REVISED HKN WEEK1.compressed.pdfasdfsdfada

aa

1. Politeknik
Keuangan Negara STAN
Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia RKAKL
e-procurement e-procurement
BMN
BLU
PPTKN
SPIP LAW RKAKL
SPPN
HUKUM KEUANGAN NEGARA
WEEK 1
1.Week1: Pengertian Dan Istilah-istilah/Konsepsi Dasar Hukum Keuangan Negara,
2.Week2: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara,
3.Week3: Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
4.Week4: Perbendaharaan Negara,
5.Week5: Pelaksanan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
6.Week6: Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
7.Week7: Jenis, Pemilihan Penyedia, E-proc Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8.Week8: Segi Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara,
9.Ujian Komprehensif
e-budgeting
e-government

2. Latar Belakang Perkembangan Model Manajemen
Sektor Publik di Dunia
Public
Trust?
Indonesia & Asia: 1997-1998, 2015
USA: 1901, 1907, 1920, 1929, 1987, 2003-
2011 (housing bubble)
Rusia: 1998
Germany: 1918
Japan: 1986-1992
(asset price bubble)
2 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

3. Menurut the System of National Accounts (SNA) / European SNA:
Sektor Publik
Sektor Pemerintahan
secara umum
Perusahaan yang
dikontrol
Pemerintah
Lembaga
Internasional
Cakupan Sektor Publik?
3 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

4. (

Public Sector
General Government Public Corporations
Central Government
State Government
Local Government
Financial
public corporations
Non-financial public
corporations
Monetary public corporations, including the central
bank
Non-monetary financial public corporations
Menurut The Government Finance Statistics Manual 2001 (IMF):
Cakupan Sektor Publik?
4 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

5. 5 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]

(

Public Sector General Government Public Corporations
Central Government
State Government
Local Government
Financial
public corporations
Non-financial public
corporations
Monetary public corporations, including the central
bank
Non-monetary financial public corporations
Menurut The Government Finance Statistics Manual 2001 (IMF):
Cakupan Sektor Publik?
Kementerian : Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan,
Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dll.
Lembaga Pemerintah Non Kementrian : Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan
Kepegawaian Negara (BKN), dll.
Lembaga Negara dan Sekretariat Lembaga Negara: Sekretariat Kabinet, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR-RI, dll
Pemerintah Provinsi : Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Lampung,
Bengkulu, Dki Jakarta
Pemerintah Provinsi : Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Lampung,
Bengkulu, DKI Jakarta, dll.
Bank Indonesia, OJK, dll.
Bank Indonesia, OJK, dll.
PLN, Pertamina, Antam, Telkom, dll.
Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dll.

6. OPA
NPM
1991
NPS
2003
DYNAMIC
GOVERNANCE
2008
New Public Service dicetuskan
oleh Denhardt dan Denhadrt
(2003:42-43):
1.Service citizents, not
customers
2.Seek the public intersest
3.Value citizenships over
entrepeneuership
4.Think strategically, act
democratically
5.Recoqnize that accountability
is not simple
6.Serve rather than steer
7.Value people, not just
productivity
New Public Management dicetuskan oleh David Osborn dan Ted
Gaebler (1991):
1.Steering rather than rowing
2.Empower community to solve their own problem, rather than
merely deliver service
3.Promote and encourage competition rather than monopolies
4.Be driven mission rather than rules
5.Result oriented by funding outcomes rather than outputs
6.Meet the need of the customer rather those of the
bureaucracy
7.Concentrate on earning money rather than just spending it
8.Invest in preventing problem rather than curing crises
9.Desentralize authority rather than build hierarchi
10.Solve problem by influencing market force rather than by
treating public programs

Model Manj. Sek. Publik Tradisional:
1.Mendesain dan melaksanakan kebijakan
sendiri
2.Kebijakan yang terpusat pada tujuan
tunggal dan ditentukan secara politis
3.Manusia administratif
4.Diskresi terbatas pada Petugas administratif
5.Organisasi birokratis, Kewenangan top-
down
Dirumuskan oleh Boon Siong
Neo dan Geraldine Chen
dalam buku Dynamic
Governance (2008):
Yang mengemukakan
perlunya para pemimpin
untuk mempunyai kecakapan:
think
again, think ahead, dan think
across


Perkembangan Model Manajemen Sektor Publik
di Dunia
6 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

7. 7 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
Politeknik
Keuangan Negara STAN
Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Mengapa
organisasi
publik
memerlukan
BSC?

