PPT Kel 1 Class Action di pengadilan .pdf

prosedur class action

1. Kelompok 1
ANOTASI
PUTUSAN NO.
55/PDT.G/2022/PN. BJM

2. Alvenia Oliv Putri
Manullang (E0022031)
Ananda Zahra Martiza
(E0022040)
Andrea Victoria Marisi
Marpaung (E0022049)
Christy Putri Hasian
Simbolon (E0022099)
ANGGOTA KELOMPOK
Octaviany Putri
(E0022364)
Theresia Juanita
Hutabar54at (E0022454)

3. IDENTITAS PUTUSAN
Putusan ini merupakan hasil pemeriksaan dan pengadilan perkara perdata dengan
klasifikasi gugatan biasa yang teregister dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam sidang yang dimusyawarahkan pada tanggal
26 September 2022 dan kemudian dibacakan secara resmi pada tanggal 28
September 2022.
Para Penggugat adalah:
1.Muhammad Syahrian Noor (Penggugat I) mewakili
warga RT 11 Kelurahan Kuripan, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
2.Bahrul Ilmi, S.Pd. (Penggugat II) mewakili warga RT
12 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin.

4. IDENTITAS PUTUSAN
Keduanya bertindak atas nama dan kepentingan hukum kelompok warga
masing-masing, yang secara keseluruhan merupakan kelompok warga
terdampak oleh rencana pembangunan revitalisasi Pasar Batuah. Mereka
memberi kuasa kepada tim advokat dari LBH Ansor Kalimantan Selatan.
Tergugat dalam perkara ini adalah Wali Kota Banjarmasin, sedangkan pihak
Turut Tergugat terdiri dari:
1.Turut Tergugat I: Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin.
2.Turut Tergugat II: Komandan Kodim 1007 Banjarmasin.
3.Turut Tergugat III: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
4.Turut Tergugat IV: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota
Banjarmasin.

5. CASE POSITION
Para penggugat mengklaim telah menguasai tanah di Kampung Batuah sejak
1963 berdasarkan tukar guling dengan Pemerintah Kotapraja Banjarmasin.
Namun, pada 1995, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Sertifikat Hak
Pakai No. 98/Kuripan atas tanah yang sama tanpa melibatkan warga. Sertifikat
ini menjadi dasar program revitalisasi Pasar Batuah yang mengancam
penggusuran warga. Para penggugat menilai penerbitan sertifikat tersebut cacat
hukum dan tanpa dasar sah.
Kronologi Singkat:
1963: Warga mulai menempati tanah hasil tukar guling.
1995: Terbit Sertifikat Hak Pakai No. 98/Kuripan oleh Pemkot.
2022: SK Wali Kota No. 109 tentang revitalisasi Pasar Batuah
diterbitkan.
30 Mei 2022: Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri
Banjarmasin.

6. Tuntutan Para Penggugat Bantahan Tergugat
1.Menyatakan Sertifikat Hak Pakai cacat
hukum dan tidak sah.
2.Menyatakan penggusuran tidak sah dan
melanggar hukum.
3.Menuntut ganti rugi materiil dan
immateriil sebesar >Rp10 miliar.
4.Meminta penghentian seluruh tindakan
represif terhadap warga.
1.Gugatan tidak sah sebagai class action
karena tidak memenuhi syarat formil.
2.Sertifikat Hak Pakai diterbitkan sah dan
tidak pernah disengketakan.
3.Sengketa sertifikat merupakan
kewenangan PTUN, bukan Pengadilan
Negeri.
4.Revitalisasi Pasar Batuah adalah program
strategis pemerintah yang sah dan legal.
TUNTUTAN & BANTAHAN

7. PERTIMBANGAN HUKUM
Con
rea
it
1. MENIMBANG BAHWA PERKARA INI MENYANGKUT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah
terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan
oleh Tergugat (Walikota Banjarmasin) beserta Turut
Tergugat I sampai IV terkait rencana revitalisasi Pasar
Batuah.
Menimbang, bahwa dalam menilai PMH, harus terpenuhi
unsur: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan
hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya
hubungan kausal.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup
bukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
Tergugat.
Menimbang, bahwa tidak ada langkah hukum dari Para
Penggugat sebelumnya yang menunjukkan keberatan
terhadap proses sertifikasi tersebut.

