Penguatan Kelembafdfddfdfdgaan Bawaslu.pptx

fdfsdfdsfds

1. Penguatan kelembagaan bawaslu LA ODE KHAIRUL A.R.

2. DINAMIKA PENGAWASAN PEMILU

3. YANG BERUBAH DI SEKTOR PENYELENGGARA PEMILU PERUBAHAN DAMPAK Penambahan tugas akreditasi pemantau pemilu Mempermudah akses dan Kerjasama dengan pemantau pemilu . Memiliki legal standing untuk melakukan permohonan pengujian PKPU Dapat menjadi exit strategy dalam hal terdapat permasalahan dalam PKPU Penambahan tugas mengawasi pemeliharaan daftar pemilih berkelanjutan Diperlukan penyusunan strategi pengawasan jangka Panjang & sistematis Penguatan institusi : penambahan jumlah komisioner daerah , penambahan deputi , status panwaskab /ko menjadi permanen Memperkuat performa sepanjang manajemen organisasi dibenahi Penambahan kewenangan : Memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Memeriksa, mengkaji , dan memutus pelanggaran politik uang Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu Posisi bawaslu semakin kuat , namun membutuhkan peningkatan kompetensi dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu . Tugas mengawasi penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Penataan dapil dapat berjalan lebih baik karena diawasi oleh Bawaslu . Tugas mencegah terjadinya praktik politik uang & netralitas ASN, TNI, Polri Diperlukan kompetensi pengawas , mengingat netralitas birokrasi cakupannya luas dan rumit Penambahan tugas memfasilitasi pelatihan saksi peserta pemilu Beban kerja Bawaslu meningkat Kewenangan Bawaslu Kab /ko untuk menangani dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh pengawas adhoc . Memperkuat organisasi Bawaslu dalam rangka pembinaan aparatur pengawas

4. PENCEGAHAN SESUAI WILAYAH KERJA Mengindentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pemilu Mencegah terjadinya praktik politik uang Melakukan koordinasi dengan penyelenggara teknis setingkat dalam pelaksanaan tahapan pemilu Melakukan koordinasi dengan peserta pemilu jika kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran pemilu .

5. PENGAWASAN SESUAI WILAYAH KERJA Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Pemutakhiran data pemilih , penetapan daftar pemilih sementara , dan daftar pemilih tetap ; Pelaksanaan kampanye ; Logistik pemilu dan distribusinya ; Pelaksanaan pungut hitung suara hasil pemilu di TPS; Pergerakan surat suara , berita acara penghitungan suara , dan sertifikat hasil penghitungan suara ; Pengawasan rekapitulasi suara ; Pergerakan tabulasi penghitungan suara ; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang , lanjutan , atau susulan .

6. PENANGANAN PELANGGARAN SESUAI KEWENANGAN Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan terhadap pelanggaran pemilu

7. AGENDA DALAM RANGKA PENGUATAN KAPASITAS PENGAWAS PEMILU Menumbuhkembangkan semangat kebersamaan antar pengawas Pemilu . Menjaga hubungan yang baik antar Bawaslu di semua tingkatan , serta melaksanakan penguatan konsolidasi Lembaga dalam rangka menjaga sikap dan integritas perilaku penyelenggara . Melakukan komunikasi yang efektif dan efisien serta terus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada rakyat dalam rangka penguatan demokrasi . Mengambil Keputusan berdasarkan pertimbangan matang dan logis dengan terus memperbaharui informasi, literatur , serta wawasan tentang kepemiluan . Memiliki dan mengembangkan jiwa kepemimpinan , kesadaran sosial , efektivitas , efisiensi , kemampuan perencanaan , budaya organisasi , integritas , inisiatif serta perhatian terhadap kejelasan tugas , kualitas , dan ketelitian kerja.

8. Terimakasih