PPT DI SMP (1) implementasi sistem layanan pendidikan

Langkah langkah pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan bimbingan konseling

1. IMPLEMENTASI LAYANAN BK DI SMP Kelompok: 2 Anggota: Rizqal Munadia ( 210213066 ) Naisa tul Amalya ( 210213061 ) Natasya Tri a Anggraini ( 210213046 ) Syarifah faradi l la ( 210213073 )

2. A. Konsep Layanan Bimbingan dan Konseling Di Smp Pengertian Layanan Bimbingan dan Konseling Di Smp Layanan bimbingan dan konseling di dmp diselenggarakan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya atau mencapai perkembangan secaraoptimal. Fasilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperlancar proses perkembangan peserta didik/konseli, karena secara kodrati setiap manusia berpotensi tumbuh dan berkembang untuk mencapai kemandirian secara optimal.

3. 2. Karakteristik peserta didik / konseli Smp yang perlu di pahami meliputi : Aspek fisik Aspek kognitif Aspek sosial Aspek emosi Aspek Moral Aspek religius

4. B. Strategi Layanan Bimbingan Konseling 1. Program Layanan Program Semesteran Program Bulanan Program Mingguan Program Harian 2. Penyelenggaraan Layanan Pelayanan Dasar Pelayanan Pengembangan Pelayanan Arah Peminatan/Lintas Minat/ Pendalaman Minat Studi Siswa Pelayanan Teraputik Pelayanan Diperluas   3. Waktu dan Posisi Pelaksanaan Layanan Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan rombongan belajar siswa dalam tiap kelas untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatandan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas (rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Kegiatan tatap muka nonklasikal diselenggarakan dalam bentuk layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Di luar jam pembelajaran

5. M ekanisme Layanan Bimbingan dan Konseling Mekanisme layanan bimbingan dan konseling meliputi: Mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. b. Mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada Konseli atau peserta didikyang meliputi langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan.

6. c. Program Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.

7. Prinsip –Prinsip Bimbingan Konseling 1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonomi, berurusan denganpribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan individu Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga, dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. 4. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayana Bimbingan dan konseling harus mengarahkan individu mampu menyelesaikan permasalahan pribadi, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu harusnyan atas kemauan individu sendiri, bukan karena desakan atau kemauan orang lain

8. DaftarPustaka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional