Pertemuan IV. Struktur Harga Obat.pptx897777

ppt

1. STRUKTUR HARGA OBAT DAN JALUR DISTRIBUSI Iwan Yuwindry, M.Farm.,Apt Pharmacy, Health Faculty Sari Mulia University PENGANTAR ILMU FARMASI

2. Visi dan Misi Universitas Sari Mulia Visi “ Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Mengembangkan Nilai Potensi Kekayaan Lokal Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Berkarakter Unggul Dan Berdaya Saing Di Tingkat Wilayah, Nasional, Dan Internasional Tahun 2030” Misi Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi . Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal . Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi . Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelengaraan tridharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul .

3. Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Visi “ Menjadi fakultas kesehatan yang unggul dalam Ilmu Pengetahuan , Teknologi dan Seni (IPTEKS) dengan mengembangkan potensi kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter , inovatif dan kreatif ditingkat wilayah , nasional dan internasional tahun 2030” Misi Menyelenggarakan Pendidikan Yang Berkualitas Dengan Mengedepankan Interprofessional Education (IPE) Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dan Berdaya Saing Di B idang Kesehatan Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dengan Mengembangkan Potensi Kearifan Lokal Melalui Pendekatan Lintas Profesi ( Interprofesional Collaboration /IPC) Menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Mengaplikasikan IPTEKS Melalui Pendekatan Kerjasama Lintas Profesi Menjalin Kerjasama Dengan Masyarakat , Institusi Pendidikan , Dan Pemerintah Di Tingkat Wilayah, Nasional, Maupun Internasional .

4. Visi dan Misi Prodi Farmasi Visi “ Menjadi program studi farmasi yang unggul di tahun 2025 dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kefarmasian dengan keunggulan pada pharmaceutical care dan berjiwa enterpreneur ” Misi Menyelenggarakan pendidikan farmasi yang rasional dan inovatif dengan berbasis bukti ilmiah yang berkarakter mandiri serta berjiwa enterpreneur Mengembangkan penelitian di bidang farmasi demi kemajuan ilmu farmasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pelayanan kefarmasian sebagai bentuk tanggung jawab sosial demi meningkatan kualitas kesehatan masyarakat Mengembangkan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri guna mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi

5. Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep struktur harga obat, jalur distriusi obat

6. Outline Struktur Harga Obat Jalur Distribusi Obat Pengawasan Obat

7. Referensi Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, Edisi IV, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Cipolle, R.J., Strand, L.M.,and Morley, P.C.,1998, Pharmaceutical Care Practice, McGraw Hill, New York

8. A. Struktur Harga Obat Harga suatu obat ditentukan oleh produsen, distributor dan pemerintah yang mana dalam hal ini semua pihak saling berhubungan dalam menetapkan harga obat. Harga suatu obat hingga ke tangan pasien sendiri terdiri dari beberapa harga yaitu: Harga jual produsen (HJP) Harga netto apotek (HNA) Harga eceran tertinggi (HET) Harga jual Apotek (HJA)

9. Harga jual produsen (HJP) yaitu harga jual yang diberikan oleh produsen atau pabrik obat kepada distributor yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) Harga Jual Produsen (HJP)

10. Harga Netto Apotek (HNA) yaitu harga jual yang diberikan oleh PBF kepada Apotek diluar pajak Harga Netto Apotek (HNA)

11. Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjual suatu obat secara ecer dan apotek tidak boleh menjual harga obat melebihi dari HET Harga Eceran Tertinggi (HET)

12. Harga Jual Apotek (HJA) yaitu harga jual yang dibayar oleh pasien ke apotek atau pelayanan kefarmasian Harga Jual Apotek (HJA)

13. Selain harga obat diatas, bila pasien ingin menebus resep maka ada harga yang harus dibayar selain harga untuk obat tersebut. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh pasien ketika ingin menebus resep yaitu ada biaya obat dalam hal ini biasanya disebut HJA yang merupakan total keseluruhan biaya yang ada yang terdiri dari harga obat ditambah keuntungan yang diambil oleh apotek, biaya pajak sebesar 10% dan pemberian uang tuslah. Lanjutan..

14. Uang tuslah adalah jasa pelayanan farmasi dalam menyiapkan obat yang ada pada resep. Uang tuslah ini digunakan untuk memberikan upah kepada Apoteker, Asisten Apoteker dan mengganti biaya fasilitas yang digunakan selama pengerjaan resep. Lanjutan..

15. Macam-macam harga obat di Apotik: HJA = harga jual apotek (dibuat apotek) HET = harga eceran tertinggi (dibuat distributor) HNA = harga netto apotek (harga tanpa PPN)

16. Daftar harga di apotek HNA HNA + PPN (10%) Daftar harga di Apotik : Umumnya dibuat per-satuan terkecil yang dapat dijual Keuntungan dihitung terhadap HNA saja, tidak terhadap HNA + PPN, jika dihitung terhadap HNA + PPN artinya apotik mengambil keuntungan terhadap pajak.

