PPT EKONOMI MONETER KLMPK 7_20241026_171101_0000.pptx
UsamahAlAnshory
0 views
13 slides
Sep 04, 2025
Slide 1 of 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
About This Presentation
Materi pendidikan ekonomi moneter
Size: 26.66 MB
Language: none
Added: Sep 04, 2025
Slides: 13 pages
Slide Content
TEORI MONETER ISLAM Penyusun: Kelompok 7
Alfur Rohman (2350110120) Azmi Muthia Azzahra (2350110156) Dinda Rizky Aulia (2350110157) Anggota Kelompok
Konsep Dasar Ekonomi Islam Definisi ekonomi Islam dikemukakan oleh Umer Chapra dimana ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan Maqashid.
Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
Perbedaan Prinsip Dasar Teori Moneter Islam Dan Konvensional Tujuan dan prinsip Keduanya bertujuan menjaga stabilitas mata uang dan pertumbuhan ekonomi, tetapi moneter Islam menekankan nilai-nilai moral dan keadilan sosial, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Instrumen Kebijakan Ekonomi konvensional menggunakan suku bunga sebagai alat utama, sedangkan ekonomi Islam melarang riba dan mencari alternatif instrumen, seperti reserve requirement dan moral suasion. Pendekatan Pertumbuhan Moneter Islam fokus pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, bukan hanya pada stabilitas ekonomi.
Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional 1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah. 2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum. 3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Penetapan rasio minimum cadangan yang harus dimiliki bank dari simpanan yang diterima. Peningkatan rasio akan mengurangi kemampuan bank untuk memberikan kredit. 4. Imbauan Moral (Moral Persuasion) Otoritas moneter berusaha mengarahkan bank dan lembaga keuangan melalui saran atau imbauan.
Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam 1. Rasio Cadangan 2. Imbauan Moral 3. Rasio Pembiayaan 4. Rasio Refinansial 5. Rasio Berbagi Laba 6. Islamic Sukuk 7. Sertifikat Investasi Pemerintah (GIC)
1. Wadiah: Penyimpanan dan pengelolaan dana. 2. Musyarakah: Kemitraan dalam berbagi modal dan keuntungan. 3. Mudharabah: Pembiayaan dengan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. 4. Ar-Rahn: Jaminan yang digunakan dalam transaksi. 5. Al-Ijarah: Sewa menyewa aset secara singkat. Prinsip-prinsip Transaksi Syariah
Peran Uang dan Bagi Hasil dalam Stabilitas Ekonomi Dalam sistem moneter Islam di Indonesia, pengaturan jumlah uang dilakukan melalui dua kebijakan utama: 1. Kebijakan Moneter Ekspansif: Menambah jumlah uang yang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Kebijakan Moneter Kontraktif: Mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi.
Dalam konteks sistem keuangan syariah, beberapa nilai instrumental yang memengaruhi perilaku ekonomi seorang Muslim meliputi: 1. Zakat: Memfasilitasi redistribusi kekayaan. 2. Pelarangan Riba: Menjaga keadilan dalam transaksi keuangan. 3. Kerjasama Ekonomi: Mendorong kolaborasi antar individu dan komunitas. 4. Jaminan Sosial: Melindungi kelompok rentan dalam masyarakat. 5. Pelarangan Praktik Usaha Kotor: Memastikan etika dalam aktivitas ekonomi. Nilai Instrumen Ekonomi Syariah
1. Peran Bank Syariah Bank syariah berfungsi tidak hanya sebagai bank komersial, tetapi juga sebagai bank investasi. Pendekatan ini membuat bank syariah lebih tahan terhadap krisis, karena tidak terjebak dalam praktik peminjaman jangka pendek dan peminjaman jangka panjang. 2. Bagi Hasil vs. Bunga Dalam ekonomi Islam, bunga digantikan oleh rasio bagi hasil, yang mendukung mobilisasi tabungan dan investasi produktif. Mekanisme bagi hasil memungkinkan distribusi risiko antara pemilik modal dan tenaga kerja, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Hal ini berpotensi menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem berbasis bunga.