PPOM Juru Tagih Koperasi syariah dan Konven.pptx

PPOM Juru Tagih Koperasi syariah dan Konven.pptx

1. MELAKUKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI JASA KEUANGAN KONVENSIONAL (KJK.SP01.002.01 )

2. Biodata Nama : MULYADI Alamat : Jl. Pajajaran No. 214 Kelurahan Gunung Sulah Dinas : Koperasi dan UKM Provinsi Lampung HP/WA : 082379199961 E-mail : [email protected]

3. URAIAN KEGIATAN Elemen Kompentensi dan Kriteria Unjuk Kerja Menginventarisir kebijakan organisasi dan manajemen Koperasi Jasa Keuangan 1.1 Mengidentifikasi prinsips perkoperasian, ketentuan dan aturan dalam organisasi KJK. 1.2 Mendiskusikan kebijakan organisasi dan manajemen KJK. 2. Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen Koperasi Jasa Keuangan 2.1 Melaksanakan kebijakan O & M KJK berdasarkan prinsips perkoperasian 2.2 Melaksanakan kebijakan O & M KJK secara efisien. 2.3 Melaksanakan prinsip kehati-hatian. 2.4 Menerapkan prinsip mengenal anggota. 2.5 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen KJK sesuai kebutuhan . 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJK 3.1 Menyiapkan format laporan. 3.2 Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan dasar-dasar manajemen. MELAKUKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI JASA KEUANGAN

4. PENGERTIAN Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang

5. Koperasi skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam Unit Simpan pinjam (USP) adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha suatu koperasi

6. KSP primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang KSP sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP Manajemen adalah serangkaian proses terorganisirnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan unsur manusia dan sumberdaya lainnya

7. MENGINVENTARISASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK Mengidentifikasi Prinsip-prinsip perkoperasian, ketentuan dan aturan dalam organisasi KJK Mendiskusikan kebijakan organisasi dan manajemen KJK

8. MENGIDENTISIFIKASI PRINSIP-PRINSIP PERKOPERASIAN, KETENTUAN DAN ATURAN DALAM ORGANISASI KSP Tujuan Koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya Fungsi dan peran Koperasi Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

9. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

10. Prinsip-prinsip koperasi Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian Pendidikan perkoperasian Kerjasama antar koperasi

11. KETENTUAN DAN ATURAN DALAM ORGANISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

12. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara pengesyahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1994 tetang Pembubaran koperasi oleh pemerintah Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1998 tentang Modal peyertaan Koperasi

13. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan Menengah nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi diganti dengan Permenkop no. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian . Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tahun 2015 tentang petunjuk Pelaksanaan pemupukan modal Penyertaan pada Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Permenkop no. 2 tahun 2017. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi diganti dengan Permenkop No. 11 tahun 2017

14. KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI JASA KEUANGAN 1. Bentuk koperasi simpan pinjam KSP Primer yaitu anggotanya orang seorang KSP sekunder yaitu anggotanya Terdiri dari KSP-KSP 2. Usaha Simpan Pinjam Koperasi meliputi : Menghimpun dana dari anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya Menyalurkan dana kepada anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya

15. Tata cara pendirian Koperasi simpan pinjam Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akte pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya Menyertai tambahan lampiran Rencana kerja sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun Nama dan riwayat hidup calon pengelola (Pengurus, pengawas ) Daftar sarana kerja, administrasi dan pembukuan

16. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus - Senilai Rp. 15.000.000,- untuk wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten/kota - Senilai Rp. 75.000.000,- untuk wilayah keanggotannya lintas daerah dalam satu Propinsi - Senilai Rp. 375.000.000 untuk wilayah keanggotaannya antar Propinsi

17. Permohonan Badan Hukum dan izin usaha simpan pinjam diajukan kepada Bupati/Walikota c/q Dinas yang membidangi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten/Kota Gubernur c/q dinas yang membidangi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam lingkup propinsi Menteri Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah propinsi

18. PENGERTIAN MANAJEMEN George Terry ”Menegia l ” = Mengendalikan ”Manajemen merupakan kegiatan mengendalikan, mengarahkan dan memanfaatkan segala factor/sumber daya yang dimiliki untuk tujuan tertentu ”.

