Pertemuan 12. Perjanjian Kerja Laut.pptx

tentang hukum laut dan perjanjian kerja diatas laut

1. MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN [PTP 4103] Pertemuan 13 (Kamis, 29 Mei 2025) PERJANJIAN KERJA LAUT

2. OUTLINE MATERI POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Pokok Bahasan: Menjelaskan Perjanjian Kerja Laut Sub Pokok Bahasan: Definisi persyaratan perjanjian kerja laut Tatacara memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

3. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DASAR HUKUM Referensi: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar . Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2021). Pedoman Teknis Pengawasan Kapal Perikanan . Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran , khususnya Pasal 145–148 tentang PKL. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. ILO Convention No. 188 (Work in Fishing Convention), 2007, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Perpres No. 44 Tahun 2022. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan

4. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Definisi dan Persyaratan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145–148); Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan ILO Convention No. 188 (Work in Fishing Convention, 2007); ILO Work in Fishing Recommendation No. 199 (2007). Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah bentuk kontrak tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap awak kapal sebelum melakukan Keberangkatan . PKL mengatur hubungan kerja antara pemilik kapal dan awak kapal , mencakup hak , kewajiban , dan syarat kerja lainnya. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik kapal .

5. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Laut (PKL) Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 PKL harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang antara lain meliputi upah / gaji , penunjukan kapal , perjalanan pelayaran , kedudukan awak kapal , jenis pekerjaan , hari libur dan pemutusan hubungan kerja.

6. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Persyaratan Wajib PKL ( Minimal ) Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145–148); Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan ILO Convention No. 188 (Work in Fishing Convention, 2007); ILO Work in Fishing Recommendation No. 199 (2007). Nama dan alamat pemilik kapal serta awak kapal Jabatan dan tugas awak kapal Masa kerja Sistem dan besaran upah Fasilitas dan tunjangan (makan, tempat tinggal, asuransi ) Ketentuan PHK dan penyelesaian perselisihan Penandatanganan oleh kedua belah pihak

7. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145–148); Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan ILO Convention No. 188 (Work in Fishing Convention, 2007); ILO Work in Fishing Recommendation No. 199 (2007). Jenis- Jenis Perjanjian Kerja Laut (PKL) 1. Perjanjian Kerja Laut Waktu Terbatas (PKL Waktu Tertentu ) Perjanjian kerja laut yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh pemilik kapal dan awak kapal . Durasi kontrak ditetapkan secara jelas di awal , misalnya 3 bulan , 6 bulan , atau 1 tahun . 2. Perjanjian Kerja Laut Satu Kali Operasi (PKL Trip/Voyage) PKL ini hanya berlaku untuk satu kali operasi pelayaran atau satu trip penangkapan . Hubungan kerja otomatis berakhir ketika perjalanan tersebut selesai, tanpa memperhitungkan lama waktunya . 3. Perjanjian Kerja Laut Tidak Terbatas (PKL Tetap/Waktu Tidak Tertentu ) PKL yang tidak menyebutkan batas waktu tertentu dan dianggap berlaku secara terus-menerus sampai salah satu pihak mengakhiri kontrak secara sah ( misalnya melalui pemutusan hubungan kerja atau pensiun ).

8. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145–148); Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan ILO Convention No. 188 (Work in Fishing Convention, 2007); ILO Work in Fishing Recommendation No. 199 (2007). Apa sih PERBEDAANNYA ?? Jenis PKL Masa Berlaku Contoh Penggunaan Sistem Upah Waktu Terbatas 3, 6, atau 12 bulan Kapal musiman, kapal industri Gaji tetap atau bagi hasil Satu Kali Operasi Per trip (1 perjalanan) Nelayan lepas, kapal ekspedisi Per-trip/lump sum Tidak Terbatas Berlaku terus - menerus ABK tetap perusahaan/kapal pemerintah Gaji tetap , fasilitas lengkap

9. PERSYARATAN BEKERJA PADA KAPAL PERIKANAN sesuai PP No.27/2021 & Permen KP No. 33/2021 Berumur paling sedikit 18 ( delapan belas ) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri (KTP) Memiliki Buku Pelaut Perikanan (BPP)* Memiliki Kompetensi (sertifikat)* Memiliki PKL** Dilakukan sijil / "buku pelaut" (oleh syahbandar di pelabuhan perikanan) Bekerja Pada: Kapal Penangkap Ikan; Kapal Pengangkut Ikan; Kapal Pengolah Ikan; Kapal Latih Perikanan; Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan; atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan . Sehat jasmani & rohani (surat keterangan sehat)** Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial RELAKSASI: * sesuai SE Men KP Nomor B.2254/MEN-KP/XII/2023, 29 Des 2023, masih diberikan batas waktu untuk memenhui s.d. 31 Des 2024 ** relaksasi serupa khusus bagi AKP yg bekerja pada kapal perikanan di atas 5 s.d. 30 GT

10. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerja Laut

11. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerja Laut Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16

12. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Tata Cara Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 PKL harus diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang , biasanya oleh Syahbandar , PSDKP atau pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan. Proses ini bertujuan memastikan isi PKL tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , serta melindungi hak-hak awak kapal .

13. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Tata Cara Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 Langkah- langkah Pengesahan PKL: Pengajuan : Pemilik kapal menyerahkan PKL ke Syahbandar . Pemeriksaan : Petugas memeriksa keabsahan dan kelengkapan isi PKL. Pengesahan : PKL disahkan dengan tanda tangan dan cap resmi. Distribusi : Salinan sah diserahkan ke semua pihak . Pengarsipan : Arsip PKL disimpan di kantor Syahbandar .

14. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Tata Cara Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16

15. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 Pengawakan kapal adalah proses penempatan awak kapal yang memenuhi jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan . Dalam konteks kapal perikanan , pengawakan sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran , efisiensi penangkapan ikan , dan perlindungan terhadap pekerja perikanan .

16. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 Pemeriksaan pengawakan dilakukan oleh petugas Syahbandar sebelum kapal diberangkatkan . Tujuannya adalah memastikan bahwa kapal dioperasikan oleh awak yang kompeten , memiliki sertifikat , dan dalam kondisi sehat fisik dan mental . Ketidaksesuaian jumlah atau kompetensi awak dapat membahayakan operasional kapal dan melanggar ketentuan hukum .

17. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Apa saja yang diperiksa?? Referensi : Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 145, 207); Permenhub No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perdirjen Perhubungan Laut No. UM.008/40/18/DJPL-16 tentang Tata Cara Pengesahan PKL; ILO Convention No. 188, Pasal 16 Komponen yang Diperiksa : Jumlah awak kapal sesuai jenis dan ukuran kapal Sertifikat keterampilan dan kompetensi : SKK, BST, ANKAPIN/ATKAPIN Kesehatan awak kapal : Surat keterangan sehat Identitas : KTP, Buku Pelaut dan Kartu Nelayan Perjanjian kerja laut yang sah untuk masing-masing awak kapal (ABK)

18. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah dokumen legal antara pemilik kapal dan awak kapal yang wajib memuat hak dan kewajiban secara tertulis . PKL terdiri atas tiga jenis utama : waktu terbatas , satu kali operasi , dan tidak terbatas . Jenis PKL disesuaikan dengan sifat pekerjaan di kapal perikanan . Penegakan aturan PKL penting untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan ABK ( awak kapal ).

19. POLITEKNIK KEPULAUAN SIMEULUE PROGRAM STUDI D-III PERIKANAN TANGKAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DISKUSI KUIS Pak Yoni, seorang nelayan dari pesisir Pulau Simeulue, baru saja bergabung sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal Purse Seine yang akan melaut selama beberapa minggu di perairan Laut Simeulue. Sebelum berangkat , Pak Yoni diminta menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) oleh pemilik kapal . Dalam kontrak tersebut tertulis bahwa masa kerja adalah 3 bulan , sistem upah menggunakan bagi hasil , namun tidak dijelaskan mengenai asuransi atau jaminan kesehatan . Setelah dua bulan bekerja , Pak Yoni mengalami cedera saat menarik jaring dan tidak bisa melanjutkan aktivitas di kapal . Namun, Pak Yoni tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai dan saat kembali ke darat , bagi hasil yang dijanjikan pun dipotong karena dianggap tidak menyelesaikan masa kerja . “ Kontrak di Laut Simeulue ” Menurut Anda, jenis PKL apa yang diterapkan pada kasus Pak Yoni? Jika Anda bertugas sebagai pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue , langkah apa yang akan Anda ambil untuk melindungi nelayan seperti Pak Yoni?

20. Sumber : AntaraNews,2022 #jadiversiterbaikdiri " Tertib Administrasi , Aman Berlayar , Lancar Mendarat ."