PRESENTASI PENDAHULUAN_PRINT_REV0001.pdf
januarawaluddin1
0 views
67 slides
Sep 26, 2025
Slide 1 of 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
About This Presentation
kajian pandu indonesia
Slide Content
STUDI IDENTIFIKASI PROYEKSI KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN PANDU
DI INDONESIA TAHAP I
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT KEPELABUHANAN
PRESENTASI PENDAHULUAN
DI INDONESIA TAHAP I
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT KEPELABUHANAN
PRESENTASI PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PEKERJAAN
BERDASARKAN PASAL 2 DALAM PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2015 TENTANG
PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL, BAHWA UNTUK
KEPENTINGAN KESELAMATAN, KEAMANAN BERLAYAR,
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM, SERTA
KELANCARAN BERLALU LINTAS DI PERAIRAN, PELABUHAN
DAN TERMINAL KHUSUS, SERTA PERAIRAN TERTENTU
DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PERAIRAN PANDU
Latar Belakang
TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN JUMLAH
PERAIRAN WAJIB PANDU TERSEBUT AKAN
TERUS BERTAMBAH, MENGINGAT SAAT INI
MASIH TERUS DILAKUKAN IDENTIFIKASI
TERHADAP PROYEKSI KEBUTUHAN
PEMANDUAN DI WILAYAH- WILAYAH LAIN DI
PERAIRAN INDONESIA
PERLU ADANYA PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN EVALUASI TERHADAP PERAIRAN YANG WAJIB
PANDU. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN ADANYA SUATU KAJIAN UNTUK MENGEVALUASI
PERKEMBANGAN DARI PERAIRAN PANDU EKSISTING SERTA IDENTIFIKASI MENGENAI KEBUTUHAN
LOKASI BARU YANG PERLU DITETAPKAN SEBAGAI PERAIRAN PANDU SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN LALU LINTAS DAN SIMPUL TRANSPORTASI LAUT
BERDASARKAN PASAL 2 DALAM PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2015 TENTANG
PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL, BAHWA UNTUK
KEPENTINGAN KESELAMATAN, KEAMANAN BERLAYAR,
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM, SERTA
KELANCARAN BERLALU LINTAS DI PERAIRAN, PELABUHAN
DAN TERMINAL KHUSUS, SERTA PERAIRAN TERTENTU
DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PERAIRAN PANDU
Latar Belakang
TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN JUMLAH
PERAIRAN WAJIB PANDU TERSEBUT AKAN
TERUS BERTAMBAH, MENGINGAT SAAT INI
MASIH TERUS DILAKUKAN IDENTIFIKASI
TERHADAP PROYEKSI KEBUTUHAN
PEMANDUAN DI WILAYAH- WILAYAH LAIN DI
PERAIRAN INDONESIA
PERLU ADANYA PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN EVALUASI TERHADAP PERAIRAN YANG WAJIB
PANDU. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN ADANYA SUATU KAJIAN UNTUK MENGEVALUASI
PERKEMBANGAN DARI PERAIRAN PANDU EKSISTING SERTA IDENTIFIKASI MENGENAI KEBUTUHAN
LOKASI BARU YANG PERLU DITETAPKAN SEBAGAI PERAIRAN PANDU SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN LALU LINTAS DAN SIMPUL TRANSPORTASI LAUT
MAKSUD PEKERJAAN
MENDAPATKAN GAMBARAN DETAIL
MENGENAI KONDISI DAN KARASTERISTIK
PERAIRAN DI INDONESIA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN
KESELAMATAN, KEAMANAN BERLAYAR,
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
MARITIM, SERTA KELANCARAN BERLALU
LINTAS DI PERAIRAN, PELABUHAN DAN
TERMINAL KHUSUS, SERTA PERAIRAN
TERTENTU YANG TELAH DITETAPKAN
DAN BERPOTENSI UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI PERAIRAN PANDU
Maksud, Tujuan dan Sasaran Pekerjaan
TUJUAN PEKERJAAN
MENYEDIAKAN HASIL EVALUASI DAN
IDENTIFIKASI SEBAGAI BAHAN
MASUKAN DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN TERKAIT PROYEKSI
KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA
SASARAN PEKERJAAN
SASARAN YANG HARUS DICAPAI DARI
PELAKSANAAN PEKERJAAN STUDI IDENTIFIKASI
PROYEKSI KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA TAHAP I ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
1.PROFIL AREA PERAIRAN PELABUHAN DI
LOKASI PEKERJAAN, KONDISI TINGKAT
KESULITAN PELAYARAN BERDASARKAN
FAKTOR KAPAL DAN DI LUAR KAPAL, AREA
BERBAHAYA, HAMBATAN PELAYARAN.
2.IDENTIFIKASI DATA PROYEKSI KEBUTUHAN
PERAIRAN TERSEBUT PADA BUTIR A UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERAIRAN PANDU
DAN/ATAU DIEVALUASI KETETAPANNYA
SEBAGAI PERAIRAN PANDU.
3.REKOMENDASI UNTUK SELANJUTNYA
DITUANGKAN KE DALAM REGULASI
MENDAPATKAN GAMBARAN DETAIL
MENGENAI KONDISI DAN KARASTERISTIK
PERAIRAN DI INDONESIA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN
KESELAMATAN, KEAMANAN BERLAYAR,
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
MARITIM, SERTA KELANCARAN BERLALU
LINTAS DI PERAIRAN, PELABUHAN DAN
TERMINAL KHUSUS, SERTA PERAIRAN
TERTENTU YANG TELAH DITETAPKAN
DAN BERPOTENSI UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI PERAIRAN PANDU
Maksud, Tujuan dan Sasaran Pekerjaan
TUJUAN PEKERJAAN
MENYEDIAKAN HASIL EVALUASI DAN
IDENTIFIKASI SEBAGAI BAHAN
MASUKAN DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN TERKAIT PROYEKSI
KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA
SASARAN PEKERJAAN
SASARAN YANG HARUS DICAPAI DARI
PELAKSANAAN PEKERJAAN STUDI IDENTIFIKASI
PROYEKSI KEBUTUHAN PENETAPAN PERAIRAN
PANDU DI INDONESIA TAHAP I ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
1.PROFIL AREA PERAIRAN PELABUHAN DI
LOKASI PEKERJAAN, KONDISI TINGKAT
KESULITAN PELAYARAN BERDASARKAN
FAKTOR KAPAL DAN DI LUAR KAPAL, AREA
BERBAHAYA, HAMBATAN PELAYARAN.
2.IDENTIFIKASI DATA PROYEKSI KEBUTUHAN
PERAIRAN TERSEBUT PADA BUTIR A UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERAIRAN PANDU
DAN/ATAU DIEVALUASI KETETAPANNYA
SEBAGAI PERAIRAN PANDU.
3.REKOMENDASI UNTUK SELANJUTNYA
DITUANGKAN KE DALAM REGULASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PERAIRAN PANDU
PERAIRAN WAJIB PANDU
1.perairan wajib pandu Kelas I;
2.perairan wajibpandu Kelas II; dan
3.perairan wajib pandu Kelas III
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
1.Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal
berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih
2.Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan
tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa
pemanduan.
3.Perairan wajib pandu dan pandu luar biasa ditetapkan oleh Menteri
4.Dalam menetapkan perairan pandu luar biasa Menteri melimpahkan
kepada Direktur Jenderal
Kajian Dasar Hukum
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PERAIRAN PANDU
PERAIRAN WAJIB PANDU
1.perairan wajib pandu Kelas I;
2.perairan wajibpandu Kelas II; dan
3.perairan wajib pandu Kelas III
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
1.Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal
berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih
2.Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan
tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa
pemanduan.
3.Perairan wajib pandu dan pandu luar biasa ditetapkan oleh Menteri
4.Dalam menetapkan perairan pandu luar biasa Menteri melimpahkan
kepada Direktur Jenderal
Kajian Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
EVALUASI PERAIRAN
PANDU
DIREKTUR JENDERAL MELAKUKAN
EVALUASI TERHADAP PERAIRAN
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
PERAIRAN WAJIB PANDU MAUPUN
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
UNTUK JANGKA WAKTU
PALINGLAMA 5 (LIMA)TAHUN
Evaluasi penetapan perairan pandu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal terhadap:
1.titik koordinat perairan pandu;
2.Verifikasi dan inventarisir ulang faktor- factor yang
mempengaruhi keselamatan berlayar;
3.kesesuaian status perairan pandu; dan
4.kebutuhan terkait keselamatan, keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran
berlalu lintas kapal
Kajian Dasar Hukum
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
EVALUASI PERAIRAN
PANDU
DIREKTUR JENDERAL MELAKUKAN
EVALUASI TERHADAP PERAIRAN
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
PERAIRAN WAJIB PANDU MAUPUN
PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
UNTUK JANGKA WAKTU
PALINGLAMA 5 (LIMA)TAHUN
Evaluasi penetapan perairan pandu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal terhadap:
1.titik koordinat perairan pandu;
2.Verifikasi dan inventarisir ulang faktor- factor yang
mempengaruhi keselamatan berlayar;
3.kesesuaian status perairan pandu; dan
4.kebutuhan terkait keselamatan, keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran
berlalu lintas kapal
Kajian Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
TATA CARA PENETAPAN
PERAIRAN PANDU
FAKTOR KAPAL YANG
MEMPENGARUHI KESULITAN
BERLAYAR
1.frekuensi kepadatan lalu lintas kapal
2.ukuran kapal (tonase kotor, panjang,
dan saratkapal);
3.jenis kapal; dan
4.jenis muatan kapaL
TINGKAT KESULITAN
BERLAYAR
FAKTOR DI LUAR KAPAL YANG
MEMPENGARUHI KESULITAN
BERLAYAR
1.Kedalaman perairan
2.panjang alur perairan;
3.banyaknya tikungan;
4.lebar alur perairan;
5.rintangarr/bahaya navigasidi alur perairan;
6.kecepatan arus;
7.kecepatan angin;
8.Tinggi ombak;
9.ketebalanjkepekatan kabut;
10.jenis tambatan kapal; dan
11.keadaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran
Kajian Dasar Hukum
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
TATA CARA PENETAPAN
PERAIRAN PANDU
FAKTOR KAPAL YANG
MEMPENGARUHI KESULITAN
BERLAYAR
1.frekuensi kepadatan lalu lintas kapal
2.ukuran kapal (tonase kotor, panjang,
dan saratkapal);
3.jenis kapal; dan
4.jenis muatan kapaL
TINGKAT KESULITAN
BERLAYAR
FAKTOR DI LUAR KAPAL YANG
MEMPENGARUHI KESULITAN
BERLAYAR
1.Kedalaman perairan
2.panjang alur perairan;
3.banyaknya tikungan;
4.lebar alur perairan;
5.rintangarr/bahaya navigasidi alur perairan;
6.kecepatan arus;
7.kecepatan angin;
8.Tinggi ombak;
9.ketebalanjkepekatan kabut;
10.jenis tambatan kapal; dan
11.keadaan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran
Kajian Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
USULAN PENETAPAN
PERAIRAN PANDU
MENTERI MELALUI DIRJEN
1.Peta lokasi perairan dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan
gambar situasi;
2.usulan titik koordinat naik turun pandu (pilot boarding ground);
3.data kriteria faktor kapal dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan
berlayar;
4.data kunjungan kapal dan proyeksinya, serta permintaan pelayanan jasa
pemanduan dan penundaan kapal dari pengguna jasa;
5.laporan hasil pelaksanaan sosialisasi oleh pengawas pemanduan terhadap
rencana penetapan perairan pandu antara pengguna jasa, stakeholder,
Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi setempat, badan usaha
pelabuhan/pengelola terminal khusus, serta pemerintah daerah dan
instansi terkait
PENGAWAS PEMANDUAN
Kajian Dasar Hukum
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
USULAN PENETAPAN
PERAIRAN PANDU
MENTERI MELALUI DIRJEN
1.Peta lokasi perairan dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan
gambar situasi;
2.usulan titik koordinat naik turun pandu (pilot boarding ground);
3.data kriteria faktor kapal dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan
berlayar;
4.data kunjungan kapal dan proyeksinya, serta permintaan pelayanan jasa
pemanduan dan penundaan kapal dari pengguna jasa;
5.laporan hasil pelaksanaan sosialisasi oleh pengawas pemanduan terhadap
rencana penetapan perairan pandu antara pengguna jasa, stakeholder,
Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi setempat, badan usaha
pelabuhan/pengelola terminal khusus, serta pemerintah daerah dan
instansi terkait
PENGAWAS PEMANDUAN
Kajian Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PENETAPAN PERAIRAN
PANDU LUAR BIASA
1.perairan yang akan ditetapkan adalah perairan ALKI;
2.perairan yang akan ditetapkan adalah perairan yang
berbatasan dengan negara tetangga;
3.adanya peraturan internasional yang melarang perairan
tersebut untuk ditetapkan sebagai perairan wajib
pandu; dan
4.resiko keselamatan dan keamanan pelayaran terkait
adanya penolakan dari pengguna jasa
DIREKTUR JENDERAL
Kajian Dasar Hukum
TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN
PENETAPAN PERAIRAN
PANDU LUAR BIASA
1.perairan yang akan ditetapkan adalah perairan ALKI;
2.perairan yang akan ditetapkan adalah perairan yang
berbatasan dengan negara tetangga;
3.adanya peraturan internasional yang melarang perairan
tersebut untuk ditetapkan sebagai perairan wajib
pandu; dan
4.resiko keselamatan dan keamanan pelayaran terkait
adanya penolakan dari pengguna jasa
DIREKTUR JENDERAL
Kajian Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2014
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
SARANA BANTU
PEMANDUAN
KAPAL TUNDA KAPAL PANDU KAPAL KEPIL
SARANA BANTU
PENUNJANG LAINNYA
Kajian Dasar Hukum
TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
SARANA BANTU
PEMANDUAN
KAPAL TUNDA KAPAL PANDU KAPAL KEPIL
SARANA BANTU
PENUNJANG LAINNYA
Kajian Dasar Hukum
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Letak Geografis
Pelabuhan Palembang ini terletak di Sungai Musi
dengan jarak ± 108 Km dari muara Sungai Musi,
dengan posisi geografis 02˚ - 58’ – 48” LS dan 104˚
- 46’ – 36” BT. Pelabuhan Palembang berada di
wilayah administrasi Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan, yang mana pelabuhan
Palembang merupakan pelabuhan yang terbuka
bagi perdangangan luar negeri, dengan pelabuhan
Singapura sebagai trading port yang utama. Dalam
perdagangan dalam negeri, pelabuhan Tanjung
Priok merupakan trading port yang utama bagi
pelabuhan Palembang. Dalam pergerakan
penumpang, Pelabuhan Palembang menjadi
pelabuhan penghubung dengan Pulau Bangka dan
Pulau Batam
Hierarki Pelabuhan
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Palembang
merupakan Pelabuhan Utama sedangkan
pelabuhan lainnya adalah berstatus hierarki
regional dan pengumpul
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Perairan di Pelabuhan Palembang masuk pada kategori Perairan Wajib Pandu Kelas I berdasarkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu
Kelas I Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Pilot Boarding Ground
Lokasi posisi petugas pandu naik/turun ke kapal (Pilot Boarding Ground) diambang luar dengan koordinat
02˚12,000 ’ S / 104˚55,550’ E
Letak Geografis
Pelabuhan Palembang ini terletak di Sungai Musi
dengan jarak ± 108 Km dari muara Sungai Musi,
dengan posisi geografis 02˚ - 58’ – 48” LS dan 104˚
- 46’ – 36” BT. Pelabuhan Palembang berada di
wilayah administrasi Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan, yang mana pelabuhan
Palembang merupakan pelabuhan yang terbuka
bagi perdangangan luar negeri, dengan pelabuhan
Singapura sebagai trading port yang utama. Dalam
perdagangan dalam negeri, pelabuhan Tanjung
Priok merupakan trading port yang utama bagi
pelabuhan Palembang. Dalam pergerakan
penumpang, Pelabuhan Palembang menjadi
pelabuhan penghubung dengan Pulau Bangka dan
Pulau Batam
Hierarki Pelabuhan
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Palembang
merupakan Pelabuhan Utama sedangkan
pelabuhan lainnya adalah berstatus hierarki
regional dan pengumpul
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Perairan di Pelabuhan Palembang masuk pada kategori Perairan Wajib Pandu Kelas I berdasarkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu
Kelas I Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Pilot Boarding Ground
Lokasi posisi petugas pandu naik/turun ke kapal (Pilot Boarding Ground) diambang luar dengan koordinat
02˚12,000 ’ S / 104˚55,550’ E
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Legalitas Pelimpahan Pelaksanaan Pemanduan
Pengelolaan dan pengoperasian pemanduan di perairan wajib pandu
kelas I Pelabuhan Palembang dilaksanakan oleh 3 Badan Usaha
Pelabuhan (BUP) yaitu:
1.PT. Pelindo (Persero) Cabang Palembang
2.PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju
3.PT. Penajam Internasional Terminal
Pelaksanaan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan sebagai
berikut:
1.Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang Nomor: KP.104/5/1/KSOP.PLG.14
Tentang Prosedur Tetap Pemanduan Kapal di Perairan Wajib
Pandu Kelas I Pelabuhan Palembang Tanggal 7 Mei 201412),
terdapat 2 BUP yang melaksanakan jasa pelayanan jasa
pemanduan. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 yang
menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengoperasian pemanduan
di perairan wajib pandu Kelas I Pelabuhan Palembang
dilaksanakan oleh PT. Pelindo (Persero) Cabang Palembang dan
PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju.