19. FUNGSI MANAJEMEN * PLANNING ( Perencanaan ) ORGANIZING ( Pengorganisasian ) ACTUATING ( Pengerahan ) CONTROLLING ( Pengendalian ) George R Terry dalam bukunya “ Principle of Management ”: FUNGSI DAN FAKTOR MAN.

20. PERENCANAAN PENGENDALIAN PENGORGANISASIAN PENGKOORDINASIAN M A N A J E M E N TUJUAN ORGANISASI Gambaran Fungsi Manajemen secara umum :

21. Menurut Ewell Paul Roy (2000), bahwa manajemen koperasi melibatkan 4(empat) unsur/ perangkat antara lain sebagai berikut: 1. Anggota 2. Pengurus 3. Manajer 4. Karyawan MANAJEMEN KOPERASI

22. Organisasi Koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang orang‑ orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama ‑ sama dalam satu wadah Organisasi. PENGERTIAN MANAJEMEN KOPERASI Manajemen Koperasi adalah kegiatan pengelolaan SDM dan SDA secara bersama- sama untuk mencapai tujuan tertentu sesuai prinsip‑prinsip Koperasi.

23. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen KJK berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen secara efisien Melaksanakan prinsip kehati-hatian Menerapkan Prinsip mengenal anggota Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen

24. KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERKOPERASIAN Perangkat organisasi Koperasi KJK Rapat anggota Pengurus Pengawas Rapat Anggota Merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi Pemilihan , pengangkatan, pemberhentikan pengurus dan Pengawas

25. Menetapkan rencana kerja, Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pengurus Pembagian sisa hasil usaha Jenis Rapat Anggota Rapat anggota biasa dilaksanakan minimal sekali dalam setahun Rapat anggota luar biasa, dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan keputusan anggota

26. Pengurus Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota sehingga merupakan pemegang kuasa Rapat anggota Bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja, menyelenggarakan rapat anggota, menyelenggarakan pembukuan, memelihara buku daftar anggota dan pengurus, menyampaikan pertanggung jawaban pada anggota

27. Berwenang memutuskan menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, mewakili dan melakukan tindakan serta upaya bagi kepentingan koperasi Pengawas Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota Bertugas untuk melekukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi Berwenang meneliti catatan dan mendapatkan keterangan yang diperlukan atas perkembangan koperasi

28. Persyaratan menjadi Pengurus dan Pengawas KSP Memenuhi Ketentuan dalam Anggaran Dasar KSP yang bersangkutan Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terkecuali KSP yang baru berdiri Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan korporasi, negara dan atau sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, Pengawas, pengelola Pengurus/ pengawas KSP primer dilarang merengkap sebagai pengurus dan pengawas pada KSP primer lainnya

29. PENGELOLA KSP Adalah Pengurus KSP dan Pengurus dapat mengangkat pengelola dengan hubungan kontrak kerja perikatan yang memuat sekurang-kurangnya Jangka waktu perjanjian kerja Wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak Penyelesaian perselisihan

30. Persyaratan pengelola KSP Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan Memiliki akhlak dan moral yang baik Wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berlensensi sesusi peraturan perundang-undangan

31. MELAKSANAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KSP SECARA EFISIEN MENETAPKAN VISI, MISI DAN TUJUAN Visi yaitu merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun semangat organisasi KSP/Koperasi untuk mencapai keunggulan yang akan datang. Visi mengandung makna : Gambaran target kerja Keunggulan yang menjadi standar Berorientasi atas perwujudan tujuan organisai Contoh “ KSP menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota”

32. Misi adalah sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh koperasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik Misi mengandung makana : Pernyataan yang menegaskan tujuan perusahaan Sesuatu yang ingin dicapai perusahaan dalam lingkup luas Contoh Misi : Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesusi dengan jati diri koperasi Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota

