PPT EXPOSE PERUBAHAN RKPD RSUD REJANG LEBONG

PPT EXPOSE PERUBAHAN RKPD.pptx

1. TAHUN ANGGARAN 2025 PERUBAHAN RKPD RSUD KABUPATEN REJANG LEBONG

2. 1 2 3 4 5 1 2 3 Gambaran Umum PAGU APBD AWAL : Rp. 88.666.857.346,42 PAGU APBD PERGESERAN : Rp. 88.512.205.987,42 Rp. 154.651.3592 efesiensi PAGU RKPD PERUBAHAN : Rp. 99,512,205,944.32 Rp. 10.999.999.956,90 Penunjang layanan icu / picu / nicu

3. SUB KEGIATAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp33.577.581.320,42 Rp33.750.846.650,42 Rp173.265.330,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp3.827.058.550,00 Rp3.733.640.000,00 Rp93.418.550,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp68.996.275,00 Rp34.498.136,00 Rp34.498.139,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetens Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Rp1.246.020.000,00 Rp1.046.020.000,00 Rp200.000.000,00 PERGESERAN

4. SUB KEGIATAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  Rp 3.733.640.000,00 Rp 3.648.320.000,00 Rp 85.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  Rp 1.030.380.000,00 Rp 1.115.700.000 ,00 Rp 85.320.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Rp 579.456.670,00 Rp 11.579.456.626,90 Rp 10.999.999.956,90 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin , Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp 4.000.000.000,00 Rp 4.000.000.000,00 (Belum Terinput di SIPD) PERUBAHAN RKPD

5. DASAR USULAN PERUBAHAN RKPD

6. PENGADAAN ALAT KESEHATAN RUANG RAWAT INTENSIF (ICU/PICU/NICU) Peningkatan Akses dan Kapasitas Pelayanan Rujukan karena RSUD Rejang Lebong sebagai rumah sakit rujukan regional memerlukan unit NICU dan PICU yang representatif untuk menjawab kebutuhan layanan rujukan dari wilayah sekitarnya . Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak , khususnya dalam upaya penurunan angka kematian bayi . 1

7. Analisis Permasalahan Belum tersedianya ruang NICU dan PICU tersendiri yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan , Sarana Prasarana dan Peralatan kesehatan Rumah Sakit dengan rincian ; Kriteria penilaian tempat tidur perawatan intensif sebagai berikut : a. Rumah sakit wajib memiliki tempat tidur intensif sebesar 10% dari total tempat tidur . b. Tempat tidur intensif terdiri dari : 1) 6% untuk tempat tidur intensif (ICU, RICU, dan ICCU) 2 ) 4% untuk tempat tidur intensif lainnya (PICU, NICU dan HCU) c. Tempat tidur pada ruang intensif (ICU, RICU, dan ICCU) wajib dilengkapi dengan ventilator minimal 70% dari tempat tidur yang tesedia Kondisi Existing RSUD Rejang Lebong saat ini ICU hanya tersedia 4 TT dengan 2 ventilator yang memadai ( harusnya minimal 7 TT) Belum Tersedianya PICU/NICU ( Harusnya minimal 4 TT)

8. Analisis Permasalahan 2. Untuk memenuhi akreditasi rumah sakit dan standar pelayanan minimal (SPM), RSUD perlu memiliki unit PICU dan NICU yang sesuai standar nasional 3. Keterbatasan daya tampung ruang intensif neonatal akibat kurangnya ruang isolasi dan inkubator . 4. Alat Kesehatan PICU NICU yang belum memadai dan saat ini sering mengalami Kerusakan karena seringnya dipakai dan jumlah alat masih sangat terbatas / sesuai standar ninimal 5. RSUD sering menerima rujukan dari Puskesmas dan klinik di wilayah sekitar , tapi tidak memiliki kapasitas optimal untuk menangani semua kasus 6. Wilayah sekitar belum memiliki NICU/PICU yang memadai , menjadikan RSUD sebagai pusat rujukan utama

