Pendekatan Regulasi Kebijakan dalam akk.pptx

Pendekatan Regulasi Kebijakan dalam kesehatan masyarakat akk

1. Pendekatan dalam Formulasi Kebijakkan Aulia Maruapey – 102114153029 M. Luthfi Abdul Ghaffar - 102114153031

2. Pengertian Secara etimologis , istilah kebijakan berasal dari Yunani , Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa latin yaitu Polieta (Negara) dan akhirnya kedalam bahasa Inggris Pertengahan yaitu Police, berkenaan dengan pengendalian masalah publik dan administrasi . Dengan demikian , kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah dengan melihat berbagai persoalan yang ada di lapangan dan berusaha untuk mengatasinya dalam mewujudkan cita-cita kehidupan bersama yang lebih baik .

3. Pembuatan Kebijakan dan Perumusan Kebijakan Pengambilan keputusan (decision making) adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif yang bersaing mengenai suatu hal . Sedangkan pembuatan kebijakan (policy making) meliputi banyak pengambilan keputusan (decision making) . Apabila pemilihan alternatif itu selesai dilakukan dan selesai , maka kegiatan itu disebut sebagai pengambilan keputusan ( decision making), sedangkan jika hal yang sama dilakukan secara terus menerus maka disebut sebagai perumusan kebijakan (policy formulation ).

4. Tahapan Formulasi Kebijakkan Publik Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah , yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah kemudian dilakukan scanning ( pengenalan masalah ). Dari situasi masalah tadi kemudian dicari masalah , selanjutnya lahirlah peta masalah itu . Formulasi Masalah Kebijakan Publik Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan menjadi masalah formal tadi kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik yang perlu diambil . Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut . Mendesain Kebijakan ( Policy Design ) Pada tahap ini dimaksudkan untuk lebih memahami dan mengenali permasalahan yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan . Langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencermatan atau mengenali setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan . . Identifikasi Masalah ( Problem Identification ) Agenda setting adalah merupakan kegiatan untuk membuat masalah publik (public problem ) menjadi masalah kebijakan ( policy problem ). Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson, secara runtut terdiri atas : Private Problem, public problem, issues, systemic agenda, dan institusional agenda Penyusunan Agenda ( Agenda Setting )

5. Pendekatan dalam Pembuatan Kebijakkan Publik Pendekatan Kekuasaan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Elitisme : berfokus pada cara kekuasaan dikosentrasikan . P luralisme : berfokus pada cara kekuasaan didistribusikan . Marxisme : berfokus pada konflik kelas dan kekuasaan ekonomi . Korporatisme : berfokus pada kekuasaan kepentingan yang terorganisasi Profesionalisme : berfokus pada kekuasaan kalangan profesional Teknokrasi : berfokus pada kekuasaan pakar teknis Pendekatan Pilihan Publik dalam Pembuatan Kebijakan Publik Institusionalisme Politik Institusionalisme Sosiologis Institusionalisme Ekonomi

6. Model-model Formulasi Kebijakan Publik Model ini merupakan model formulasi kebijakan yang memandang pencapaian tujuan secara efisien (policy as efficient goal achievement ). Model Rasional Komprehensif Penyelidikan Campuran ( Mixed Scaning ) Sebagai hasil persaingan antara kelompok kepentingan , kebijakan negara pada hakekatnya adalah keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antar kelompok dalam memperjuangkan kepentingan masing - masing pada suatu waktu . Model Kelompok Inkrementalisme mempunyai sifat yang realistis karena didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang memiliki waktu , kecakapan dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap semua penyelesaian alternatif dari masalah-masalah yang ada . Model Penambahan (The Incremental Model ) Penyelidikan campuran ini merupakan suatu bentuk pendekatan ” kompromi ” yang menggabungkan penggunaan inkrementalisme dan rasionalisme sekaligus , sehingga dapat mempromosikan ” sebuah masyarakat yang aktif ”.

7. Formulasi Kebijakan Publik Perumusan masalah kebijakan publik berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan. Untuk dapat membuat rumusan masalah kebijakan dengan baik , diperlukan beberapa metode , di antaranya adalah : yaitu usaha memetakan masalah melalui snowball sampling dari stakeholder. Analisis ini dihadapkan pada masalah yang tidak jelas dan rumit , sehingga diperlukan bantuan stakeholder untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Analisis Batas Analisis ini merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi yang ada . Analisis melalui Curah Pendapat . yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahannya . Analisis Perspektif Ganda 3 4 1 yakni mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk memudahkan analisis . Misalnya , analisis kesempatan kerja dalam bidang industry pengolahan . Analisis Klasifikasi yaitu upaya mengenali masalah publik yang sedang dihadapi dengan cara melakukan kajian atas masalah sejenis di tempat atau di negara lain. Analisis Benchmarking 5 2

8. Analisis Kebijakan Publik Analisis untuk kebijakan meliputi advokasi kebijakan dan informasi untuk kebijakan . Advokasi kebijakan berupa riset dan argumen yang dimaksudkan untuk memengaruhi agenda kebijakan di dalam dan atau di luar pemerintahan . Informasi untuk kebijakan merupakan analisis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan , bisa berbentuk anjuran atau riset internal dan eksternal yang terinci tentang aspek kualitatif dan penilaian dari suatu kebijakan . Terdapat tiga pendekatan analisis , yaitu empiris , valuatif , dan normatif . Pendekatan Pertanyaan Utama Tipe Informasi Empiris Adakah dan akankah ada (fakta) ? Deskriptif dan Prediktif Valuatif Apa manfaatnya (nilai) ? Valuatif Normatif Apakah yang harus diperbuat (aksi) ? Preskriptif

9. Bentuk Analisis Kebijakan Analisis Kebijakan Retrospektif Analisis Kebijakan Prospektif Analisis Kebijakan Terintregrasi Analisis Kebijakan memiliki Tiga Bentuk : Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang merekomendasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil . Menghasilkan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan yang memberi ciri kepada cara beroperasinya para ekonom , analis sistem dan peneliti operasi . Merupakan penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan , mencakupi berbagai kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok . Pertama , analisis yang berorientasi pada disiplin . Kedua , analis yang berorientasi pada masalah . Kelompok analis ketiga adalah analis yang berorientasi pada aplikasi .

10. Model Analisis Kebijakan Publik ( Menurut Dunn) 01 DEFINISI 02 PREDIKSI 03 PRESKRIPSI 05 EVALUASI 04 DESKRIPSI Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan . Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan , termasuk jika tidak melakukan sesuatu . . Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan . Menunjukkan kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah . Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif di masa mendatang .

11. REFERENSI 1. Eulau , Heinz., Prewitt, Kenneth. Labyrinths of Democracy: Adaptations, Linkages, Representation, and Policies in Urban Politics. New York: The Urban Governors Series; 1973. 2. Dunn, William N. Public Policy Analisis Fifth Edition. London and New York: Routledge ; 2016. 3. Creswell, John W. Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approach. London: SAGE Publications; 2007. 4. Dye, Thomas R. Understanding Public Policy Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall; 2002. 5. Goulet , Denis. Development Ethics : A Guide to Theory and Practice. New York: The Apex Press; 1995. 6. Parsons, W. Public Policy. Aldershot: Edward Elgar; 2005 . 7 . Suaib , Muhamad Ridha . Pengantar Kebijakan Publik . 2nd ed., Pustaka Setia , 2016.

12. THANK YOU