33. BAGAN ORGANISASI KSP

34. TUGAS JURU TAGIH: Melaksnakan monitoring / penagihan / penarikan unit yang berdasarkan pada kontrak konsumen / nasabah   yang menunggak . Melaksanakan pemeriksaan pada daftar penerimaan bukti setoran dari Staff Adm / Kasir . untuk nasabah / konsumen yang menunggak lebih dari 3 hari . Bertanggung jawab pada bukti setoran (TTS) yang diterima dari Staff Adm.  Meleksanakan penagihan pada seluruh bukti setoran yang diterima dari Staff Adm.  Di wajibkan untuk melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang dilakukan baik tunai maupun giro kepada Staff  Kasir setelah melakukan tagihan . Membuat laporan harian untuk bukti setoran yang diterimanya dan hasil penagihan pada hari itu serta bukti setoran yang tidak tertagih .

35. Lanjutan … Memberikan laporan kepada Head Collection untuk bukti setoran yang tidak tertagih beserta alasan dan tindakan apa yang telah diambil . Memberikan Laporan secara rutin kepada Head Collection mengenai permasalahan dan perkembangan kasus yang dibebankan kepadanya dan input-input atas penyelesaian kasus-kasus yang ditanganinya . Melakukan tindakan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian maslah dengan nasabah / konsumen . Membuat laporan kunjungan harian (call report). Mencapai semua target individu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan . Bertugas untuk Melindungi dan memelihara asset perusahaan . Melaksanakan semua pekerjaan yang telah dibebankan perusahaan . Menjalin kerjasama yang baik dengan sesama karyawan .

36. WEWENANG JURU TAGIH: Membuat rancangan prosedur penagihan terhadap anggota. Merancang konsep tentang penagihan Bersama Manajer merencanakan program penagihan Bersama-sama manajer membuat dan merumuskan rencana pendapatan penagihan

37. TANGGUNG JAWAB JURU TAGIH Tersedianya laporan hasil bukti penagihan terhadap anggota yang disertai bukti tagihan anggota Mengusahakan NPL dibawah 5 %

38. Juru Tagih Melakukan penagihan pinjaman dan melaporkan hasilnya pada pengelola Menginventarisasi piutang macet dan menyelesaikan pinjaman bermasalah Menghitung imbal pinjaman dan melaksanakan penagihan pinjaman yang sudah jatu tempo Menyetorkan uang hasil tagihannya pada kasir dan melaporkan pada pengelola

39. Standar operasional manajemen Tujuannya untuk memberikan panduan bagi manajemen dalam memberikan pelayanan prima Standar operasional manajemen dalam KSP meliputi 3 bagian utama yakni Standar operasional manajemen kelembagaan Standar operasional manajemen Usaha Standar operasional manajemen keuangan

40. Standar operasional kelembagaan meliputi : Organisasi dan manajemen KSP/USP Pengelolaan organisasi Prosedur penutupan usaha simpan pinjam Koperasi Prosedur Pembubaran Pembagian dan penggunaan SHU Pengelolan aset Koperasi

41. Standar operasional manajemen usaha terdiri dari Penghimpun dan penyaluran dana Jenis pinjaman/pembiayaan Persayaratan calon peminjam Batasan maksimum pinjaman Biaya administrasi pinjaman Agunan Pengembalian dan jangka waktu pinjaman Analisis pinjaman Pembinaan anggota Penanganan pinjaman bermasalah

42. Standar operasional manajemen Keuangan terdiri dari Keseimbangan arus dana Penggunaan kelebihan dana Penghimpunan dana dari luar Pembagian SHU Pelaporan Keuangan Pengukuran kinerja koperasi

43. JARINGAN PELAYANAN Tujuannya untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada anggota Bentuk jaringan pelayanan KSP/KSPPS/USP/ USPPS Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas

44. Kantor cabang dan Kantor cabang pembantu Dapat dibuka oleh Koperasi yang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2(dua) tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 orang didaerah yang akan dibuka kantor cabang/cabang pembantu Mengajukan surat permohonan kepada Bupati/ Walikota c/q Dinas yang membidangi koperasi diwilayah rencana pembukaan kantor cabang/cabang pembantu