Sudah saatnya penekanan pengukuran kinerja
tidak hanya pada organisasi sektor privat,
namun organisasi publik dan non-profit juga
dapat menggunakan sistem pengukuran kinerja
untuk menghadapi kondisi menurunnya
kemampuan pendanaan dan adanya tuntutan
untuk selalu meningkatkan hasil kerja (kinerja)
pemerintah (Niven, 2003).

Saat ini, Balanced Scorecard telah diterapkan
sebagai management tool di banyak organisasi,
baik profit maupun non-profit. Balanced
Scorecard tidak hanya berkutat pada usaha
untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga
mencoba menyelaraskan antara performa
manajemen dengan visi organisasi. Untuk itu
yang ditekankankan adalah bagaimana
organisasi sektor publik dan non-profit dapat
mengeksekusi strategi melalui implementasi
peta strategi dan scorecard (Kaplan, 2013
dalam Buletin Kinerja Kementerian Keuangan
edisi 06/02/2013, hlm.3).


Pada dasarnya Balanced Scorecard bukanlah satu-satunya alat pengukuran kinerja yang
menggunakan aspek pengukuran secara menyeluruh, tetapi terdapat metode lain di
antaranya adalah metode Six Sigma, Malcolm Bridge, dan Bussiness Process Reengineering
(BPR). Namun, Balanced Scorecard mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode
pengukuran kinerja lainnya yaitu dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai proses
manajerial yang penting bagi organisasi berupa mengklarifikasi dan menjabarkan visi dan
strategi organisasi, mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan strategis dan
pengukurannya, membuat perencanaan dan penentuan target yang selaras dengan strategic
initiatives, mendorong adanya strategic feedback, dan adanya proses pembelajaran yang
berkesinambungan (Kaplan dan Norton, 1996).


Pemerintah pada umumnya telah memiliki konsep
pengukuran kinerja tersendiri, namun pengukuran
tersebut hanya sebatas pada kinerja pelaksanaan anggaran
saja melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban
keuangan. Dalam dunia yang semakin modern dan adanya
peran akademisi telah mendorong pemerintah untuk
menggunakan sistem pengukuran kinerja yang lebih
modern yaitu menggunakan konsep Balanced Scorecard
(Niven, 2003).

Perkembangan Manajemen Kinerja Sektor Publik
di Dunia
Public
Trust?

Untuk mentatasi krisis kepercayaan publik kepada pemerintah, maka pemerintahan negara
di dunia menerapkan sistem pengukuran sekaligus sistem manajemen kinerja pemerintah
dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard (BSC).

8. Public
Trust?
Perkembangan Model Manajemen Kinerja (BSC)
Sektor Publik di Dunia
8 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

9. Konsep Pengukuran Kinerja BSC
9 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

10. Reformasi Manajemen Sektor Publik dan di
bidang Keuangan Negara Indonesia
Lalu, bagaimana
perkembangan manajemen
sektor publik di Indonesia?
Termasuk perkembangan
bidang KN?
10 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

11. KONDISI UMUM BIROKRASI DI
INDONESIA
SEBELUM REFORMASI BIROKRASI
Organisasi yang
gemuk
Peraturan perundang-
undangan overlapping
SDM Aparatur Tidak
Kompeten
Tumpang Tindih
Kewenangan
Pelayanan publik
masih buruk
Pola pikir ruled
based
Budaya kinerja belum
terbangun
Kondisi sebelum Reformasi Birokrasi
Indonesia
11 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

12. Pemerintahan terbuka
berbasis IT
Pemerintahan partisipatif dan
melayani
Sumber Daya Aparatur
yang kompeten dan kompetitif
Pemerintahan yang
efektif dan efisien
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI
BIROKRASI
Tujuan Akhir
Reformasi Birokrasi:
1.Bersih dari KKN
dan dari
Politisasi
2.Akuntabel dan
berkinerja
3.Pelayanan Publik
Prima
Reformasi Birokrasi Indonesia
12 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

13. Reformasi di bidang Keuangan Negara Indonesia
1.Guna menciptakan public trust sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lainnya di dunia, pemerintah Indonesia juga
telah melakukan perbaikan manajemen sektor publik (public management) yaitu pemerintah Indonesia telah melakukan
reformasi birokrasi secara nasional;
2.Reformasi birokrasi diberlakukan secara menyeluruh kepada setiap instansi pemerintah melalui Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3.Guna melaksanakan perintah reformasi birokrasi secara nasional tersebut, khusus dalam bidang keuangan negara maka
kementerian keuangan telah melakukan reformasi di beberapa hal:
1.Reformasi Manajemen Kinerja; yaitu penerapan sistem manajemen kinerja dengan menggunakan konsep BSC
mulai tahun 2007 (secara parsial hanya pada level atas saja) dan dilanjutkan pada tahun 2010 (secara menyeluruh
di semua level Kemenkeu)
13 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

