Pertek dan SLO terbaru 09 september 2025

Pertek SLo

1. Oleh : SAFRUDIN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 5 tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Permen LHK nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Permen LHK nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar dan Sertifikasi Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan DASAR HUKUM

3. Struktur dan Sistematika Pengaturan dalam PP 22/2021 tentang P3LH 13 Bab 534 Pasal 15 Lampiran

4. Pendekatan Penyusunan PP 22/2021 tentang P3LH 4 Menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama Bab II (PP. 27/2012); Bab III (PP. 82/2001); Bab IV (PP. 41/199 9 ); Bab V (P P . 19 / 19 9 9) ; da n Bab VII (P P . 1 1/ 2 01 4 ); Perubahan Pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan menyusun Ketentuan baru yang belum diatur Bab VIII (PP.46/2017) Menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam Permen Bab X (Pembinaan dan Pengawasan), dan Bab XI (Pengenaan Sanksi Administrasi );

5. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN MUTU AIR (PP22/2021 BAB III) PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN 1 2 3 4 1. inventarisasi Badan Air: Identifikasi dan Karakterisasi Badan Air 2. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air 3. pe rhitungan dan penetapan alokasi beban pen cemar air 4. penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air    (RPPMA) DILAKSANAKAN MELALUI : Pasal 107 (3)

6. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN MUTU AIR PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN 1 2 3 4 Pemanfaatan air dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan RPPMA Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran pasal 125-126

7. Untuk sumber titik : penyediaan sarana dan prasarana 5 R Penetapan BMAL Persetujuan teknis utk pemenuhan BMAL Kompetensi personil internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air 1. PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR 2.PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR 3. PEMULIHAN MUTU AIR PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN 1 2 3 4 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN MUTU AIR pengisolasian pencemaran Air penghentian sumber cemaran Air cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pembersihan unsur pencemar Rehabilitasi Remediasi pasal 127-155 Restorasi Dilaksanakan sesuai RPPMA Dilakukan pada sumber pencemar nirtitik & titik Sumber Nirtitik melalui cara pengelolaan terbaik

8. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN MUTU AIR PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN 1 2 3 4 konservasi Badan Air dan ekosistemnya pencadangan Badan Air dan ekosistemnya pengendalian perubahan iklim perlindungan Badan Air dengan klasifikasi kelas satu ; dan/atau ; perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan klasifikasi kelas satu merupakan badan air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca

9. Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik – Persetujuan Teknis untuk Pemenuhan BMAL Menteri Gubernur Bupati / Walikota Sesuai dengan kewenangan 1. Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan BMAL diajukan kepada : 4. Permohonan dilengkapi dengan Kajian yang telah disusun sebelumnya 5. Permohonan disampaikan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan 2. Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Kajian, dilakukan dalam jangka waktu 2 ( dua ) hari kerja sejak permohonan diterima 3. Penugasan : Menteri menugaskan pejabat yang membidangi P engendalian Pencemaran Air Gubernur atau Bupati / Walikota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup

10. Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik - Baku Mutu Air Limbah – Kajian yang Diperlukan Pembuangan Air Limbah ke badan air permukaan Jenis dan kapasitas produksi Jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan Sumber , kapasitas air baku , dan neraca air Sumber , debit , volume, dan karakteristik mutu air limbah Perhitungan detil dan kriteria desain sistem pengolahan air limbah dan lumpur yang dihasilkan Hasil pemantauan rona lingkungan awal air permukaan Perhitungan baku mutu air limbah berdasarkan alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran air limbah di air permukaan Alokasi titik penaatan , pembuangan air limbah , dan pemantauan air permukaan Rencana pemantauan mutu air limbah dan air permukaan Sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat

11. Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik - Baku Mutu Air Limbah – Kajian yang Diperlukan Pembuangan dan/ atau Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu Surnber , volume, karakteristik air limbah yang akan diinjeksikan Pengolahan air limbah dan/ atau fasiiitas injeksi Daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi sumur injeksi terkait dcngan jarak terhadap sumur penduduk , badan air terdekat , dan/ atau zona konservasi air tanah D ata sumur injeksi dan karakteristik zona target injeksi , mencak u p lapisan zona kedap dan lapisan zona penyangga Volume/ kapsitas tampung zona target injeksi dan perkiraan sebaran air iimbah di zona target injeksi Uji integritas mekanik Konstruksi sumur bor Sumur pantau Debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur Tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap yang menyebabkan perpindahan air limbah dari formasi ke sumber air minum bawah tanah Rencana pemantauan kinerja injeksi air limbah Sistem tanggap darurat Rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai masa operasinya

12. Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik - Baku Mutu Air Limbah – Kajian yang Diperlukan Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah Jenis dan kapasitas produksi Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan Sumber , debit, volume, dan karakteristik air limbah yang akan dimanfaatkan Tujuan pemanfaatan air limbah Lokasi, media lingkungan yang menerima airlimbah , dan jalur pemaparan air limbah Analisis sistem teknologi pemanfaatan air limbah Dosis , frekuensi , dan/ atau rotasi pemanfaatan air limbah Besaran dampak pemanlaatan air limbah Efisiensi penggunaan air Rencana pengelolaan air limbah dan l umpur yang dihasiikan Rencana pemantauan air limbah dan mutu air Sarana prasarana dan sistem penanggulangan Keadaan darurat

13. Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik - Baku Mutu Air Limbah – Kajian pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah – Skenario dampak Penyusunan Skenario dampak Alokasi Beban Pencemar Belum Ditetapkan Pengecualian dan Penyelesaian Perhitungan BMAL lebih Longgar dari yang ditetapkan Menteri Alokasi Beban Pencemar sudah Terlewati Perhitungan BMAL menggunakan Prediksi sebaran air limbah berdasar mutu air Pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih ketat dari baku Mutu Air Limbah yg ditetapkan Menteri PUK-AU tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan air Limbah ; atau Diwajibkan : memanfaatkan air limbah dan/ atau melakukan alt. lain u/ menurunkan beban pencemaran air pd sector lain. Pejabat wajib melakukan Evaluasi terhadap Pertek yang telah terbit .

14. Permohonan Persetujuan Teknis Pemeriksaan administrasi lengkap & benar ? Penilaian substansi Persetujuan Teknis Y N Y N KA ANDAL ANDAL RKL RPL UKL UPL MEKANISME PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PEMENUHAN BMAL 2 hk 10 hk 30 hk Penapisan Persyaratan Pengajuan ANDAL/RKL-RPL Persyaratan Pengajuan UKL-UPL Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha A Penilaian substansi dapat melibatkan tenaga ahli PPA Pertek memuat : standar teknis pemenuhan BMAL, standar kompetensi SDM, SML Penolaan Persetujuan Teknis Pasal 138, 143, 145

15. MEKANISME PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PEMENUHAN BMAL Sesuai Pertek?sarpras ? Y T Perbaiki Prasarana sesuai BA Perubahan PL A Sesuai BA? Mulai Pengawasan SLO Y T Pengawasan o/PPLH Verlap T Menteri, gubernur , bupati / walikota Dasar untuk pengawasan

16. Muatan Permen LHK Nomor 5 tahun 2021 BATANG TUBUH: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kegiatan Pembuangan dan atau Pemanfaatan Air Limbah Bab III Kegiatan Pembuangan Emisi Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup

17. LAMPIRAN : Lampiran I TATA CARA PENAPISAN SECARA MANDIRI Lampiran II TATA CARA PENYUSUNAN KAJIAN TEKNIS Lampiran III TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS Lampiran IV TATA CARA PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Lampiran V FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEKNIS PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH Lampiran VI FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN SUBSTANSI Lampiran VII FORMAT PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH Lampiran VIII FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PERSETUJUAN TEKNIS Lampiran IX FORMAT SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL Muatan Permen LHK Nomor 5 tahun 2021

