Pengantar SSN, SDI, dan
Proses Bisnis Statistik
15-17 November 2022
Disampaikan pada kegiatan Ujicoba EPSS Tahun 2022
2
Photo by Adeolu Eletuon Unsplash
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)1
SATU DATA INDONESIA (SDI)2
PROSES BISNIS STATISTIK3
KERANGKA
PAPARAN
KUALITAS DATA4
1
SISTEM STATISTIK
NASIONAL (SSN)
Sistem Statistik Nasional (SSN)
adalahsuatutatananyangterdiriatasunsur-unsurkebutuhandatastatistik,sumberdaya,metode,saranadan
prasarana,ilmupengetahuandanteknologi,perangkathukum,danmasukandariForumMasyarakatStatistikyang
secarateratursalingberkaitan,sehinggamembentuktotalitasdalampenyelenggaraanstatistik.
SSN
5
PENYELENGGARAAN STATISTIK
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia
Salah satu tugas Pembina Data baik di tingkat pusat maupun daerah:
“Memberikan rekomendasi dalam proses
perencanaan pengumpulan data”
PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik
sektoral wajib:
1.memberitahukan rencana penyelenggaraan survei
kepada BPS
2.mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
3.menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang
dilakukannya kepada BPS
Hal ini bertujuan:
Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang
menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia
Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan
kegiatan statistik
Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik
yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang
andal, efektif, dan efisien
01
02
03
04
[JUDUL SLIDE SATU BARIS]
6
Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK adalah saran/masukan yang diberikanoleh BPS kepadapenyelenggarakegiatanstatistik
berdasarkanhasilpenelitiandan pemeriksaanBPS terhadapsuaturancangankegiatanstatistik.
K/L/OPD memberitahukan
rancangan kegiatan statistik ke
BPS melalui pst.bps.go.id
BPS melakukan penelitian dan
pemeriksaan terhadap kelayakan
rancangan kegiatan statistik
BPS mengeluarkan surat
rekomendasi ke K/L/OPD
PROSES BISNIS PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH BPS
pst.bps.go.id Aplikasi Romantik
Online
2
SATU DATA
INDONESIA (SDI)
8
AdalahkebijakantatakeloladatapemerintahuntukmenghasilkanDatayangakurat,mutakhir,
terpadu,dandapatdipertanggungjawabkan,sertamudahdiaksesdandibagipakaikanantar
InstansiPusatdanInstansiDaerahmelaluipemenuhanStandarData,Metadata,Interoperabilitas
Data,danmenggunakanKodeReferensidanDataInduk.
DATA
INDONESIA1
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Kaitan SDI dan SSN
mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang- undangan
9
(Pasal 2 Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019)
Salah satu tujuan pengaturan Satu Data Indonesia adalah:
SSNSDI
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
Metadata
02
Standar Data
01
Inter-
operabilitas
03
Kode
Referensi /
Data Induk
04
Prinsip
SDI
Data yang dihasilkan
oleh produsen data harus
memenuhi Standar Data
Data yang dihasilkan oleh
produsen data harus
memiliki metadata
Data yang dihasilkan oleh
produsen data harus memenuhi
kaidah interoperabilitas data
Data yang dihasilkan oleh
produsen data harus
menggunakan kode
referensi dan data induk.
Peraturan BPS
Nomor 4 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis
Standar Data Statistik
1. STANDAR DATA
Peraturan BPS
Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Standar Data Statistik
Nasional
Konsep
Definisi
KlasifikasiUkuran
Satuan
STANDAR
DATA
StandarData yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi
Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat
Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus
memenuhi Standar Data
Kumpulan standar data dapat diakses pada https://indah.bps.go.id/pada menu Standar Data Statistik
[JUDUL SLIDE SATU BARIS]
13
Metadataadalahinformasidalambentukstruktur
danformatyangbakuuntukmenggambarkan
Data,menjelaskanData,sertamemudahkan
pencarian,penggunaan,danpengelolaan
informasiData
•Datayangdihasilkanolehprodusendata
harusdilengkapidenganmetadata
•Informasidalammetadataharusmengikuti
strukturdanformatyangbaku
•StrukturdanFormatMetadatabaku
ditetapkanolehpembinadatatingkatpusat
Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Metadata Statistik
2. METADATA
Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika. (Perpres SDI pasal 9 ayat 3)
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
ContohImplementasiInteroperabilitas
✔Penyediaanwebservice(API)untukaksesdataBPSmelaluiwebsiteBPS. Selamatahun2020,
ada650aplikasiygmenggunakanwebservice(API)websiteBPS
✔Penyediaanwebservice(API)untukaksesdataspasialtematikmelaluiportalSistemInformasi
GeografisBPShttps://sig.bps.go.id
3. INTEROPERABILITAS DATA
Kode referensi dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat , yangmenyepakati:
1.Kode referensi dan atau data induk
2.Instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan atau data induk tersebut
Pembina Data Tk.Pusat
•Pembina Data menetapkan Kode
Referensi dan/atau Data Induk
beserta Instansi Pusat yang unit
kerjanya menjadi walidata atas
kode ref dan/atau data induk
Walidata Tk.Pusat dari Kode
Referensi dan/atau Data
Induk
•Mempublikasikan Kode
Referensi/Data Induk yang
sudah disepakati dalam
Portal SDI
Walidata
•Pemeriksaan Kesesuaian
Kode Referensi pada Data
Produsen Data
•Produksi Data berpedoman pada kode referensi yang
dipublikasikan oleh Walidata
Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai
rujukan Identitas Data yang bersifat unik.
Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI antara lain:Referensi Penduduk
•NIK menjadi referensi tunggal penduduk
Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun
2006 dan diperkuat dengan kesepakatan
Forum SDI 2021 serta arahan Dewan
Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah
2021.
Referensi Kewilayahan
•Bridging/relasi antar Kode Wilayah Kerja
Statistik BPS dengan Kode Wilayah
Administrasi Kementerian Dalam Negeri
dapat dilihat pada sig.bps.go.id
Referensi Fasyankes
•Forum SDI tematik 2021 melakukan
pemanduan kode referensi fasilitas
pelayanan kesehatan bersama Kementerian
Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam
proses drafting Kepmenkes tentang Kode
Referensi Fasyankes
4. KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK
Penyelenggara SDI Tingkat Pusat
20
Tugas Walidata Tk. Pusat
Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian
Data, dan mengelola Data yang
disampaikan oleh Produsen Data sesuai
prinsip SDI
Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data
“Setiap instansipusathanya memiliki 1 (satu) unit
kerja yang melaksanakan tugas walidata tingkat
pusat di masing- masing instansi pusat”
Tugas Produsen Data Tk. Pusat
Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.
“Pembina data tingkat pusat dan Walidata tingkat
pusat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui
Forum SDI Tingkat Pusat”
Walidata
Kementerian/Lembaga A
Produsen Data
dan/
atau
Kementerian/Lembaga B
Produsen Data
dan/
atau
Walidata
Koordinator
Pembina Data
Statistik
Pembina Data
Geospasial
Pembina Data
Keuangan
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Pembahasan Forum SDI Tingkat Pusat:
a.daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
b.daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
c.rencana aksi Satu Data Indonesia;
d.Kode Referensi dan Data Induk;
e.Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata
untuk Kode Referensi dan Data Induk;
f.calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan
Instansi Fusat;
g.pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data
tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat; dan
h.permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.
[JUDUL SLIDE SATU BARIS]
24
Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
.
.
.
Perencanaan Data Pengumpulan Data Pemeriksaan Data
. . .
. . .
Forum SDI
Pemeriksaan Data
Prioritas
Penyebarluasan Data
Produsen Data Walidata Pembina Data
Walidata
Portal SDI
Media lainnya
Daftar Data
Daftar data
Prioritas
Rencana Aksi
.
.
.
Tidak sesuai prinsip SDITidak sesuai prinsip SDI
3
PROSES BISNIS
STATISTIK
Suatu kerangka kerja standar yang selaras dengan proses bisnis statistik yang
umum (generic)
Menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di dunia
Merupakan standard frameworkdan terminologi proses statistik yang harmonis
Statistik yang dihasilkanberkualitas
Mengelola kegiatan statistik menjadi lebih mudah
Dapat mengintegrasikandata danmetadata padaproses
dokumentasi
Mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya
Tersedianya suatukerangkayang dapatdigunakandalam
prosesquality assesmentdanperbaikan
Apa itu GSBPM?
Mengapa perlu diterapkan?
...
Tidak bersifat linier
Alur sub- proses tidak harus berurutan dan
dimungkinkan adanya iterasi
Merupakan sebuah matriks sehingga terdapat banyak kemungkinan urutan sub- proses
Karakteristik GSBPM
Penerapan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)
Proses BisnisPenyelenggaraanStatistik
Proses
Sub-
proses
Quality Management / Standard & Methods Management / Data & Metadata Management
Fase
PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE)
4
KUALITAS DATA
Manual UN-NQAF
(disosialisasikan oleh UNSD pada November 2019)
RekomendasiUNSD terkait
Aspekyang harusdikelola
agar suatusistemstatistik
nasionaldapatmenghasilkan
data berkualitas.
UNSD merekomendasikan
4 LEVEL
yang dibagikedalam
19 NQAF
Quality Principles
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/
Relevansi
Akurasi
Aktualitas dan Ketepatan Waktu
Koherensi dan Keterbandingan
Aksesibilitas
Interpretabilitas
Sejauh mana data memenuhi kebutuhan pengguna
Kemampuan data dalam menjelaskan
fenomena secara tepat
Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu
suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu
data/informasi tersebut didiseminasikan
Ketepatan waktu mengacu pada diseminasi data sesuai
dengan jadwal yang dijanjikan. Koherensi merujuk kepada kemampuan data untuk
digabungkan dan digunakan secara bersama.
Keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk
dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antar wilayah.
Seberapa mudah pengguna dapat mengakses
data/informasi (berikut metadata)
Pemahaman dan kejelasan dari suatu
data
DATA STATISTIK YANG BERKUALITAS