14. Reformasi di bidang Keuangan Negara Indonesia
2.Reformasi Bidang Keuangan; yaitu penerapan paket undang-undang keuangan negara tahun 2003 (reformasi
tersebut sebenarnya telah dilakukan jauh hari sebelum program reformasi birokrasi secara nasional dimulai pada
tahun 2010), dan kemudian diikuti reformasi peraturan perundang-undangan bidang keuangan lainnya secara
simultan, sbb:
a)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b)UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c)UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
d)UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
e)Dan diikuti dengan perubahan/pemberlakuan peraturan perundangan lainnya yang mendukung.
14 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

15. Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Sejarah Reformasi Bidang Keuangan Negara
Sebelum reformasi bidang KN:
Pengelolaan KN diatur dalam Indonesiche Comptabiliteitswet (ICW) yang dicantumkan dalam Stbl. Tahun
1864 Nomor 106, terakhir diubah dengan Stbl. Tahun 1925 Nomor 448. Selain itu ada juga Indische
Bedrijvenwet (IBW) stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No.445 dan Reglement voor het Administratief Beheer
(RAB) stbl. 1933 No.381. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara diatur dalam Insctructie en verdere bapelingen voor Algemeene Rekenkamer (IAR) stbl.
1933 No.320
1945
2003
now
UU warisan kolonial Belanda yang tetap berlaku bagi NKRI berdasarkan UUD 1945
aturan peralihan pasal I: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini “
I. UU Pengelolaan Keuangan Negara:
1. Indonesiche Comptabiliteitswet (ICW) yang dicantumkan dalam
Stbl. Tahun 1864 Nomor 106, terakhir diubah dengan Stbl. Tahun 1925 Nomor 448.
2. Indische Bedrijvenwet (IBW) stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No.445
3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 No.381
II. UU Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara:
Insctructie en verdere bapelingen voor Algemeene Rekenkamer (IAR) stbl. 1933 No.320
Reformasi Bidang KN
Diterbitkan beberapa UU Keuangan Negara yang baru
dalam paket UU Keuangan Negara sebagai pengganti
UU KN warisan kolonial Belanda:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
3.UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
4.Dan diikuti dengan pemberlakuan/perubahan
peraturan perundangan lainnya yang saling
mendukung.
Penyempurnaan Regulasi UU
KN secara berkesinambungan:

Telah diberlakukan juga UU
yang baru lainnya yang
mengatur tatanan, pengelolaan
dan pengawasan, serta
pemeriksaan (pertanggung
jawaban) keuangan negara yang
selalu disempurnakan
15 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

16. Latar belakang reformasi manajemen sektor publik dan bidang keuangan negara Tahun 2003:
Tatanan Pengelolaan, Pengawasan, Pertanggung Jawaban bidang KN yang tidak baik;
Kondisi moneter, ekonomi yang krisis 1997/1998
Inflasi yang sangat tinggi
Masyarakat yang tidak percaya lagi kepada kemampuan pemerintah dalam mengelola negara secara
umum (manajemen sektor publik yang tidak baik) dan secara khusus bidang keuangan negara (regulasi
keuangan negara yang tidak baik)
1945
1997
/1998
2003
2010
now
Sejarah Reformasi Manajemen Sektor Publik dan
Bidang Keuangan Negara
Masa OPA (Old Public Administration):
NKRI lepas dari penjajahan Belanda:
Memiliki berbagai keterbatasan:
Keterbatasan tatanan regulasi pada semua
bidang, termasuk bidang KN
Keterbatasan kemampuan mengembangkan
sistem manajemen sektor publik yang lebih
maju
Keterbatasan pendanaan
Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM
Reformasi Bidang KN:
UU No. 17 Tahun
2003.
UU No. 1 Tahun
2004
UU No. 15 Tahun
2004
Sebagai pengganti UU
peninggalan Kolonial
Belanda yang
dianggap tidak relevan
lagi.



