PPT KELOMPOK 5.pptx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,

1. KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN Oleh Kelompok 5

2. NAMA KELOMPOK : ASTRIA PUSPITA ASIH SYABILLA SUKMA AGUSTIN UKE ZAHARA ULUNG MUNAWAROH PUTRI NABILA

3. 1. Indonesia merupakan Negara Hukum Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum . Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan , dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyimpang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara . Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

4. Dalam negara hukum, pemerintah dan rakyat terikat oleh hukum, untuk mencegah agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan rakyat tidak bertindak menurut kehendaknya sendiri. Untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa, dan mencegah rakyat bertindak main hakim sendiri. Tindakan penguasa dikatakan sewenang-wenang jika tindakannya itu melampaui batas-batas kewenangannya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

5. 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi , UUD 1945 dikatakan sebagai hukum dasar , yaitu hukum dasar yang tertulis . Dikatakan hukum dasar tertulis karena di sampingnya ada hukum dasar yang tidak tertulis yang biasa disebut konvensi . Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

6. 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Dalam membahas hierarki peraturan perundang - undangan yang mesti dijadikan rujukan adalah undang-undang RI No.10 Tahun 2004 tentang " Pembentukan peraturan perundang-undangan ". Penegasan harus merujuk kepada UU tersebut karena produk hukum yang mengatur hierarki peraturan perundang - undangan yang sekarang berlaku adalah UU RI No. 10 Tahun 2004. Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

7. a. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. UUD NKRI 1945. 2. UU/PERPU. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

8. b. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan gubernur. Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama bupati/ walikota Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

9. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa / peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah Kabupaten / kota yang bersangkutan . d. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi . c. Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

10. Nawiasky sebagai murid Hans Kelsen mengembangkan teori berjenjang dengan menyebut Theorie stufenaufbau de Rechtsordnung dengan mengelompokkan 4 norma hukum : 1. Staatsfundamental Norm 2. Staatsgrundgesetze, 3. Formelle Gesetze, 4. Verordnungen & Autonome Satzungen, Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

11. 3. Undang-Undang Dasar 1945 Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiardjo (1981:106-107) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya , hal ini dikarenakan : UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa . UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur . UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa . UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara . Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

12. Undang-Undang / Perpu a. Undang-undang Undang-undang merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 dan melaksanakan perintah undang-undang lainnya . b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perpu ) Perpu dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan DPR, Hal ini dikarenakan PERPU dibuat dalam keadaan " darurat " dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti . c. Peraturan Presiden Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang - undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah . d. Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintahan daerah (DPRD bersama pemerintah Daerah) Provinsi atau daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota. Kegiatan Belajar 1 TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

13. A. Prinsip-prinsip penyelanggaraan negara Menurut pandangan Jimly Asshidigie (2006) terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, cita negara hukum atau nomokrasi, paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, pemisahan kekuasaan dan Checks and Balances, sistem pemerintahan presidensial, persatuan dan keragaman dalam negara kesatuan, demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar, dan cita masyarakat madani. Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

14. Kesembilan prinsip tersebut sejalan dan terkait erat dengan lima dasar dalam Pancasila , dan harus menjiwai kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan , baik di tingkat pusat maupun daerah . Baiklah ! Mari kita simak uraian kesembilan prinsip penyelenggaraan negara tersebut : 1. Prinsip ketuhanan yang maha esa Dalam kehidupan bernegara prinsip ketuhanan YME tersebut diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Keduanya diwujudkan dalam pelembagaan sistem demokrasi yg berdasarkan atas hukum dan prinsip negara hukum yang demokratis . . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

15. 2. Prinsip cita negara hukum dan the rule of low Dengan negara hukum yang demokratis , hukum tidak boleh dibuat , ditetapkan , ditafsirkan dan ditetapkan dengan besi berdasarkan kekuasaan belaka ( Machtsstaat ) tetapi hukum harus dibuat dengan memperhatikan dan mendasarkan pada demokrasi , yaitu aspirasi dan kepentingan rakyat . 3. Prinsip paham kedaulatan rakyat Selain menganut paham negara hukum , negara kita juga menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi , yaitu demokrasi Pancasila . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

16. 4. Prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan Demokrasi perwakilan dijalankan lembaga perwakilan rakyat , yaitu DPR, PDP, dan DPRD di daerah provinsi dan kabupaten / kota untuk mewakili rakyat dalam melakukan fungsi legislasi , fungsi pengawasan dan fungsi anggaran serta menjalankan kewenangan lain yang berkaitan atau mengakut kepentingan rakyat yang diwakilinya . Sedangkan demokrasi langsung dilakukan melalui pemilihan umum , dan pilihanan pasang presiden dan wakil presiden Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