2.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:
PP.304/1/8/DJPL.16 Tentang Pemberian Izin Kepada Badan
Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Penajam Internasional Terminal
Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan
Penundaan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan
Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 Juli 201613).
Daerah Berbahaya dan Larangan
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang Nomor KP.104/5/1/KSOP.PLG.14 tertanggal 7
Mei 2014 Tentang Prosedur Tetap Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu
Kelas I Pelabuhan Palembang, daerah berbahaya dan larangan tidak disebutkan
pada dokumen tersebut, hanya beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu
antara lain:
1.lokasi-lokasi yang sering mengalami pendangkalan atau memiliki LWS
terkecil, berdasarkan kondisi ini maka dilakukan pengaturan baik navigasi
maupun jasa pandu terhadap kapal yang masuk maupun keluar dari alur
pelayaran sungai. Tabel berikut dapat dilihat lokasi/daerah yang memiliki
LWS terkecil pada perairan sungai Musi
Legalitas Pelimpahan Pelaksanaan Pemanduan
Pengelolaan dan pengoperasian pemanduan di perairan wajib pandu
kelas I Pelabuhan Palembang dilaksanakan oleh 3 Badan Usaha
Pelabuhan (BUP) yaitu:
1.PT. Pelindo (Persero) Cabang Palembang
2.PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju
3.PT. Penajam Internasional Terminal
Pelaksanaan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan sebagai
berikut:
1.Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang Nomor: KP.104/5/1/KSOP.PLG.14
Tentang Prosedur Tetap Pemanduan Kapal di Perairan Wajib
Pandu Kelas I Pelabuhan Palembang Tanggal 7 Mei 201412),
terdapat 2 BUP yang melaksanakan jasa pelayanan jasa
pemanduan. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 yang
menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengoperasian pemanduan
di perairan wajib pandu Kelas I Pelabuhan Palembang
dilaksanakan oleh PT. Pelindo (Persero) Cabang Palembang dan
PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju.
2.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:
PP.304/1/8/DJPL.16 Tentang Pemberian Izin Kepada Badan
Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Penajam Internasional Terminal
Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan
Penundaan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan
Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 Juli 201613).
Daerah Berbahaya dan Larangan
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang Nomor KP.104/5/1/KSOP.PLG.14 tertanggal 7
Mei 2014 Tentang Prosedur Tetap Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu
Kelas I Pelabuhan Palembang, daerah berbahaya dan larangan tidak disebutkan
pada dokumen tersebut, hanya beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu
antara lain:
1.lokasi-lokasi yang sering mengalami pendangkalan atau memiliki LWS
terkecil, berdasarkan kondisi ini maka dilakukan pengaturan baik navigasi
maupun jasa pandu terhadap kapal yang masuk maupun keluar dari alur
pelayaran sungai. Tabel berikut dapat dilihat lokasi/daerah yang memiliki
LWS terkecil pada perairan sungai Musi
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Daerah Berbahaya dan Larangan
2.Selain lokasi dengan LWS terkecil, pada perairan sungai Musi terdapat ruas sungai yang memiliki lebar alur tersempit untuk lebih jelas
lokasi – lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini
3.Terdapat kawat jaringan listrik antara Pulau Salah Nama dengan Pulau Borang yang melintang di alur pelayaran sungai Muasi dengan
ketinggian ± 60 meter dari water line.
4.Kapal yang melayari perairan wajib kelas I Palembang harus memperhitungkan UKC (Under Keel Clearance) sebesar 10 (sepuluh) % dari
draft kapal.
5.Khusus untuk kapal tongkang UKC (Under Keel Clearance) sebesar 5 (lima) % dari draft tongkang.
Daerah Berbahaya dan Larangan
2.Selain lokasi dengan LWS terkecil, pada perairan sungai Musi terdapat ruas sungai yang memiliki lebar alur tersempit untuk lebih jelas
lokasi – lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini
3.Terdapat kawat jaringan listrik antara Pulau Salah Nama dengan Pulau Borang yang melintang di alur pelayaran sungai Muasi dengan
ketinggian ± 60 meter dari water line.
4.Kapal yang melayari perairan wajib kelas I Palembang harus memperhitungkan UKC (Under Keel Clearance) sebesar 10 (sepuluh) % dari
draft kapal.
5.Khusus untuk kapal tongkang UKC (Under Keel Clearance) sebesar 5 (lima) % dari draft tongkang.
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Persyaratan Kapal Yang Diijinkan Masuk Atau Melakukan
Pelayaran di Perairan Sungai Musi
Pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan laut yang memiliki alur
pelayaran menggunakan alur sungai Musi, dimana kondisi alur sungai
Musi dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta sedimentasi, oleh
karena itu untuk keperluan pelayaran diperlukan alur yang cukup atau
memenuhi draft kapal. Berikut persyaratan kapal yang dijinkan masuk
perairan sungai Musi :
1.Panjang kapal (LOA) yang diijinkan untuk sandar di Pelabuhan
umum Boombaru adalah maksimal 150 m.
2.Panjang kapal (LOA) yang diijinkan untuk sandar di Terminal
Khusus (Tersus) Pertamina RU III Plaju adalah maksimal 160 m.
3.Panjang kapal (LOA) yang diijinkan untuk sandar di Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Sinar Alam Permai (PT. SAP)
adalah maksimal 150 m.
4.Panjang kapal (LOA) yang diijikan untuk sandar di terminal Untuk
Kepentingann Sendiri (TUKS) PT. Pupuk Sriwijaya (PT. Pusri)
adalah maksimal 145 m
Persyaratan Kapal Yang Diijinkan Masuk Atau Melakukan
Pelayaran di Perairan Sungai Musi
Pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan laut yang memiliki alur
pelayaran menggunakan alur sungai Musi, dimana kondisi alur sungai
Musi dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta sedimentasi, oleh
karena itu untuk keperluan pelayaran diperlukan alur yang cukup atau
memenuhi draft kapal. Berikut persyaratan kapal yang dijinkan masuk
perairan sungai Musi :
1.Panjang kapal (LOA) yang diijinkan untuk sandar di Pelabuhan
umum Boombaru adalah maksimal 150 m.
2.Panjang kapal (LOA) yang diijinkan untuk sandar di Terminal
Khusus (Tersus) Pertamina RU III Plaju adalah maksimal 160 m.
3.Panjang kapal (LOA) yang diijinkan untuk sandar di Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Sinar Alam Permai (PT. SAP)
adalah maksimal 150 m.
4.Panjang kapal (LOA) yang diijikan untuk sandar di terminal Untuk
Kepentingann Sendiri (TUKS) PT. Pupuk Sriwijaya (PT. Pusri)
adalah maksimal 145 m
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Kegiatan Yang Dilayani Pelabuhan
Adapun kegiatan yang dilayani oleh Pelabuhan Palembang ini
berupa:
1.Ekspor - Impor
Bongkar/impor (pupuk curah, tiang pancang, aspal, sulfur, alat
berat, dll), sedangkan muat/ekspor meliputi Inti Sawit
(PKE), Crude Palm Oil, Rig/Alat Pengeboran, dll).
2.Antar Pulau
Bongkar Antar Pulau : Semen, Pupuk KCL, Dolomit (Bag
Cargo), CPO (Curah Cair), Pupuk Urea (Pupuk Curah,
Garam, dll.
Muat Antar Pulau : CPO, Plywood (MDF), Aspal, Pupuk KCL,
TSP, Dolomit, Alat Berat, Pipa, dll
3.Angkutan Penumpang
Untuk pelayanan penumpang, saat ini sudah terbatas hanya
berupa kapal cepat Palembang-Bangka (PP).
Adapun kegiatan yang dilayani oleh Terminal Sungai Lais yaitu
berupa kegiatan bongkar muat barang curah cair (CPO, BBM),
curah kering (Batu Splite) dan general cargo (Dedak, Kernil,
Pupuk, dan Semen)
Rencana Pengembangan Pelabuhan Palembang
Berikut ini akan disampaikan rencana pengembangan Pelabuhan
Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
36 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang
Provinsi Sumatera Selatan. Rencana kebutuhan fasilitas pokok dan
fasilitas penunjang pelabuhan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan
perencanaan, yaitu meliputi :
1.Rencana kebutuhan fasilitas jangka panjang, dengan periode
waktu diatas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh)
tahun.
2.Rencana kebutuhan fasilitas jangka menengah, dengan periode
waktu diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun.
3.Rencana kebutuhan fasilitas jangka pendek, dengan periode waktu
diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
Kegiatan Yang Dilayani Pelabuhan
Adapun kegiatan yang dilayani oleh Pelabuhan Palembang ini
berupa:
1.Ekspor - Impor
Bongkar/impor (pupuk curah, tiang pancang, aspal, sulfur, alat
berat, dll), sedangkan muat/ekspor meliputi Inti Sawit
(PKE), Crude Palm Oil, Rig/Alat Pengeboran, dll).
2.Antar Pulau
Bongkar Antar Pulau : Semen, Pupuk KCL, Dolomit (Bag
Cargo), CPO (Curah Cair), Pupuk Urea (Pupuk Curah,
Garam, dll.
Muat Antar Pulau : CPO, Plywood (MDF), Aspal, Pupuk KCL,
TSP, Dolomit, Alat Berat, Pipa, dll
3.Angkutan Penumpang
Untuk pelayanan penumpang, saat ini sudah terbatas hanya
berupa kapal cepat Palembang-Bangka (PP).
Adapun kegiatan yang dilayani oleh Terminal Sungai Lais yaitu
berupa kegiatan bongkar muat barang curah cair (CPO, BBM),
curah kering (Batu Splite) dan general cargo (Dedak, Kernil,
Pupuk, dan Semen)
Rencana Pengembangan Pelabuhan Palembang
Berikut ini akan disampaikan rencana pengembangan Pelabuhan
Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
36 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang
Provinsi Sumatera Selatan. Rencana kebutuhan fasilitas pokok dan
fasilitas penunjang pelabuhan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan
perencanaan, yaitu meliputi :
1.Rencana kebutuhan fasilitas jangka panjang, dengan periode
waktu diatas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh)
tahun.