Masa NPM
(New Public Management) menuju
NPS (New Public Service):
Telah terbentuk dan dijalankan
suatu tananan manajemen sektor
publik Indonesia yang semakin baik
dan diakui oleh dunia;
Adanya perbaikan manajemen
sektor publik yang
berkesinambungan;
Regulasi yang terus disempurnakan
termasuk bidang keuangan;
Dilaksanakannya pengukuran kinerja
bagi pegawai pemerintah;
Dsb.
Krisis Moneter
Krisis ekonomi
Krisis kepercayaan publik kepada
kemampuan pemerintah (Public
Trust)
Tekanan Negara Maju dan
Lembaga Internasional untuk
merubah model manajemen
sektor publik menjadi lebih baik
Tekanan lembaga donor
internasional untuk mereformasi
bidang keuangan menjadi lebih
baik

Masa NPM
(New Public
Management):
Program Reformasi
Birokrasi
Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010
Road Map Reformasi
Birokrasi; Permen
PAN&RB Nomor 20
Tahun 2010


16 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

17. 2007
BSC Kemenkeu

Keputusan Menteri
Keuangan Nomor
30/KMK.01/2007 tentang
Reformasi Birokrasi di
Kementerian Keuangan

2003
Reformasi KN
2010
1.Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025
2.Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
Permen PAN&RB Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Diganti dengan Permen
PAN&RB Nomor 11 Tahun 2015 Road
Map Refromasi Birokrasi 2010-2025
2011
BSC pada Kemenkeu secara
menyeluruh

1.KMK Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Departemen Keuangan,
pelaksanaan manajemen kinerja di
Kementerian Keuangan mulai
tahun 2010 secara resmi
menggunakan BSC
2.Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 467/KMK.01/2014 tahun
2014 sebagaimana diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 556/KMK.01/2015 tahun
2015 tentang pengelolaan kinerja
di lingkungan Kementerian
Keuangan
Program Reformasi Birokrasi
di Indonesia dan pada
Kementerian Keuangan
17 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

18. Bagaimana dengan NPM di Indonesia?
•Otonomi Daerahkewenangan yg luas, nyata dan bertanggung jawab ke daerah(UU
No.22/1999 yg diubah terakhir dg UU No. 8/2005)
•Adanya Sistim Manajemen Kinerja  SAKIP (Inpres 7/1999, Renstra-Renja-Tapkin-
LAKIP/LAKIN)
•Adanya Reformasi Keuangan  UU No. 17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.
15/2004
•Penyusunan Anggaran berbasis kinerja
•Adanya Reformasi Birokrasi 8 area perubahan
•Perbaikan Pelayanan Publik  UU 25/2009 : Standar Pelayanan Publik
18 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

19. Bagaimana hasil reformasi di bidang keuangan?
19 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

20. Reformasi dibidang keuangan
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
PUSAT 2009-2011
AA A B CC C D
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30
Sumber: MenPAN-RB
20 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

21. Reformasi dibidang keuangan
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT
2012 -2013
21
AA A B CC C D
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30
Sumber: MenPAN-RB
21 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

22. 22 Reformasi dibidang keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang
diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan , hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Apakah hasil reformasi di bidang keuangan berdampak
pada perbaikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah
(LKPP)?

22 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

23. 23 Reformasi dibidang keuangan

2. Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak
hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini tidak wajar (Adversed Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion)
menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti
audit tidak untuk membuat kesimpulan.
23 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

24. 24 Reformasi dibidang keuangan

Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada
tahun 2004.
Sejak tahun 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah disclaimer (tidak
memberikan pendapat).
Baru pada tahun 2009 LKPP memperoleh predikat WDP. Predikat tersebut bertahan
hingga sekarang.
Berikut daftar opini BPK terhadap LKPP sejak tahun 2004 hingga sekarang

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
UNQUAL
IFI
ED
QUALIFI
ED
QUALIFI
ED
QUALIFI
ED
QUALIFI
ED
QUALIFI
ED
QUALIFI
ED
QUALIFI
ED
DISCLAI
MER
DISCLAI
MER
DISCLAI
MER
DISCLAIME
R
DISCLAIM
ER
Opini BPK Terhadap LKPP
24 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

25. 25
Reformasi dibidang keuangan negara
-Penyusunan LKPP wajib menggunakan Akuntansi Accrual Basis
Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut
mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun
2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
1945
2003
2010
2015
2017
Reformasi Bidang
Keuangan
Negara
Diikuti PP Nomor
71 Tahun 2010
LKPP
Dalam Bentuk
Sederhana
/Traditional/Akun
tansi Cash Basis
LKPP 2016
Untuk Pertama
kalinya dalam
sejarah LKPP
meraih
opini dari BPK:
UNQUALIFIED
LKPP 2015
Wajib
menggunakan
Akuntansi
Berbasis
Akrual
Fully Accrual
Basis
LKPP 2010
Wajib Menggunakan
Akuntansi Berbasis
CTA
Cash Toward Accrual
Basis
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
LKPP:
Laporan Realisasi APBN
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan
LKPP:
Laporan Realisasi APBN
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan
25 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

