PM AKIP BP2SDM 23 Okt 2024 [Ed2] Kementerian Kehutanan

PK SAKIP

1. BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN MANDIRI AKIP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM LHK BIRO PERENCANAAN KLHK 23 Oktober 2024

2. HASIL EVALUASI AKIP 2023 TATA CARA PENILAIAN MANDIRI SAKIP STANDARDISASI KRITERIA PENILAIAN LEMBAR KERJA EVALUASI AKIP PENUTUP OUTLINE

3. HASIL EVALUASI AKIP 2023 01 Hasil Evaluasi AKIP KLHK 2023 Hasil Evaluasi AKIP BP2SDM 2023

4. AKUNTABILITAS MENJADI ISU PENTING DALAM BIROKRASI Pemerintah (agent ) bertindak atas nama rakyat (principal) dalam membuat kebijakan , termasuk kebijakan penggunaan dana publik , maka pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabkan atas kewenangan yang diberikannya tersebut kepada yang memberi mandat . Masyarakat harus merasakan hasil dan manfaat dari setiap produk kebijakan Pemerintah . Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan “ nilai SAKIP”

5. 5 DASAR HUKUM SAKIP KepmenLHK 975/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLJHK PermenPANRB 88/2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KepmenLHK No. SK 975 tahun 2023 selain mengatur pedoman implementasi SAKIP di KLHK, juga mengatur kelembagaan pengelolaan kinerja dan mekanisme reward dan punishment 1 2

6. SIKLUS SAKIP SAKIP merupakan suatu siklus yang dimulai dengan perencanaan kinerja , pengukuran kinerja , pelaporan kinerja , hingga evaluasi kinerja yang dapat memberikan feedback bagi perbaikan perencanaan mendatang Rencana Strategis Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Pelaporan Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Memastikan sasaran K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Memastikan upaya pencapaian target- target diperjanjikan pada pejabat yang berkompeten Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi Amanah secara jujur Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi Perbaikan berkelanjutan SAKIP

7. KOMPONEN APA SAJA DALAM PENILAIAN SAKIP ? Perencanaan Kinerja (30%) 1. Pengukuran Kinerja (30%) 2. Pelaporan Kinerja (15%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) 3. 4. SAKIP diukur berdasarkan aspek keberadaan , kualitas , hingga pemanfaatan perencanaan kinerja , pengukuran kinerja , pelaporan kinerja , hingga evaluasi akuntabilitas kinerja Keberadaan Kualitas Pemanfaatan Contoh : Apakah sudah terdapat dokumen jangka menengah , jangka pendek , laporan kinerja , dan pedoman teknis metode pengukuran kinerja ? Contoh : Apakah dokumen rencana dan laporan kinerja sudah disampaikan tepat waktu dan dipublikasi ? Apakah indikator kinerja sudah memenuhi prinsip SMART? Contoh : Apakah pengukuran kinerja dilakukan untuk menjadi dasar dalam penyesuaian kinerja ? Apakah informasi laporan kinerja dimanfaatkan dalam penyusunan rencana mendatang ?

8. KOMPONEN APA SAJA DALAM PENILAIAN SAKIP ? Keberadaan (20) Perencanaan (30) Kualitas (30) Pemanfaatan (50) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia Pengukuran (30) Pelaporan (15) Evaluasi (25) Pengukuran Kinerja telah dilakukan Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik , yaitu untuk mencapai hasil , dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis , serta memperhatikan crosscutting Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan Kinerja secara e fektif berjenjang dan berkelanjutan Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja , informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan Evaluasi AKIP telah dilaksanakan secara berkualitas dengan SDM yang memadai Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi AKIP sehingga memberikan kesan yang nyata ( dampak ) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

9. Nilai SAKIP KEMENTERIAN LHK TA. 2023 Komponen Bobot Nilai 2022 Nilai 2023 Ket Persen nilai 2023 terhadap bobot Perencanaan Kinerja 30 23,33 23,38 77,93% Pengukuran Kinerja 30 20,29 20,36 67,86% Pelaporan Kinerja 15 12,21 12,22 81,46% Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 16,95 17,11 68,44% NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 100 72,78 73,07 73,07% Nilai SAKIP KLHK 2023 menunjukkan peningkatan pada seluruh komponen yang menandakan telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP di lingkup KLHK. Komponen pelaporan kinerja merupakan komponen yang memiliki hasil penilaian tertinggi , sementara komponen lainnya perlu upaya peningkatan ( terutama pengukuran kinerja dan evaluasi ) Prioritas peningkatan