2.Rencana kebutuhan fasilitas jangka menengah, dengan periode
waktu diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun.
3.Rencana kebutuhan fasilitas jangka pendek, dengan periode waktu
diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Rencana Pengembangan Fasilitas Daratan di Terminal Boom Baru
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
AFasilitas Pokok :
1a. Dermaga, Trestle dan Dolphin :
b. Dermaga Konvensional m 505x18 505x18 505 x 18 505x 18
c. Dermaga Petikemas m 266 x 20 266 x 20 266 x 20 266 x 20
d. Dermaga Pemanduan & Penundaan m 10x5 53x6 53x6 53x6
27 x 8,2
27x10
f. Dermaga Kapal Tamu/Negara m 35x6 35x6 35x6
g. Dolphin Sandar (1 2 unit) m 7,8 x 5,6 7,8 x 5.6 7,8 x 5,6 7,8 x 5,6
h. Perbaikan Jetty PT.PN m 120x7,8 120x7,8 120x7,8 120x7.8
i. Pembangunan Jetty (Curah Cair) m - - - 40x5
23,171.04 25,880.06 26,830.06 45,036.06
(2.3 ha) (2.5 ha) (2.6 ha) (4.5 ha)
3Lapangan Penumpukan Petikemas m
2
54,328.00 54,328.00 54,328.00 54,328.00
4Gudang :
a. Gudang Pelabuhan m
2
9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00
b. Gudang eks. VTP m
2
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
c. Gudang TNI-AD m
2
7,836.00 7,836.00 7,836.00 -
5Bengkel (Workshop) m
2
2,448.62 2,448.62 2,448.62 2,448.62
6Workshop m
2
489.65 489.65 489.65 489.65
7Terminal Penumpang m
2
1,265.23 3,432.25 3,432.25 3,432.25
8Terminal Car m
2
3,040.82 3,040.82 3,040.82 3,040.82
9Areal Terminal Curah Cair :
a. Areal Terminal Curah Cair 1 m
2
- 990.00 990.00 990.00
10Fasilitas Pengelolaan Limbah :
a. Fasilitas Pengolah Limbah Cairm 2 495.13 495.13 495.13 495.13
b. Fasilitas Tempat Pembuangan
Sampah Sementara (TPS)
m2 46.32 46.32 46.32 46.32
b. Areal Terminal Curah Cair 2 m
2
- 9,950.00 9,950.00 9,950.00
2
Lapangan Penumpukan Konvensional
(Multipurpose)
e. Dermaga Penumpang m
No Jenis Fasilitas Satuan
35x6 35x6 35x6
m2
Sumber: Pelabuhan Palembang berdasarkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2021 Tentang
Rencana Induk Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera
Selatan
Rencana Pengembangan Fasilitas Daratan di Terminal Boom Baru
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
AFasilitas Pokok :
1a. Dermaga, Trestle dan Dolphin :
b. Dermaga Konvensional m 505x18 505x18 505 x 18 505x 18
c. Dermaga Petikemas m 266 x 20 266 x 20 266 x 20 266 x 20
d. Dermaga Pemanduan & Penundaan m 10x5 53x6 53x6 53x6
27 x 8,2
27x10
f. Dermaga Kapal Tamu/Negara m 35x6 35x6 35x6
g. Dolphin Sandar (1 2 unit) m 7,8 x 5,6 7,8 x 5.6 7,8 x 5,6 7,8 x 5,6
h. Perbaikan Jetty PT.PN m 120x7,8 120x7,8 120x7,8 120x7.8
i. Pembangunan Jetty (Curah Cair) m - - - 40x5
23,171.04 25,880.06 26,830.06 45,036.06
(2.3 ha) (2.5 ha) (2.6 ha) (4.5 ha)
3Lapangan Penumpukan Petikemas m
2
54,328.00 54,328.00 54,328.00 54,328.00
4Gudang :
a. Gudang Pelabuhan m
2
9,785.00 9,785.00 9,785.00 9,785.00
b. Gudang eks. VTP m
2
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
c. Gudang TNI-AD m
2
7,836.00 7,836.00 7,836.00 -
5Bengkel (Workshop) m
2
2,448.62 2,448.62 2,448.62 2,448.62
6Workshop m
2
489.65 489.65 489.65 489.65
7Terminal Penumpang m
2
1,265.23 3,432.25 3,432.25 3,432.25
8Terminal Car m
2
3,040.82 3,040.82 3,040.82 3,040.82
9Areal Terminal Curah Cair :
a. Areal Terminal Curah Cair 1 m
2
- 990.00 990.00 990.00
10Fasilitas Pengelolaan Limbah :
a. Fasilitas Pengolah Limbah Cairm 2 495.13 495.13 495.13 495.13
b. Fasilitas Tempat Pembuangan
Sampah Sementara (TPS)
m2 46.32 46.32 46.32 46.32
b. Areal Terminal Curah Cair 2 m
2
- 9,950.00 9,950.00 9,950.00
2
Lapangan Penumpukan Konvensional
(Multipurpose)
e. Dermaga Penumpang m
No Jenis Fasilitas Satuan
35x6 35x6 35x6
m2
Sumber: Pelabuhan Palembang berdasarkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2021 Tentang
Rencana Induk Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera
Selatan
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Rencana Pengembangan Fasilitas Daratan di Terminal Boom Baru
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
BFasilitas Penunjang
1Kantor KSOP Kelas II Palembang m2 1,355.46 1,825.00 1,825.00 1,825.00
2
Kantor PT. Pelindo II Cabang
Palembang
m2 912.39 912.39 912.39 912.39
3
Kantor Distrik Navigasi Kelas I
Palembang
m2 4,777.63 4,777.63 4,777.63 4,777.63
4Kantor Bea Cukai m
2
3,391.00 3,391.00 3,391.00 -
5Kawasan TNI-AL m2 6,829.60 6,829.60 6,829.60 -
6Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan m
2
432.79 432.79 432.79 432.79
7Kantor Ex Divisi Teknik m
2
- - - -
9Kantor Uster m
2
382.16 382.16 382.16 382.16
10RDO KSOP Kelas II Palembang m
2
921 ,03 - - -
11Pos Jaga m
2
348.03 348.03 348.03 348.03
12Pos KPLP m
2
295.16 - - -
13Gedung Serbaguna (Gedung Suluh) m
2
1,033.70 1,033.70 1,033.70 1,033.70
14Industri dan Perkantoran : m
2
a. PT. Indokarya Internusa m
2
23,090.00 23,090.00 23,090.00 23,090.00
b. PT. Perkebunan Nasional (PTPN)<n
2
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
c. PT. Wahyu Bitumen Graha m
2
2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00
e. PT Rabana Aspal Indo m
2
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
f. PT. Smart m
2
5,223.00 5,223.00 5,223.00 5,223.00
g. PT Patisindo m
2
9,904.00 9,904.00 9,904.00 9,904.00
15Areal Parkir Kendaraan m
2
a. Parkir Mobil m
2
7,416.04 7,416.04 7,416.04 7,416.04
b. Parkir Motor m
2
118.51 118.51 118.51 118.51
c. Parkir TKBM m
2
179.13 179.13 179.13 179.13
16Areal Buffer Parkir Truk m - 2,250.00 2,250.00 2,250.00
17
Areal Parkir Kendaraan Terminal
Penumpang
m
2
- 1,750.00 1,750.00 1,750.00
18Areal Bunker BBM
a. Tangki BBM m
2
31.31 31.31 31.31 31.31
b. Pompa BBM m
2
7.38 7.38 7.38 7.38
19Areal Reservoir m
2
305.65 305.65 305.65 305.65
20Areal Tandon Air m
2
8.28 8.28 8.28 8.28
- -Kantor Ex PT PELNI m
2
423.98 -8
No Jenis Fasilitas Satuan
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
BFasilitas Penunjang
21Areal Stuffing m
2
1,805.97 2,980.92 2,980.92 2,980.92
22Areal Gangway m
2
245.79 245.79 245.79 245.79
24Fasilitas Peribadatan (Masjid) m
2
1,411.25 1,411.25 1,411.25 1,411.25
25Kantin Pelabuhan m
2
266.71 266.71 266.71 266.71
26Fasilitas AT M m
2
18.00 18.00 18.00 18.00
27Fasilitas Kesehatan m
2
7,722.92 8,017.92 8,017.92 8,017.92
28Fasilitas Olahraga m
2
- 1,375.00 1,375.00 1,375.00
29Ruang Terbuka Hijau (RTH) m
2
5,745.79 5,745.79 5,745.79 5,745.79
30
Ruang Terbuka Pelabuhan (Non
Hijau)
m
2
331.06 331.06 331.06 331.06
31Jaringan Jalan Kawasan Pelabuhanm
2
15,625.68 15,625.68 15,625.68 15,625.68
32Pengalihan Jalan Nasional m 550 x 20
34Total Area Pengembangan ha 21.00 24.00 24.00 24.00
m
2
- 1,825.00 1,825.00 1,825.00
108.00 108.0033
Pemeliharaan Alur dan Kolam
Pelabuhan Palembang
km 108.00 108.00
23Perkantoran
No Jenis Fasilitas Satuan
Sumber: Pelabuhan Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
Rencana Pengembangan Fasilitas Daratan di Terminal Boom Baru
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
BFasilitas Penunjang
1Kantor KSOP Kelas II Palembang m2 1,355.46 1,825.00 1,825.00 1,825.00
2
Kantor PT. Pelindo II Cabang
Palembang
m2 912.39 912.39 912.39 912.39
3
Kantor Distrik Navigasi Kelas I
Palembang
m2 4,777.63 4,777.63 4,777.63 4,777.63
4Kantor Bea Cukai m
2
3,391.00 3,391.00 3,391.00 -
5Kawasan TNI-AL m2 6,829.60 6,829.60 6,829.60 -
6Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan m
2
432.79 432.79 432.79 432.79
7Kantor Ex Divisi Teknik m
2
- - - -
9Kantor Uster m
2
382.16 382.16 382.16 382.16
10RDO KSOP Kelas II Palembang m
2
921 ,03 - - -
11Pos Jaga m
2
348.03 348.03 348.03 348.03
12Pos KPLP m
2
295.16 - - -
13Gedung Serbaguna (Gedung Suluh) m
2
1,033.70 1,033.70 1,033.70 1,033.70
14Industri dan Perkantoran : m
2
a. PT. Indokarya Internusa m
2
23,090.00 23,090.00 23,090.00 23,090.00
b. PT. Perkebunan Nasional (PTPN)<n
2
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
c. PT. Wahyu Bitumen Graha m
2
2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00
e. PT Rabana Aspal Indo m
2
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
f. PT. Smart m
2
5,223.00 5,223.00 5,223.00 5,223.00
g. PT Patisindo m
2
9,904.00 9,904.00 9,904.00 9,904.00
15Areal Parkir Kendaraan m
2
a. Parkir Mobil m
2
7,416.04 7,416.04 7,416.04 7,416.04
b. Parkir Motor m
2
118.51 118.51 118.51 118.51
c. Parkir TKBM m
2
179.13 179.13 179.13 179.13
16Areal Buffer Parkir Truk m - 2,250.00 2,250.00 2,250.00
17
Areal Parkir Kendaraan Terminal
Penumpang
m
2
- 1,750.00 1,750.00 1,750.00
18Areal Bunker BBM
a. Tangki BBM m
2
31.31 31.31 31.31 31.31
b. Pompa BBM m
2
7.38 7.38 7.38 7.38
19Areal Reservoir m
2
305.65 305.65 305.65 305.65
20Areal Tandon Air m
2
8.28 8.28 8.28 8.28
- -Kantor Ex PT PELNI m
2
423.98 -8
No Jenis Fasilitas Satuan
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
BFasilitas Penunjang
21Areal Stuffing m
2
1,805.97 2,980.92 2,980.92 2,980.92
22Areal Gangway m
2
245.79 245.79 245.79 245.79
24Fasilitas Peribadatan (Masjid) m
2
1,411.25 1,411.25 1,411.25 1,411.25
25Kantin Pelabuhan m
2
266.71 266.71 266.71 266.71
26Fasilitas AT M m
2
18.00 18.00 18.00 18.00
27Fasilitas Kesehatan m
2
7,722.92 8,017.92 8,017.92 8,017.92
28Fasilitas Olahraga m
2
- 1,375.00 1,375.00 1,375.00
29Ruang Terbuka Hijau (RTH) m
2
5,745.79 5,745.79 5,745.79 5,745.79
30
Ruang Terbuka Pelabuhan (Non
Hijau)
m
2
331.06 331.06 331.06 331.06
31Jaringan Jalan Kawasan Pelabuhanm
2
15,625.68 15,625.68 15,625.68 15,625.68
32Pengalihan Jalan Nasional m 550 x 20
34Total Area Pengembangan ha 21.00 24.00 24.00 24.00
m
2
- 1,825.00 1,825.00 1,825.00
108.00 108.0033
Pemeliharaan Alur dan Kolam
Pelabuhan Palembang
km 108.00 108.00
23Perkantoran
No Jenis Fasilitas Satuan
Sumber: Pelabuhan Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Rencana Pengembangan Fasilitas Daratan di Terminal Lais
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
A Fasilitas Pokok
1 Dermaga Perahu Layar m 280 x 15 m 280 x 15 m 280x15 m 280 x 15 m
m - 50 x 25 50 x 25 50 x 25
unit 4 4 4
3 Trestle 1 m - 50 x 10 50 x 10 50 x 10
m - - 50 x 25 50 x 25
unit 4 4
5 Trestle 2 m - 50x10 50 x 10
6 Area Curah Cair m
2
- 93,200 93,200
7
Breasting Dolphin
PT. Trimitra
Unit 1 1 1 1
8
Breasting Dolphin
PT. Lonsum Tbk
Unit 1 1 1 1
9 2 3,000 3,000 10,800 22,200
m (0.3 ha) (0.3 ha) (1.08 ha) (2.22 ha)
10 Dolphin (7 unit) m 7,8 x 5,6 7,8 x 5,6 7,8 x 5,6
B Fasilitas Penunjang
1 Pos KSOP/Pelindo m 20x7,5 20 x 7,5 20x7,5 20 x 7,5
2 Pos Satpam m 2x2 2x2 2x2 2x2
3 Masjid m
2
96 96 96 96
4 Areal Polisi Air Laut m
2
15,484.99 15,484.99 15,484.99 15,484.99
5 Areal Kopelra m
2
5,285.80 5,285.80 5,285.80 5,285.80
6 Areal PT Lonsum Tbk. m
2
87,141.2487,141.24 87,141.24 87,141.24
7 Areal PT Trimitra m
2
4,000.15 4,000.15 4,000.15 4,000.15
8 Areal Perkantoran m
2
- 53,375 161,875
9
Areal Pengembangan
Pelabuhan
m2 - 1,570,000 1,570,000 1,570,000
10 Reception Facilty (RF) m - 150x40 150x40 150x40
11
Pagar Kawasan
Pelabuhan
m 445 1735.65 2327 2327
13
Total Area
Pengembangan
Ha 14.6 172.2
2.920 x 9
Lapangan Penumpukan
Multipurpose
200
Dermaga 1 berikut Dolphin
Dermaga 2 berikut dolphin
187.6
Jaringan Jalan m 2.920 x 7
No Jenis Fasilitas Satuan
2.920 x 9 2.920 x 9