26. Reformasi dibidang keuangan
Sistim Perencanaan dan Penganggaran yang jelas
26 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

27. Reformasi dibidang keuangan
27 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

28. Reformasi dibidang keuangan
28 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

29. 29 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
Reformasi dibidang keuangan
Penggunaan Sistim Manajemen Kinerja BSC
RPJPN
RPJMN
RKP
RAPBN
APBN
RENSTRA
RINCIAN
APBN/DIPA
RKA-KL
RENJA
UUD 1945
TUJUAN
BERNEGARA
BSC

KK:
1.PERSPEKTIF
2.PETA STRATEGI
3.SS
4.IKU Terperinci
5.TARGET

RENSTRA
ROAD MAP
CAPKIN
LAPKIN
RKT & PK
IKU PROG/KEG
IKU
PROG/KEG
IKU PROG/KEG
Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan
Nawa Cita
Misi
Visi
LPJ Keuangan
LAPKIN
Keterangan:
PK: Perjanjian Kinerja
KK: Kontrak Kinerja
IKU: Indikator Kinerja Utama
CAPKIN: Capaian Kinerja
LAPKIN: Laporan Kinerja
1
2 3 4

30. 30 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
Pagu Sementara t+1
(Pertengahan Juni)
RAPBN t+1
(Agustus)
APBN T+1
(Akhir Oktober)
RAPBN-P t
(Juli)
APBN-P t
(September)
Pagu Indikatif t+1
(Maret)
(1)
(2)
(3)
(4)
(a)
(b)
(c)
LKPP t-1
Siklus APBN
Siklus APBN yang jelas

31. 31 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
PLAFON
RAPBN
Asumsi
Makro
•Pertumbuhan Ekonomi
•Inflasi
•Nilai Tukar
•Harga Minyak
•Produksi Minyak
•Tk. Suku Bunga
•Depkeu
•Bappenas
•Bank Indonesia
•BPS
Pembahasan RKA-KL
.Komisi-Komisi DPR
.Depkeu
.Kementerian/Lembaga
Departemen
Keuangan
Alur APBN
Alur penyusunan APBN yang jelas

32. Politeknik
Keuangan Negara STAN
Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Alur APBN
32 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

33. 33 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
33
Peran Belanja Negara secara
Ekonomi Makro
Pengukuran GDP dalam penganggaran
GDP = C + I + G + X – M

GDP = gross domestic product
C = Consumption
I = Investment
G = Government spending
X = Revenue from export
M = Cost of import
Pengertian “umum”:
GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto): adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh
suatu negara pada periode tertentu.

Kuncoro 2015: PDB adalah nilai moneter dari seluruh produksi barang jadi yang diproduksi dalam suatu negara pada periode
tertentu.

Gregory Mankiw: PDB adalah seluruh pengeluaran untuk barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam negeri atau seluruh pendapatn
yang dihasilkan oleh seluruh pemilik faktor produksi dalam negeri.

34. Kemampuan Ekonomi Indonesia
yang semakin dipercaya dunia
Lembaga Internasional pemeringkat kebijakan pemerintah suatu negara
dalam bidang ekonomi (Moneter, Fiskal (APBN), Ekonomi Makro, dll)
telah memberikan peringkat kepada Indonesia:
1.Fitch: BBB (2017)
2.JCRA: BBB (2018)
3.R & I: BBB (2018)
4.Moody’s : BBB (2018)


34 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

35. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)

Dalam membuat Perencanaan dan Penganggaran: Kementerian/Lembaga (K/L) harus mengacu kepada tiga pendekatan
dalam penyusunan anggaran, Yaitu:
1.Anggaran Terpadu (Unified Budget), yaitu Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan
agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk program dan kegiatan K/L baik yang bersifat investasimaupun
untuk keperluan biaya operasional;
2.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework), adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari
satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
3.Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Based Budgeting), adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan
penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang
diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.
35 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