18. Muatan PermenLHK Nomor 5 tahun 2021 Lampiran X TATA CARA PENAPISAN UNTUK KEGIATAN PEMBUANGAN EMISI Lampiran XI MUATAN KAJIAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI Lampiran XII MUATAN STANDAR TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI Lampiran XIII TATA CARA PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBUANGAN EMISI Lampiran XIV FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS Lampiran XV FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN SUBSTANSI Lampiran XVI FORMAT PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI Lampiran XVII FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PEMENUHAN PERSETUJUAN TEKNIS

19. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Persetujuan Teknis, adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/ atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan Standar Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah , adalah standar yang ditetapkan sebagai acuan bagi Usaha dan/ atau Kegiatan tertentu untuk pencegahan pencemaran lingkungan Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO , adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/ atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penapisan Secara Mandiri adalah penapisan yg dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan untuk menetukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis

20. Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan pembuangan dan / atau pemanfaatan Air Limbah harus melakukan : a. Penapisan Secara Mandiri; dan b. permohonan Persetujuan Teknis . TATA CARA

21. Penapisan Mandiri adalah penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis . kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa : kajian teknis ; atau Standar Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah . Tatacara penapisan secara mandiri tercantum dalam Lampiran I peraturan ini . PENAPISAN MANDIRI

22. cre@ted by HS Lampiran I PermenLHK 5/2021

23. Muatan Kajian Teknis dan Dokumen Pemenuhan Standar Teknis ( PermenLHK 5/2021 lampiran II dan III) Kajian Teknis Standar teknis pemenuhan BMAL: deskripsi kegiatan , rona lingkungan awal , prakiraan dampak , rencana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi , rencana pemantauan lingkungan b. Internalisasi biaya lingkungan Standar Teknis Standar teknis pemenuhan BMAL: deskripsi kegiatan , rujukan BMAL yang ditetapkan Menteri , rencana pengelolaan lingkungan termasuk system pengolahan air limbah , rencana pemantauan lingkungan Internalisasi biaya lingkungan Ketentuan muatan kajian teknis : lampiran II Ketentuan muatan Dokumen pemenuhan standar teknis : lampiran III

24. cre@ted by HS Lampiran I PermenLHK 5/2021

25. cre@ted by HS Lampiran I PermenLHK 5/2021

26. Kesesuaian terpenuhi ? Permohonan Persetujuan Teknis Lengkap & Benar ? Pemeriksaan Teknis Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha Lembaga OSS Penolakan Persetujuan Teknis Menteri menugaskan pejabat bid PPKL; Gubernur atau Bupati / Walikota menugaskan pejabat bid LH Y T Y T 30 hk 10 hk 2 hk Persyaratan Pengajuan MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS ( Pertek ) UNTUK PEMENUHAN BMAL * Permohonan disampaikan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan ** Keterangan Penilaian Substansi : Penilaian substansi dapat melibatkan tenaga ahli PPA Kesesuaian isi kajian teknis dengan besaran usaha dan volume AL, system pengolahan / pemanfaatan AL, beban AL dan dampaknya , RPL. Kesesuaian isi dokumen pemenuhan standar teknis dengan besaran usaha dan volume AL, BMAL, RPL MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan wajib Amdal atau UKL UPL Menteri, Gubernur , Bupati / Walikota sesuai kewenangan Periz Usaha dan PerLing Menteri, Gubernur , Bupati / Walikota sesuai kewenangan Periz Usaha dan PerLing Pasal 9 s/d 12 PermenLHK 5/2021 Penilaian Substansi **

27. Standar Teknis Pemenuhan BMAL: Parameter & nilai BMAL Desain IPAL? Titik penaatan , Titik pembuangan , Titik pemantauan , nama , titik koordinat Biaya PPMA Kewajiban : saluaran air limbah terpisah dengan limpasan air hujan , ada flowmeter & sistem tanggap darurat , dll Larangan : membuang air limbah sekaligus , di luar titik penaatan , menyampaikan data palsu , dll Periode waktu uji coba sistem pengolahan air limbah dan / atau fasilitas injeksi serta pemenuhan BMAL MUATAN PERSETUJUAN TEKNIS