17. 5. prinsip pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balance Sebelum perubahan UUD 1945, di negara kita menganut prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power) yang bertumpu pada supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya . Namun , setelah perubahan UUD 1945, MPR bukanlah pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya dan bukan pula lembaga tertinggi Negara karena kedudukan MPR sejajar dengan lembaga Negara lainnya , seperti DPR, Presiden , MK, MA, dan BPK. Oleh karena itu , menurut UUD 1945 kedaulatan rakyat itu dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaankekuasaan yang dijalankan lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balancess ). Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

18. 6. Prinsip sistem pemerintahan presidensial Sistem pemerintahan presidensial mengandung makna bahwa yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan berada di tangan presiden . 7. Prinsip persatuan dan keberagaman Yang mana keberagaman suku bangsa agama dan budaya yang dibutuhkan prinsip persatuan . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

19. 8. Prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial Dalam pemahaman demokrasi sosial , negara , berfungsi sebagai alat kesejahteraan ( walfare state) Demokrasi ekonomi yang meliputi pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial . 9. Prinsip cita masyarakat Madani Prinsip ini memandang bahwa ketiga wilayah (domain), yaitu negara , masyarakat dan pasar harus sama-sama dikembangkan keberadaannya dalam hubungan yang fungsional , sinergi dan seimbang . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

20. B. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 1. kedudukan dan wewenang MPR - mengubah dan menetapkan UUD - melantik presiden dan wakil presiden - memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD - memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatan . - memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

21. 2. KEDUDUKAN, FUNGSI, dan WEWENANG DPR DPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang . Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden . Dengan demikian telah terjadi penguatan kedudukan dan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif . DPR memiliki kewenangan diantaranya : Membentuk undang-undang Menerima dan membahas RUU Menetapkan APBN bersama presiden Memilih anggota dana pemeriksa keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD memberikan persetujuan kepada PRESIDEN Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

22. 3. Kedudukan , fungsi dan wewenang DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang borkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pusat dan daorah , pembentukan dan pemukaran serta penggubungan daerah , pengelolaan sumbor daya alam dan sumber daya okonomi lainnya , verta yang berkaitan dengan perimbangan kouangan pusut dan duerah ( Pasal 22D ayat (1) ikut membahas RUU yang borkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pusat dan daerah : pembentukan pemekaran , dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ckonomi lainnya , serta perimbangan keuangan pusat dan daerah : serta memberikan pertimbangan kepada . DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama ( Pasal 22D ayat (2 )) memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN. ( Pasal 23 ayat (2)) memberikan pertimbangan kepada DPR dulam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( Pasal 23F ayat (1) Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

23. 4. Kedudukan dan wewenang presiden Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD Mengaitkan rancangan undangan2 ke DPR memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan Darat , angkatan laut dan angkatan udara Mengasahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR menjadi UU Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

24. 5. KEDUDUKAN Dan WEWENANG LEMBAGA YUDIKATIF - menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar - memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar - memutuskan pembubaran partai politik - memutus perselisihan hasil pemilu 6. Kedudukan dan wewenang badan pemeriksa keuangan 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 2. Menyelesaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

25. C. KONSEP OTONOMI DAERAH Kebijakan pemberian otonomi daerah Dalam UUD nomor 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak , wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesui dengan peraturan perundang - undangan . Prinsip Otomoni nyata memiliki makna bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas , wewenang , dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

26. 2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah UUD 1945 dan UU nomor 32 Tahun 2004 adalah asas otonomi dan tugas pembantuan . Asas otonomi ( Desentralisasi ) Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ( Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 tahun 2004. secara teoretis , terdapat berbagai penafsiran yang diberikan terhadap istilah desentralisasi . 1. Leemens (1970:52) 2. Rondinelli (1981) 3. Maddick (1963) Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

27. b. Asas tugas pembantuan Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tugas pembantuan . dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tugas pembantuan adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu . penugasan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota dan desa atau penegas dan pemerintah kabupaten kota ke desa . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

28. 3. Pembentukan Daerah pembentukan daerah dapat dilakukan melalui dua cara : yaitu menggabungkan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan . Melalui pemekaran dari suatu daerah menjadi beberapa daerah ( Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004) pasal 6 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah . Kegiatan Belajar 2 prinsip-prinsip dasar pemerintahan

29. Kegiatan Belajar 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 sebagai Wujud Berkehidupan Bermasyarakat dan Bernegara A. HAK ATAS KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN pasal 27 ayat 1 "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya" dalam pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak yang sama semua warga negara dalam hukum dan pemerintah. berarti semua warga negara, baik pejabat maupun bukan misalnya, setiap pelaku kejahatan tanpa memandang jabatan atau status sosial harus diberi sanksi hukum.