4
2
12
Sumber: Pelabuhan Palembang berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan
Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Rencana Pengembangan Fasilitas Daratan di Terminal Lais
EksistingJangka PendekJangka Menengah Jangka Panjang
(2016) (2017-2021) (2017-2026) (2017-2036)
A Fasilitas Pokok
1 Dermaga Perahu Layar m 280 x 15 m 280 x 15 m 280x15 m 280 x 15 m
m - 50 x 25 50 x 25 50 x 25
unit 4 4 4
3 Trestle 1 m - 50 x 10 50 x 10 50 x 10
m - - 50 x 25 50 x 25
unit 4 4
5 Trestle 2 m - 50x10 50 x 10
6 Area Curah Cair m
2
- 93,200 93,200
7
Breasting Dolphin
PT. Trimitra
Unit 1 1 1 1
8
Breasting Dolphin
PT. Lonsum Tbk
Unit 1 1 1 1
9 2 3,000 3,000 10,800 22,200
m (0.3 ha) (0.3 ha) (1.08 ha) (2.22 ha)
10 Dolphin (7 unit) m 7,8 x 5,6 7,8 x 5,6 7,8 x 5,6
B Fasilitas Penunjang
1 Pos KSOP/Pelindo m 20x7,5 20 x 7,5 20x7,5 20 x 7,5
2 Pos Satpam m 2x2 2x2 2x2 2x2
3 Masjid m
2
96 96 96 96
4 Areal Polisi Air Laut m
2
15,484.99 15,484.99 15,484.99 15,484.99
5 Areal Kopelra m
2
5,285.80 5,285.80 5,285.80 5,285.80
6 Areal PT Lonsum Tbk. m
2
87,141.2487,141.24 87,141.24 87,141.24
7 Areal PT Trimitra m
2
4,000.15 4,000.15 4,000.15 4,000.15
8 Areal Perkantoran m
2
- 53,375 161,875
9
Areal Pengembangan
Pelabuhan
m2 - 1,570,000 1,570,000 1,570,000
10 Reception Facilty (RF) m - 150x40 150x40 150x40
11
Pagar Kawasan
Pelabuhan
m 445 1735.65 2327 2327
13
Total Area
Pengembangan
Ha 14.6 172.2
2.920 x 9
Lapangan Penumpukan
Multipurpose
200
Dermaga 1 berikut Dolphin
Dermaga 2 berikut dolphin
187.6
Jaringan Jalan m 2.920 x 7
No Jenis Fasilitas Satuan
2.920 x 9 2.920 x 9
4
2
12
Sumber: Pelabuhan Palembang berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan
Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun
2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I
Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun
2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I
Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Perairan Wajib Pandu Kelas I Palembang
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Letak Geografis
Pelabuhan Tanjung Redeb adalah pelabuhan yang
ada di Kabupaten Berau yang terletak pada posisi
02°09’25,14”LU dan 117°29’39,23”BT dengan jarak
dari muara laut masuk menyusuri sungai menuju ke
pelabuhan Tanjung Redeb ± 60 mil laut. Pelabuhan
Tanjung Redeb merupakan urat nadi transportasi
barang dan jasa, dimana transportasi itu sendiri
adalah merupakan sarana untuk memperlancar
roda perekonomian, disamping itu transportasi juga
berperan sebagai penunjang, pendorong dan
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang cukup
besar tetapi belum berkembang
Hierarki Pelabuhan
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Tanjung Redeb
berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpul
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pada Perairan Pelabuhan Umum Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,
telah ditetapkan bahwa Pelabuhan Tanjung Redeb masuk dalam Perairan Wajib Pandu Kelas II. Perairan
Wajib Pandu ini meliputi wilayah perairan dan alur pelayaran di Muara Pantai, Sungai Berau, Pelabuhan
Umum Tanjung Redeb, Sungai Kelai dan Sungai Makam (Sungai Segah)
Letak Geografis
Pelabuhan Tanjung Redeb adalah pelabuhan yang
ada di Kabupaten Berau yang terletak pada posisi
02°09’25,14”LU dan 117°29’39,23”BT dengan jarak
dari muara laut masuk menyusuri sungai menuju ke
pelabuhan Tanjung Redeb ± 60 mil laut. Pelabuhan
Tanjung Redeb merupakan urat nadi transportasi
barang dan jasa, dimana transportasi itu sendiri
adalah merupakan sarana untuk memperlancar
roda perekonomian, disamping itu transportasi juga
berperan sebagai penunjang, pendorong dan
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang cukup
besar tetapi belum berkembang
Hierarki Pelabuhan
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Tanjung Redeb
berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpul
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pada Perairan Pelabuhan Umum Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,
telah ditetapkan bahwa Pelabuhan Tanjung Redeb masuk dalam Perairan Wajib Pandu Kelas II. Perairan
Wajib Pandu ini meliputi wilayah perairan dan alur pelayaran di Muara Pantai, Sungai Berau, Pelabuhan
Umum Tanjung Redeb, Sungai Kelai dan Sungai Makam (Sungai Segah)
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Letak Geografis
Pelabuhan Tanjung Redeb adalah pelabuhan yang
ada di Kabupaten Berau yang terletak pada posisi
02°09’25,14”LU dan 117°29’39,23”BT dengan jarak
dari muara laut masuk menyusuri sungai menuju ke
pelabuhan Tanjung Redeb ± 60 mil laut. Pelabuhan
Tanjung Redeb merupakan urat nadi transportasi
barang dan jasa, dimana transportasi itu sendiri
adalah merupakan sarana untuk memperlancar
roda perekonomian, disamping itu transportasi juga
berperan sebagai penunjang, pendorong dan
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang cukup
besar tetapi belum berkembang
Hierarki Pelabuhan
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Tanjung Redeb
berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpul
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pada Perairan Pelabuhan Umum Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,
telah ditetapkan bahwa Pelabuhan Tanjung Redeb masuk dalam Perairan Wajib Pandu Kelas II. Perairan
Wajib Pandu ini meliputi wilayah perairan dan alur pelayaran di Muara Pantai, Sungai Berau, Pelabuhan
Umum Tanjung Redeb, Sungai Kelai dan Sungai Makam (Sungai Segah)
Letak Geografis
Pelabuhan Tanjung Redeb adalah pelabuhan yang
ada di Kabupaten Berau yang terletak pada posisi
02°09’25,14”LU dan 117°29’39,23”BT dengan jarak
dari muara laut masuk menyusuri sungai menuju ke
pelabuhan Tanjung Redeb ± 60 mil laut. Pelabuhan
Tanjung Redeb merupakan urat nadi transportasi
barang dan jasa, dimana transportasi itu sendiri
adalah merupakan sarana untuk memperlancar
roda perekonomian, disamping itu transportasi juga
berperan sebagai penunjang, pendorong dan
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang cukup
besar tetapi belum berkembang
Hierarki Pelabuhan
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Tanjung Redeb
berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpul
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pada Perairan Pelabuhan Umum Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,
telah ditetapkan bahwa Pelabuhan Tanjung Redeb masuk dalam Perairan Wajib Pandu Kelas II. Perairan
Wajib Pandu ini meliputi wilayah perairan dan alur pelayaran di Muara Pantai, Sungai Berau, Pelabuhan
Umum Tanjung Redeb, Sungai Kelai dan Sungai Makam (Sungai Segah)
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Kegiatan Yang Dilayani Pelabuhan
Adapun kegiatan yang dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Redeb ini
berupa:
1.Kegiatan Bongkar Muat General Cargo.
2.Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas.
Berdasarkan Dokumen RIP, daerah pendukung (hinterland)
Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari beberapa Kabupaten yang
mengelilingi Kabupaten Berau dan wilayah Kecamatan yang terdapat
di Kabupaten Berau itu sendiri. Daerah hinterland tersebut adalah:
1.Kabupaten Bulungan, menghasilkan udang, keping, ikan,
pertanian, batubara
2.Kabupaten Malinau, menghasilkan pertanian, kayu, batubara
3.Kabupaten Tana Tidung, menghasilkan batubara, hutan
menghasilkan kayu, rotan
4.Hasil pertanian daerah sekitar berau yg berpotensi dikembangkan
adalah
oKec. Talisayan : lada, kelapa sawit, ikan kering (teri), dan
rumput laut.
oKec. Biduk-biduk: rotan, kayu, dan ikan laut.
oKec. Labanan: kayu, batubara, kelapa sawit.
Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Redeb
Berikut ini akan disampaikan rencana pengembangan Pelabuhan
Tanjung Redeb berdasarkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan
Tanjung Redeb Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kebutuhan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan tersebut dibagi
menjadi 3 (tiga) tahapan perencanaan, yaitu meliputi :
1.Pengembangan Jangka Pendek (2017-2022)
omemaksimalkan lahan daratan pelabuhan yaitu optimalisasi sisi
daratan dengan cara standarisasi fasilitas pokok Pelabuhan
Tanjung Redeb dan membuka gerbang baru dari Jalan Pulau
Sambit;
oMemaksimalkan produktifitas kinerja pelabuhan seperti jam
kerja pelabuhan meningkat menjadi 16 jam, jumlah TKBM
meningkat menjadi 6 palka/gang, produkftas palka/gang
meningkat menjadi 12 ton/jam;
oPengembangan pelabuhan baru yaitu Terminal Gurimbang pada
tahun 2019. Perpindahan demand Pe Kemas tahun 2019 ke
Terminal Gurimbang sebanyak 33.455 Teus;
o
Sebagai upaya peningkatan kapasitas bongkar muat Terminal
Gurimbang pada Tahap I yaitu tahun 2019 dilakukan
peningkatan produktifitas alat dengan melakukan pengadaan
satu unit alat Fix Crane yang mempunyai produkftas 16
box/jam.
Kegiatan Yang Dilayani Pelabuhan
Adapun kegiatan yang dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Redeb ini
berupa:
1.Kegiatan Bongkar Muat General Cargo.
2.Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas.
Berdasarkan Dokumen RIP, daerah pendukung (hinterland)
Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari beberapa Kabupaten yang
mengelilingi Kabupaten Berau dan wilayah Kecamatan yang terdapat
di Kabupaten Berau itu sendiri. Daerah hinterland tersebut adalah:
1.Kabupaten Bulungan, menghasilkan udang, keping, ikan,
pertanian, batubara
2.Kabupaten Malinau, menghasilkan pertanian, kayu, batubara
3.Kabupaten Tana Tidung, menghasilkan batubara, hutan
menghasilkan kayu, rotan
4.Hasil pertanian daerah sekitar berau yg berpotensi dikembangkan
adalah
oKec. Talisayan : lada, kelapa sawit, ikan kering (teri), dan
rumput laut.
oKec. Biduk-biduk: rotan, kayu, dan ikan laut.
oKec. Labanan: kayu, batubara, kelapa sawit.
Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Redeb
Berikut ini akan disampaikan rencana pengembangan Pelabuhan
Tanjung Redeb berdasarkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan
Tanjung Redeb Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kebutuhan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan tersebut dibagi
menjadi 3 (tiga) tahapan perencanaan, yaitu meliputi :
1.Pengembangan Jangka Pendek (2017-2022)
omemaksimalkan lahan daratan pelabuhan yaitu optimalisasi sisi
daratan dengan cara standarisasi fasilitas pokok Pelabuhan
Tanjung Redeb dan membuka gerbang baru dari Jalan Pulau
Sambit;
oMemaksimalkan produktifitas kinerja pelabuhan seperti jam
kerja pelabuhan meningkat menjadi 16 jam, jumlah TKBM
meningkat menjadi 6 palka/gang, produkftas palka/gang
meningkat menjadi 12 ton/jam;
oPengembangan pelabuhan baru yaitu Terminal Gurimbang pada
tahun 2019. Perpindahan demand Pe Kemas tahun 2019 ke
Terminal Gurimbang sebanyak 33.455 Teus;
o
Sebagai upaya peningkatan kapasitas bongkar muat Terminal
Gurimbang pada Tahap I yaitu tahun 2019 dilakukan
peningkatan produktifitas alat dengan melakukan pengadaan
satu unit alat Fix Crane yang mempunyai produkftas 16
box/jam.
