Perkembangan Implementasi EFT_KMS PPL[350].pptx

Perkembangan Implementasi EFT_KMS PPL

1. Perkembangan Implementasi EFT (TAPE/TAKE/ALAKE) di Nasional dan Daerah Jakarta, 24 Juli 2024 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan

2. Perkembangan Statistik Ecological Fiscal Transfer Daerah, 2019-2024 IDR 355,4 Miliar 40 Daerah Mengimplementasikan EFT dengan total Insentif : Penerima Manfaat EFT 5 Provinsi 31 Kabupaten 4 Kota 1.518 Desa 104 Kelurahan 2 1 Kab /Kota

3. 40 Pemda telah menerapkan kebijakan EFT ( TAPE/TAKE/ALAKE) 40 Pemda telah menerbitkan regulasi / kebijakan TAPE, TAKE, dan ALAKE 26 Pemda sedang menyusun rancangan regulasi / kebijakan nya ± 300 Pemda telah disosialisasikan konsep TAPE, TAKE dan ALAKE dan c oaching c linic oleh The Asia Foundation bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup (KMS-PPLH) . EFT meter. d ata per 22 July 2024 ACEH Provinsi Aceh Kab . Bener Meriah Kab . Aceh Barat Daya Kota Sabang Kab . Aceh Barat Kab . Gayo Lues Kab . Aceh Besar RIAU Kab . Siak Kab . Bengkalis Kab . Pelalawan Kab . Rokan Hulu Kota Dumai Kab . Rokan Hilir Kab . Indragiri Hulu Kab . Indragiri Hilir KEP. RIAU Kab . Karimun SUMBAR Kab. Agam Kab. Tanah Datar JAMBI Kab. Merangin SUMSEL Provinsi Kab. Musi Banyuasin Kab. Banyuasin JABAR Provinsi Kab. Cirebon JATIM Kab. Trenggalek Kab. Banyuwangi NTB Provinsi Kab. Lombok Tengah NTT Provinsi KALBAR Provinsi Kab . Kubu Raya Kab . Sanggau Kab . Mempawah Kab . Sambas Kota Singkawang KALTARA Provinsi Kab . Nunukan Kab . Bulungan Kab . Tana Tidung Kab . Malinau SULTENG Provinsi Kab . Sigi Kab . Toli Toli Kota Palu Kab . Donggala Kab . Poso KALTIM Kab . Berau KALTENG Provinsi Kab . Seruyan Kab . Pulang Pisau K ALSEL Kab. Barito Kuala Kab. Balangan MALUKU Kab. Maluku Tenggara SULSEL Provinsi Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Luwu Utara, Kota Pare Pare, Kab. Bulukumba, Kab. Barru, Kab. Sinjai PAPUA Kab. Jayapura PAPUA BARAT Provinsi Kab. Fak-Fak PAPUA SELATAN Kab. Merauke JATENG Kota Pekalongan

4. Dukungan Pemerintah dan Stakeholder lainnya P eran lintas Sektor : Kemendagri, Kemenkeu, KLHK, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor seperti TAF & Ford Foundation, Koalisi Masyarakat Sipil dan pihak lainnya. Kemendagri: Kebijakan TAPE/TAKE menjadi langkah Awal Atasi Dampak Perubahan Iklim (2022); Kemenkeu : EFT sebagai bagian Roadmap Greening The Government; KLHK: TAPE/TAKE juga sebagai instrumen mempercepat Folu Net Sink 2030. Adanya kebijakan nasional yang memperkuat EFT dan insentif kinerja berbasis ekologis (UU HKPD, PP HKFN, PMK DBH DR, dll).