28. 2. Standar Kompetensi SDM: PJ PPA PJ operator IPAL Personel dengan kompetensi sesuai kebutuhan Yang bersertifikat 3. Sistem Manajemen Lingkungan : Pemantauan Mutu Air Limbah Penaatan BMAL Pemantauan air dan atau air tanah berkala Pelaporan MUATAN PERSETUJUAN TEKNIS (2) Pemenuhan standar kompetensi SDM paling lambat 1 tahun sejak SLO terbit Kemampuan : identifikasi sumber pencemar , karakteristik air limbah , menilai tingkat pencemar , daur ulang air limbah , desain dan operasi IPAL, pemantauan , identifikasi bahaya , melakukaa t indakan kesehatan & keselamatan kerja ( Permen LHK 5/2018)

29. Sesuai Pertek ? Y T Sesuai arahan ? Selesai Y Verifikasi Dimulainya operasional usaha / kegiatan Pengawasan ketaatan PJ U/K dalam perijinan usaha Kesesuaian standar teknis dg sarpras ; berfungsinya sarpras & terpenuhi BMAL dlm Pertek Menteri menugaskan pejabat madya bid PPKL; Gubernur atau Bupati / Walikota menugaskan pejabat bid LH SLO Arahan : Perbaikan sarpras Perubahan Pertek d/a Perling Jangka waktu perbaikan 3 hk Perbaikan dokumen ( Pertek d/a Perling) & Sarpras o/ Usaha/ Kegiatan Verifikasi PJ Usaha/ Kegiatan MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) Menteri/ Gubernur / Bupati / Walikota Melapor kpd Menteri, Gubernur , Bupati / Walikota sesuai kewenangan penerbitan PerLing a. Penyelesaian pembangunan sist pengolahan air limbah d/a fasilitas injeksi dan b. Penyelesaian uji coba air limbah 3 hk T 5 hr Pasal 17-27 PermenLHK 5/2021 Penegakan Hukum Penyelesaian Gakum Surat keterangan

30. MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) Pengujian air limbah dilakukan pada periode uji coba Jika periode uji coba telah berakhir , PJ U/K dilarang membuang d/a memanfaatakan air limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO Pasal 17-18 PermenLHK 5/2021 Dokumen Pendukung Laporan Keterangan

31. PERUBAHAN PERSETUJUAN TEKNIS Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan wajib  perubahan Pertek jika akan melakukan perubahan teknis pembuangan dan / atau pemanfaatan Air Limbah Perubahan Pertek , wajib dilengkapi Kajian Teknis , jika perubahan teknis mengubah luas sebaran dampak ; atau Dokumen pemenuhan Standar Teknis, jika perubahan teknis tidak mengubah luas sebaran dampak perubahan teknis : Perubahan desain dan / atau teknologi IPAL Pembangunan IPAL Perubahan pengelolaan Air Limbah Pasal 15 - 16 PermenLHK 5/2021

32. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Usaha dan/ atau Kegiatan : yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/ atau pemanfaatan Air Limbah , dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/ atau Kegiatan ; yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan/ atau pemanfaatan Air Limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/ atau memenuhi persyaratan teknis , dilanjutkan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dan/ atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini ; atau yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang telah mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya . BAB IV KETENTUAN PERALIHAN - Pasal 53

33. (2 ) Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/ atau pemanfaatan Air Limbah wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal : a. perizinan pembuangan dan/ atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mencakup standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah ; atau b. terdapat perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan . Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal belum mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya . (4) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis dan/ atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Peraturan ini . (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 ( dua ) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku

34. BAB V KETENTUAN PENUTUP - Pasal 54 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut ; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi ; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701); Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit ; dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

35. TERIMA KASIH safrudin 23 @ yahoo.com Gd B lt 5 KLHK Jl.D.I . Panjaitan 24 Jaktim Tlp . : 021 8517257 Hp : 081282247827