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Redeb
Berikut ini akan disampaikan rencana pengembangan Pelabuhan
Tanjung Redeb berdasarkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan
Tanjung Redeb Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kebutuhan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan tersebut dibagi
menjadi 3 (tiga) tahapan perencanaan, yaitu meliputi :
1.Pengembangan Jangka Pendek (2017-2022)
omemaksimalkan lahan daratan pelabuhan yaitu optimalisasi
sisi daratan dengan cara standarisasi fasilitas pokok
Pelabuhan Tanjung Redeb dan membuka gerbang baru dari
Jalan Pulau Sambit;
oMemaksimalkan produktifitas kinerja pelabuhan seperti jam
kerja pelabuhan meningkat menjadi 16 jam, jumlah TKBM
meningkat menjadi 6 palka/gang, produkftas palka/gang
meningkat menjadi 12 ton/jam;
oPengembangan pelabuhan baru yaitu Terminal Gurimbang
pada tahun 2019. Perpindahan demand Pe Kemas tahun
2019 ke Terminal Gurimbang sebanyak 33.455 Teus;
oSebagai upaya peningkatan kapasitas bongkar muat
Terminal Gurimbang pada Tahap I yaitu tahun 2019
dilakukan peningkatan produktifitas alat dengan melakukan
pengadaan satu unit alat Fix Crane yang mempunyai produk
ftas 16 box/jam.
oUntuk meningkatkan keselamatan pelayaran dilakukan
penambahan alat SBNP berupa Menara Suar dan Rambu suar
2.Pengembangan Jangka Menengah (2017-2026)
oPengembanganjangkamenengahPelabuhanTanjungRedeb
adalahoptimalisasisisidaratan
oPengembangan jangka menengah Terminal Gurimbang adalah
optimalisasi sisi daratan
oPengembangan jangka menengah Pelabuhan Tanjung Batu
adalah optimalisasi sisi daratan
3.Pengembangan Jangka Panjang (2017-2036)
oPengembangan jangka panjang Pelabuhan Tanjung Redeb
dilakukan hanya opmalisasi sisi daratan.
oPengembangan jangka panjang Terminal Gurimbang adalah
optimalisasi sisi daratan.
oSebagai upaya peningkatan kapasitas bongkar muat Terminal
Gurimbang pada Tahap III dilakukan peningkatan produkftas
alat dengan melakukan pengadaan satu unit alat Fix Crane
yang mempunyai kapasitas 16 box/jam.
Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Redeb
Berikut ini akan disampaikan rencana pengembangan Pelabuhan
Tanjung Redeb berdasarkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan
Tanjung Redeb Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kebutuhan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan tersebut dibagi
menjadi 3 (tiga) tahapan perencanaan, yaitu meliputi :
1.Pengembangan Jangka Pendek (2017-2022)
omemaksimalkan lahan daratan pelabuhan yaitu optimalisasi
sisi daratan dengan cara standarisasi fasilitas pokok
Pelabuhan Tanjung Redeb dan membuka gerbang baru dari
Jalan Pulau Sambit;
oMemaksimalkan produktifitas kinerja pelabuhan seperti jam
kerja pelabuhan meningkat menjadi 16 jam, jumlah TKBM
meningkat menjadi 6 palka/gang, produkftas palka/gang
meningkat menjadi 12 ton/jam;
oPengembangan pelabuhan baru yaitu Terminal Gurimbang
pada tahun 2019. Perpindahan demand Pe Kemas tahun
2019 ke Terminal Gurimbang sebanyak 33.455 Teus;
oSebagai upaya peningkatan kapasitas bongkar muat
Terminal Gurimbang pada Tahap I yaitu tahun 2019
dilakukan peningkatan produktifitas alat dengan melakukan
pengadaan satu unit alat Fix Crane yang mempunyai produk
ftas 16 box/jam.
oUntuk meningkatkan keselamatan pelayaran dilakukan
penambahan alat SBNP berupa Menara Suar dan Rambu suar
2.Pengembangan Jangka Menengah (2017-2026)
oPengembanganjangkamenengahPelabuhanTanjungRedeb
adalahoptimalisasisisidaratan
oPengembangan jangka menengah Terminal Gurimbang adalah
optimalisasi sisi daratan
oPengembangan jangka menengah Pelabuhan Tanjung Batu
adalah optimalisasi sisi daratan
3.Pengembangan Jangka Panjang (2017-2036)
oPengembangan jangka panjang Pelabuhan Tanjung Redeb
dilakukan hanya opmalisasi sisi daratan.
oPengembangan jangka panjang Terminal Gurimbang adalah
optimalisasi sisi daratan.
oSebagai upaya peningkatan kapasitas bongkar muat Terminal
Gurimbang pada Tahap III dilakukan peningkatan produkftas
alat dengan melakukan pengadaan satu unit alat Fix Crane
yang mempunyai kapasitas 16 box/jam.
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
(2017-2021)(2017-2026)(2017-2036) (2017-2021)(2017-2026)(2017-2036)
181.5 181.5 181.5 181.5
(89, 5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
(89, 5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
(89,5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
(89,5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
- 100x10 100x10 200x10
2Trestel
Trestel 1 m 4x3,75 4x3,75 4x3,75 4x3,75 - 98x10 98x10 98x10
Trestel 2 m 7x3,75 7x3,75 7x3,75 7x3,75 - 98x10 98x10 98x10
3Causway m - - - - - - - -
4Gudang Cargo (Cargo Warehouse)
Lini 1 m
2
1000 1000 1000 1000 - - - -
Lini 2 m
2
500 500 500 500 - - - -
5Lapangan Penumpukan (Open Storage) m
2
2262 2262 2262 2262 - - - -
6Lapangan Penumpukan (CY) m
3
- - - - - 5400 7700 12700
7Container Freight Station (CFS) m
2
- - - - - 2700 3800 6300
8Terminal Penumpang m
2
200 200 200 200 - - - -
9Fasilitas bunker; m
2
- - - - - - 100 140
10Fasilitas pemadam kebakaran; m
2
- - - - - 100 140 -
11
Fasilitas gudang untuk Bahan/Barang
Berbahaya dan
Beracun (B3); dan
m2 - - - - - 100 - 140
12
Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
m2 - - - - - 100 140 -
Subtotal m2 3962 3962 3962 3962 - 8400 11880 19280
Dermaga m1
UraianNo Satuan
Eksisting Eksisting
Fasilitas Pokok
Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Gurimbang
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
(2017-2021)(2017-2026)(2017-2036) (2017-2021)(2017-2026)(2017-2036)
181.5 181.5 181.5 181.5
(89, 5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
(89, 5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
(89,5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
(89,5x6,75m,
58x8m,
34x8m)
- 100x10 100x10 200x10
2Trestel
Trestel 1 m 4x3,75 4x3,75 4x3,75 4x3,75 - 98x10 98x10 98x10
Trestel 2 m 7x3,75 7x3,75 7x3,75 7x3,75 - 98x10 98x10 98x10
3Causway m - - - - - - - -
4Gudang Cargo (Cargo Warehouse)
Lini 1 m
2
1000 1000 1000 1000 - - - -
Lini 2 m
2
500 500 500 500 - - - -
5Lapangan Penumpukan (Open Storage) m
2
2262 2262 2262 2262 - - - -
6Lapangan Penumpukan (CY) m
3
- - - - - 5400 7700 12700
7Container Freight Station (CFS) m
2
- - - - - 2700 3800 6300
8Terminal Penumpang m
2
200 200 200 200 - - - -
9Fasilitas bunker; m
2
- - - - - - 100 140
10Fasilitas pemadam kebakaran; m
2
- - - - - 100 140 -
11
Fasilitas gudang untuk Bahan/Barang
Berbahaya dan
Beracun (B3); dan
m2 - - - - - 100 - 140
12
Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
m2 - - - - - 100 140 -
Subtotal m2 3962 3962 3962 3962 - 8400 11880 19280
Dermaga m1
UraianNo Satuan
Eksisting Eksisting
Fasilitas Pokok
Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Gurimbang
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
(2017-2021)(2017-2026)(2017-2036) (2017-2021)(2017-2026)(2017-2036)
1Kawasan perkantoran
- Kantor Pelabuhan m
2
323 323 323 323 - 200 310 423
- Pusat bea cukai pembantu m
2
80 80 80 80 - 84 - -
- Imigrasi m
2
- - - - - 84 - -
- E M K L m
2
- - - - - - 84 -
- Keagenan/TKBM m
2
180 180 180 180 - 84 - -
- Pos Keamanan m
2
120 120 120 120 - 8 -
- Gerbang dan Ruang Kontrol m
2
- - - - - 8 -
- Karantina m
2
- - - - - - 100 140
- Kantin m
2
- - - - - 100 - 140
2Fasilitas pos dan telekomunikasi; m
2
- - - - - 100 - 140
3Fasilitas pariwisata dan perhotelan;m
2
- - - - - - - -
4
Instalasi air bersih, listrik, dan
telekomunikasi;
unit 1 1 1 1 - 100 - 140
5Jaringan jalan; m
2
667 667 667 667 - 3554 - -
6Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;m
2
- - - - - 421 924 -
7Areal pengembangan pelabuhan; m
2
- - - - - - 100 140
8Tempat tunggu kendaraan bermotor;
Lapangan parkir kendbarang m
2
- - - - - 540 120 580
Lapangan parkir pribadi dan penumpangm
2
3615 3615 3615 3615 - 250 - -
9Fasilitas umum lainnya.
- Gedung Pompa m
2
- - - - - 35 - 75
- ToiletUmum m
2
- - - - - 70 - 110
- Mesjid/mushola m
2
67 67 67 67 - 202 - 242
10Fasiltas Umum & Pendukung
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) m
2
- - - - - 5620
11SBNP Rambu - -
- Rambu Suar Unit - - - - - 2 1 -
12Handling Equipment
- Fork lift Unit 1 - - - - - - -
- Reach Stacker Unit 1 - - - - - - -
- Fix Crane Unit - - - - - - 1 1
- Lampu Pelabuhan Unit - - - - - 10 5 5
Subtotal m2 5,053 5,053 5,053 5,053 - 5,840 1,638 2,130
Total m2 9,015 9,015 9,015 9,015 - 14,240 13,518 21,410
Fasilitas Penunjang
UraianNo Satuan
Eksisting Eksisting
Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Gurimbang
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
(2017-2021)(2017-2026)(2017-2036) (2017-2021)(2017-2026)(2017-2036)
1Kawasan perkantoran
- Kantor Pelabuhan m
2
323 323 323 323 - 200 310 423
- Pusat bea cukai pembantu m
2
80 80 80 80 - 84 - -
- Imigrasi m
2
- - - - - 84 - -
- E M K L m
2
- - - - - - 84 -
- Keagenan/TKBM m
2
180 180 180 180 - 84 - -
- Pos Keamanan m
2
120 120 120 120 - 8 -
- Gerbang dan Ruang Kontrol m
2
- - - - - 8 -
- Karantina m
2
- - - - - - 100 140
- Kantin m
2
- - - - - 100 - 140
2Fasilitas pos dan telekomunikasi; m
2
- - - - - 100 - 140
3Fasilitas pariwisata dan perhotelan;m
2
- - - - - - - -
4
Instalasi air bersih, listrik, dan
telekomunikasi;
unit 1 1 1 1 - 100 - 140
5Jaringan jalan; m
2
667 667 667 667 - 3554 - -
6Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;m
2
- - - - - 421 924 -
7Areal pengembangan pelabuhan; m
2
- - - - - - 100 140
8Tempat tunggu kendaraan bermotor;
Lapangan parkir kendbarang m
2
- - - - - 540 120 580
Lapangan parkir pribadi dan penumpangm
2
3615 3615 3615 3615 - 250 - -
9Fasilitas umum lainnya.
- Gedung Pompa m
2
- - - - - 35 - 75
- ToiletUmum m
2
- - - - - 70 - 110
- Mesjid/mushola m
2
67 67 67 67 - 202 - 242
10Fasiltas Umum & Pendukung
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) m
2
- - - - - 5620
11SBNP Rambu - -
- Rambu Suar Unit - - - - - 2 1 -
12Handling Equipment
- Fork lift Unit 1 - - - - - - -
- Reach Stacker Unit 1 - - - - - - -
- Fix Crane Unit - - - - - - 1 1
- Lampu Pelabuhan Unit - - - - - 10 5 5
Subtotal m2 5,053 5,053 5,053 5,053 - 5,840 1,638 2,130
Total m2 9,015 9,015 9,015 9,015 - 14,240 13,518 21,410
Fasilitas Penunjang
UraianNo Satuan
Eksisting Eksisting
Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Gurimbang
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2011
Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan
Pelabuhan Umum Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2011
Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan
Pelabuhan Umum Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Redeb
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Letak Geografis
Pelabuhan Jayapura terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi
geografisnya adalah 02032'30" LS dan 140042' 50" BT. Lahan daratan Pelabuhan
Jayapura terletak di dua lokasi yaitu:
1.Lokasi Pelabuhan Jayapura, di Jalan Koti,
2.Lokasi APO, di Jalan Sam Ratulangi
Perairan Pelabuhan Jayapura terletak di Teluk Jayapura, secara alami
terlindung terhadap gelombang laut oleh pulau Kayupulau, Entsyau, dan
Madurau. Alur masuk ke Pelabuhan Jayapura melalui teluk sepanjang 1,62 mil,
lebar 500 m, dengan kedalaman minimal -25 m LWS. Dasar laut berupa material
pasir/ tanah-liat. Tidak ada masalah sedimentasi di wilayah Pelabuhan Jayapura.