5. Dampak Kebijakan EFT Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan inisiator EFT melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Sejak 2019 hingga 2024, anggaran yang sudah dialokasi mencapai Rp 29 Miliar atau Rp 5,8 Miliar/tahun. TAPE Kaltara juga mendorong keterlibatan perempuan dalam program perlindungan lingkungan dengan indikator: adanya kebijakan daerah tentang PUG, Jumlah program/kegiatan lingkungan yang memiliki GAP&GBS dan peningkatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui TAPE KU Kaltara

6. Dampak Kebijakan EFT Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil mendorong peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM). Terdapat 13 Desa Mandiri dan 20 Desa Maju baru. Jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan (2022). Dari 2022-2024, jumlah TAKE yang dialokasikan berjumlah Rp 8,1 Miliar. Pemkab juga memasukkan indikator penilaian TAKE untuk mendorong GEDSI: kegiatan pembangunan desa yang sasarannya melibatkan kelompok perempuan dan anak, serta kelompok rentan. Dana TAKE digunakan untuk p engembangan Ekowisata Dolli Bungaeja di Desa Wisata Tukamasea, Maros. Dampaknya , penyerapan 23 tenaga kerja baru dan tumbuhnya ekonomi Masyarakat. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri di Kab. Maros Wisata Dolli di Desa Bungaeja , Maros

7. Dampak Kebijakan EFT TAKE Bulungan Hijau masuk dalam 15 program prioritas di RPJM D Tahun 2021-2024. Jumlah insentif yang disalurkan ke Desa meningkat, Rp 4 Miliar (2023) dan Rp 5 Miliar (2024). Jumlah Desa yang menerima insentif yaitu 34 Desa. Inovasi Desa : Pemanfaatan potensi desa, pengelolaan sampah plastik berkelanjutan, pembudidayaan perikanan ramah lingkungan, dan produk unggulan lokal. Pemanfaatan insentif di Desa Naya Aya: Pembuatan kolam air tawar: luas 2 ha, pembelian 6.500 bibit ikan (patin,nila,mas,dll), dan biaya pakan. Mendorong Inovasi Desa dan Pemanfaatan Potensi Lokal di Kabupaten Bulungan

8. Dampak Kebijakan EFT Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) Kota Parepare dilaksanakan sejak 2022-sekarang, dengan anggaran sebesar Rp 1,3 Miliar. ALAKE yang disalurkan ke Keluarahan-Kelu rahan mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan taman kota, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan rehabilitasi area resapan air. Salah satu proyek berhasil menciptakan ruang terbuka hijau di pusat kota yang tidak hanya memperindah kota tetapi juga menyediakan area bagi warga untuk bersosialisasi dan beraktivitas di luar ruangan. Program penghijauan di lahan kosong ini dikelola bersama antara pemerintah, Forum komunitas hijau (FKH) dan warga . ALAKE Parepare Mendorong Praktik-Praktik Keberlanjutan Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat

9. Dampak Kebijakan EFT Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) Kota Parepare dilaksanakan sejak 2022-sekarang, dengan anggaran sebesar Rp 1,3 Miliar. ALAKE yang disalurkan ke Keluarahan-Kelu rahan mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan taman kota, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan rehabilitasi area resapan air. Salah satu proyek berhasil menciptakan ruang terbuka hijau di pusat kota yang tidak hanya memperindah kota tetapi juga menyediakan area bagi warga untuk bersosialisasi dan beraktivitas di luar ruangan. Program penghijauan di lahan kosong ini dikelola bersama antara pemerintah, Forum komunitas hijau (FKH) dan warga . ALAKE Parepare Mendorong Praktik-Praktik Keberlanjutan Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat

10. Penilaian Penghargaan EFT Koalisi Masyarakat Sipil memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja terbaik dan khusus dalam pelaksanaan EFT. No Aspek Penilaian Indikator 1 Keberlanjutan EFT dilaksanakan minimal 2 tahun berturut-turut; Terintegrasi dgn RPJMD/Regulasi Pembangunan 2 Anggaran Alokasi EFT meningkat 3 Inovasi Penilaian b y Sistem 4 Indikator EFT Evaluasi Indikator ; Variatif Indikator; dan GEDSI 5 Sumber Pendanaan Satu sumber; lebih dari satu sumber Tabel Aspek Penilaian Penghargaan EFT bagi Pemda

