PUTUNGKAPfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf.pptx

dfsfsfsdf

1. pengawasan pemungutan dan penghitungn suara Pemilu 2024 Disampaikan Oleh : Wildan Zacky E Pada Kegiatan ToT Saksi Peserta Pemilu 2024 Langsa , 06 Februari 2024

2. Dasar Hukum

3. JADWAL DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA No Kegiatan Jadwal Pelaksana 1. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih 10 s.d 13 Februari 2024 KPPS 2. Penyiapan TPS 13 Februari 2024 KPPS 3. Pemungutan Suara di TPS 14 Februari 2024 KPPS 4. Penghitungan Suara di TPS 14 Februari 2024 ( apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas ) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024 pukul 12.00 waktu setempat ) KPPS 5. Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS 14 s.d 15 Februari 2024 KPPS

4. Fokus pengawasan

5. Pelaksanaan Tugas Catatan : Pengawas TPS wajib menggunakan Form A (Lap. Hasil Pengawasan ) untuk mencatat setiap peristiwa dan hasil dari pengawasan serta dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara . Form juga menjadi sarana untuk menjelaskan tentang upaya pencegahan dan saran perbaikan dari Pengawas TPS. Pengawas TPS mengirimkan Form A ke Panwaslu Kecamatan melalui PKD/PPG.

6. 1. PRA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

7. PENGUMUMAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

8. PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

9. 8 Perlengkapan Putungkap KPPS menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024

10. Jenis Formulir di TPS Formulir Model Salinan C.Hasil -PPWP bertanda khusus Formulir Model Salinan C.Hasil -DPR bertanda khusus Formulir Model Salinan C.Hasil -DPD bertanda khusus Formulir Model Salinan C.Hasil -DPRD Bertanda Provinsi khusus . formulir Model Salinan C.Hasil -DPRD Kab /Kota bertanda khusus . Tanda terima . Formulir Model C.PENDAMPING-KPU. Formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU. Formulir Model Model A-Surat Pindah Memilih. Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU. Formulir Model C.DAFTAR Hadir . Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU. Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan . Dll .

11. 2. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

13. TATA LETAK PEMUNGUTAN SUARA KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih

14. 3. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

15. PEMERIKSAAN PERSIAPAN AKHIR PEMUNGUTAN SUARA

16. RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

17. SAKSI DAN PENGAWAS TPS Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri pula oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS. Adapun ketentuan terkait Saksi peserta Pemilu yang hadir ke TPS adalah sebagai berikut : hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh: Pasangan Calon atau tim kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik, atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu. Catatan : Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai , KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara

18. PEMANTAU DAN PEWARTA

19. Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai: Jumlah surat suara yang diterima; Tata cara pemberian suara; Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih; Tata cara pemantauan oleh pementau Pemilu; Pembagian tugas anggota KPPS; dan Hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung. KEGIATAN KPPS PADA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA Membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan: membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel memperlihatkan kepada Pengawas TPSL yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil.

20. 20 TATA CARA PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH Pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut: Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan; Pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan Pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Partai Politik yang sama; Pemberian suara pada Surat Suara Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.

21. PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA DI TPS Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP- el pada hari pemungutan suara , Pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP- el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil

22. Pengguna Hak Pilih DPT Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP- el pada hari pemungutan suara , Pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP- el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil

23. Pengunaan surat suara 5 Jenis Surat Suara Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara Surat Suara DPR Pindah memilih ke Kab /Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR Surat Suara DPRD Provinsi Pindah memilih ke Kab /Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD Provinsi Surat Suara DPRD Kab /Kota Pindah memilih ke Kecamatan lain lain dalam satu Kabupaten /Kota dan dalam satu dapil anggota DPRD Kabupaten /Kota P emilih DPTb P emilih DPK 5 Jenis Surat Suara Surat Suara DPD Pindah memilih ke Kab /Kota lain dalam satu Provinsi P emilih DPT

24. LAYANAN RAMAH DISABILITAS

25. PENGUMUMAN DI TPS TERHADAP CALON TMS/ MENINGGAL DUNIA

26. 4. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

27. TATA LETAK PENGHITUNGAN SUARA KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi Saksi , Pengawas TPS, Pemantau , Masyarakat, dan Pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

28. 6. PELAKASANAAN PENGHITUNGAN SUARA

29. PENTING : Apabila ditemukan surat suara yang masuk dalam kotak suara lain, KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi , Pengawas TPS, Pemantau , Pemilih / Masyarakat yang hadir dengan ketentuan : Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung , maka KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya . Apabila surat suara sudah dihitung , maka KPPS memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam formulir C.Hasil dalam ukuran Plano sesuai jenis pemilunya serta melakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan .

30. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan tanda coblos pada nomor urut , foto , nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik , dan/ atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara . PENETUAN SURAT SUARA SAH Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

31. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/ atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten /Kota berada pada kolom yang disediakan . Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota

32. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan tanda coblos terdapat pada kolom 1 ( satu ) calon perseorangan . Pemilu Anggota DPD

33. Format Penulisan Penghitungan Suara

34. Akurasi Penghitungan Suara RUMUS PENGAWASAN 1 RUMUS PENGAWASAN 2 RUMUS PENGAWASAN 3 RUMUS PENGAWASN 4 RUMUS PENGAWASAN 5 Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah = Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara . Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Terpakai = Jumlah seluruh surat suara yang diterima ada di TPS Jumlah seluruh Surat Suara yang digunakan = Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah . Jumlah surat suara sah = jumlah perolehan suara sah seluruh peserta . Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah seluruh pengguna hak pilih . Pastikan KPPS Menghitung : Jumlah Surat Suara diterima . Jumlah Surat Suara Terpakai . Jumlah Surat Suara Rusak . Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai

35. 35 6. SETELAH PENGHITUNGAN SUARA Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil -PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov /DPRD Kab /Kota; Setelah dicatat dalam formulir Model C.Hasil -PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov /DPRD Kab /Kota, KPPS menandatangani formular tersebut ; Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir , wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; Formulir Model C.Hasil -PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov /DPRD Kab /Kota yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap ; Saksi , Pengawas TPS, pemantau Pemilu , atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir Model C.Hasil -PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov /DPRD Kab /Kota, DPT, DPTb dan DPK .

36. 36 FORMULIR MODEL C.HASIL-PPWP

37. 37 FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR

38. 38 FORMULIR MODEL C.HASIL-DPD

39. 39 FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-PROV

40. 40 FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA

41. 41 7. SALINAN HASIL

42. 42 FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-PPWP

43. 43 FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPR

44. 44 FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPD

45. 45 FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV

46. 46 FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA

47. 8. PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyampaikan 1 ( satu ) rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara . Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap . PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada kelurahan / desa atau yang disebut dengan nama lain. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 ( satu ) rangkap hasil Salinan untuk setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan , KPPS dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan . Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara , KPPS dalam menyampaikan formulir DPT, DPTb , DPK dan kejadian khusus dan/ atau keberatan dalam bentuk dokumen elektronik . KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan kepada siapapun dan/ atau pihak manapun kecuali kepada setiap saksi , pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.

48. 9. PENYERAHAN KOTAK SUARA KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuksemua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan/ atau Pengawas TPS. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai . Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama , PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah hari pemungutan suara .

49. Penyelesaian keberatan di TPS Saksi atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/ atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir berhologram . Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau pengawas TPS dapat diterima , KPPS seketika melakukan pembentulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar . Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka pembentulan . Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan , KPPS meminta pendapat /saran dari Pengawas TPS. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS dan wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus . Keberatan saksi yang belum atau tidak diterima dicatat pada formulir kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi ditandatangani oleh saksi serta ketua KPPS. Keberatan yang diajukan oleh saksi dan PKD/ pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

50. Formulir kejadian khusus

51. ALAT KERJA PENGAWAS TPS Setelah penghitungan suara selesai , Pengawas TPS segera mendokumentasikan hasil penghitungan di TPS untuk seluruh jenis pemilu dan mengirimkan hasil dokumentasi melalui Siwaslu . Untuk pemilu presiden dan wakil presiden , pengawas TPS mengisi hasil partisipasi dan perolehan suara , sementara untuk pemilu lainnya hanya mengirimkan hasil dokumentasi .

52. VARIABEL POTENSI Penggunaan Hak Pilih Salah dalam pemberlakuan pemilih dalam DPTb . Pemilih DPK tidak mendapatkan hak pilih . Pemungutan suara Pendampingan pemilih disabilitas . TPS tidak aksesible . Tertukar surat suara dan surat suara tidak sesuai DPT. Penyalahgunaan surat suara cadangan . Penyalah gunaan surat suara tidak terapakai . Penggunaan hak pilih atas nama orang lain. Mobilisasi pemilih dan intimidasi pemilih dan penyelenggara . Netralitas KPPS dan PTPS Keberpihakan Penyelenggaran kepada calon tertentu . Perusakan surat suara oleh penyelenggara . penghitungan suara Salah penulisan . Dilakukan ditempat yang kurang pencahayaan . Dilakukan ditempat tertutup . Potensi pelanggaran

53. Penghitungan suara ulang Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten /Kota dan KPU Provinsi . Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan . penghitungan suara dilakukan secara tertutup . Penghittungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya . Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas . Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas . Saksi Peserta Pemilu , Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas . Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan . dan/ atau Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah dengan pemilih yang menggunakan hah pilih .