Kedalaman air di kolam pelabuhan adalah -30 m LWS, dan di dermaga-(7-9) m
LWS. Hal ini cukup dalam untuk menampung kapal yang sering berkunjung, yaitu
kapal cargo dengan bobot DWT (panjang 120 m, draft 7 m) dan kapal
penumpang PELNI sebesar 14.000 GT (panjang 144 m, draft 5,9 m)
Hierarki Pelabuhan
Pelabuhan Jayapura adalah pelabuhan komersial yang diselenggarakan oleh
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura dengan PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia IV Cabang Jayapura sebagai operator pelabuhan. Dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang
Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Jayapura ditetapkan sebagai
Pelabuhan Utama sampai tahun 2037, sedangkan Pelabuhan Depapre
ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul dari tahun 2017-2022, sedangkan
pada tahun 2027 naik statusnya menjadi Pelabuhan Utama
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Perairan di Pelabuhan Jayapura masuk pada kategori Perairan Wajib Pandu
Kelas III berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun
1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu
Letak Geografis
Pelabuhan Jayapura terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi
geografisnya adalah 02032'30" LS dan 140042' 50" BT. Lahan daratan Pelabuhan
Jayapura terletak di dua lokasi yaitu:
1.Lokasi Pelabuhan Jayapura, di Jalan Koti,
2.Lokasi APO, di Jalan Sam Ratulangi
Perairan Pelabuhan Jayapura terletak di Teluk Jayapura, secara alami
terlindung terhadap gelombang laut oleh pulau Kayupulau, Entsyau, dan
Madurau. Alur masuk ke Pelabuhan Jayapura melalui teluk sepanjang 1,62 mil,
lebar 500 m, dengan kedalaman minimal -25 m LWS. Dasar laut berupa material
pasir/ tanah-liat. Tidak ada masalah sedimentasi di wilayah Pelabuhan Jayapura.
Kedalaman air di kolam pelabuhan adalah -30 m LWS, dan di dermaga-(7-9) m
LWS. Hal ini cukup dalam untuk menampung kapal yang sering berkunjung, yaitu
kapal cargo dengan bobot DWT (panjang 120 m, draft 7 m) dan kapal
penumpang PELNI sebesar 14.000 GT (panjang 144 m, draft 5,9 m)
Hierarki Pelabuhan
Pelabuhan Jayapura adalah pelabuhan komersial yang diselenggarakan oleh
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura dengan PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia IV Cabang Jayapura sebagai operator pelabuhan. Dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang
Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Jayapura ditetapkan sebagai
Pelabuhan Utama sampai tahun 2037, sedangkan Pelabuhan Depapre
ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul dari tahun 2017-2022, sedangkan
pada tahun 2027 naik statusnya menjadi Pelabuhan Utama
Legalitas Penetapan Perairan Pandu
Perairan di Pelabuhan Jayapura masuk pada kategori Perairan Wajib Pandu
Kelas III berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun
1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Kegiatan Yang Dilayani Pelabuhan
Pelabuhan Jayapura didukung oleh potensi hinterland yang beraneka ragam,
yang meliputi komoditi pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan,
agroindustri. Komoditi-komoditi ini potensial diekspor. Sedangkan komoditi yang
diperdagangkan antar-pulau antara lain hasil laut, hasil perkebunan (coklat, karet,
kopra, beras, dan barang campuran. Perdagangan antar-pulau ini dengan
Pelabuhan Ambon, pelabuhan-pelabuhan di Pulau Sulawesi, Kalimantan dan
Jawa. Komoditi dominan yang berasal dari hinterland di Jayawijaya, Paniai,
Sarmi, Arso antara lain: kayu, rotan, coklat, CPO. Secara umum semua potensi
tersebut dilayani Pelabuhan Jayapura dalam bentuk angkutan:
1.General Cargo;
2.Bagged Cargo;
3.Curah Kering;
4.Curah Cair;
5.Petikemas; dan
6.Penumpang
AlurPelayaranPelabuhanJayapura
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 139 Tahun 2020
Tentang Penetapan Alur Pelayaran.Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan
Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingan di Alur Pelayaran Masuk
Pelabuhan Jayapura, maka terdapat ketentuan kedalaman, lebar dan panjang
Alur Pelayaran di Pelabuhan Palembang, yaitu:
1.Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura
Sistem rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura
adalah rute dua arah (two way route);
AlurPelayaranPelabuhanJayapura
2.Kondisi Kedalaman, Lebar dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk
Pelabuhan Jayapura
Kedalaman Eksisting 44 m (empat puluh empat meter) LWS sampai
dengan 96 m (sembilan puluh enam meter) LWS, dan panjang Alur-
Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura dari Buoy MPMT sampai pintu
masuk Pelabuhan Jayapura adalah 2,1 NM (dua koma satu Nautical
Miles) atau 3,9 km (tiga koma sembilan kilometer). Berdasarkan hal
tersebut, ukuran dan sarat (draft) Kapal yang dapat melalui Alur-
Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura adalah draft maksimum 38 m
(tiga puluh delapan meter) pada kondisi air surut terendah; dan
3.Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk
Pelabuhan Jayapura sebanyak 14 (empat belas) unit dan rencana
penambahan 2 (dua) unit
Kegiatan Yang Dilayani Pelabuhan
Pelabuhan Jayapura didukung oleh potensi hinterland yang beraneka ragam,
yang meliputi komoditi pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan,
agroindustri. Komoditi-komoditi ini potensial diekspor. Sedangkan komoditi yang
diperdagangkan antar-pulau antara lain hasil laut, hasil perkebunan (coklat, karet,
kopra, beras, dan barang campuran. Perdagangan antar-pulau ini dengan
Pelabuhan Ambon, pelabuhan-pelabuhan di Pulau Sulawesi, Kalimantan dan
Jawa. Komoditi dominan yang berasal dari hinterland di Jayawijaya, Paniai,
Sarmi, Arso antara lain: kayu, rotan, coklat, CPO. Secara umum semua potensi
tersebut dilayani Pelabuhan Jayapura dalam bentuk angkutan:
1.General Cargo;
2.Bagged Cargo;
3.Curah Kering;
4.Curah Cair;
5.Petikemas; dan
6.Penumpang
AlurPelayaranPelabuhanJayapura
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 139 Tahun 2020
Tentang Penetapan Alur Pelayaran.Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan
Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingan di Alur Pelayaran Masuk
Pelabuhan Jayapura, maka terdapat ketentuan kedalaman, lebar dan panjang
Alur Pelayaran di Pelabuhan Palembang, yaitu:
1.Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura
Sistem rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura
adalah rute dua arah (two way route);
AlurPelayaranPelabuhanJayapura
2.Kondisi Kedalaman, Lebar dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk
Pelabuhan Jayapura
Kedalaman Eksisting 44 m (empat puluh empat meter) LWS sampai
dengan 96 m (sembilan puluh enam meter) LWS, dan panjang Alur-
Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura dari Buoy MPMT sampai pintu
masuk Pelabuhan Jayapura adalah 2,1 NM (dua koma satu Nautical
Miles) atau 3,9 km (tiga koma sembilan kilometer). Berdasarkan hal
tersebut, ukuran dan sarat (draft) Kapal yang dapat melalui Alur-
Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura adalah draft maksimum 38 m
(tiga puluh delapan meter) pada kondisi air surut terendah; dan
3.Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk
Pelabuhan Jayapura sebanyak 14 (empat belas) unit dan rencana
penambahan 2 (dua) unit
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Rencana Pengembangan Pelabuhan
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 5 Tahun 2016
Tentang Rencana Induk Pelabuhan Jayapura Provinsi papua, Pola pikir
pembagian fungsi Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Depapre
adalah:
1.Pelabuhan Jayapura dikembangkan sampai kapasitas dukung
lahan yaitu akhir pengembangan jangka menengah; pembangunan
Pelabuhan Depapre betjalan sesuai rencana, sehingga dapat
fungsional mulai awal pengembangan jangka menengah.
2.Pembagian fungsi pelayanan pelabuhan:
a.Untuk Pelabuhan Jayapura:
oJangka pendek, melayani: general cargo, curah cair, curah
kering, petikemas dan penumpang; dan
oJangka menengah dan panjang, melayani: petikemas dan
penumpang.
b.Untuk Pelabuhan Depapre:
oJangka pendek, melayani muatan curah kering
oJangka menengah dan panjang, melayani: curah kering,
general cargo, curah cair, petikemas
Rencana Pengembangan Pelabuhan
Mulai dari tahap pengembangan jangka menengah, jenis muatan
yang beralih seluruhnya dari Pelabuhan Jayapura ke Pelabuhan
Depapre adalah: curah kering, general cargo, curah cair. Muatan
penumpang tetap dilayani di Pelabuhan Jayapura.Untuk muatan
petikemas, secara bertahap akan beralih dari Pelabuhan Jayapura
ke Pelabuhan Depapre dengan porsi sebagai berikut:
1.Awal jangka menengah 10%,
2.Akhir jangka menengah 15%
3.Akhir jangka panjang 25%
Rencana Pengembangan Pelabuhan
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 5 Tahun 2016
Tentang Rencana Induk Pelabuhan Jayapura Provinsi papua, Pola pikir
pembagian fungsi Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Depapre
adalah:
1.Pelabuhan Jayapura dikembangkan sampai kapasitas dukung
lahan yaitu akhir pengembangan jangka menengah; pembangunan
Pelabuhan Depapre betjalan sesuai rencana, sehingga dapat
fungsional mulai awal pengembangan jangka menengah.
2.Pembagian fungsi pelayanan pelabuhan:
a.Untuk Pelabuhan Jayapura:
oJangka pendek, melayani: general cargo, curah cair, curah
kering, petikemas dan penumpang; dan
oJangka menengah dan panjang, melayani: petikemas dan
penumpang.
b.Untuk Pelabuhan Depapre:
oJangka pendek, melayani muatan curah kering
oJangka menengah dan panjang, melayani: curah kering,
general cargo, curah cair, petikemas
Rencana Pengembangan Pelabuhan
Mulai dari tahap pengembangan jangka menengah, jenis muatan
yang beralih seluruhnya dari Pelabuhan Jayapura ke Pelabuhan
Depapre adalah: curah kering, general cargo, curah cair. Muatan
penumpang tetap dilayani di Pelabuhan Jayapura.Untuk muatan
petikemas, secara bertahap akan beralih dari Pelabuhan Jayapura
ke Pelabuhan Depapre dengan porsi sebagai berikut:
1.Awal jangka menengah 10%,
2.Akhir jangka menengah 15%
3.Akhir jangka panjang 25%
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Tahapan Pengembangan Fasilitas Daratan
Pelabuhan Jayapura
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 5
Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan
Jayapura Provinsi papua
Tahapan Pengembangan Fasilitas Daratan
Pelabuhan Jayapura
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 5
Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan
Jayapura Provinsi papua
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Sumber KM 22 Tahun 1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib pandu
Sumber KM 22 Tahun 1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib pandu
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Perairan Wajib Pandu Kelas III Jayapura
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.304/2/17/DJPL-18 Tentang Penetapan Perairan Pandu Luar
Biasa Alur Pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka, Selat Philip dan Selat Singapura telah ditetapkan bahwa:
Menetapkan Perairan Alur Pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka, Selat Phillip dan Selat Singapura di wilayah teritorial
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Perairan pandu luar biasa meliputi Perairan sebelah Barat Pulau Berhala pada garis bujur
099
0
-35'-00.00" BT ke Timur di antara Pulau Jemur dan Beting sedepa (One Fathom Bank) pada garis bujur 100°-35'-00.00". BT, berlanjut Ke
arah Timur Sepanjang Alur Traffic Separation Scheme (TSS) (sebagaimana yang diatur dalam Resolusi IMO A 375(X) adopted on 14
November 1977 Navigation Through The Straits Of Malacca and Singapore dan MSC (Maritime Safety Committee) 69/22/add.l, 1 June 1998
ANNEX 6, ANNEX 7) sampai dengan Perairan Sebelah Timur Pulau Horsbourg pada garis Bujur 104°-30'-30 .00" BT dan Sebaliknya (Pulau
Horsbourg sampai dengan sebelah barat Pulau Berhala / di dalam Wilayah NKRI).
Lokasi naik turun Pandu (Pilot Boarding Ground/PBG) yang bersifat bergerak di sekitar koordinat geografis sebagai berikut:
A.Arah Barat ke Timur (East Bound) sampai Traffic Separation Scheme (TSS);
B.04
0
-00’-00.00” LU/099
0
-35’-00.00” BT (sebelah Barat Pulau Berhala);
C.03
0
-05’-28.00” LU/100
0
-35’-00.00” BT (sekitar Pulau Jemur (Suar One Fathom Bank di Selat Malaka);
D.02
0
-04’-00.00” LU/101
0
-50’-00.00” BT (sekitar perairan Tanjung Medang di Selat Malaka);
E.01
0
-10’-12.00” LU/103
0
-38’-00.00” BT (sekitar perairan Pulau Nipah di Selat Singapura);
F.01
0
-12’-30.00” LU/104
0
-03’-30.00” BT (sekitar perairan Pulau Nongsa di Selat Singapura);
G.01
0
-24’-00.00” LU/104
0
-30’-30.00” BT (sekitar perairan Pulau Horsbourgh/Horsbrough Light House).
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.304/2/17/DJPL-18 Tentang Penetapan Perairan Pandu Luar
Biasa Alur Pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka, Selat Philip dan Selat Singapura telah ditetapkan bahwa:
Menetapkan Perairan Alur Pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka, Selat Phillip dan Selat Singapura di wilayah teritorial
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Perairan pandu luar biasa meliputi Perairan sebelah Barat Pulau Berhala pada garis bujur
099
0
-35'-00.00" BT ke Timur di antara Pulau Jemur dan Beting sedepa (One Fathom Bank) pada garis bujur 100°-35'-00.00". BT, berlanjut Ke
arah Timur Sepanjang Alur Traffic Separation Scheme (TSS) (sebagaimana yang diatur dalam Resolusi IMO A 375(X) adopted on 14
November 1977 Navigation Through The Straits Of Malacca and Singapore dan MSC (Maritime Safety Committee) 69/22/add.l, 1 June 1998
ANNEX 6, ANNEX 7) sampai dengan Perairan Sebelah Timur Pulau Horsbourg pada garis Bujur 104°-30'-30 .00" BT dan Sebaliknya (Pulau
Horsbourg sampai dengan sebelah barat Pulau Berhala / di dalam Wilayah NKRI).
Lokasi naik turun Pandu (Pilot Boarding Ground/PBG) yang bersifat bergerak di sekitar koordinat geografis sebagai berikut:
A.Arah Barat ke Timur (East Bound) sampai Traffic Separation Scheme (TSS);
B.04
0
-00’-00.00” LU/099
0
-35’-00.00” BT (sebelah Barat Pulau Berhala);
C.03
0
-05’-28.00” LU/100
0
-35’-00.00” BT (sekitar Pulau Jemur (Suar One Fathom Bank di Selat Malaka);
D.02
0
-04’-00.00” LU/101
0
-50’-00.00” BT (sekitar perairan Tanjung Medang di Selat Malaka);
E.01
0
-10’-12.00” LU/103
0
-38’-00.00” BT (sekitar perairan Pulau Nipah di Selat Singapura);
F.01
0
-12’-30.00” LU/104
0
-03’-30.00” BT (sekitar perairan Pulau Nongsa di Selat Singapura);
G.01
0
-24’-00.00” LU/104
0
-30’-30.00” BT (sekitar perairan Pulau Horsbourgh/Horsbrough Light House).
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Perairan Pandu luar Biasa Selat Malaka Kepulauan Riau
Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan
MULAI
TAHAP PERSIAPAN
PEMAHAMAN
THD KAK
PEMAHAMAN THD
LINGKUP PEKERJAAN
PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA
PENYUSUNAN LIST
KEBUTUHAN DATA
TAHAP SURVEI
SURVEI KONDISI
EKSISTING PERAIRAN
SURVEI KONDISI
HIDRO- OSEANOGRAFI
1.FAKTOR KAPAL
2.FAKTOR LUAR KAPAL
1.HAMBATAN DAN RINTANGAN DI KOLAM PELABUHAN
2.HAMBATAN DAN RINTANGAN DI ALUR PELAYARAN
3.KONDISI ARUS
4.KONDISI GELOMBANG
5.KONDISI SEDIMENTASI
A
LAPORAN PENDAHULUAN
DISKUSI
PENDAH
ULUAN
MULAI
TAHAP PERSIAPAN
PEMAHAMAN
THD KAK
PEMAHAMAN THD
LINGKUP PEKERJAAN
PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA
PENYUSUNAN LIST
KEBUTUHAN DATA
TAHAP SURVEI
SURVEI KONDISI
EKSISTING PERAIRAN
SURVEI KONDISI
HIDRO- OSEANOGRAFI
1.FAKTOR KAPAL
2.FAKTOR LUAR KAPAL
1.HAMBATAN DAN RINTANGAN DI KOLAM PELABUHAN
2.HAMBATAN DAN RINTANGAN DI ALUR PELAYARAN
3.KONDISI ARUS
4.KONDISI GELOMBANG
5.KONDISI SEDIMENTASI
A
LAPORAN PENDAHULUAN
DISKUSI
PENDAH
ULUAN
Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan
TAHAP ANALISA
ANALISA PROYEKSI
DAN PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN KAPAL
A
1.PERTUMBUHAN/PENINGKATAN
JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL,
TERMASUK JENIS DAN UKURAN
KAPAL;
2.RENCANA PENGEMBANGAN
FASILITAS PELABUHAN;
3.RENCANA PENGEMBANGAN
TUKS;
4.RENCANA PENGEMBANGAN
TERMINAL KHUSUS
ANALISA PROYEKSI
KEBUTUHAN PERMINTAAN
JASA PELAYANAN PANDU
1.ON TIME PERFOMANCE PEMANDUAN KAPAL;
2.ON TIME PERFOMANCE PENUNDAAN KAPAL;
3.PROYEKSI GERAKAN KAPAL
4.PROYEKSI TINGKAT KECUKUPAN SDM DAN SARPRAS PEMANDUAN;
ANALISA EVALUASI DAN
PROYEKSI KEBUTUHAN
PENETAPAN PERAIRAN
PANDU
B
LAPORAN INTERIM
DISKUSI
INTERIM
TAHAP ANALISA
ANALISA PROYEKSI
DAN PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN KAPAL
A
1.PERTUMBUHAN/PENINGKATAN
JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL,
TERMASUK JENIS DAN UKURAN
KAPAL;
2.RENCANA PENGEMBANGAN
FASILITAS PELABUHAN;
3.RENCANA PENGEMBANGAN
TUKS;
4.RENCANA PENGEMBANGAN
TERMINAL KHUSUS
ANALISA PROYEKSI
KEBUTUHAN PERMINTAAN
JASA PELAYANAN PANDU
1.ON TIME PERFOMANCE PEMANDUAN KAPAL;
2.ON TIME PERFOMANCE PENUNDAAN KAPAL;
3.PROYEKSI GERAKAN KAPAL
4.PROYEKSI TINGKAT KECUKUPAN SDM DAN SARPRAS PEMANDUAN;
ANALISA EVALUASI DAN
PROYEKSI KEBUTUHAN
PENETAPAN PERAIRAN
PANDU
B
LAPORAN INTERIM
DISKUSI
INTERIM
Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan
TAHAP
REKOMENDASI
BATAS-BATAS
WILAYAH WAJIB
PANDU
B
TINGKAT
KECUKUPAN
SDM
PEMANDUAN
TINGKAT
KECUKUPAN
SARPRAS
PEMANDUAN
EVALUASI KELAS
PERAIRAN
PANDU
EVALUASI KESELAMATAN DAN
KEAMANANAN PELAYARAN
TERKAIT PEMANDUAN
SELESAI
LAPORAN DRAFT FINAL
DISKUSI
DRAFT
FINAL
LAPORAN FINAL
TAHAP
REKOMENDASI
BATAS-BATAS
WILAYAH WAJIB
PANDU
B
TINGKAT
KECUKUPAN
SDM
PEMANDUAN
TINGKAT
KECUKUPAN
SARPRAS
PEMANDUAN
EVALUASI KELAS
PERAIRAN
PANDU
EVALUASI KESELAMATAN DAN
KEAMANANAN PELAYARAN
TERKAIT PEMANDUAN
SELESAI
LAPORAN DRAFT FINAL
DISKUSI
DRAFT
FINAL
LAPORAN FINAL
Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan Data Primer
FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD)
PENJABARAN KAK
MAKSUD PEKERJAAN TUJUAN PEKERJAAN SASARAN PEKERJAAN
mendapatkan gambaran
detail mengenai kondisi
dan karasteristik perairan
di Indonesia dalam
kaitannya dengan
kepentingan keselamatan,
keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan
maritim, serta kelancaran
berlalu lintas di perairan,
pelabuhan dan terminal
khusus, serta perairan
tertentu yang telah
ditetapkan dan berpotensi
untuk ditetapkan sebagai
perairan pandu
menyediakan hasil
evaluasi dan identifikasi
sebagai bahan masukan
dalam penyusunan
kebijakan terkait Proyeksi
Kebutuhan Penetapan
Perairan Pandu di
Indonesia
Sasaran yang harus dicapai dari
pelaksanaan pekerjaan Studi
Identifikasi Proyeksi Kebutuhan
Penetapan Perairan Pandu di
Indonesia Tahap I adalah sebagai
berikut:
1.Profil area perairan pelabuhan
di lokasi pekerjaan, kondisi
tingkat kesulitan pelayaran
berdasarkan faktor kapal dan di
luar kapal, area berbahaya,
hambatan pelayaran.
2.Identifikasi data proyeksi
kebutuhan perairan tersebut
pada butir a untuk ditetapkan
menjadi perairan pandu
dan/atau dievaluasi
ketetapannya sebagai perairan
pandu.
3.Rekomendasi untuk
selanjutnya dituangkan ke
dalam regulasi
PESERTA FGD
PELAKSANA/BUP
PEMANDUAN
PENGAWAS PEMADUAN
(KSOP/KUPP)
DISTRIK NAVIGASI
A
DISKUSI DAN PENYEBARAN KUESIONER
BADAN MUARA ALAMI BUATAN
TIDAK
TERLINDUNGI
1Jumlah Kapal/Hari (Call)
2Jenis Kapal Dominan
3Dimensi Kapal
4Jenis Muatan Dominan
5Panjang Alur
6Jumlah Tikungan
7Lebar Alur
8Kedalaman Perairan
9Jenis Rintangan
10Kecepatan Arus
11Tinggi Gelombang
12Kepekatan Kabut
13Jenis Tambatan
14Kecukupan SBNP
Harap mengisi skala perbandingan tingkat kepentingan dari tiap aspek di bawah ini:
PELABUHAN
SUNGAI LAUT
Total
Faktor KorelasiNo
Jabatan Terakhir
- Kuesioner ini diisi dengan mengaitkan faktor kepentingan yang perlu dipertimbangkan untuk korelasi kesulitan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan kepanduan terhadap kondisi fisiologis pelabuhan, skala yang digunakan dari 1-5 untuk penilaian tingkat kesulitan pada
faktor korelasi terhadap lokasi pelabuhan
- Angka 1 menunjukkan faktor korelasi tidak penting, hingga angka 5 menunjukkan faktor korelasi sangat penting terhadap lokasi pelabuhan
- Dengan skala sebagai berikut
1 = Faktor korelasi tidak penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
2 = Faktor korelasi agak penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
3 = Faktor korelasi cukup penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
4 = Faktor korelasi penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
5 = Faktor korelasi sangat penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
Usia
Kuisioner Penilaian Tingkat Kesulitan Berlayar Pada Perairan Wajib Pandu
Nama
Instansi
FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD)
PENJABARAN KAK
MAKSUD PEKERJAAN TUJUAN PEKERJAAN SASARAN PEKERJAAN
mendapatkan gambaran
detail mengenai kondisi
dan karasteristik perairan
di Indonesia dalam
kaitannya dengan
kepentingan keselamatan,
keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan
maritim, serta kelancaran
berlalu lintas di perairan,
pelabuhan dan terminal
khusus, serta perairan
tertentu yang telah
ditetapkan dan berpotensi
untuk ditetapkan sebagai
perairan pandu
menyediakan hasil
evaluasi dan identifikasi
sebagai bahan masukan
dalam penyusunan
kebijakan terkait Proyeksi
Kebutuhan Penetapan
Perairan Pandu di
Indonesia
Sasaran yang harus dicapai dari
pelaksanaan pekerjaan Studi
Identifikasi Proyeksi Kebutuhan
Penetapan Perairan Pandu di
Indonesia Tahap I adalah sebagai
berikut:
1.Profil area perairan pelabuhan
di lokasi pekerjaan, kondisi
tingkat kesulitan pelayaran
berdasarkan faktor kapal dan di
luar kapal, area berbahaya,
hambatan pelayaran.
2.Identifikasi data proyeksi
kebutuhan perairan tersebut
pada butir a untuk ditetapkan
menjadi perairan pandu
dan/atau dievaluasi
ketetapannya sebagai perairan
pandu.
3.Rekomendasi untuk
selanjutnya dituangkan ke
dalam regulasi
PESERTA FGD
PELAKSANA/BUP
PEMANDUAN
PENGAWAS PEMADUAN
(KSOP/KUPP)
DISTRIK NAVIGASI
A
DISKUSI DAN PENYEBARAN KUESIONER
BADAN MUARA ALAMI BUATAN
TIDAK
TERLINDUNGI
1Jumlah Kapal/Hari (Call)
2Jenis Kapal Dominan
3Dimensi Kapal
4Jenis Muatan Dominan
5Panjang Alur
6Jumlah Tikungan
7Lebar Alur
8Kedalaman Perairan
9Jenis Rintangan
10Kecepatan Arus
11Tinggi Gelombang
12Kepekatan Kabut
13Jenis Tambatan
14Kecukupan SBNP
Harap mengisi skala perbandingan tingkat kepentingan dari tiap aspek di bawah ini:
PELABUHAN
SUNGAI LAUT
Total
Faktor KorelasiNo
Jabatan Terakhir
- Kuesioner ini diisi dengan mengaitkan faktor kepentingan yang perlu dipertimbangkan untuk korelasi kesulitan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan kepanduan terhadap kondisi fisiologis pelabuhan, skala yang digunakan dari 1-5 untuk penilaian tingkat kesulitan pada
faktor korelasi terhadap lokasi pelabuhan
- Angka 1 menunjukkan faktor korelasi tidak penting, hingga angka 5 menunjukkan faktor korelasi sangat penting terhadap lokasi pelabuhan
- Dengan skala sebagai berikut
1 = Faktor korelasi tidak penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
2 = Faktor korelasi agak penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
3 = Faktor korelasi cukup penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
4 = Faktor korelasi penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
5 = Faktor korelasi sangat penting untuk dipertimbangkan pada pelabuhan terkait
Usia
Kuisioner Penilaian Tingkat Kesulitan Berlayar Pada Perairan Wajib Pandu
Nama
Instansi
Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan Data Primer
KUESIONER
PROSEDUR PERSIAPAN
KUESIONER
1.Menentukan informasi atau data
yang diperlukan.