10. CATATAN EVALUASI SAKIP KLHK 2023 OLEH KEMENPANRB UNTUK PERBAIKAN MENDATANG 1. 2. 3. 4. Penyempurnaan pohon kinerja yang mempertimbangkan CSF ( berdasarkan PermanPANRB 89/2021) serta identifikasi crosscutting lintas unit kerja /Kementerian lain dalam pencapaian kinerja Memaksimalkan pemanfaatan IT dengan menguatkan komitmen unit/ satuan kerja serta pimpinan untuk memanfaatkan eSAKIP KLHK sebagai sarana pemantauan yang efektif untuk pengukuran kinerja serta dapat memberikan feedback perbaikan mendatang . Menguatkan komiten unit/ satuan kerja untuk melakukan pelaporan kinerja triwulanan pada aplikasi eSAKIP Mendorong hasil evaluasi AKIP untuk dapat meningkatkan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Penyusunan perencanaan kinerja yang berorientasi outcome dengan indikator yang SMART ( specific, measurable, achievable, relevant , dan time-bound) serta dokumen pedoman IKU seluruh unit kerja yang lengkap ( terdapat definisi operasional , cara pengukuran , penanggungjawab data kinerja , dll )

11. NILAI SAKIP ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN LHK TAHUN 2022 DAN 2023 Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP 2022 ( dinilai oleh APIP tahun 2023) dan 2023 ( dinilai oleh APIP tahun 2024) Hasil nilai SAKIP Eselon 1 KLHK TA.2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang menandakan terdapat perbaikan implementasi SAKIP di lingkup KLHK. Peningkatan signifikan terjadi di BP2SDM.

12. HASIL SAKIP BP2SDM TA. 2023 Komponen Bobot Nilai 2022 Nilai 2023 Ket Persen nilai 2023 terhadap bobot Perencanaan Kinerja 30 23,38 26,54 88,46% Pengukuran Kinerja 30 22,39 25,98 86,6% Pelaporan Kinerja 15 12,44 13,31 88,73% Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 18 21,94 87,76% NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 100 76,21 87,77 87,77% Hasil evaluasi AKIP BP2SDM 2023 menunjukkan bahwa BP2SDM memperoleh nilai sebesar 87,77 dengan kategori A (Memuaskan) berdasarkan Surat Itjen Nomor SP.75/ITJEN/ITWIL2/RHS/WAS.2.1/4/2024. Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi SAKIP BP2SDM pada empat komponen SAKIP, baik pada aspek keberadaan, kualitas, serta pemanfaatan. Catatan: Komponen Evaluasi Internal perlu menjadi prioritas untuk ditingkatkan dikarenakan hasil penilaiannya masih di bawah 80% dari bobot.

13. Nilai Pengelolaan Kinerja (NPK) Eselon I Tahun 2023 Nilai Pengelolaan Kinerja (NPK) merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja anggaran dan akuntabilitas kinerja unit kerja lingkup KLHK. NPK menjadi dasar reward dan punishment di tingkat unit kerja eselon 1 dan satuan kerja lingkup KLHK (berdasarkan KepMENLHK No. 975 Tahun 2023 pada Bab 7). Unit Kerja Eselon 1 dengan Nilai Pengelolaan Kinerja (NPK) “Sangat Baik (>90)” dan “Baik (80-90)” T.A. 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK No. 623 Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, kinerja anggaran Eselon 1 KLHK pada umumnya sangat baik, sehingga perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja (SAKIP) eselon 1 untuk mengungkit SAKIP KLHK. Sumber data: Nilai SAKIP TA.2023 didapat dari hasil evaluasi SAKIP Eselon 1 TA.2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 NKA didapat dari data pada aplikasi SMART DJA dan Omspan sd. 30 Januari 2024 ( Keputusan MENLHK No SK. 6205 tahun 2024 Penetapan Unit Kerja di Lingkup KLHK yang diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Tahun 2023) NO  UNIT KERJA ESELON 1 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) NILAI PENGELOLAAN KINERJA (NPK) 1 ITJEN 93,62 82,23 87,92 2 DITJEN PKTL 92. 16 79,29 85,73 3 DITJEN PHL 92,35 78,02 85,48  4 SETJEN 93,32 76,05 84,68 5 BP2SDM 93,14 76,21 84,67 6 DITJEN PHLHK 91,24 77,19 84,21 7 BSI LHK 90,73 76,36 83,55 8 DITJEN PSKL 92,12 74,90 83,51 9 DITJEN KSDAE 87,13 79,88 83,50 10 DITJEN PPKL 87,30 71,11 82,21 13