54. Pemungutan suara ulang Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi , bencana alam dan/ atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan suara tidak dapat dilakukan . Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghihrngan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan perundang-undangan . Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus , menandatangani , atau menuliskan nama atau , alamat pada surat suara yang sudah digunakan . Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah ; dan/ atau Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan . Lanjut ….

55. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan : Menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang . Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan . Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paring lama 10 ( sepuluh ) hari setelah hari pemungutan suara , berdasarkan keputusan KPU Kabupaten /Kota. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan 1 kali. Prosedur Pemungutan suara ulang

56. Prosedur Pemungutan suara ulang Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan : Menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang . Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan . Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paring lama 10 ( sepuluh ) hari setelah hari pemungutan suara , berdasarkan keputusan KPU Kabupaten /Kota. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan 1 kali.

57. Ketentuan pidana No Potensi Pelanggaran Pidana Pasal Terlapor 1. Setiap anggota KPPS tidak memberikan surat suara pengganti hanya I ( satu ) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara Pasal 499 Setiap Anggota KPPS 2. Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang. Pasal 500 Setiap Orang 3. Setiap anggota KPPS yang dengan sengqia tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten /Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS. Pasal 501 Setiap Anggota KPPS 4. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten /Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. Pasal 502 Ketua dan Anggota KPPS 5. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara sebelum pemungutan suara , tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara . Pasal 503 Setiap Anggota KPPS 6. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara . Pasal 504 Setiap Orang 7. Anggota KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara . Pasal 505 Anggota KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, PPK, dan PPS 8. Setiap anggota KPPS tidak memberikan salinan I ( satu ) eksemplar berita acara pemungutan dan penghihrngan suara , serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu , Pengawas TPS, PPS dan PPK melalui PPS. Pasal 506 Setiap Anggota KPPS

58. No 1Tindakan Pelanggaran Pidana Pasal Terlapor 9. Setiap Panwaslu Kelurahan / Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan . Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten /Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten /Kota. Pasal 507 Setiap Panwaslu Kelurahan / Desa dan Panwaslu Kecamatan 10. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya . Pasal 508 Setiap anggota PPS 11. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tert€ntu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah . Pasal 515 Setiap Orang 12. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih . Pasal 516 Setiap Orang 13. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara . Pasal 517 Setiap Orang 14. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu . Pasal 523 Setiap Orang 15. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan , dan/ atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih , melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara , atau menggagalkan pemungutan suara . Pasal 531 Setiap Orang 16. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang . Pasal 532 Setiap Orang 17. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebogai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 ( satu ) kali di 1 ( satu ) TPS atau lebih . Pasal 533 Setiap Orang

59. No Tindakan Pelanggaran Pidana Pasal Terlapor 18. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel . Pasal 534 Setiap Orang 19. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah , merusak , dan/ atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghihrngan suara dan/ atau sertilikat hasil penghitungan suara . Pasal 535 Setiap Orang 20. Setiap orang yang dengan sengaja memaksa , mengganggu , atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu . Pasal 536 Setiap Orang 21. Setiap anggota KPPS yang tidak menjaga , mengamankan keutuhan kotak suara , dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara , berita acara pemungutan suara , dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama . Pasal 537 Setiap anggota KPPS 22. PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel , berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara , dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS kepada PPK. Pasal 538 Ketua dan anggota PPS 23. PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel , berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara , dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK kepada KPU Kabupaten /Kota. Pasal 539 Ketua dan anggota PPK 24. Dalam hal KPU kabupaten / kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sementara persyaratan dalam Undang-Undang telah terpenuhi ,. Pasal 549 Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab / Kot 25. Anggota KPU, KPU Provinsi , KPU Ihbupaten /Kota, PPK, dan/ atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara . Pasal 551 Anggota KPU, KPU Provinsi , KPU Kab /Kota, PPK, dan/ atau PPS