30. Kegiatan Belajar 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 sebagai Wujud Berkehidupan Bermasyarakat dan Bernegara B. HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK pasal 27 ayat 2 "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". merupakan pengakuan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa memandang suku, ras, dan agama berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan C. HAK ATAS KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL pasal 28 "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". pasar ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kemerdekaan untuk menyatakan pikiran atau pendapat dan hak mendirikan perkumpulan dan berserikat.

31. Kegiatan Belajar 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 sebagai Wujud Berkehidupan Bermasyarakat dan Bernegara D. HAK ATAS KEBEBASAN MEMELUK BERAGAMA DAN BERIBADAT pasal 29 ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang maha esa (negara yang religius), pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap penduduk termasuk di dalamnya warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. E. HAK IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak dan sekaligus jaminan terhadap setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha membela negara.

32. Kegiatan Belajar 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 sebagai Wujud Berkehidupan Bermasyarakat dan Bernegara F. HAK MENDAPAT PENGAJARAN pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa" tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". dalam hal ini setiap negara diberikan kebebasan untuk memilih jalur dan jenis pendidikan yang disukainya sesuai dengan bakat minat dan kemampuan masing-masing. pasal 31 ayat 1 ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. G. HAK DIPELIHARA OLEH NEGARA pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa" fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar pemerintah dan pihak perseorangan atau swasta telah mendirikan panti-panti asuhan.

33. Kegiatan Belajar 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 sebagai Wujud Berkehidupan Bermasyarakat dan Bernegara kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan Dalam pasal 21 ayat 1 setiap warga negara wajib untuk mentaati peraturan tanpa kecuali , semua peraturan yang dikeluarkan oleh negara wajib ditaati oleh setiap warga negara agar terwujud masyarakat , bangsa dan negara yang aman dan tertib . Serta setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung pemerintahan dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta pemerintah setempat .

34. Kegiatan Belajar 3 Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 sebagai Wujud Berkehidupan Bermasyarakat dan Bernegara 2. Kewajiban Ikut Serta dalam Upaya Membela Negara Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan kewajiban di samping hak setiap warga negara . untuk lebih memahami berikut contoh-contoh penerapan jaminan hukum : a. Penerapan Hak dan Kewajiban Dalam Hukum b. penerapan hak dan kewajiban dalam politik c. penerapan hak dan kewajiban dalam pendidikan d. penerapan hak dan kewajiban atas pekerjaan e. penerapan hak dan kewajiban beragama

35. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL Disusun oleh : Kelompok 5

36. A. Informasi dana pembentukan sikap Informasi merupakan stimulus bagi pembentukan sikap seseorang dalam kehidupannya . Informasi yang disampaikan oleh berbagai alat atau media yang ada . seperti informasi melalui media cetak ( buku , majalah , jurnal , tabloid, brosur , liſet surat kabar , media elektronik ; radio, TV, telepon , telegraf , internet) dapat merubah sikap seseorang . Kegiatan Belajar 1 Informasi, Prubahan sikap, dan Perubahan Sosial

37. 1. Fakta Objektif Terbentuknya sikap oleh informasi terutama disebabkan karena respons yang sejalan dengan komponen kognisi ( pengetahuan ) sebelumnya . Terdapat kecocokan dengan pengalaman belajar sebelumnya . Seorang petani memiliki pengetahuan persepsi tentang menanam ikan di kolam dan di sawah yang menyenangkan , dan kalla orang lain menanam ikan itu menguntungkan , sambil menunggu waktu menggarap , dan selang waktu itu memperoleh keuntungan menanam ikan . Ada kecocokan dengan fakta mengenai objek sikap , yaitu keuntungan . Kegiatan Belajar 1 Informasi, Prubahan sikap, dan Perubahan Sosial

38. 2. Sumber fakta Di samping kebenaran fakta yang erat kaitannya dengan respons kognisi , jug tergantung pada sumber fakta . Menurut para jenis , yaitu sebagai berikut . a. Otoritas sebagai sumber data b. Diciptakan , ditemukan atau distorsi fakta . C. Penampilan dan realita . 3. Afiliasi Kelompok 4. Sikap Individu Mencerminkan Kepribadian Kegiatan Belajar 1 Informasi, Prubahan sikap, dan Perubahan Sosial

