PEMAPARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ADMINISTRASI (2).pptx

materi pembelajaran

1. PEMAPARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ADMINISTRASI

2. Struktur JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

3. Struktur KEJAKSAAN TINGGI

4. Struktur KEJAKSAAN NEGERI (TIPE A)

5. Struktur KEJAKSAAN NEGERI (TIPE b)

6. TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TUGAS ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS : Melakukan kegiatan penyelidikan , penyidikan , pra penuntutan , pemeriksaan tambahan , penuntutan , pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , upaya hukum , pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat , putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan , eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus FUNGSI ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS : Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja ; Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ; Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan , penyidikan , prapenuntutan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pemeriksaan tambahan , penghentian penuntutan , pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , upaya hukum , eksaminasi , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , pidana pengawasan , pidana kerja sosial , dan keputusan pembebasan bersyarat , melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti , permohonan grasi , amnesti , dan abolisi , melaksanakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain serta monitoring dan evaluasi dalam perkara tindak pidana khusus , penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi; Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ; Pengelolaan dan penyajian data dan informasi ; Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi; Pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

7. 1. SEKSI PENYIDIKAN TUGAS : Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang, serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi

8. SEKSI PENYIDIKAN FUNGSI : Penyusunan rencana dan program kerja bidang penyidikan di Kejaksaan Tinggi; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi penyelidikan dan penyidikan Pelaksanaan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan Penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pemberian saran dan pendapat dalam penyelidikan dan penyidikan Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelidikan dan penyidikan Pengelolaan data dan laporan penyelidikan dan penyidikan Pelaksanaan penyusunan laporan penyelidikan dan penyidikan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus 2 S/D 8 perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan / penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kejaksaan Tinggi;

9. 2. SEKSI PENUNTUTAN TUGAS : Seksi Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang, serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi

10. SEKSI PENUNTUTAN FUNGSI : Penyusunan bahan rencana dan program kerja Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi Pelaksanaan dan pengendalian Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan Penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pemberian saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan pengendalian Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan Pengelolaan data dan laporan Pelaksanaan penyusunan laporan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus . 1 S/D 8 tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , penghentian penuntutan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kejaksaan Tinggi;

11. 3. SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI TUGAS : Seksi Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi , dan Eksaminasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan , pidana kerja sosial , dan keputusan pembebasan bersyarat , melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang di daerah hukum Kejaksaan Tinggi.

12. SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI FUNGSI : Penyusunan rencana dan program kerja Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan Pelaksanaan dan pengendalian tindakan Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan Penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan Pengelolaan data dan laporan tindakan Pelaksanaan penyusunan laporan tindakan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus . 1 S/D 8 pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan , pidana kerja sosial , dan keputusan pembebasan bersyarat , melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

13. 4. SEKSI PENGENDALIAN OPERASI TUGAS : Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan masyarakat , serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi

14. SEKSI PENGENDALIAN OPERASI FUNGSI : Penyusunan rencana dan program kerja Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis kepada Jaksa dalam kegiatan Penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan pelaksanaan Pengelolaan dan penyajian data dan informasi Pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan Operasi / bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan / layanan laporan dan pengaduan masyarakat , serta monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi;

15. 5 . SEKSI PIDANA KHUSUS PADA KEJARI TUGAS : Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri FUNGSI : Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja ; Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ; Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan , penyidikan , prapenuntutan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pemeriksaan tambahan , penghentian penuntutan , pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , upaya hukum , eksaminasi , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , pidana pengawasan , pidana kerja sosial , dan keputusan pembebasan bersyarat , melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti , permohonan grasi , amnesti , dan abolisi , melaksanakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain serta monitoring dan evaluasi dalam perkara tindak pidana khusus , penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah hukum Kejaksaan Negeri; Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ; Pengelolaan dan penyajian data dan informasi ; Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri; Pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus ; dan

16. ADMINISTRASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS Administrasi Bidang Tindak Pidana Khusus berpedoman kepada : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-518/A/J.A/11/2001 TANGGAL: 1 NOPEMBER 2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-132/J.A/11/1994 TANGGAL: 7 NOPEMBER 1994 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PERJA-039/A/JA/10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS Administrasi Umum Pencatatan kegiatan harian Pidsus . Pembuatan laporan bulanan , triwulan , semester, dan tahunan . Pengarsipan dokumen dan korespondensi . Pengelolaan sistem informasi perkara (CMS – Case Management System)

17. TERIMA KASIH