2.Informasi/data yang diperoleh dari
sumber harus didaftar, dan perlu
dieliminasi untuk informasi yang
tidak penting.
3.Selain informasi yang tidak penting,
perlu mengetahui apakah
pertanyaan tersebut relevan dan
dapat dijawab oleh responden.
4.Menentukan urutan topik yang baik
sebagai pembuka dan topik yang
baik sebagai penutup dan
sebagainya. Hal tersebut juga
mempertimbangkan pertanyaan
untuk kelompok responden
tertentu.
5.Menentukan tipe pertanyaan yang
akan digunakan untuk memperoleh
informasi.
6.Menyusun kalimat untuk setiap
pertanyaan, dan
mempertimbangkan pertanyaan
yang terhubung dengan pertanyaan
lainnya
MENENTUKAN
RESPONDEN
PELAKSANA/BUP
PEMANDUAN
PENGAWAS PEMADUAN
(KSOP/KUPP)
DISTRIK NAVIGASI
UJI DATA KUESIONER
UJI STATISTIK
DESKRIPTIF
UJI VALIDITAS UJI RELIABILITAS
PAIRWISE
COMPARISON
Pairwise comparison atau perbandingan berpasangan adalah
setiap proses membandingkan entitas berpasangan untuk
menilai entitas mana yang lebih disukai atau memiliki jumlah
properti kuantitatif yang lebih besar, atau, apakah kedua entitas
itu identik atau biasa aja. Model ini merupakan salah satu
metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
KUESIONER
PROSEDUR PERSIAPAN
KUESIONER
1.Menentukan informasi atau data
yang diperlukan.
2.Informasi/data yang diperoleh dari
sumber harus didaftar, dan perlu
dieliminasi untuk informasi yang
tidak penting.
3.Selain informasi yang tidak penting,
perlu mengetahui apakah
pertanyaan tersebut relevan dan
dapat dijawab oleh responden.
4.Menentukan urutan topik yang baik
sebagai pembuka dan topik yang
baik sebagai penutup dan
sebagainya. Hal tersebut juga
mempertimbangkan pertanyaan
untuk kelompok responden
tertentu.
5.Menentukan tipe pertanyaan yang
akan digunakan untuk memperoleh
informasi.
6.Menyusun kalimat untuk setiap
pertanyaan, dan
mempertimbangkan pertanyaan
yang terhubung dengan pertanyaan
lainnya
MENENTUKAN
RESPONDEN
PELAKSANA/BUP
PEMANDUAN
PENGAWAS PEMADUAN
(KSOP/KUPP)
DISTRIK NAVIGASI
UJI DATA KUESIONER
UJI STATISTIK
DESKRIPTIF
UJI VALIDITAS UJI RELIABILITAS
PAIRWISE
COMPARISON
Pairwise comparison atau perbandingan berpasangan adalah
setiap proses membandingkan entitas berpasangan untuk
menilai entitas mana yang lebih disukai atau memiliki jumlah
properti kuantitatif yang lebih besar, atau, apakah kedua entitas
itu identik atau biasa aja. Model ini merupakan salah satu
metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analisa Proyeksi dan Pertumbuhan Kunjungan Kapal
ANALISA PROYEKSI DAN
PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN KAPAL
DATA LK3
LOA
70<LOA<150
LOA
150<LOA<250
LOA
>250
METODA PROYEKSI
ARITMATIKA GEOMETRIK EKSPONENSIAL REGRESI
UJI
STATISTIK
KOOFISIEN
KORELASI (r)
R SQUARESTANDAR DEVIASI
ANALISA PROYEKSI DAN
PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN KAPAL
DATA LK3
LOA
70<LOA<150
LOA
150<LOA<250
LOA
>250
METODA PROYEKSI
ARITMATIKA GEOMETRIK EKSPONENSIAL REGRESI
UJI
STATISTIK
KOOFISIEN
KORELASI (r)
R SQUARESTANDAR DEVIASI
Analisa Proyeksi Kebutuhan Permintaan Jasa Pelayanan Pandu
ANALISA PROYEKSI
KEBUTUHAN
PELAYANAN PANDU
KEBUTUHAN KAPAL PANDUKEBUTUHAN SDM PANDU KEBUTUHAN KAPAL TUNDA
PROYEKSI KUNJUNGAN/GERAKAN KAPAL
ANALISA PROYEKSI
KEBUTUHAN
PELAYANAN PANDU
KEBUTUHAN KAPAL PANDUKEBUTUHAN SDM PANDU KEBUTUHAN KAPAL TUNDA
PROYEKSI KUNJUNGAN/GERAKAN KAPAL
Analisa Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Penetapan Perairan Pandu
PERAIRAN WAJIB PANDU
PELABUHAN DI LAUT
1.PELABUHAN
TERLINDUNG ALAMI
2.PELABUHAN
TERLINDUNG
BUATAN
3.PELABUHAN
TERBUKA
PELABUHAN DI SUNGAI
1.PELABUHAN DI
MUARA SUNGAI
2.PELABUHAN DI
BADAN SUNGAI
1.FAKTOR KAPAL
2.FAKTOR LUAR KAPAL
MULTI CRITERIA DECISION
ANALYSIS (MCDA)
MELAKUKAN REVIEW TERHADAP TINGKAT KEPENTINGAN SETIAP KRITERIA
(FAKTOR KAPAL/LUAR KAPAL) SECARA STATISTIK DAN KUESIONER UNTUK
TIAP JENIS PELABUHAN BERDASARKAN POSISI FISIOGRAFIS
RANK SUM (RS)
RANK RECIPROCAL
(RR)
EQUAL WEIGHT
(EW)
PAIRWISE
COMPARISON
NILAI PEMBOBOTAN FAKTOR KAPAL DAN LUAR
KAPAL UNTUK SETIAP PELABUHAN BERDASARKAN
LOKASI FISIOGRAFIS
EVALUASI PENETAPAN
PERAIRAN WAJIB PANDU
PERAIRAN WAJIB PANDU
PELABUHAN DI LAUT
1.PELABUHAN
TERLINDUNG ALAMI
2.PELABUHAN
TERLINDUNG
BUATAN
3.PELABUHAN
TERBUKA
PELABUHAN DI SUNGAI
1.PELABUHAN DI
MUARA SUNGAI
2.PELABUHAN DI
BADAN SUNGAI
1.FAKTOR KAPAL
2.FAKTOR LUAR KAPAL
MULTI CRITERIA DECISION
ANALYSIS (MCDA)
MELAKUKAN REVIEW TERHADAP TINGKAT KEPENTINGAN SETIAP KRITERIA
(FAKTOR KAPAL/LUAR KAPAL) SECARA STATISTIK DAN KUESIONER UNTUK
TIAP JENIS PELABUHAN BERDASARKAN POSISI FISIOGRAFIS
RANK SUM (RS)
RANK RECIPROCAL
(RR)
EQUAL WEIGHT
(EW)
PAIRWISE
COMPARISON
NILAI PEMBOBOTAN FAKTOR KAPAL DAN LUAR
KAPAL UNTUK SETIAP PELABUHAN BERDASARKAN
LOKASI FISIOGRAFIS
EVALUASI PENETAPAN
PERAIRAN WAJIB PANDU
Analisa Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Penetapan Perairan Pandu
Analisa Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Penetapan Perairan Pandu
Analisa Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Penetapan Perairan Pandu
Analisa Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Penetapan Perairan Pandu
MCDA
1.Membandingkan beberapa opsi untuk menentukan keputusan mana yang lebih diutamakan
dan keputusan potensial yang dapat dijadikan alternatif keputusan;
2.Membandingkan keputusan mana yang akan diambil apabila terdapat banyak kriteria bahkan
jika kriteria tersebut bertentangan; dan
3.Mencapai konsensus mengenai suatu keputusan dari pemangku kepentingan berbeda yang
memiliki sasaran atau nilai yang bertentangan
MENENTUKAN SASARAN
Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, sasaran harus
terlebih dahulu ditentukan agar keputusan yang akan diambil
menjadi relevan dan dapat mencegah adanya konflik
kepentingan. Dalam kasus ini sasaran akhir dari pengambilan
keputusan adalah untuk menentukan nilai koofisien kesulitan
setiap perairan wajib pandu berdasarkan letak fisiografis
MENENTUKAN KRITERIA
Pembuatan kriteria menjadi dasar untuk pengambilan
keputusan. Keputusan apa yang akan diambil akan bergantung
pada kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kasus
penentuan nilai koofisien kesulitan perairan wajib pandu,
kriteria yang dapat ditetapkan adalah FAKTOR KAPAL DAN
FAKTOR LUAR KAPAL
MEMBUAT PEMBOBOTAN
KRITERIA
Setelah kriteria ditetapkan, setiap kriteria harus diberikan
bobot nilai. Pembobotan perlu dilakukan dalam rangka
menentukan kriteria mana yang lebih penting dan relevan
terhadap sasaran yang sudah ditetapkan. Semakin penting
kriteria tersebut maka bobotnya akan semakin tinggi dan juga
sebaliknya. Nilai total pembobotan harus bernilai 1 atau 100%
dari seluruh kriteria yang akan diberikan bobot. Dalam kasus
ini pembuatan pembobotan kriteria akan dilakukan melalui
survei kuesioner untuk mengetahui respon dari pengawas dan
pelaksana pemanduan
MCDA
1.Membandingkan beberapa opsi untuk menentukan keputusan mana yang lebih diutamakan
dan keputusan potensial yang dapat dijadikan alternatif keputusan;
2.Membandingkan keputusan mana yang akan diambil apabila terdapat banyak kriteria bahkan
jika kriteria tersebut bertentangan; dan
3.Mencapai konsensus mengenai suatu keputusan dari pemangku kepentingan berbeda yang
memiliki sasaran atau nilai yang bertentangan
MENENTUKAN SASARAN
Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, sasaran harus
terlebih dahulu ditentukan agar keputusan yang akan diambil
menjadi relevan dan dapat mencegah adanya konflik
kepentingan. Dalam kasus ini sasaran akhir dari pengambilan
keputusan adalah untuk menentukan nilai koofisien kesulitan
setiap perairan wajib pandu berdasarkan letak fisiografis
MENENTUKAN KRITERIA
Pembuatan kriteria menjadi dasar untuk pengambilan
keputusan. Keputusan apa yang akan diambil akan bergantung
pada kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kasus
penentuan nilai koofisien kesulitan perairan wajib pandu,
kriteria yang dapat ditetapkan adalah FAKTOR KAPAL DAN
FAKTOR LUAR KAPAL
MEMBUAT PEMBOBOTAN
KRITERIA
Setelah kriteria ditetapkan, setiap kriteria harus diberikan
bobot nilai. Pembobotan perlu dilakukan dalam rangka
menentukan kriteria mana yang lebih penting dan relevan
terhadap sasaran yang sudah ditetapkan. Semakin penting
kriteria tersebut maka bobotnya akan semakin tinggi dan juga
sebaliknya. Nilai total pembobotan harus bernilai 1 atau 100%
dari seluruh kriteria yang akan diberikan bobot. Dalam kasus
ini pembuatan pembobotan kriteria akan dilakukan melalui
survei kuesioner untuk mengetahui respon dari pengawas dan
pelaksana pemanduan
Analisa Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Penetapan Perairan Pandu
MEMBUAT PEMBOBOTAN KRITERIA
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
menghitung keseluruhan skor dengan
menggabungkan bobot dari berbagai elemen
keputusan. Prinsip kerja AHP adalah membentuk
suatu struktur permasalahan. Dalam menyelesaikan
permasalahan MCDM, AHP menyusun struktur
hirarki masalah mulai dari yang paling atas yang
disebut goal, kemudian dibawahnya disebut
variabel kriteria dan selanjutnya diikuti oleh variabel
alternatif
HOMOGENITY
EXPECTATION
DEPENDENCE
RESIPROCAL COMPARISON
DECOMPOSITION
COMPARATIVE
JUDGMENT
SYNTHESIS OF PRIORITY
UJI KONSISTENSI
ANALISIS SENSITIFITAS
penilaian yang dilakukan pertama kali
dipertahankan untuk suatu jangka waktu
tertentu dan adanya perubahan kebijaksanaan
atau tindakan yang cukup dilakukan dengan
analisa sensitivitas untuk melihat efek yang
terjadi
MEMBUAT PEMBOBOTAN KRITERIA
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
menghitung keseluruhan skor dengan
menggabungkan bobot dari berbagai elemen
keputusan. Prinsip kerja AHP adalah membentuk
suatu struktur permasalahan. Dalam menyelesaikan
permasalahan MCDM, AHP menyusun struktur
hirarki masalah mulai dari yang paling atas yang
disebut goal, kemudian dibawahnya disebut
variabel kriteria dan selanjutnya diikuti oleh variabel
alternatif
HOMOGENITY
EXPECTATION
DEPENDENCE
RESIPROCAL COMPARISON
DECOMPOSITION
COMPARATIVE
JUDGMENT
SYNTHESIS OF PRIORITY
UJI KONSISTENSI
ANALISIS SENSITIFITAS
penilaian yang dilakukan pertama kali
dipertahankan untuk suatu jangka waktu
tertentu dan adanya perubahan kebijaksanaan
atau tindakan yang cukup dilakukan dengan
analisa sensitivitas untuk melihat efek yang
terjadi
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Tags
Categories
GeneralDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 0
- Slides 67
- Age 67 days
Related Slideshows
22
Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper
RodolfoMoralesMarcuc
30 views
26
Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint
chalobrido8
32 views
31
VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf
JaiJai148317
30 views
14
Fertility awareness methods for women in the society
Isaiah47
29 views
35
Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture
RitikSharma297999
26 views
5
syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......
ourcommunity56
28 views