39. B. Perubahan Sikap Jenis perubahan sikap Kesanggupan Berubahnya Sikap Perubahan sikapp dihasilkan oleh informasi , perubahan afiliasi kelompok , dan dorongan modifikasi tingkah laku Faktor situasional komunikasi Sumber informasi Media Bentuk dan isi informasi Kegiatan Belajar 1 Informasi, Prubahan sikap, dan Perubahan Sosial

40. C. Perubahan sosial 1. Makna perubahan 2. Perubahan sosial dan perubahan sikap 3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 4. Hakikat perubahan sosial dan perubahan sikap Kegiatan Belajar 1 Informasi, Prubahan sikap, dan Perubahan Sosial

41. A. PENGERTIAN KONTROL SOSIAL Kontrol sosial diartikan sebagai suatu pengawasan tentang pelaksanaan kebijakan publik. Kontrol sosial pada dasarnya sebagai pengawasan tepat atau tidaknya suatu kebijakan publik melalui dari perencanaan, pelaksanaan, atau implementasi program pada masyarakat. Kontrol sosial dapat menjadi media untuk membina opini publik dalam membentuk tanggung jawab sosial membina warga ikut memiliki kebijakan publik itu. Kegiatan Belajar 2 Kontrol Sosial

42. B. SUMBER KONTROL SOSIAL Munculnya kontrol sosial sebagai perwujudan kepedulian dan pengawasan terhadap kebijakan publik bersumber dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut : 1. Sosialisasi sosialisasi merupakan suatu proses belajar tentang pemenuhan kebutuhan seseorang atau kelompok manusia terhadap lingkungannya . 2. group pressure Setiap organisasi memiliki kemampuan mengontrol anggotanya atau mengontrol terhadap kebijakan programnya . Ada tiga komponen yang dapat mengawasi dan melayani para anggotanya yaitu sebagai berikut . Physical Component komponen fisik , berupa perlengkapan dan peralatan yang dapat mengawasi seluruh anggotanya Kekuatan ancaman , komponen pengawasan sosial adalah apa efektif apabila menggunakan ancaman . symbolic komponen kekuatan pengawasan ini berada pada simbol atau tanda tertentu . Kegiatan Belajar 2 Kontrol Sosial

43. C. BENTUK KONTROL SOSIAL Bentuk kontrol sosial yang tidak efektif adalah secara individual perilaku kolektif akan dapat membantu sehingga perilaku kolektif dianggap sebagai kontrol sosial . Adapun bentuk kontrol sosial antara lain: 1. Crowd crowd memiliki sifat sebagai berikut : a. Berubah-ubah , elastis b. Tergantung pada cara c. Situasional d. Kepanikan e. On The Spot f. Bergerak di jalanan g. Kemarahan , dan h. Kadang destruktif Kegiatan Belajar 2 Kontrol Sosial

44. 2. Media Massa Media massa dianggap efektif untuk kontrol sosial , baik media cetak ataupun elektronik . Secara spontan ada terencana rumah terprogram berdasarkan fakta , atau hanya gosip dalam memanaskan situasi sosial . Rumor merupakan suatu bagian dari informasi yang menegakkan dari seseorang pada orang lain melalui kelompok tanpa dicek atau dikoreksi nilai kebenarannya Public opinion ( pendapat umum ) berbeda dengan nomor pendapat umum lebih faktual dan lebih legal secara hukum diakui lebih akurat . Kegiatan Belajar 2 Kontrol Sosial

45. C. Pemerintah / penjabat yang berwenang Artinya lembaga terkait , seperti lembaga legislatif yaitu DPR-DPRDDPR-DPRD, yang bertugas memberikan advisi , atau pendapat dan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif ( lembaga yang melaksanakan pemerintahan ) presiden yang dibantu oleh para menteri . D. Organisasi sosial dan politik Yaitu kelompok masyarakat yang bergabung dalam suatu landasan yang sama diantara para anggotanya misalnya dasar agama, ekonomi , bisnis , budaya , hobi , politik . Kelompok organisasi ini dapat amat efektif untuk melontarkan berbagai koreksi perbaikan dan pengawasan dalam berbagai aspek . Partisipasi sosial yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah atau organisasi politik dapat terwujud dalam berbagai aspek kegiatan , melalui dari perumusan perencanaan program, pelaksanaan program komputer dan penilaian atau pelaporan . Kegiatan Belajar 2 Kontrol Sosial

46. TERIMA KASIH