality Ass Improv Prog (IIA IPPF 2012)

63. kendali mutu pengawasan Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditan maupun pihak lainnya . Penggunaan formulir kendali mutu merupakan bentuk pengendalian preventif . Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP 30 formulir kendali mutu (Modul hal 91) Surat Edaran Kepala BPKP No: SE – 448/K/1990 tanggal 11 September 1990 tentang Formulir Kendali Mutu 12 formulir kendali mutu Modul hal 92)

64. ReVIU INTERNAL Reviu internal atas jaminan kualitas audit dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan APIP, bahwa seluruh staf audit termasuk para supervisor ( Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu ) telah menjalankan pekerjaan auditnya dengan benar . Reviu ini juga dilakukan untuk memberikan keyakinan khusus terhadap penugasan tertentu , bahwa simpulan audit yang diberikan oleh tim audit dapat dipercaya dan diandalkan Dilakukan oleh para pejabat struktural , supervisor, atau staf audit intern yang dianggap independen untuk melakukannya Hasil disampaikan kepada pimpinan APIP dan pihak-pihak yang berkepentingan .

65. ReVIU EKSTERNAL Evaluasi atas keseluruhan aktivitas unit pengawasan intern. Reviu ini dirancang untuk menginformasikan kepada manajemen puncak dan pihak terkait lainnya apakah mereka telah dilayani oleh unit pengawasan yang bekerja secara profesional dan pekerjaannya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar Dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar unit pengawasan intern

66. TERIMA KASIH