PPT PTSL KEJARI KABUPATEN MGL FIX[1].pptx

Sosialisasi terkait PTSL

1. KEPATUHAN HUKUM DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MUNGKID , 05 Maret 2025 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

2. PTSL merupakan Program Strategis Nasional dengan tujuan pemetaan dan penetapan status atas tanah lengkap seluruh Indonesia.

3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. " Poin penting dari aturan itu adalah Presiden meminta para Menteri Kabinet Kerja, termasuk Jaksa Agung, untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai fungsi dan kewenangannya ,"

4. TUGAS KEJAKSAAN DALAM PTSL Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 B huruf b bidang intelijen dalam penegakan hukum, Kejaksaan berwenang untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

5. Kejaksaan hadir sebagai bagian dari wujud komitmen bersama dalam merealisasikan beberapa tujuan strategis sepeti: Menjadi landasan bagi Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan terkait pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria / pertanahan dan tata ruang . Mewujudkan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan strategis di bidang tersebut .

6. Dalam pelaksanaanya ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi antara lain: Sebagian masyarakat ada yang belum paham tentang pentingnya proses pendataan dalam pendaftaran tanah dengan program PTSL . Pemilik tanah yang seharusnya berada dilokasi namun pada kenyataanya tidak sedikit pemilik tanah yang tidak berada dilokasi untuk memastikan luas dan batas-batas tanah yang dimilikinya . Terjadi ketidak sepakatan masyarakat setempat dengan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karna harus mengikuti peraturan yang telah dibuat sesuai SK GSS (Gari s Sempadan Sungai).

7. Yang kerap menjadi penyimpangan hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah : Syarat adanya biaya PPh, BPHTB, dan pembuatan akta adalah salah satu faktor utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selama ini kesan masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal, lama, dan berbelit-belit. Biaya mahal karena harus membayar PPh, dan BPHTB. Keberadaan tanah absente , kelebihan batas maksimum dan tanah terlantar tentu berdampak terhadap terhambatnya proses pengukuran bidang tanah . Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berlangsung , masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki alas hak atau bukti penguasaan ata s sebidang tanah .

8. M engapa data formulir terkait PTSL sedemikian PENTING hal tersebut bertujuan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut dan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

9. B IAYA YANG AKAN TIMBUL DARI PROGRAM PTSL M erujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Teransmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tana Sistematis merujuk pada Diktum Ketujuh pada Surat Keputusan Bersama tersebut Provinsi Jawa masuk kedalam Kategori V dengan besaran biaya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) “Dan pembiayaan tersebut tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan PPh namun Menteri Dalam Negeri Memerintahkan Bupati/Walikota untuk memberikan pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak BPHTB bagi masyarakat penerima PTSL.”

10. INDIKASI TIPIKOR PUNGLI = PUNGUTAN LIAR GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS meliputi pemberian uang, barang , rabat (discount), komisi , pinjaman tanpa bunga , tiket perjalanan , fasilitas penginapan , perjalanan wisata , pengobatan cuma-cuma , dan fasilitas lainnya . PUNGLI/GRATIFIKASI = KORUPSI ?

11. Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

12. JENIS SANKSI YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PUNGLI : JENIS PERBUATAN PASAL TERKAIT PUNGLI ANCAMAN PIDANA Memberi suap atau menjanjikan hadiah pada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara Pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pidana minimal penjara 1 Tahun maksimal 5 Tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000 Maksimal Rp. 250.000.000 Menerima suap Pasal 5 ayat (2) Pidana minimal penjara 1 Tahun maksimal 5 Tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000 Maksimal Rp. 250.000.000 Pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan Pasal 12e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pidana minimal 4 Tahun maksimal 20 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah Pasal 12b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pidana minimal 1 tahun maksimal 4 tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000 maksimal Rp. 1.000.000.000 Meberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pidana maksimal 3 Tahun dan denda Rp. 150.000.000

13. BEBERAPA PENYEBAB BUDAYA KORUPSI : MASYARAKAT MEMPUNYAI MENTAL SUKA MENERABAS (KOENTJARANINGRAT) MASYARAKAT TIDAK MENGANGGAP KORUPSI SEBAGAI “AIB”. RENDAHNYA BUDAYA MALU. NILAI EWUH PAKEWUH MELEKAT PADA MASYARAKAT INDONESIA. KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KORUPSI MASIH LONGGAR. NILAI KEJUJURAN KURANG MENDAPAT PENGHARGAAN TINGGI DIMASYARAKAT. KURANGNYA KETELADANAN DARI PIMPINAN. MASYARAKAT MENGUKUR STATUS SOSIAL DARI “KEKAYAAN” (UANG DAN KEKUASAAN). BELUM ADA KESADARAN BERSAMA BAHWA KORUPSI MEMBUAT HANCURNYA SEBUAH NEGARA, PENYEBAB KEMISKINAN, MENIMBULKAN BANYAK PENGANGGURAN, MENINGKATNYA HUTANG. 13

14. TIPS, ANTISIPATIF, DAN LAWAN KORUPSI Urungkan niat untuk melakukan korupsi. Jangan serakah, dan punya ke ingin an untuk cepat kaya dan hidup mewah dengan cara pintas. Tingkatkan iman, sehingga tangguh dalam menghadapi godaan. Punya sikap untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan ikhlas dan Lakukan dengan profesional

15. Kejaksaan saat ini mempunyai Satgas mafia tanah yang akan melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan kasus kasus tanah Pungutlah biaya PTSL dari masyarakat sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan di SKB 3 Menteri untuk wilayah Jawa yaitu sebesar Rp 15 0.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per bidang

16. T E R I M A K A S I H