36. Apa Hubungan antara Hukum dan Keuangan Negara?

36 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

37. Mengapa kita harus belajar “ilmu
hukum”?
Alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu hukum:
1.Karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, dimanapun, dan kapanpun, dari lahir sampai
meninggal, manusia terikat dengan hukum;
2.Sebagai dasar untuk memahami cabang ilmu lainnya;
3.Dapat membantu memahami kejadian sehari-hari dari segi hukumnya;
4.Dapat membantu memecahkan persoalan secara benar dan tepat;
5.Membantu proses pembaruan hukum;
6.Pemahaman hukum dapat membantu untuk mencegah pelanggaran hukum (membangun attitude);
7.Memperlancar proses perubahan kearah yang lebih baik khususnya perubahan dalam proses pembangunan (perubahan
sebagai proses pembangunan membutuhkan undang-undang dan penegak hukum).
Istilah-istilah modern tentang “hukum”

Ada dua pengertian tentang istilah hukum atau law (bahasa Inggris):

1. Law artinya preskipsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai keadilan. Pengertian ini dalam bahasa
Latin disebut: ius, bahasa PerancisL droit, bahasa Belanda dan JermanL recht dan dalam bahasa Indonesia disebut: hukum.

2. Law artinya aturan perilaku yg ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Pengertian ini dalam bahasa Latin
disebut: lex, Perancis: loi, Belanda: wet, Jerman: gesetz dan bahasa Indonesia disebut: undang undang

37 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

38. Apa arti/batasan-batasan/definisi
“hukum”?
Hukum sulit untuk didefinisikan secara seragam karena setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda sementara
hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak/luas. Sehingga setiap definisi “hukum” yang dibuat belum tentu
memuaskan orang lain.

Immanuel Kant:
Sejak 200 tahun lalu Immanuel Kant menyatakan “Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem Begriffe von Recht”
artinya ternyata para sarjana hukum masih mencari-cari definisi tentang hukum”. Namun demikian terdapat beberapa
definisi/batasan dari para ahli hukum yang dapat dijadikan patokan dalam memahami tentang apa arti hukum:
Prof. van Apeldoorn
Pernyataan Immanuel Kant tersebut sama dengan pernyataan Prof. van Apeldoorn yang menyatakan: “Hampir semua sarjana
hukum memberikan batasan hukum yang berbeda-beda”.
Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, S.H.
Bagaimana menurut ahli hukum di Indonesia?. Ahli hukum di Indonesia-pun menyatakan hal yang sama tentang berbagai
perbedaan definisi hukum, antara lain diungkapkan oleh Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, S.H. yang menyatakan bahwa:

jika kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak
adanya persesuaian pendapat melainkan muncul berbagai perumusan yang berbeda-beda.
38 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

39. Aristoteles:
Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.
Hukum tertentu adalah aturan yang diberlakukan oleh sekelompok masyarakat untuk ditaati oleh setiap anggotanya. Sedangkan
hukum yang bersifat universal adalah hukum alam.

Leon Duguit:
Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, berlaku pada waktu periode tertentu untuk menjamin kepentingan
bersama, jika dilanggar akan menimbulkan reaksi seluruh anggota.

Immanuel Kant:
Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang mengatur agar kebebasan kehendak masing-masing orang tidak saling
bersinggungan.

Utrecht:
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk menciptakan tata tertib masyarakat, oleh
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.
Apa arti/batasan-batasan/definisi
“hukum”?
39 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

40. S.M. Amin, S.H.:
Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, bertujuan untuk menciptakan tata
tertib dalam pergaulan manusia, sehingga terpelihara keamanan dan ketertiban.

J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H.:
Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat,
dibuat oleh badan-badan resmi, pelanggaran akan diambil tindakan dengan hukuman tertentu.

M.H. Tirtaamidjaja, S.H.:
Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam pergaulan hidup, jika melanggar akan berakibat merugikan orang
lain maka diancam untuk mengganti kerugian.
Apa arti/batasan-batasan/definisi
“hukum”?
40 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

41. Ketertiban
Masyarakat
Unsur-unsur Hukum:
Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hukum mempunyai
beberapa unsur pokok, yaitu:
Aturan yg dibuat
oleh badan resmi:
1.Mengatur
tingkah laku
manusia dalam
bermasyarakat
3.Dibuat oleh
badan-badan
resmi / disepakati
bersama
-Bersifat
memaksa
-Sanksi
tegas
Anggota
-Tingkah laku
manusia
-Kepentingan
bersama
Apa unsur-unsur “hukum”?
Anggota
Anggota
Keadilan
41 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