8. 2. MENIMBANG BAHWA GUGATAN DIAJUKAN SEBAGAI
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan
gugatan dalam bentuk perwakilan kelompok (class
action) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002.
Menimbang, bahwa syarat formal class action
mensyaratkan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum,
identitas wakil kelompok yang jelas, serta rincian
mekanisme pembagian hasil ganti rugi.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan bahwa
gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur
tersebut secara memadai.
Menimbang, bahwa karena tidak terpenuhinya syarat-
syarat tersebut, maka gugatan tidak sah sebagai class
action.

9. 3. MENIMBANG BAHWA TERDAPAT SERTIFIKAT HAK
PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Menimbang, bahwa tanah yang disengketakan telah
bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin
dengan Sertifikat Hak Pakai No. 98/Kuripan.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak pernah
melakukan upaya hukum untuk membatalkan atau
menangguhkan sertifikat tersebut sejak diterbitkan
tahun 1995
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, klaim Para Penggugat atas hak atas tanah menjadi
tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

10. PUTUSAN PENGADILAN
Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus perkara ini dengan
amar sebagai berikut:
1.Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak sah dan
tidak memenuhi syarat sebagai Gugatan Perwakilan
Kelompok (Class Action);
2.Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO);
3.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta
delapan ratus enam ribu rupiah).
Jenis putusan tidak dapat diterima. Bukan ditolak atau
dikabulkan karena gugatan dianggap tidak memenuhi syarat
formil.

11. IMPLIKASI PUTUSAN
Terhadap Masyarakat (Warga Terdampak)
Warga harus mengajukan gugatan secara individual (atau gugatan perdata
biasa). Implikasi:
Beban biaya, waktu, dan tenaga meningkat per individu.
Fragmentasi upaya penyelesaian sengketa, berpotensi putusan beragam.
Hambatan kekuatan kolektif, mengurangi daya tawar warga.
Terhadap Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Tergugat)
Gugatan class action terhenti, Pemda bebas dari
tuntutan kolektif ini.
Namun, sengketa lahan belum selesai secara
substantif.
Potensi gugatan individual dari warga tetap ada.
Ketidakpastian status kepemilikan lahan masih
dapat menghambat revitalisasi Pasar Batuah.

12. IMPLIKASI PUTUSAN
Terhadap Praktik Hukum
Penafsiran yudisial terhadap Pasal 2 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 (kesamaan
substansial).
Pentingnya kehati-hatian Advokat: Pilih mekanisme yang tepat (gugatan kumulasi
subjektif/individual) untuk sengketa tanah dengan klaim hak individual.
Mendorong eksplorasi ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk sengketa lahan
komunal.
Terhadap BPN & Regulasi Pertanahan (Tidak Langsung)
Penolakan class action tidak menghilangkan potensi
pengujian keabsahan sertifikat (misal: Sertifikat Hak Pakai No.
98 Tahun 1995) melalui jalur hukum lain (individual/TUN).
Menyoroti kompleksitas pengelolaan aset daerah yang
bersinggungan dengan klaim masyarakat.
Dapat mendorong evaluasi mekanisme pendataan dan
penyelesaian sengketa aset tanah pemerintah.
Menjadi studi kasus relevan mengenai efektivitas dan batasan
PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam sengketa agraria.

13. KESIMPULAN
Putusan PN Banjarmasin menolak gugatan class action warga RT 11 & 12
Kelurahan Kuripan karena tidak memenuhi syarat formil PERMA No. 1
Tahun 2002. Hakim berpendapat tidak ada "kesamaan fakta atau dasar
hukum yang substansial" di antara penggugat, mengingat klaim hak
tanah butuh pembuktian individual. Identitas anggota kelompok dan
mekanisme ganti rugi juga dinilai tidak jelas. Sertifikat Hak Pakai Pemkot
Banjarmasin yang terbit tahun 1995 juga dianggap memiliki kekuatan
hukum kuat.
Secara formal, putusan ini konsisten dengan aturan class action. Namun,
secara kritis, putusan ini kurang responsif terhadap konteks sosial dan
keadilan substantif, karena mengabaikan persoalan kolektif warga dan
relasi kuasa yang timpang.
Implikasi Utama
Masyarakat: Warga menghadapi beban tinggi (biaya, waktu, tenaga) jika
menggugat individual, serta terhambatnya kekuatan kolektif.
Pemerintah Kota Banjarmasin: Meski class action terhenti, sengketa lahan
substantif belum selesai, berpotensi gugatan individual baru.
Praktik Hukum: Menekankan kecermatan advokat dalam memilih
mekanisme gugatan (individual/ADR) untuk sengketa tanah multipihak.
Tidak Langsung: Menyoroti kompleksitas pengelolaan aset daerah dan
klaim lahan oleh masyarakat.

14. TERIMA KASIH!