14. Penghargaan Unit Kerja Eselon 1 dan Satker lingkup KLHK dengan “ Pengelolaan Kinerja Terbaik ” Internalisasi NKA dan SAKIP hingga satuan kerja sebagai penilaian pengelolaan kinerja organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja anggaran dan akuntabilitas di lingkup KLHK melalui mekaniswe reward dan punishment (diatur di dalam SK MenLHK No.975 tahun 2023) Pemberian penghargaan Unit Kerja Eselon 1 dan satuan kerja lingkup KLHK dengan “Nilai Pengelolaan Kinerja” terbaik TA.2023 – Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan tahun 2024, 14 Juni 2024 14

15. TATA CARA PENILAIAN MANDIRI AKIP Tata Waktu Penilaian Mandiri AKIP Tata Cara Penilaian Mandiri AKIP 02

16. Senin 22 Jan 2025 : Batas Akhir Penilaian mandiri dalam LKE entitas unit kerja satuan kerja ( Selambatnya pada hari kerja ke-15 di bulan Januari ). Senin 31 Jan 2025 : Batas Akhir entitas unit kerja eselon 1 melakukan konfirmasi dan penjaminan kualitas ( Selambatnya pada hari kerja ke-20 di bulan Januari ). JANUARI FEBRUARI MARET TATA WAKTU PENILAIAN MANDIRI DAN EVALUASI AKIP TA. 2025 Kamis 28 Feb 2025: Batas Akhir Penilaian mandiri dalam LKE entitas eselon I ( Selambatnya pada hari kerja ke-20 di bulan Februari ). Jumat 14 Maret 2025: Batas akhir entitas kementerian melakukan konfirmasi dan penjaminan kualitas ( Selambatnya pada hari kerja ke-10 di bulan Maret ). Jumat 21 Maret 2025: Batas Penilaian mandiri dalam LKE entitas kementerian ( Selambatnya pada hari kerja ke-15 di bulan Maret ). 28 Maret 2025: Batas Akhir Evaluasi implementasi AKIP eselon I ( Selambatnya pada hari kerja ke-20 di bulan Maret ). KMLHK 975/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi KLHK

17. Pendokumentasian dan pengumpulan data & Informasi Data dan informasi yang diperlukan seperti laporan kinerja tahun sebelumnya (2024), dokumen perencanaan (2025) tahun berikutnya , dan dokumen lainnya BAGAIMANA TAHAPAN MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI AKIP? Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara elektronik pada eSAKIP KLHK Mengisikan jawaban dari rentang 0-100, penjelasan , dan melampirkan data dukung pada setiap kriteria . LKE mengacu pada PermenPANRB No 88/2021 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Apabila LKE satuan kerja telah dijamin kualitasnya oleh Eselon 1 di atasnya , maka satuan kerja menyusun LHE atas hasil PM SAKIP yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Eselon I Eselon 1 melakukan penjaminan kualitas atas hasil PM SAKIP Satker . Satker dapat mengubah hasil PM pada saat penjaminan kualitas

18. Komponen Apa saja yang dinilai dalam PM AKIP? Perencanaan Kinerja (30%) 1. Pengukuran Kinerja (30%) 2. Pelaporan Kinerja (15%) 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) 4.

19. BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI AKIP? Menilai implementasi SAKIP pada komponen : Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 01 02 Menilai implementasi SAKIP berdasarkan aspek : Keberadaan Contoh : Apakah sudah terdapat dokumen jangka menengah , jangka pendek , laporan kinerja , dan pedoman teknis metode pengukuran kinerja ? Kualitas Contoh : Apakah dokumen rencana dan laporan kinerja sudah disampaikan tepat waktu dan dipublikasi ? Apakah indikator kinerja sudah memenuhi prinsip SMART? Pemanfaatan Contoh : Apakah pengukuran kinerja dilakukan untuk menjadi dasar dalam penyesuaian kinerja ? Apakah informasi laporan kinerja dimanfaatkan dalam penyusunan rencana mendatang ?

20. ASPEK APA SAJA YANG DINILAI DALAM PENILAIAN MANDIRI AKIP? Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia Pengukuran Kinerja telah dilakukan Terdapat d okumen l aporan yang menggambarkan kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Keberadaan (20%) 01 Kualitas (30%) 02 Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik , yaitu untuk mencapai hasil , dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis , serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan Kinerja secara Efektif berjenjang dan berkelanjutan Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja , informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan ya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

21. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata ( dampak ) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja Pemanfaatan (50%) 03 ASPEK APA SAJA YANG DINILAI DALAM PENILAIAN MANDIRI AKIP?