42. Ciri-ciri Hukum:
Untuk mengetahui hukum maka kita harus dapat memahami ciri-cirinya, yaitu:
1.Adanya perintah atau larangan masyarakat:
Setiap orang harus menjaga tingkah lakunya sedemikian rupa, sehingga tata tertib akan terjaga.
2.Perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang:
Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.
Contoh: perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sesuai hukum pidana yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP, antara lain pidana
mati, pidana penjara (seumur hidup, 20 tahun, n tahun), pidana kurungan, pidana denda, perampasan, pencabutan hak-hak
tertentu, dll.
Sifat-sifat Hukum:
“Mengatur” dan “Memaksa”:
1.Mengatur: karena hukum mengatur tata cara hidup bermasyarakat, maka setiap anggota masyarakat
wajib untuk mentaatinya.
2.Memaksa: Namun disisi lain terdapat kenyataan bahwa tidak semua anggota masyarakat mentaati aturan
hukum. Maka dari itu untuk menjamin ketaatannya, maka hukum bersifat memaksa yaitu hukum
dilengkapi dengan sanksi-sanksi. Bagi yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi (hukuman)
Apa ciri dan sifat “hukum”?
42 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

43. Pengertian azas hukum?
Azas hukum: adalah kebenaran hakiki yang kemudian menjadi dasar/patokan dalam
berfikir/berpendapat dalam menciptakan dan menegakan hukum.
Bellefroid:
Azas hukum adalah suatu dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh hukum tidak
dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
P. Scholten:
Azas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan
kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala
keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus
ada / harus ada).
Liang Gie:
Azas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam (suatu) istilah umum tanpa
menyarankan cara-cara khusus (mengenai) pelaksanaannya yang diterapkan pada
serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”.
43 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

44. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Apa azas-azas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum Indonesia (dalam
pemberlakukan UU)?
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali:
Tiada perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur oleh undang-undang pidananya yang telah ada
lebih dahulu sebelum perbuatan hukum tersebut terjadi.
Audi et alteram partem:
Para pihak yang berperkara harus didengar semuanya sehingga tercipta keadilan.
Erare humanum est, turpe in errore perseverare:
Membuat kekeliruan adalah manussiawai, namun tidak baik untuk mempertahankan kekeliruan tsb terus-
menerus.
Fiat justitia ruat coelum:
Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakan.
Green straf zonder schuld:
Tiada hukuman tanpa kesalahan.
Lex posteriori derogat legi priori:
UU yang terbaru mengenyampingan UU yang terdahulu.
Lex specialis derogat legi generali:
UU yang mengatur secara khusus di dahulukan daripada UU yang mengatur secara umum.
Lex superiori derogat legi inferiori:
UU yang lebih tinggi mengenyampingkan UU yang lebih rendah tingkatannya.
44 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

45. Lex niminem cogit ad impossibilia:
UU tidak memaksa untuk melakukan seusatu yang tidak mungkin.
Unus testis nullus testis:
Satu saksi saja tidak dapat dianggap sebagai saksi.
Similia similibus:
Dalam perkara yang sama harus diputus sama, tidak pilih kasih.
Pacta sunt servanda:
Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.
Vox propuli vox dei:
Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Equality before the law:
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.
Nebis in idem:
Perkara yang sudah diputus, tidak dapat diajukan gugatan kembali.
Apa azas-azas hukum yang berlaku di dalam sistem
hukum Indonesia?
45 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

46. Apa asas-asas hukum umum?
Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang
hukum. Misalnya:

•a. asas lex posteriori derogat legi priori (peraturan yang baru akan menghapus peraturan
yang lama), misalnya UU No. 13 Tahun 1965 diganti dengan UU No.14 Tahun 1992 tentang
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

•b. asas lex speciali derogat legi generali (peraturan yang lebih khusus akan
mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum), misalnya KUH Dagang dapat
mengesampingkan KUH perdata dalam hal perdagangan.

•c. asas lex superior derogat legi inferior (peraturan yang lebih tinggi akan
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), misalnya Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

46 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

47. Apa asas-asas hukum khusus?
Asas hukum khusus ialah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Misalnya:

a. dalam hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda artinya asas bahwa setiap
perjanjian yang telah dibuat akan mengikat bagi para pembuatnya.

b. dalam hukum pidana berlaku asas “Presumption of innocence” artinya asas praduga tak
bersalah.
47 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

48. Tujuan Hukum:
Pada intinya tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan sehingga tidak terjadi kekacauan di dalam
masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang tujuan
hukum, sebagai berikut:
1.Prof. Subekti:
Hukum mengabdi kepada negara dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, sehingga pada akhirnya
akan tercipta kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2.Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn:
Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena hukum menghendaki tatanan hidup
damai.