11. Perkembangan adopsi EFT Saat ini dan Arah baru ke depan Hambatan dan Tantangan Jaminan keberlanjutan pendanaan , dan terbatasnya ruang fiskal Daerah; Ketersediaan data indikator EFT; Sinergi indikator EFT Daerah dengan EFT nasional Cerita Baik Dampaknya terhadap ekologi , ekonomi , tata Kelola, Gender dan lainnya ; Semakin banyak Daerah yang menerapkan EFT dengan sumber pendanaan dan indikator yang beragam sesuai prioritas Daerah. Membangun Praktik EFT Daerah Sebagai Instrument Fiskal Nasional Pelembagaan Insentif Fiskal Daerah TAPE TAKE ALAKE UU HKPD PMK DID/IF PP DBH Sawit PP TKD Adopsi EFT sistem tata kelola APBD Sinergi EFT daerah dalam rana HKPD Integrasi/ Sinergi Indikator EFT (Daerah & Pusat) TANE PMK DBH DR Institusionalisasi Kebijakan dan Implementasi EFT yang lebih luas

12. Terima Kasih

13. IDR 355 milyar dana EFT yang telah dialokasikan Pemda dari 2019-2024 NO DAERAH SUMBER DANA EFT THN FISKAL TOTAL DANA EFT 1 Provinsi Kalimantan Utara BKK 2020 s.d 2024 29,000,000,000 2 Provinsi Aceh BKK 2024 5,000,000,000 3 Kab. Aceh Barat Daya ADG 2022 s.d 2024 4,362,870,173 4 Kota Sabang BKK 2023 s.d 2024 3,000,000,000 5 Kab. Siak ADK dan BKK 2021 s.d 2024 29,345,106,663 6 Kab. Bengkalis ADD 2022 s.d 2024 66,158,343,731 7 Kab. Pelalawan ADD dan BKK 2023 s.d 2024 10,789,092,105 8 Kab. Rokan Hulu ADD 2024 5,307,454,445 9 Kab. Merangin ADD 2021 s.d 2023 1,830,000,000 10 Kab. Karimun ADD 2022 s.d 2024 657,553,071 11 Kab. Cirebon BKK 2022 560,000,000 12 Kab. Trenggalek BKK 2020 s.d 2023 4,720,000,000 13 Kab. Kubu Raya ADD 2021 s.d 2024 1,998,625,393 14 Kab. Sanggau ADD 2022 s.d 2024 4,098,508,760 15 Kab. Mempawah ADD 2023 s.d 2024 1,222,420,000 16 Kab. Seruyan BKK 2023 2,000,000,000

14. LANJUTAN… NO DAERAH SUMBER DANA EFT THN FISKAL TOTAL DANA EFT 17 Kab . Pulang Pisau ADD 2022 s.d 2024 23,900,000,000 18 Kab. Barito Kuala ADD 2023 s.d 2024 2,050,000,000 19 Kab. Balangan ADD 2023 s.d 2024 17,016,693,663 20 Kab. Berau ADK 2021 s.d 2024 8,219,286,630 21 Kab. Nunukan ADD 2021 5,077,797,307 22 Kab. Bulungan BKK 2023 s.d 2024 9,000,000,000 23 Kab. Tana Tidung ADD 2023 s.d 2024 3,652,090,390 24 Kab. Sigi ADD 2021 s.d 2024 9,136,258,475 25 Kab. Toli-Toli ADD 2022 3,102,724,300 26 Kab. Maros ADD 2022 s.d 2024 8,182,054,144 27 Kab. Pangkep ADD 2022 s.d 2024 68,428,425,720 28 Kab. Luwu Utara ADD 2023 s.d 2024 3,409,871,280 29 Kab. Maluku Tenggara ADO 2020 s.d 2022 901,286,652 30 Kab . Jayapura ADK 2019, 2021 s.d 2024 9,229,965,743 31 Kota Pare-Pare PIW 2022 s.d 2024 1,358,165,544 32 Kota Palu PIK 2023 662,618,515 33 Kota Dumai DAKEL 2024 12,000,000,000 TOTAL 355,377,212,704

15. Input/Hulu Tantangan dan Agenda ke Depan: Implementasi Hasil & Dampak Ekspansi/ Pengembangan Integrasi ke Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Memperluas adopsi dan pelembagaan EFT di Nasional dan Sub Nasional. Implementasi dan Perbaikan Kualitas Hasil dari Anggaran Memperkuat Inovasi dan Dampak EFT Memperluas sumber-sumber non APBD Sinergi EFT dengan skema pendanaan dan pembiayaan hijau lainnya.