17. Harga yang tertampil di faktur a. HNA b. NSP (netto selling price) = HNA + PPN = 1,1 HNA  110 % HNA NSP = HNA + 10% HNA 10%  PPN Mencari HNA dari NSP : HNA = 100 x NSP = 1 NSP = NSP 110 1,1 1,1

18. HARGA JUAL APOTIK HJA = HNA + PPN + Profit Misal : OTC (bebas & bebas terbatas)  margin profit 10% dari HNA Ethical  margin profit 30% dari HNA

19. Harga Jual berdasarkan Penggolongan obat 1. OTC (misal : margin keuntungan 10% dari HNA) HJA = HNA + % keuntungan (thd HNA) + PPN (10% thd HNA) = HNA + 10% HNA + 10% HNA = 1 (HNA) + 0,1 (HNA) + 0,1 (HNA) = 1,2 HNA 2. Ethical (misal : margin keuntungan 30% dari HNA) HJA = HNA + % keuntungan (thd HNA) + PPN (10% thd HNA) = HNA + 30% HNA + 10% HNA = 1 (HNA) + 0,3 (HNA) + 0,1 (HNA) = 1,4 HNA

20. DISKON 1. Harga di faktur HNA dengan diskon 5% dari HNA Dihitung harga per satuan terkecil : Harga 1 box isi 100 tablet = Rp 50.000 Harga per tablet = Rp 500 Harga dengan Diskon 5% = x HNA per satuan = x 500 2 . Harga di faktur NSP dengan diskon  dicari HNA dulu, baru di – diskon semua diskon umumnya terhadap HNA

21. HNA DISKON (misal 5%) Maka HNA diskon = X HNA Jika 1 box isi 100 = HNA diskon/jml tab = x HNA x (1/100) Jika HNA di faktur Tanpa diskon =

22. NSP = 110% HNA = X HNA = 1,1 HNA Menghitung HNA diskon dari NSP (diskon 2,5%) HNA diskon 2,5% = X HNA = X (NSP/1,1) ATAU = x = 97,5 x NSP 110 HNA per unit terkecil (misal dalam 1 box isi 100) = x NSP x x = 97,5 x NSP x 1 110 100 NSP

23. Menghitung HJA dari NSP DISKON (misal diskon 2%), harga satuan = 50.325 HNA diskon = x 50.325 = 44.834,99 HNA + PPN = 44.834,99 X 1,1 HJA (margin profit 30%) = 44.834,99 X 1,4 TANPA DISKON HNA = x 50.000 HNA + PPN = HNA X 1,1 HJA (margin profit 30%) = HNA X 1,4

24. HARGA RESEP Harga R/ = HJA + X (strategi apotek)   a. Tuslah/uang service (racikan: Rp. 2000, jadi: 1000) b. Embalace : Etiket, plastik, kwitansi, copy R/ Rp. 100 (paket) Kapsul Rp. 150/biji Kertas puyer Rp. 100/lembar Pot Rp. 1000/biji Botol Rp. 1000/biji Vehiculum= SL Rp. 1000 (paket) Harga R/ = HJA x Ʃ obat + tuslah + embalace

25. Langkah-langkah dalam mengerjakan: Hitung jumlah masing-masing obat yg dibutuhkan Kalikan dengan harga dari masing-masing obat Tambahkan tuslah, embalace dan lain-lain pada tiap R/ Hitung harga masing-masing R/ dan harga total per lembar Catatan : Pembulatan < ½ ½ > ½ 1 R/ Parasetamol 200 mg CTM ½ tab mfla pulv dtd no X

26. R/ luminal 150 mg  5 (tab 300 mg) x 1000 = ...... Parasetamol200 mg  4 (tab 500mg) x 1500 = ..... Vitamin C 1 mg  4 (tab 4 mg) x 200 = ..... Mf pulv dtd no 10 tuslah = 2000 kertas 10 x 100 = 1000 etiket = 100 . ................................

27. Contoh: R/1 obat 1 Rp10.000 R/2 obat 2 Rp15.000 R/3 obat 3 Rp20.000 3x1000 3x 100 Kurang tepat R/1 obat 1 Rp 10.000 Rp 1.000 Rp 100 Rp 11.100 R/2 obat 2 Rp 15.000 Rp 1.000 Rp 100 Rp 16.100 R/3 obat 3 Rp 20.000 Rp 1.000 Rp 100 Rp 21.100 Rp .......... Lebih tepat

28. Perjalanan obat dari pabrik obat hingga bisa diterima di tangan pasien, melalui serangkaian proses distribusi yang panjang. Proses distribusi ini dimulai dari pabrik obat atau industri farmasi yang menyalurkan obatnya ke Pedangan Besar Farmasi (PBF). Ada beberapa PBF yang menyalurkan kembali ke sub PBF tetapi ada pula yang langsung ke tempat pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi RS dan toko obat. B. Jalur Distribusi Obat

29. Setelah obat berada di pelayanan kefarmasian, maka pasien dapat membeli obat tersebut. Pelayanan kesehatan bila ingin mendapatkan obat dari PBF maka harus melakukan pemesanan obat yang mana dipesan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker. Lanjutan..

30. Setelah itu, surat pemesanan diberikan ke PBF atau dapat melalui sales obat, kemudian barang diantar oleh PBF dan ketika barang datang maka petugas apotek melakukan pencocokan barang dengan faktur yang dilihat dari kesamaan nama obat, dosis obat, nomer bets, tanggal kadaluarsa dan jenis sediaan. Barang yang telah dicocokan dengan faktur, kemudian disimpan berdasarkan jenis sediaan yang dilihat dari farmakologi, alphabeth, dan suhu penyimpanan. Lanjutan..

31. Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari: Standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar sendiri. Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. C. Pengawasan Obat

32. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan post market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan BPOM di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Lanjutan..

33. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhhi syarat keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu . Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Lanjutan..

34. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana. Lanjutan..

35. Pengawasan obat dan makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Lanjutan..

36. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk obat dan makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/ bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu denan memberikan intensif, clering house dan pendampingan regulatory. Lanjutan..

37. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/ institusi, baik pemerintahan maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Lanjutan..

38. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik pusat maupun BPOM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Lanjutan..

39. Maknai Hidup untuk Hidup Yang Lebih Baik QUOTES

40. TERIMA KASIH