PowerPoint PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

ini adalah powerpoint dengan materi pembangunan perekonomian indonesia. dapat digunakan untuk menjadi bahan ajar bagi siswa SMP/MTs dan setaranya. materi ini diadaptasi dari ketentuan & kebijakan kurikulum merdeka.

1. Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas VIII ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

2. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Pembangunan Perekonomian Indonesia Bab 4 Peserta didik diharapkan mampu : Membandingkan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan , Orde Baru , dan Reformasi; Menjelaskan kerja sama ekonomi antar bangsa ; Menganalisis kegiatan ekspor impor dalam perekonomian internasional menganalisis perkembangan penduduk Indonesia, dan merancang pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi . Tujuan Pembelajaran

3. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Perhatikan gambar berikut . Berdasarkan gambar tersebut , jawablah pertanyaan berikut . Bagaimana perekonomian Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang ? Mengapa terjadi kerja sama antarnegara ? Mengapa iptek berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian suatu negara? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan dinamika penduduk ?

4. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Kondisi Perekonomian Indonesia pada Masa Kemerdekaan

5. Bagaimana kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan a. Bangkit setelah dijajah . Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian diantaranya , adalah : * Melaksanakan Program Pinjaman Nasional . * Melakukan diplomasi ke India * Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri Inflasi : Suatu keadaan perekonomian disuatu negara, dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga Inflasi ringan : laju inflasi rendah , < 10% Inflasi sedang : laju inflasi berkisar 10-30% per thn , ditandai kenaikan harga besar dalam waktu dekat Inflasi berat : laju inflasi 30 – 100% setahun Inflasi sangat tinggi : laju inflasi > 100% setahun . Indonesia pernah mencapai inflasi 76% pada thn 1998 (pada saat terjadi reformasi )

6. b. Bagaimana perkembangan Ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer . Untuk memperbaiki kondisi ekonomi , pemerintah melakukan berbagai upaya , antara lain adalah sebagai berikut * Gunting Syafruddin . * Sistem Ekonomi Gerakan Benteng * Finansial Ekonomi ( Finek ) Rancangan persetujuan Finek yg diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sbb : a) Pembatalan persetujuan Finek hasil konferensi Meja bundar b) Hubungan Finek Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral c) Hubungan Finek didasarksn atas Undang-undang Nasionaal , tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. * Nasioanlisasi Perusahaan Asing

7. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut : * Pembentukan Dewan Perancang Nasional ( Depernas ) * Devaluasi Mata Uang Rupiah * Deklarasi Ekonomi

8. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 2 . K ehidupan Ekonomi Masa Orde Baru Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk penyelamatan ekonomi negara adalah melalui program jangka pendek dan jangka Panjang. Program Jangka pendek . dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi . Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 65%. Pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan sebelum melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu . Pemerintah harus menstabilkan inflasi agar harga tidak terus melonjak secara cepat . Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap sarana prasarana dan alat produksi yang rusak Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi membuahkan hasil . Tingkat inflasi dpt ditekan menjadi 120% pada tahun 1967. keadaan ekonomi mulai membaik hingga tahun 1969, Pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang b. Program Jangka Panjang . diwujudkan dengan perencanaan pembangunan selama 25 tahun . Program jangka panjang dilaksanakan secara periodik lima tahunan atau sering disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun ). Pelita pada masa orde baru dilaksanakan selama enam periode

9. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 3 . Kehidupan Ekonomi pada Masa Reformasi Ada dua masalah yang harus dihadapi Negara Indonesia.Pertama , masalah jangka pendek, yakni meningkatnya jumlah uang beredar dan kenaikan biaya hidup. Kedua, masalah jangka panjang, yakni masalah pertambahan penduduk dan tingkat kualitas hidup yang rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain sebagai berikut. Gunting Syafruddin. Kebijakan moneter yang dijuluki ”Gunting Syafruddin, yaitu nilai mata uang Rp5,00 ke atas akan dipotong sehingga nilainya menjadi setengah. Dasar kebijakan ini agar jumlah uang beredar di masyarakat berkurang sehingga nilainya menjadi seimbang dengan jumlah barang. Program Benteng. Pemerintah berusaha melakukan kebijakan perekonomian yang berkaitan dengan pengusaha. Para penguasaha yang kekurangan modal dibantu pemerintah dalam bidang permodalan dan bimbingan usaha. Gagasan tersebut dituangkan dalam Program Benteng yang dimulai bulan April 1950. Nasionalisasi Perusahaan Asing. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan ekonomi, seperti De Javasche Bank yang dijadikan Bank Indonesia. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, dibentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang akan dilaksanakan pada tahun 1956–1961.

10. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 3. Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada masa Demokrasi Terpimpin, struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme ( statism ) yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Seluruh kegiatan perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan di bidang ekonomi. Pembentukan Depernas dan Bappenas. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi, dibentuklah Dewan Perancang Nasional ( Depernas ) pada tahun 1959. Depernas berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Tahun 1961–1969. Pada tahun 1963, Depernas bergani nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung Presiden Soekarno. Pemotongan Nilai Mata Uang. Kekacauan politik dan ekonomi pada awal masa Demokrasi Terpimpin mengakibatkan inflasi tinggi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp500,00 dan Rp1.000,00 untuk memperbaiki perekonomian. Uang kertas pecahan senilai Rp500,00 dan Rp1.000,00 diturunkan nilainya menjadi Rp50,00 dan Rp100,00. Deklarasi Ekonomi. Pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarlam Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara. Pada 26 Mei 1963 dikeluarkan empat belas peraturan di bidang ekonomi. Pemerintah RI pada 17 April 1964 mengeluarkan tiga peraturan di bidang ekonomi.

11. Mengeluarkan beberapa peraturan 3 Oktober 1966, yaitu menerapkan kebijakan anggaran belanja berimbang, mengekang proses ekspansi kredit, penundaan pembayaran utang luar negeri, dan membuka investor serta penanaman modal asing. Mengeluarkan peraturan 28 Juli 1967 untuk menstimulasi para pengusaha untuk menyerahkan sebagian hasil usaha ke sektor pajak dan ekspor. Menerapkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Menerapkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penghapusan seluruh pengendalian devisa sehingga penukaran rupiah dengan valuta asing tanpa rintangan. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 4. Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru Kebijakan perekonomian yang ditetapkan pada masa Orde Baru dikelompokkan menjadi program jangka pendek dan program jangka panjang. a. Program Jangka Pendek Pelaksanaan pembangunan pada masa Orde Baru bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pemerintah Orde Baru menyusun rencana yang dikenal Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). b. Program Jangka Panjang

12. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 4. Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru c. Hasil Pembangunan d. Krisis Ekonomi Berbagai program pembangunan yang dijalankan pada masa Orde Baru memberikan hasil yang baik, antara lain sebagai berikut. Mengurangi inflasi tinggi (hiperinflasi), dari 636 persen pada tahun 1966 menjadi 9 persen pada tahun 1970. Mengalirkan investasi asing, 83 juta dolar AS pada tahun 1967/1988 menjadi 271 juta dolar As pada tahun 1972. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 1974–1981, dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,7 persen per tahun. Dalam bidang pangan, khususnya beras, sejak Pelita I telah disurun prioritas pada bidang pertanian melalui pelaksanaan berbagai program. Pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an, terjadi pertumbuhan di sektor industri. Pada tahun 1997, krisis keuangan melanda Asia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah dan makin diperparah dengan perilaku KKN di instansi birokrasi pemerintah dan swasta sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sekitar 13,2 persen, nilai mata uang rupiah dan bursa saham anjlok. Keadaan yang terus memburuk menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Dimulailah gerakan reformasi yang diawali dengan tuntutan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

13. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 5. Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi Presiden B . J . Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto melakukan berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan antara lain memisahkan Bank Indonesia dari kendali pemerintah sehingga menjadi lembaga independen, melikuidasi atau membubarkan bank-bank bermasalah, dan mengatur ulang utang swasta. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah kebijakan dilakukan, salah satunya penguatan pada sektor usaha mikro. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perekonomian Indonesia mulai membaik. Sejumlah kebijakan dilakukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia, seperti penjadwalan ulang utang Indonesia dan restrukturisasi keuangan. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Dilakukan pula program bantuan langsung tunai (BLT) yang bertujuan membantu masyarakat miskin dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI selanjutnya. Menurut BPS, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen.

14. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Perdagangan Internasional dan Kerja sama Ekonomi Antarnegara

15. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1. Perdagangan Internasional a . Pengertian Perdagangan Internasional b . Cara Transaksi Perdagangan Internasional Perdagangan internasional atau perdagangan antarnegara adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Dalam aktivitas perdagangan antarnegara, dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Pembeli dan penjual melakukan negoisasi terkait harga barang dan jasa, setelah itu menyepakati cara dan metode untuk melakukan pembayaran. Pembayaran di Muka (Advance Payment ). Pembayaran uang muka terjadi ketika importir membayar eksportir sebelum barang dikirim, metode ini digunakan ketika kelayakan kredit immportir tidak diketahui eksportir atau ketika barang dikirm . Dalan metode ini diperlukan kontrak bisnis dengan klausul untuk melindungi dan menjamin kepentingan pembeli. Letter of Credit (L/C). L/C merupakan jaminan pembayaran bersyarat dari bank importir untuk barang yang dikirim oleh eksportir. L/C diterbitkan oleh pihak bank di negara importir. Bank tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir barang. Wesel Inkaso dengan Kondisi Document Againts Payment dan Document Against Acceptance . Wesel inkaso merupakan pengiriman dan penagihan dokumen ekspor oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank. Eksportir mengapalkan barang-barang yang diekspor dan baru dapat dikeluarkan setelah importir melakukan pembayaran. Perhitungan kemudian (Open Account ). Pembayaran pada perhitungan kemudian terjadi setelah barang diproduksi dan dikirimkan oleh penjual, pembayaran dapat jatuh tempo 30, 60, atau 90 hari setelah pengiriman. Cara pembayaran ini terjadi jika pembeli layak kredit. Konsinyasi. Eksportir mengirimkan barang dagangan kepada importir dengan jangka waktu pembayaran sesuai dengan penjualan. Importir tidak memiliki kewajiban untuk membayar sampai penjualan terjadi dan uang hasil penjualan terkumpul.

16. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Perdagangan antarnegara dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera konsumen, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. c. Faktor Pendorong 1. Perdagangan Internasional Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor tersebut , antara lain tidak amannya kondisi suatu negara, kebijakan ekonomi suatu negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing. d. Hambatan e. Kebijakan Kebijakan di Bidang Impor Tarif. Menetapkan tarif atau pajak untuk barang-barang impor untuk meningkatkan devisa dan melindungi industri dalam negeri. Kuota. Pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam waktu tertentu, berupa pembatasan nilai, berat, volume, atau jumlah barang. Subsidi. Bantuan keuangan oleh pemerintah kepada produsen untuk meningkatkan daya saing. Larangan impor. Kebijakan yang dibuat untuk mencegah masuknya barang-barang berbahaya. Kebijakan di Bidang Ekspor Diskriminasi harga. Penetapan harga yang berbeda di suatu negara dengan negara lain untuk barang yang sama. Pemberian premi. Memberi bantuan biaya produksi dan pembebasan pajak. Dumping. Kebijakan pemerintah menetapkan harga barang ekspor lebih murah dari harga di dalam negeri. Politik dagang bebas. Kebijakan masing-masing pemerintah dalam kebebasan ekspor impor. Larangan ekspor. Melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri dengan alasan ekonomi, politik, dan sosial budaya.

17. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL f. Manfaat Perdagangan Internasional Mendapatkan devisa Memperluas kesempatan kerja Menstabilkan harga Meningkatkan kualitas konsumsi Mempercepat alih teknologi 1. Perdagangan Internasional 2. Kerja Sama Ekonomi Antarnegara Kerja sama ekonomi internasional adalah kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, dilakukan satu negara dengan negara lain. Kerja sama ekonomi internasional mencakup: perdagangan internasional barang dan jasa, pertukaran sarana atau faktor produksi, dan hubungan utang-piutang yang timbul akibat perdagangan internasional dan pertukaran sarana atau faktor produksi. a . Pengertian Berikut ini adalah beberapa tujuan dari kerja sama ekonomi antarnegara. Membebaskan negara-negara dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Membebaskan negara-negara dari keterbelakangan ekonomi. Memajukan perdagangan internasional melalui badan-badan kerja sama ekonomi. Memajukan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. b . Tujuan

18. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 2. Kerja Sama Ekonomi Antarnegara c. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Ekonomi Antarnegara Peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi antarnegara, antara lain sebagai berikut. Sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerja sama ekonomi antarnegara. Hal ini terlihat antara lain pada pembentukan Asia- Pasific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1989 dan Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Sebagai anggota aktif organisasi kerja sama ekonomi antarnegara. Hal tersebut antara lain terlihat dari keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam pertemuan keja sama ekonomi. Sebagai pelaku dalam kerja sama ekonomi antarnegara. Hal tesebut terlihat salah satunya dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia.

19. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ASEAN APEC ADB d. Lembaga Kerja Sama Ekonomi Regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi kerja sama regional antara negara-negara di Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967. Asia- Pasific Economic Cooperation (APEC) didirikan pada tahun 1989 untuk menjalin kerja sama di bidang perdagangan, investasin pariwisata negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Asian Development Bank (ADB) didirikan pada 19 Desember 1966 untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang membangun. 2. Kerja Sama Ekonomi Antarnegara d. Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional APO Asian Productivity Organization (APO) didirikan tahun 1961 untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia dan Pasifik melalui kerja sama mneguntungkan . Produktivitas berkaitan dengan aspek pembangunan nasional. Lembaga kerja sama ekonomi internasional dalam naungan PBB Lembaga kerja sama ekonomu internasional di luar naungan PBB Internasional Monetary Fund (IMF) World Bank World Trade Organization (WTO) Food and Agricultural Organization (FAO) Internationnal Labour Organization (ILO) United Nations Development Programme (UNDP) Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

20. Memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. Indonesia bisa berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa. Barang-barang yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri dapat didatangkan dari luar negeri. Indonesia bisa mendapatkan bahan baku. Membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan ekonomi dalam negeri meningkat. Indonesia memperoleh peluang besar untuk menimba pengetahuan dan alih teknologi. Permintaan barang dan jada dari dalam dan luar negeri yang tinggi menekan harga pokok per unit produksi. Perekonomian meningkat. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL f . Manfaat Dapat membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dapat menyebabkan matinya industri dalam negeri akibat tidak sanggup bersaing. Dapat menimbulkan ketergantungan suatu negara kepada negara lain. Dapat membuat nilai mata uang negara yang berada dalam lingkup kerja sama ekonomi internasional menjadi tidak stabil. g . Dampak Negatif 2. Kerja Sama Ekonomi Antarnegara

21. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 3. Pengaruh Perkembangan Iptek terhadap Perekonomian Suatu Negara Peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan berdasarkan sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran iptek pada kegiatan produksi salah satunya adalah penciptaan dan pengembangan mesin-mesin produksi yang dapat memudahkan dan mempercepat proses produksi secara efisien. Contohnya, pengembangan mesin pembajakan sawah, mesin penanam padi, dan bibit unggul. Dengan teknologi tersebut, proses budi daya padi dapat dilakukan secara efisien dan cepat sehingga meningkatkan produktivitas. a. Produksi Salah satu peran iptek pada aktivitas distribusi adalah mempermudah penjualan hingga pengiriman barang. Kemajuan iptek yang berpengaruh terhadap aktivitas distribusi adalah pengembangan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk menentukan letak lokasi secara akurat, mengukur jarak lokasi, dan mengetahui rute yang harus dilalui. Selain GPS, pengembangan aplikasi kurir online atau daring dapat memudahkan kegiatan pengiriman barang dan jasa. b. Distribusi Contoh peran iptek pada aktivitas konsumsi adalah pengembangan teknologi pembelian barang dan jasa secara daring. Penciptaan aplikasi teknologi pembelian barang dan jasa dapat diakses melalui gawai memungkinkan calon pembeli melakukan transaksi dari lokasi berbeda. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer antarbank , uang elektronik, atau kartu debit/kredit. c. Konsumsi

22. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Dinamika Penduduk

23. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1. Dinamika Kependudukan Indonesia Menurut Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Terjadi penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dari jumlag penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Walaupun jumlah penduduk Indonesia cukup tinggi, kepadatannya masih tergolong rendah, yaitu 141 penduduk per kilometer persegi. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki daratan yang luas. Meskipun angka kepadatan penduduk Indonesia tergolong rendah, tetapi sebaran penduduk Indonesia tidak merata di seluruh wilayah. Dengan luas geografis sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia, jumlah penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 56,10 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. a . Faktor yang Memengaruhi Dinamika Penduduk Angka Kelahiran Angka Kematian Migrasi Kelahiran disebut juga dengan natalitas atau fertilitas. Klasifikasi angka kelahiran adalah angka kelahiran kasar ( crude birth rate [CBR]), yaitu banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per seribu penduduk di suatu wilayah. Kematian disebut juga dengan mortalitas. Klasifikasi angka kelahiran adalah angka kematian kasar ( crude death rate [CDR]), yaitu jumlah kematiann dari setiap seribu penduduk dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. CBR = x k   CDR = x k   Keterangan: CBR = angka kelahiran kasar B = jumlah bayi lahir dihidup P = jumlah penduduk K =konstanta, biasanya 1.000 Keterangan: CDR = angka kematian kasar B = jumlah kematian P = jumlah penduduk K =konstanta, biasanya 1.000 Migrasi merupakan faktor nonalami yang memengaruhi perubahan atau dinamika penduduk, terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar. M i = x k   M o = x k   Keterangan: M i = angka migrasi masuk M o = angka migrasi keluar I = jumlah migran masuk O = jumlah migran keluar P = jumlah penduduk K =konstanta, biasanya 1.000

24. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Pertumbuhan Penduduk Total P = (L–M) + (I–E) Keterangan : P = jumlah pertumbuhan penduduk total di akhir tahun perhitungan P o = jumlah penduduk di tahun awal L = jumlah kelahiran dalam periode tahun tertentu M = jumlah kematian dalam periode tahun tertentu I = jumlah imigrasi dalam periode tahun tertentu E = jumlah emigrasi dalam periode tahun tertentu x 100 %   Persentase Pertumbuhan Penduduk Total

25. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL b . Piramida Penduduk Ahli demografi menggunakan piramida penduduk untuk menganalisis struktur penduduk. Piramida penduduk sangat berguna bagi pemerintah untuk lebih memahami struktur penduduk yang ada di wilayah pemerintahannya, terutama dalam menyusun rencana pembangunan. Perkembangan penduduk memungkinkan penambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Perkembangan penduduk dapat menyebabkan terjadinya perluasan pasar karena adanya peningkatan permintaan. Perkembangan penduduk dapat mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatannya. Pertambahan penduduk dapat mendorong pengembangan teknologi. a. Dampak Positif Meningkatkan beban ketergantungan apabila jumlah penduduk usia produktif lebih kecil dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Meningkatkan angka pengangguran jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia. Terjadi penyebaran penduduk yang tidak merata akibat proses migrasi ke wilayah-wilayah yang dianggap lebih baik. Berkurangnya ketersediaan lahan untuk berbagai sarana dan prasarana penunjang hidup layak. Terjadinya kerusakan alam akibat eksploitasi yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Meningkatkan limbah dan polusi, baik dari aktivitas rumah tangga maupun dari kegiatan ekonomi dan sosial. b. Dampak Negatif 2. Dampak Dinamika Penduduk terhadap Suatu Negara 1. Dinamika Kependudukan Indonesia

26. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 3. Cara Mengatasi Permasalahan Dinamika Penduduk Meningkatkan kualitas penduduk dengan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara melalui pembangunan berbagai fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penyediaan dana bagi penduduk yang kurang mampu. 1 Menerapkan program Keluarga Berencana (KB). UU RI No. 10 tahun 1992 menjelaskan keluarga berencana sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga. 2 Menentukan batas terendah usia perkawinan pertama. Menurut UU RI No. 16 tahun 2019, batas terendah usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. 3 Berupaya mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata antara lain melalui program transmmigrasi dan pemerataan pembangunan sebagai strategi untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. 4