22. Perencanaan Kinerja CONTOH IMPLEMENTASI SAKIP Di dalam Renja 2024 Biro Perencanaan terdapat perbaikan dan informasi mengenai strategi pencapaian indikator baru terkait nilai EKA untuk dijalankan di TA.2024, antara lain: Sosialisasi tentang penilaian kinerja perencanaan anggaran (karena adanya PMK 62/2023 dan peraturan turunannya) Internalisasi efisiensi penggunaan anggaran dengan mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SBK

23. Pengukuran Kinerja CONTOH IMPLEMENTASI AKIP Pengukuran dan monitoring kinerja lingkup KLHK yang dilakukan secara berkala setiap bulan yang dilaporkan melalui surat Setjen KLHK Keterlibatan pimpinan (Kepala Birocan KLHK) dalam memimpin rapat evaluasi kinerja setiap triwulan lingkup KLHK dan Setjen KLHK

24. Pelaporan Kinerja CONTOH IMPLEMENTASI AKIP Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2024 berisikan informasi yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja lingkup Biro Perencanaan, diantaranya informasi capaian kinerja terhadap target tahunan dan target Renstra, benchmarking kinerja, rekomendasi perbaikan, dan lain-lain

25. Evaluasi Kinerja CONTOH IMPLEMENTASI AKIP Pelaksanaan Penilaian Mandiri AKIP dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi eSAKIP KLHK) Penilaian Mandiri AKIP dilaksanakan dengan SDM yang memadai yang telah mengikuti sosialisasi dan bimtek penilaian mandiri AKIP

26. Penjelasan Pengisian Jawaban Untuk Penilaian Keberadaan Skor Nilai Penjelasan AA 100 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. A 90 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. 26

27. Penjelasan Pengisian Jawaban Untuk Penilaian Kualitas Skor Nilai Penjelasan AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. 27

28. Penjelasan Pengisian Jawaban Untuk Penilaian Pemanfaatan Skor Nilai Penjelasan AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. 28

29. PENILAIAN MANDIRI AKIP MELALUI E-SAKIP KLHK Satker mengisikan penjelasan beserta bukti dukung dalam bentuk link POP UP Penjelasan Hasil Penginputan oleh satker Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 4 Komponen Penilaian SAKIP: Pengisian nilai dari rentang 0-100 oleh satker Catatan : Pengisian LKE tidak dapat dilakukan pada waktu bersamaan pada lebih dari satu device Jangan lupa simpan Terdapat menu tautan tambahan untuk memasukkan link, yang dapat terus dibuka saat LHE sudah ditutup Penilaian Mandiri AKIP unit/ satker dilakukan setiap tahunnya pada periode TW I ( berdasarkan SK.975/2023) untuk menilai bagaimana implementasi SAKIP yang sudah dilakukan . Hasil PM tersebut selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas oleh entitas di atasnya

30. PENJAMINAN KUALITAS HASIL PM AKIP SATKER OLEH ESELON 1 Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Terdapat penolakan oleh reviewer yang dapat ditindaklanjuti oleh satker Penjelasan yang diajukan oleh satker Alasan penolakan reviewer Setelah satker mengisikan PM AKIP, eselon 1 akan melakukan penjaminan kualitas dengan menolak atau setuju atas penilaian dan penjelasan yang diberikan Satker mencermati penjelasan yang diberikan reviewer dan dapat memperbaiki hasil tersebut sepanjang waktu penjaminan kualitas

31. STANDARDISASI KRITERIA LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) AKIP Penjelasan mengenai kriteria di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP 03

32. Kriteria dalam Komponen Perencanaan Kinerja Sub Komponen : Keberadaan (20%) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 01 32 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 1. PERENCANAAN KINERJA Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja . Kriteria ini terpenuhi karena telah adanya peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK sudah mengatur s.d. tingkat UPT sehingga tidak perlu lagi pedoman teknis harus disusun masing-masing Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang . Kriteria ini otomatis terpenuhi , karena Kementerian PAN&RB menyatakan bahwa Perencanaan kinerja jangka panjang yg dimaksud adalah RPJP sehingga berdasarkan UU 25-2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, KL tidak dimandatkan menyusun dokumen jangka panjang . Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah . Entitas Kementerian: Renstra KLHK, Entitas Eselon 1: Renstra Eselon 1, Entitas Satker : Renstra Eselon 2 dan Renstra UPT Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek . Entitas Kementerian: Renja KLHK, Entitas Eselon 1: Renja Eselon 1, Entitas Satker : Renja Eselon 2 dan Renja UPT beserta revisinya ( bila ada revisi ) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja . Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan aktivitas adalah dokumen rencana aksi (RENAKSI) pelaksanaan Perjanjian Kinerja ( Renja ), Dokumen RENAKSI berisi mengenai : Penjabaran tahapan pencapaian target sesuai PK dalam 1 tahun ( umumnya triwulan -an). Dapat berbentuk angka kumulatif Dapat berwujud tahapan untuk mencapai kinerja Renaksi merupakan cascading/alignment dari kinerja yang diperjanjikan Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja . Entitas KLHK: Himpunan DIPA Unit Entitas Es.1: DIPA Induk Unit Eselon 1 Entitas Satker : RKAKL

33. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Perencanaan Kinerja Sub Komponen : Kualitas (30%) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik , yaitu untuk mencapai hasil , dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis , serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 02 33 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 1. PERENCANAAN KINERJA Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik , yaitu untuk mencapai hasil , dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis , serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan . Standar minimal adalah dokumen telah ditanda tangan kepala unit kerja . Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu . Publikasi dapat dilakukan selambatnya 1 bulan setelah ditandatangani melalui laman web/ sosial media ( dibuktikan dengan link atau screenshot) dengan tanggal pengunggahan publikasi . Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai . Terdapat pembahasan tentang isu-isu strategis ( pernyataan masalah ) dalam dokumen perencanaan kinerja yang harus dijawab dengan program dan kegiatan di masing-masing entitas ( satker /unit eselon 1/KLHK). Kualitas Rumusan Hasil ( Tujuan / Sasaran ) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai . Rumusan mendukung Sasaran Strategis Kementerian / Sasaran Program (Unit Eselon 1) / Sasaran Kegiatan ( Satker ) tersaji dengan jelas (cascading/ berjenjang ), sesuai tugas dan fungsi organisasi dan sebatas kewenangannya . Ukuran Keberhasilan ( Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Dibuktikan dengan sampling pengujian narasi indikator kinerja dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant/Reliable, Time-bound) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai , tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis ). IKU mewakili kondisi pada sasaran yang akan dicapai Apabila ada perubahan IKU, maka harus memiliki latar belakang yang kuat dan mendukung pencapaian sasaran strategis /program/ kegiatan .   

34. Lanjutan ….. NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang , dan realistis . Achievable: target dapat dicapai dengan anggaran yang ada dan waktu yang tersedia . Menantang : merupakan suatu yang baru atau melebihi dari target periode sebelumnya / capaian periode sebelumnya Realistis : mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang tersedia . Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan , serta selaras antara Kondisi /Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Keselarasan antar dokumen perencanaan ( Renja – PK – RKAKL) Tersedianya peta / pohon kinerja yang menunjukkan kontribusi peran bawahan dalam mewujudkan kinerja atasan, misal dengan SKP jika di tingkat satker Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( Crosscutting ). Tersedianya peta / pohon kinerja yang menunjukkan pembagian peran antar bidang/antar unit kerja/antar satker dalam mewujudkan satu tujuan / crosscutting Setiap unit/ satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Setiap entitas telah menetapkan Renja dan Renstra masing-masing Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dibuktikan dengan SKP pegawai yang telah disahkan yang menggambarkan penjenjangan kinerja atasan dan kinerja organisasi termasuk target kinerja setiap entitas dan individu . 34

35. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Perencanaan Kinerja Sub Komponen : Pemanfaatan (50%) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 03 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 1. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai . Melakukan pengujian pada RKAKL apakah anggaran telah mendukung dan berkorelasi nyata terhadap pencapaian target sesuai Perjanjian Kinerja Misal : minimal 70-80% anggaran di luar Dukungan Manajemen digunakan untuk membiayai kinerja yang diperjanjikan . Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai . Melakukan pengujian apakah tahapan pelaksanaan / komponen kegiatan / detil kegiatan dalam RKAKL berkorelasi nyata terhadap pencapaian target sesuai PK Misal : minimal 70-80% komponen / detil / rincian menggambarkan tahapan dalam pencapaian kinerja yang diperjanjikan Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik , atau setidaknya masih on the right track Target yang dimaksud adalah indikator kinerja entitas (IKU, IKP, IKK, RO). Yang dimaksud “ telah dicapai dengan baik ” adalah capaian kinerja minimal 90% per tahun On the right track, misal : Selama 2 tahun berturut-turut agregasi capaian kinerja selalu di atas 90%. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala . Dibuktikan dengan adanya rapat/pembahasan/ evaluasi kinerja dan/atau bila diperlukan adanya perubahan target dan penyesuaian targetnya (PK Revisi dan/atau DIPA revisi) 35

