PENGADAAN SWAKELOLA BANGUNAN UNTUK SMA 2022.pptx

PENGADAAN BANGUNAN ASRAMA UNTUK SMA

1. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TA 2022 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

2. DASAR HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG MODEL DOKUMEN SWAKELOLA

3. PENGERTIAN Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional . Dana Alokasi Fisik Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/ atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan , peserta didik , pendidik dan tenaga kependidikan , dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

4. PRINSIP DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip : Efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi , standar dan kriteria bangunan yang telah ditetapkan ; Efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia ; Transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah ; Akuntabel yaitu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis ;

5. PRINSIP DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN (2) e. Kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Kearifan yaitu pelaksanaan menerapkan ciri khas daerah pada arsitektur bangunan dan diperkenankan melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal ; Kesamaan kesempatan yaitu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan yang memperhatikan hak-hak semua siswa atau warga sekolah termasuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas ; dan Keamanan dan kenyamanan yaitu pelaksanaan harus menjamin keselamatan dan kenyamanan warga sekolah dalam pembangunannya .

6. SASARAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai S tandar N asional Pendidikan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut : masih beroperasi ; memiliki peserta didik paling sedikit : 24 ( dua puluh empat ) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi ; 60 ( enam puluh ) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah afirmasi ; dan 40 ( empat puluh ) untuk SKB dan PKBM c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); d. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir ; menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan ; memiliki akreditasi paling rendah : 1) B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dan A untuk PKBM ;

7. SASARAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN (2) g . tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama ; h. Diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik ; memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa ; j. memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya : atas nama pemerintah daerah /unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidika n yang diselenggarakan oleh masyarakat ; atau khusus untuk Provinsi Papua/ Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang

8. SASARAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN (3) k. belum memiliki sarana dan / atau prasarana yang memenuhi standar sarana dan / atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan ; dan l. sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan untuk satuan Pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi

9. PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN D ilakukan oleh Dinas melalui mekanisme pengadaan barang / jasa dengan cara : a. S wakelola ; melibatkan Satuan Pendidikan, maka pelaksanaan swakelola harus mendapat persetujuan kepala Satuan Pendidikan (mengacu lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022) b. P enyedia , harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

10. PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen ) dari alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan terdiri atas : desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual yaitu biaya untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan oleh jasa konsultansi konstruksi ; biaya tender yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan/ atau jasa mulai dari identifikasi kebutuhan , pemilihan penyedia , sampai dengan serah terima hasil pekerjaan ; jasa pendamping / fasilitator non aparatur sipil negara yaitu biaya personil yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang membantu Dinas dalam rangka mendampingi / memfasilitasi penyelenggara swakelola ;

11. PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN (3) d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu biaya yang digunakan untuk jasa konsultan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses kegiatan berlangsung ; e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah yaitu biaya dalam p enyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pra perencanaan , perencanaan , pelaksanaan , pengawasan , pelaporan , dan pemantauan dan evaluasi ; dan/ atau f. perjalanan dinas ke / dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan , pengendalian dan pengawasan yaitu biaya perjalanan dinas ke / dari lokasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangannya

12. TANGGUNGJAWAB DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi

13. LAPORAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada Menteri setiap triwulan paling lambat 10 ( sepuluh ) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir melalui aplikasi pelaporan online Kementerian pada laman http://simdak.kemdikbud.go.id yang meliputi : realisasi penyerapan dana; capaian keluaran (output) kegiatan ; dan kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan hasil capaian jangka pendek ( immediate outcome ) DAK Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022 kedepannya menjadi salah satu pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berikutnya . Pemerintah Daerah harus memastikan Satuan Pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Satuan Pendidikan yang dilakukan melalui pemutakhiran data sarana dan prasarana pada Dapodik oleh Satuan Pendidikan .

14. PENGADUAN Pendidik , tenaga kependidikan , peserta didik , atau masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh pelaksana pekerjaan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya atau unit layanan terpadu Kementerian.

15. PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI SWAKELOLA Dasar : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ; PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA ; PERATURAN KEPALA LKPP NO. 12 TAHIN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

16. PENGERTIAN Pengadaan Barang /Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang / jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah lain, Ormas , atau Kelompok Masyarakat (Penjelasan Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021)

17. TUJUAN SWAKELOLA Memenuhi kebutuhan barang / jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha ; Memenuhi kebutuhan barang / jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/ atau lokasi yang sulit dijangkau ; Memenuhi kebutuhan barang / jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah; Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah; Meningkatkan partisipasi Ormas / Kelompok Masyarakat; Meningkatkan efektifitas dan/ atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola ; dan/ atau Memenuhi kebutuhan barang / jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

18. PENYELENGGARA SWAKELOLA Penyelenggara Swakelola terdiri atas : Tim Persiapan ; memiliki tugas menyusun rencana kegiatan , jadwal pelaksanaan , dan rencana biaya b. Tim Pelaksana ; memiliki tugas melaksanakan , mencatat , mengevaluasi , dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran c. Tim Pengawas . memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola Tim Persiapan , Tim Pelaksana , dan/ atau Tim Pengawas dapat berasal / ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang /Jasa sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan

19. TIPE SWAKELOLA Penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut : Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan , dilaksanakan , dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran ; b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan , dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola ; c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola ; d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/ atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

20. Pihak- P ihak D alam P enyelenggaraan S wakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran 20

21. Pihak - P ihak D alam P enyelenggaraan S wakelola oleh Instansi Pemerintah Lain 21

22. Pihak- P ihak D alam P enyelenggaraan S wakelola oleh Kelompok Masyarakat

23. PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA D ilakukan sebagai berikut : tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA; tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola ; tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan pelaksana Swakelola ; dan tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh P impinan Kelompok Masyarakat P elaksana Swakelola

24. PERSYARATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat : Memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan ; dan Memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang / jasa sejenis yang diswakelolakan

25. PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE IV PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA 2) Penetapan Penyelenggara Swakelola PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola . Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola , maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola ; Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan , Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB .

26. PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE IV (2) Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan , Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan , Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola . Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus / anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola . Dalam hal pendampingan / asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli , PPK dapat melakukan perikatan / Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola tipe IV

27. PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE IV (3) Rencana Kegiatan Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli / teknis / narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas : menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan ; dan / atau menyusun daftar/ struktur rencana kegiatan ( work breakdown structure ) yang akan dilaksanakan Jadwal Pelaksanaan Reviu Spesifikasi

28. PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE IV (4) 6 ) Reviu RAB ( menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya , rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/ atau biaya mingguan , rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan , menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja , sarana prasarana / peralatan dan material/ bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia ) 7) Kontrak Swakelola (PPK menetapkan spesifikasi teknis /KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan )

29. PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati . Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK; pengajuan kebutuhan tenaga kerja , sarana prasarana / peralatan dan material/ bahan sesuai dengan rencana kegiatan ; penggunaan tenaga kerja , sarana prasarana / peralatan dan material/ bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan ; menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja ( tenaga teknis , tenaga terampil atau tenaga pendukung ), sarana prasarana / peralatan dan material/ bahan ;

30. PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV (2) e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak ; f. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

31. PENGAWASAN SWAKELOLA TIPE IV Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi , teknis , dan keuangan sejak persiapan , pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi : verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan ; pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi : pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan ; p engawasan penggunaan tenaga kerja , sarana prasarana / peralatan dan material/ bahan ; dan pengawasan Pengadaan Barang /Jasa ( jika ada ). Pengawasan tertib administrasi keuangan . Berdasarkan hasil pengawasan , Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola . Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan , Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada P impinan Kelompok Masyarakat dan PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif .

32. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Pimpinan Kelompok Masyarakat/ tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ; Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan ; dan PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Dalam hal barang / jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

33. SANKSI Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan . Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola . Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola . Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak

34. PENGERTIAN KORUPSI Pengertian korupsi secara yuridis , baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan , di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya , yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis , pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik , yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 s/d 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001

35. 7 KELOMPOK KORUPSI Menimbulkan Kerugian Negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang / Jasa Gratifikasi

36. Kerugian Keuangan Neg ara . ( Pasal 2, Pasal 3 ) Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan , kesempatan , atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)

37. P E N Y U A P A N ( Pasal 5 ayat (1) huruf a, b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a, b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 13 ) Penyuapan terdiri dari 2 jenis, yaitu : Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu , baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (oogmerk) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji terserbut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuiapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (voltoid). Penyuapan pasif, yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasl ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

38. PENGGELAPAN DALAM JABATAN ( Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c ) Tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggungjawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain. Subyeknya P egawai Negeri a tau orang selain Pegawai Negeri

39. P E M E R A S A N ( Pasal 12 huruf e, f, g ) Pemerasan terkait dengan tindak pidana korupsi adalah pemerasan dalam jabatan (knevelarij) dan salah satu unsurnya adalah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Huruf e : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu , membayar , atau menerima pembayaran dengan potongan , atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

40. P E M E R A S A N (2) Huruf f : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas , meminta , menerima , atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum , seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya , padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Huruf g : Pegawai N egeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas , meminta atau menerima pekerjaan , atau penyerahan barang , seolah-olah merupakan utang kepada dirinya , padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

41. PERBUATAN CURANG Pasal 7 huruf a, b, c, d Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan paling la ma 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah dan paling banyak Rp 350.000.000,00 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) Pemborong , ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan , atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan , melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang , atau keselamatan negara dalam keadaan perang ; setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan , sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

42. PERBUATAN CURANG (2) c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang ; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

43. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN Pasal 12 huruf i Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan , atau persewaan , yang pada saat dilakukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya . Pasal 12 huruf i : pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan , atau persewaan , yang pada saat dilakukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya , Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)

44. G R A T I F I K A S I Pasal 12 B, C Gratifikasi ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas dilarang . Pengertiannya dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang , rabat (discount), komisi , pinjaman tanpa bunga , tiket perjalanan , fasilitas penginapan , perjalanan sosialisasi , pengobatan c uma - c uma atau fasilitas lainnya .   Pasal 12 B(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap , apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya , dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) atau lebih , pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum Pasal 12 C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku , jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

45. TERIMA KASIH