9. Mengapa harus dipenuhi ??? Perlunya Pemenuhan Pembangunan/ Pengembangan Gedung / Pengadaan Alat Kesehatan Perinatal Neonatal Intensive Care Unit (PICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan hasil reviu kelas Rumah Sakit paling lambat tanggal 31 Desember 2025

10. Surat dari BPJS Kesehatan terkait Validasi Jumlah Tempat Tidur dan Kelengkapan Sarpras Ruang Rawat Intensif di Rumah Sakit J ika tidak maka Rumah Sakit Kabupaten Rejang Lebong → turun kelas ke tipe D sehingga menyebabkan → turunnya klaim BPJS dan menyebabkan → turunnya PAD Jika Tidak dipenuhi ???

11. RAB

12. PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN Berdasarkan kondisi keuangan BLUD RSUD Kabupaten Rejang Lebong dan urgensi ketersediaan obat sebagai bagian dari pelayanan dasar , maka diperlukan dukungan penganggaran melalui dana APBD/DAU. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga mutu layanan , menjamin keselamatan pasien , serta mencegah beban hutang usaha yang dapat mengganggu operasional rumah sakit . 2

13. Analisis Permasalahan 1. Kebutuhan Obat dan BMHP yang Tinggi Sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten , RSUD Kabupaten Rejang Lebong melayani jumlah pasien yang tinggi , baik rawat jalan , rawat inap , maupun gawat darurat . Hal ini menyebabkan kebutuhan obat dan BMHP sangat besar dan bersifat rutin serta mendesak . 2. Keterbatasan Kemampuan Keuangan BLUD Walaupun RSUD telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, kapasitas pendapatan riil dari jasa layanan masih terbatas . Pemasukan BLUD sangat bergantung pada pembayaran klaim BPJS dan pendapatan langsung pasien , yang sering kali mengalami keterlambatan atau tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan operasional , termasuk pengadaan obat dan BMHP. 3. Risiko Terjadinya Hutang Usaha Jika pengadaan dilakukan sepenuhnya dengan dana BLUD, RSUD berpotensi menumpuk hutang kepada penyedia barang / jasa akibat cash flow yang tidak stabil . Hutang usaha yang tinggi dapat menimbulkan risiko hukum , mengganggu kredibilitas rumah sakit , serta menghambat operasional karena vendor enggan bekerja sama . 4. Keterlambatan Klaim BPJS Realisasi pendapatan dari BPJS Kesehatan yang merupakan sumber utama penerimaan BLUD sering mengalami keterlambatan pembayaran klaim . Kondisi ini semakin memperburuk cash flow dan membuat pengadaan berbasis dana BLUD menjadi tidak realistis tanpa dukungan APBD/DAU.

14. Analisis Permasalahan 5. Urgensi Menjaga Ketersediaan Obat dan BMHP Ketersediaan obat dan BMHP merupakan bagian dari mutu layanan dasar rumah sakit . Kekosongan atau keterlambatan pengadaan akan berdampak langsung pada keselamatan pasien , kepuasan layanan , dan dapat menurunkan akreditasi rumah sakit . 6. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah , RSUD merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijamin pembiayaannya , terutama untuk kebutuhan dasar seperti obat dan BMHP. Oleh karena itu , penggunaan dana APBD/DAU untuk kebutuhan ini sesuai dengan prinsip pelayanan publik dan kewajiban pemda dalam menjamin pelayanan kesehatan dasar . 7. Kepatuhan terhadap Regulasi Penggunaan dana APBD/DAU untuk pengadaan obat dan BMHP di fasilitas kesehatan milik pemerintah dimungkinkan sepanjang perencanaan dan pelaporannya dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan Permendagri dan peraturan pengelolaan keuangan daerah .

15. Analisis Keuangan RSUD Kabupaten Rejang Lebong / Bulan

16. RAB Berdasarkan Realisasi Belanja Obat dan BMHP 3 Tahun Terakhir BELANJA 2022 2023 2024 Belanja Obat- Obatan -Obat Rp 7.142.801.162,00 Rp 6.001.931.843,00 Rp 4.725.640.839,00 R ata -rata di Rp 5.956.791.281,33 / Tahun

17. Terimakasih