36. Lanjutan ….. NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN Terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya . Dibuktikan dengan narasi pada Renja yang menyatakan bahwa target kinerja pada perencanaan tahun berikutnya berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya . Dapat juga dibuktikan dengan penyesuaian target tahun berjalan ( revisi PK) atas kinerja tahun sebelumnya . Terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi / hasil yang lebih baik . Dibuktikan dengan Perbaikan / Revisi Dokumen Perencanaan yang telah disempurnakan dari   versi sebelumnya untuk mencapai hasil yg lebih baik ( tercatat di Laporan Kinerja atau adanya penyesuaian target/ aktivitas / kebijakan pada tahun berjalan ). Setiap unit/ satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan . Dokumen komitmen dibuktikan dengan Perjanjian Kinerja setiap entitas Setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan . Hasil wawancara / kuesioner atas capaian kinerja organisasi dan/ atau capaian sasaran kinerja pegawai tsb . 36

37. Kriteria dalam Komponen Pengukuran Kinerja Sub Komponen : Keberadaan (20%) Pengukuran Kinerja telah dilakukan 01 37 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 2 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja telah dilakukan Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja . Pengukuran Kinerja dituangkan dalam salah satu bab pada dokumen Renstra atau dapat dituangkan pada dokumen terpisah . Contoh : Pada Renstra KLHK terdapat Bab Metode Perhitungan IKU, di mana telah dijelaskan cara pengukuran dan pengumpulan data kinerja . Untuk entitas Eselon 1 maupun Satuan Kerja ditetapkan pada Renstra masing-masing entitas , atau dapat juga ditetapkan pada dokumen terpisah . Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja . Pedoman Teknis Pengukuran kinerja sebagaimana pada poin 1 di atas , telah memuat definisi operasional . Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan . Mekanisme Pengumpulan Data dijelaskan pada Pedoman Teknis Pengukuran kinerja sebagaimana pada poin 1 di atas .

38. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Pengukuran Kinerja Sub Komponen : Kualitas (30%) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan Kinerja secara Efektif berjenjang dan berkelanjutan 02 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 2 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan Kinerja secara Efektif berjenjang dan berkelanjutan Pimpinan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja Bukti dukung dapat berupa : Dokumen rapat-rapat yang melibatkan pimpinan dalam pembahasan pengukuran capaian kinerja ( contoh : foto-foto /video, undangan , notulen , daftar hadir ), dokumen surat tugas , dll . Diskusi virtual ( rapat online, percakapan grup , tangkapan layar ). Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan . Menguji kesesuaian data kinerja yang dikumpulkan dengan pedoman perhitungan IKU, IKP, IKK Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan . Mencermati data dengan metode yang tersedia dalam mendukung pencapaian kinerja 38

39. Lanjutan ….. NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala . Progress pengukuran kinerja disampaikan secara berkala , baik melalui aplikasi pemantauan ( eSAKIP , SMART, emonev Bappenas , dan aplikasi elektronik lainnya ) maupun melalui pembahasan / rapat . Dibuktikan dengan tangkapan layar maupun surat penyampaian hasil pengukuran maupun undangan dan materi pembahasan . Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang . Bukti proses pemantauan menggunakan aplikasi ( eSAKIP , SMART, emonev Bappenas , dan aplikasi elektronik lainnya ) ke jenjang di bawahnya . Dibuktikan dengan screenshot maupun surat penyampaian hasil pengukuran / surat pengingat / undangan pembahasan pemantauan . Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi ( Aplikasi ). Data kinerja dikumpulkan dengan aplikasi pemantauan kinerja organisasi yang tersedia saat ini ( eSAKIP , SMART, emonev Bappenas , dan aplikasi elektronik lainnya ). Dibuktikan dengan screenshot maupun surat penyampaian hasil pengukuran yang ditarik dari aplikasi . Pengukuran data capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi ( Aplikasi ). Telah diterapkan menggunakan aplikasi pemantauan kinerja organisasi yang tersedia saat ini ( eSAKIP , SMART, emonev Bappenas , dan aplikasi elektronik lainnya ). 39

40. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Pengukuran Kinerja Sub Komponen : Pemanfaatan (50%) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 03 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 2. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian ( pemberian / pengurangan ) tunjangan kinerja / penghasilan . Tersedianya mekanisme reward and punishment dalam bentuk tunjangan kinerja . Contoh : Perhitungan tunjangan kinerja pegawai per bulan ditentukan atas kinerja pegawai tersebut ( ketepatan kehadiran dan penyampaian laporan kinerja hariannya ). Dibuktikan dengan lembar Tukin Individu pada aplikasi SIKADIR Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional . Tersedianya mekanisme reward and punishment penempatan jabatan berdasarkan kinerja . Contoh : Dokumen analisis / Perbaikan peta jabatan yang disusun berdasarkan target kinerja dan kompetensi pada jabatan tersebut . Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian ( Refocusing ) Organisasi . Capaian kinerja telah menjadi dasar penyesuaian / perubahan organisasi. Dibuktikan dengan penyesuaian organisasi (penyesuaian / pemindahan SDM, kompetensi, anggaran) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja . Dibuktikan dengan perubahan strategi untuk pencapaian target kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan atas capaian kinerja yang diprediksi tidak dapat dicapai . Misal : realokasi anggaran , pemindahan lokasi , dan lain sebagainya . Dibuktikan dengan rapat pembahasan perubahan strategi/ penyesuaian dokumen PK/ Renja Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja . Dibuktikan dengan perubahan kebijakan untuk pencapaian target kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan atas capaian kinerja yang perlu percepatan . Misal : realokasi anggaran , pemindahan lokasi , dan lain sebagainya . Dibuktikan dengan rapat pembahasan perubahan kebijakan / penyesuaian dokumen PK/ Renja 40

41. Lanjutan ….. NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja . Dari pengukuran rutin , dapat dilihat kecenderungan ketercapaian target kinerja sehingga diperlukan perubahan komponen atau tahapan dalam mencapai IKK. Dibuktikan dengan revisi Renaksi atau perubahan pada detil / rincian belanja di RKAKL. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja . Dibuktikan dengan mekanisme pembahasan untuk revisi / realokasi anggaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja . Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja . Efisiensi dimaksud adalah sisa anggaran dari target kinerja yang telah / akan tercapai untuk direalokasi pada target kinerja yang masih memerlukan tambahan anggaran , atau dengan menambah output capaian melebihi target kinerja yang telah ditetapkan . Setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja . Melalui wawancara / kuesioner dengan pegawai untuk mengukur pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap kinerja organisasi / satuan kerja Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja . Melalui wawancara / kuesioner dengan pegawai ( sampel ) untuk mengukur pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap kinerja individu . 41

42. Kriteria dalam Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen : Keberadaan (20%) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 01 42 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 3 PELAPORAN KINERJA Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja   Dokumen Laporan Kinerja telah disusun . Keberadaan dokumen LKJ Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala . LKJ telah disusun setiap tahun Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan . LKJ ditandatangani oleh kepala instansi pada setiap entitas Dokumen Laporan Kinerja telah direviu . Reviu hanya diwajibkan hanya pada LKJ entitas kementerian, sedangkan LKJ Eselon 1 dan 2 serta satker tidak diperlukan reviu. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan . Bukti tangkapan layer / url alamat laman web / sosial media publikasi dokumen LKJ setiap entitas Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu . Sesuai tata waktu pelaporan akhir tahun yang setiap tahun ditetapkan tenggatnya untuk setiap entitas dan jenis pelaporan . Ketepatan waktu diukur berdasarkan waktu penyampaian dokumen pada surat pengantar / tautan / aplikasi yang telah disediakan .

43. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen : Kualitas (30%) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas ataspencapaian kinerja , informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan ya 02 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 3 PELAPORAN KINERJA Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan Kualitas atas pencapaian kinerja , informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya erbaikan / penyempurnaannya Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar . Kualitas dibuktikan bahwa data sinkron dengan capaian entitas di bawah /di atasnya . Standar yang dimaksud adalah kesesuaian dengan Peraturan Menteri PAN&RB yang mengatur tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara reviu Laporan Kinerja maupun KMLHK 975/2023 Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja . Dibuktikan dengan kelengkapan informasi pada pembahasan pencapaian kinerja pada LKJ secara rinci di bahasan masing-masing capaian kinerja . Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan . Tersedia analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah . Tersedia analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan ( Renstra ). Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya Tersedia analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya . 43

44. Lanjutan ….. NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja). Tersedia benchmarking capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit kerja lain/ nasional / internasional . Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikankan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya Dalam setiap bahasan capaian kinerja terdapat penjelasan mengenai kualitas capaian kinerja beserta upaya2 pencapaian (data outcome berupa factsheet / success story lapangan ) dan kendala pencapaiannya . Misal : RHL 100 hektar , tercapai 98 hektar . Diceritakan lokasinya dimana saja , melibatkan berapa KK/ kelompok tani hutan,nilai ekonomi , estimasi perkiraan pendapatan masyarakat , dll . Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja . Di akhir setiap penjelasan capaian dijelaskan juga efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja . Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan ( Rekomendasi perbaikan kinerja ). Terdapat subbab / informasi mengenai rekomendasi perbaikan kinerja ke depan di setiap indikator , baik dalam upaya maupun penentuan sasaran / narasi kinerjanya . 44

45. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen : Pemanfaatan (50%) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 03 45 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 3. PELAPORAN KINERJA Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan ( bertanggung Jawab). Dibuktikan dengan data-data capaian kinerja tersebut menjadi bahan-bahan pengambilan keputusan pada rapat pimpinan (Nasional, tingkat Menteri maupun Es.1, atau pimpinan daerah untuk satker ). Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai . Hasil wawancara dengan sample pegawai mengenai kepedulian pegawai dalam menyajikan informasi kinerja Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja . Dokumentasi pembahasan penyesuaian aktivitas berdasar capaian kinerja ( misal : revisi anggaran , revisi target, realokasi , refocussing , dll ). Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja . Dokumentasi pembahasan penyesuaian anggaran berdasar capaian kinerja ( misal : revisi RKAKL). Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja . Bahan paparan dalam rapat evaluasi kinerja ( misal : Penyusunan Renja tahun berikutnya , Refleksi akhir tahun , evaluasi triwulan , dll ). Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya . Materi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya yang berisi capaian-capaian kinerja tahun berjalan / sebelumnya Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi . Dibuktikan dengan kuesioner / wawancara yang mengungkan ada tidaknya perubahan budaya kerja organisasi terkait pemanfaatan informasi dalam pelaporan kinerja .

46. Kriteria dalam Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sub Komponen : Keberadaan (20%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 01 46 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal. Dibuktikan dengan adanya Pedoman yang mengatur evaluasi kinerja pada seluruh entitas (KMLHK 975/2023) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah . Penilaian mandiri AKIP secara elektronik dapat dilakukan secara mandiri setiap satker /unit kerja melalui sistem aplikasi elektronik ( eSAKIP ) dengan penjaminan kualitas oleh Unit Eselon 1nya. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang . Menggunakan penilaian mandiri AKIP secara elektronik ( eSAKIP ) dilakukan penilaian berjenjang . Entitas bawahnya disupervisi dan dijamin kualitasnya oleh entitas atasnya .

47. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sub Komponen : Kualitas (30%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai 02 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar . Standar pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman pengelolaan kinerja organisasi (KMLHK 975/2023) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai . Dibuktikan dengan SK Tim Pengelola Kinerja / Surat Tugas untuk melakukan evaluasi / penjaminan kualitas AKIP. Dapat juga dengan bukti mengikuti bimbingan teknis PM dan Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai . Terdapat tahapan pendalaman setelah dilakukan pra-evaluasi pada setiap evaluasi / PM AKIP melalui pembahasan atau tanya jawab sebelum dikeluarkan penilaian akhir . Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi ( Aplikasi ). Menggunakan aplikasi elektronik ( eSAKIP ) 47

48. Standardisasi Kriteria dalam Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sub Komponen : Pemanfaatan (50%) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata ( dampak ) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja 03 NO KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA KETERANGAN 4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata ( dampak ) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti . Adanya laporan tindak lanjut atas penilaian akuntabilitas periode sebelumnya ( Dapat juga dituangkan dalam bahasan di LKJ tahun berikutnya , atau dengan laporan terpisah ) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. Adanya peningkatan implementasi SAKIP dimana sebagian / seluruh rekomendasi penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti ( disertakan bukti tindak lanjutnya ). Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja . Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya digunakan sebagai perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja ( ditindaklanjuti untuk peningkatan akuntabilitas kinerja ) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja . Hasil evaluasi AKIP diterapkan dalam peningkatan efektivitas pencapaian kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya . Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. Capaian kinerja mengalami peningkatan , antara lain dengan memperhatikan hasil evaluasi AKIP ( menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP).

49. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE 49 PREDIKAT INTERPRETASI AA (Nilai > 90 – 100) Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( Reform ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. A (Nilai > 80 – 90) Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / pengawas / subkoordinator . BB (Nilai > 70 – 80) Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/administrator / koordinator. B (Nilai > 60 – 70) Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/satuan kerja mandiri. CC (Nilai > 50 – 60) Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. C (Nilai > 30 – 50) Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. D (Nilai > 0 – 30) Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP   Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

50. PENUTUP Concluding remarks 04

51. 02 Penilaian Mandiri AKIP hingga satker dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh satker lingkup KLHK Penilaian Mandiri AKIP dilaksanakan secara digital pada E-SAKIP Penilaian Mandiri AKIP akan dilaksanakan pada triwulan I 2025 sesuai dengan KepmenLHK No.SK.975 tahun 2023 01 03 04 CONCLUDING REMARKS Hasil PM dan Evaluasi AKIP akan menjadi dasar dalam pemberian reward & punishment

52. Perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja , peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (IT- based ) MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA

53. Terima Kasih