45. Syarat pengajuan permohonan kantor cabang/ cabang pembantu dengan melampirkan Alamat kantor cabang/cabang pembantu Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi Modal kerja untuk kantor cabang/cabang pembantu Copy hasil penilaian kesehatan koperasinya dengan predikat sekurang-kurangnya cukup sehat Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi dalam 1 tahun terakhir Rencana kerja kantor cabang/cabang pembantu dalam 1 tahun Daftar nama dan riwayat hidup colon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kontor cabang/cabang pembantu Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi

46. Kantor Kas Dapat dibuka diwilayah tersebut koperasi telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya selama 6 bulan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang Persyaratan pembukaan kantor kas Memiliki kantor cabang/cabang pembantu diwilayah tersebut Nama calon kepala kantor kas

47. MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN Menjaga keseimbangan arus dana dan penggunaan dana Menerapkan manajemen pendanaan dengan menilai perbandingan antara cost and beneikifid. Menerapkan analisis kelayakan permohonan pinjaman terhadap aspek Pribadi peminjam (character) Kemampuan peminjam dalam mengelola usaha (Capacity) Modal yang telah dimiliki (Capital) Jaminan yang akan digunakan (Collateral) Kondisi dunia usaha (Condition)

48. Menetapkan sistim tanggung renteng Menetapkan jaminan atas pinjaman berupa barang Melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi

49. PRINSIP MENGENAL ANGGOTA Status keanggotaan. Pendaftaran anggota baru. Perlakuan kepada anggota baru. Pemanfaatan pelayanan KJK oleh anggota. Prosedur permohonan keluar dari keanggotaan

50. Anggota Koperasi/KSP merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi Sebagai pemilik maka anggota harus: Berperan aktif dalam memberi masukan pada pengurus untuk kemajuan koperasi Berperan dalam kontribusi modal koperasi Siap untuk memilih dan atau dipilih mejadi pengurus maupun pengawas Kesanggupan menanggung resiko yang dialami oleh koperasi Aktif dalam menghadiri rapat dan memberikan kontribusi untuk kemajuan koperasi

51. Sebagai pengguna jasa koperasi/ KSP Menempatkan dananya pada koperasi/KSP dalam bentuk tabungan, Simpanan berjangka maupun dalam simpanan lainnya Memanfaatkan jasa pinjaman/pembiayaan yang diselenggarakan oleh koperasi/KSP secara sehat

52. Anggota Koperasi/KSP Seseorang yang telah memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu koperasi/ksp seperti telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, berada diwilayah kerja koperasi/KSP dll Permohonan untuk menjadi anggota sudah disetujui oleh pengurus Tercatat didalam buku daftar anggota koperasi

53. Melaporkan Hasil Pelaksanaan kebijakan O &M KJK Hasil pelaksanaan Kebijakan OM KJK dilaporkan menggunakan Form laporan evaluasi dan Form laporan hasil kegiatan secara berkala Syarat Laporan adalah Isi laporan harus terperinci dan jelas Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan Isi Laporan tidak boleh berbelit-belit

54. LAPORAN Menurut isinya Laporan Informatif Laporan Rekomendasi Laporan Analitis Laporan pertanggungjawaban Laporan kelayakan Menurut bentuknya Laporan berbentuk memo Laporan berbentuk surat Laporan berbentuk naskah Sistematika laporan Pendahuluan Isi laporan Uraian / analisis Penutup / saran

55. Membuat Isi laporan dapat berupa pertanggungjawaban sedangkan isi laporan berupa rincian kegiatan secara kronologis beserta biaya yang sudah dikeluarkan dengan menunjukkan nomor-nomor tanda bukti pengeluaran, jika diperlukan Membuat evaluasi (bila ada) Menyusun penutup / rekomendasi

56. SEKIAN TERIMA KASIH SUKSES DAN SELAMAT