Pengelolaan_Konflik_Kepentingan (1).pptx

anti korupsi

1. Cover Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk Pencegahan Korupsi Nama Narasumber - Jabatan - Instansi

2. Ice Breaking / Kutipan “Korupsi sering berawal dari konflik kepentingan yang tidak disadari.” Ilustrasi: Konflik Kepentingan = akar, Korupsi = buah

3. Data Korupsi Indonesia 2020–2024: 2.730 kasus (data KPK) Sektor rawan: pengadaan, perizinan, pelayanan publik, politik, energi Contoh: OTT Suap Perizinan Tambang 2023

4. Urgensi Pengelolaan Konflik Merusak kepercayaan publik Menghambat pelayanan publik Menurunkan profesionalisme ASN Contoh: Menpan RB 2024: Konflik kepentingan = akar korupsi

5. Definisi (PermenPANRB 17/2024) Kondisi pejabat punya kepentingan pribadi Dapat memengaruhi objektivitas & kualitas keputusan Contoh: Kasus Stafsus Presiden rangkap CEO Startup

6. Jenis Konflik Kepentingan Aktual: nyata terjadi Potensial: berisiko di masa depan Contoh Aktual: Bupati Pelalawan izin hutan untuk anak Contoh Potensial: Pejabat pensiun atur kebijakan impor

7. Bentuk Kasus Aktual Pejabat menilai proyek kerabat Pejabat menolak izin usaha pesaing Kasus: ASN Kemenkeu diduga memuluskan bisnis keluarga (2023)

8. Bentuk Kasus Potensial Menjelang pensiun → kebijakan pro-bisnis pribadi Posisi ganda (regulator sekaligus komisaris) Kasus: Luhut B. Pandjaitan & isu bisnis tambang

9. Sumber 1: Bisnis & Finansial Kepemilikan saham, properti, usaha pribadi Kasus: Stafsus Presiden & Amartha (2020)

10. Sumber 2: Keluarga & Kerabat Nepotisme rekrutmen, promosi, perizinan Kasus: Bupati Pelalawan (izin hutan untuk keluarga)

11. Sumber 3: Hubungan Afiliasi Mantan atasan/bawahan, teman dekat, hubungan khusus Kasus: Rafael Alun & relasi perusahaan (2023)

12. Sumber 4: Pekerjaan di Luar ASN rangkap konsultan/direktur di sektor terkait Contoh: ASN jadi konsultan konstruksi di sektor yang diawasinya

13. Sumber 5: Jabatan Rangkap & Revolving Door Rangkap jabatan publik → konflik regulasi Mantan pejabat gunakan relasi lama untuk bisnis baru Kasus: Pejabat Kementerian rangkap komisaris BUMN

14. Sumber 6: Gratifikasi & Penyalahgunaan Jabatan Penerimaan hadiah, fasilitas mewah Penyalahgunaan aset/informasi jabatan Kasus: Rafael Alun – mobil Rubicon & Harley (2023)

15. Jabatan Rawan Konflik Perencanaan, pengadaan, perizinan, promosi, pengawasan, penyidikan, peradilan Kasus: Suap rekrutmen ASN daerah (2022)

16. Identifikasi Konflik Bedakan aktual vs potensial Studi kasus: Pejabat pengadaan & vendor pemberi hadiah

17. Pencatatan Kepentingan Pribadi Wajib setahun sekali Isi: keluarga, saham >1%, aset >500 juta, afiliasi organisasi Kasus: ASN tak lapor saham → benturan kepentingan

18. Deklarasi Konflik Wajib lapor saat konflik nyata Atasan ambil alih, batasi akses, cooling-off

19. Cooling-Off Period (2 tahun) Mantan pejabat dilarang langsung masuk bisnis terkait Kasus: Eks pejabat ESDM masuk perusahaan tambang (2023)

20. Pelatihan & Konsultasi Latsar CPNS, Diklat PKN/PKA/PKP Contoh: Sosialisasi Gratifikasi oleh KPK

21. Pengawasan Atasan langsung + mekanisme pengaduan publik Sistem rahasia & lindungi pelapor Kasus: OTT Kepala Daerah berawal dari aduan masyarakat (2023)

22. Apresiasi Indikator reformasi birokrasi Predikat WBK/WBBM bagi instansi berintegritas

23. Internalisasi Budaya (Formal) Pelatihan rutin Sosialisasi media elektronik/non-elektronik Bimbingan & konsultasi

24. Internalisasi Budaya (Informal) Role-model pimpinan Storytelling kasus nyata Komunitas integritas, simulasi etis, mentoring

25. Ritual & Simbol Organisasi Sumpah integritas ASN Hari Integritas Reminder visual di kantor

26. Kesimpulan Konflik kepentingan = akar korupsi Pengelolaan konflik = benteng pencegahan Perlu regulasi + budaya integritas

27. Ajakan / Closing Statement Integritas dimulai dari diri kita ASN berintegritas = Indonesia bebas korupsi Tanya Jawab