PPT NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.pptx

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. O leh : Panggih Nur Adi , M.Pd FKIP ULB – Universitas Labuhanbatu

2. Negara Hukum dan HAM Konsep dan ciri negara hukum Negara hukum I n do n esia H a ki ka t HAM Sejarah per k em ban gan HAM HAM di Indonesia

3. Pengertian Negara Hukum Negara Hukum Formil dan Negara Hukum m ateriil Ciri-ciri Negara Hukum K onsep dan ciri negara hukum

4. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat atau Rule of Law . Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan . Secara sedarhana yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pengertian Negara Hukum

5. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Negara hukum materiil atau dapat disebut Welfare State adalah negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materiil

6. Fredrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum eropa continental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. Hak asasi manusia. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asai manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Peradilan administrasi dalam perselisihan Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon member ciri-ciri Rule of law sebagai berikut : Supremasi hukum ,dalam arti tidak boleh ada kesewenwng- wenangan,sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Kedudukan yang sama di depan hukum,baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ciri-ciri Negara Hukum

7. Negara Hukum Indonesia Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia Perwujudan Negara Hukum di Indonesia Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi

8. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan hukum Indonesia ditemukan dakam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut : Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Reschtsstaat) . Sistem Kontitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam bagian pasal- pasal UUD 1945, sebagai berikut : Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945 Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

9. Adapun tata urutan perundangan menurut Ketetapan MPR No. III /MPR/2000 adalah sebagai berikut. Undang-undang dasar 1945 Ketetepan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang-uundang Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Peraturan pemerintah : Keputusan presiden Peraturan pemerintah Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 adalah sebaga i berikut: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang (perpu) Peraturan pemerintah(PP) Peraturan presiden Peraturan daerah Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

10. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya 5 ciri hakiki dari negara demokrasi, kelima ciri tersebut yaitu: Negara hukum Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat Pemilihan umum yang bebas Prinsip mayoritas Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

11. Hakikat Hak Asasi Manusia Pengertian Hak Asasi Manusia Macam Hak Asasi Manusia

12. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagi anugerah Tuhan Yang Maha Esa . Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan sebagai berikut: Landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat manusia . Landaskan kedua dan yang lebih dalam : Tuhan menciptakan manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia

13. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia HAM meliputi berbagai bidang, sebagai berikut: Hak asasi pribadi (personal rights) Hak asasi politik (political rights) Hak asasi ekonomi (property rights) Hak asasi social dan kebudayaan (social and cultural rights) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality) Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tatacara peradilan dan perlindungan ( procedural rights) Macam Hak Asasi Manusia

14. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam.

15. LANJUTAN Perkembangannya dapat kita lihat sebagai berikut : Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Prancis Atlantic Charter Tahun 1941 Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966

16. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia Penegakan Hak Asasi Manusia Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia Di Indonesia

17. 1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya sudah ada sebelum deklarasi universal PBB 10 Desember 1945. pengakuan HAM dalam Undang-undang dan peraturan sebagai berikut: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Peraturan Perundang-undangan

18. 2. Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, disamping dibentuk aturan- aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia. Antara lain: Kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, antara lain : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul DPR Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

19. lanjutan Penegakkan HAM tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang di bentuk oleh negara, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakkan dan perlindungan HAM di indonesia. Masyarakat dapat membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM). Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) : KONTRAS ( Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Human Rights Watch (HRW)

20. 3. Konvensi Internasionaltentang Hak Asasi Manusia Konvensi internasional mengenai HAM adalah wujud nyata kepedulian masyarakat internasional akan pengakuan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM. Beberapa Konvensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai berkut: Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan hak asasi manusia sedunia) International Covenant of Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Declaration on the Rights of peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian)

21. 4. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional Tanggung jawab dan menghormati atas berbagai konvensi internasional tentang HAM tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen internasional. Dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai HAM berarti indonesia secara langsung sudah mengaitkan diri pada isi dokumen tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional indonesia.

22. Beberapa macam konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai berikut : Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958). Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan –Convention on The Political Rights of Women (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958). Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Convention on The Elimination of Descrimination Against Women (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). Konvensi Hak Anak – Convention on The Rights of The Child (diratifikasi dengan Keppres No.36 Tahun 1990).