Keadilan
Keadilan
Komutatif
Keadilan
Distributif
Tujuan
Hukum?
Adalah keadilan yang memberikan
kepada setiap orang jatah hak nya
masing-masing (proporsional)
Adalah keadilan yang memberikan kepada
setiap orang sama besarnya (sama rata).
Contoh: pasal 27 ayat 2 UUD 1945
“Tiap2 WNI berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”
Apa tujuan “hukum”?
48 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

49. Tujuan hukum yaitu untuk keadilan, dimana hukuman-hukuman bagi si pelanggar sengaja diciptakan demi
menciptakan keadilan.

Terkait dengan rasa adil atas berbagai hukuman, maka terdapat berbagai teori yang mengajarkan tentang isi hukum
yang semata-mata didasarkan kepada kesadaran etis yang dikenal dengan teori etis. Teori etis adalah teori-teori
tentang hukum (hukuman) yang didasarkan hanya kepada kesadaran etis tentang apa yang adil dan apa yang tidak
adil (apa yang pantas dan apa yang tidak pantas).

Prof. van Apeldoorn:
Tidak sepenuhnya setuju dengan teori etis, dengan alasan teori etis tersebut berat sebalah yaitu hanya berpatokan
pada kadar keadilan hukum saja (pro rata) tapi tidak memperhatikan keadaan yang sebenarnya per jenis kasus
(spesifik). Hukum yang adil seharusnya adalah:
1.Hukum yang diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis;
2.Hukum harus mengatur ketentuan yang bersifat umum saja;
3.Sehingga hakim berdasarkan ketentuan umum tersebut diberi kelonggaran memutus hal-hal
yang bersifat khusus.
Apa yang dimaksud “teori etis”?
Apa pendapat para ahli terkait “teori etis”?
49 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

50. Ajaran Geny:
Melalui tulisannya “Science et Technique en Droit Prive Positif”, Geny menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-
mata untuk mencapai keadilan yang berisi kepentingan dayaguna dan kemanfaatan.
Apa pendapat para ahli terkait “teori etis”?
Jeremy Bentham (teori utilitis):
Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and Legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan
semata-mata untuk mewujudkan apa yang bermanfaat bagi orang banyak. Pendapat Betham tersebut hanya
menitikberatkan pada manfaat untuk orang banyak tapi tidak memperhatikan unsur keadilan.

Mr. J.H.P. Bellefroid:
Dalam bukunya “Inlediing tot de Rechtswetenschap in Nederland” menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan
menurut dua azas yaitu: azas keadilan dan azas manfaat (faedah).
Prof. Mr. J. van Kan:
Dalam bukunya “Inlediing tot de Rechtswetenschap” menyatakan bahwa walaupun telah terdapat kaidah agama,
kesusilaan, dan kesopanan yang kesemuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing orang, namun
hal tersebut belumlah cukup. Hal ini disebabkan: terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur dan belum
cukup terlindungi oleh kaidah agama, kesusilaan dan kesopnan saja. Oleh karena itu upaya perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan yang tidak beraturan tersebut harus diserahkan kepada hukum.
50 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

51. Tugas & Fungsi Hukum:

1.Bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat;
2.Mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri;
3.Mencegah agar setiap orang tidak mengadili dan menjatuhi hukuman atas pelanggaran
yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
4.Tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan melalui perantaraan hakim
dengan mengacu kepada hukum yang berlaku.
Tugas & Fungsi “Hukum”?
51 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

52. Ada berapa macam kaidah/norma? Apa Definisinya? Apa Contohnya?
Apa kelemahan-kelemahan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan?
Apa perbedaan norma hukum dengan lainnya?
Norma
agama

Norma
kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum
:Perintah hidup berupa perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan.
Ancaman/sanksi dari Tuhan di akherat kelak. Contoh: Al-Baqarah ayat 275, Perjanjian
lama hukum yang ke-V
:Perintah hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusai (insan kamil). Sanksi:
rasa cemas,menyesal. Contoh: hormati orang tua, agar engkau berlaku jujur, agar
berbuat baik thd sesama, agar saling membantu.
:Perintah hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia. Sanksi: dikucilkan
oleh lingkungan. Contoh: berilah salam saat bertamu, matikan sound system saat azan,
berilah duduk kpd manula/ibu hamil.
:Peraturan2 yang: -dibuat oleh petugas negara, -isinya mengikat setiap orang tanpa
terkecuali, -bersifat heteronoom yaitu dapat dipertahankan dengan dipaksakan oleh
alat-alat negara . Contoh: Hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum
perpajakan, hukum kepailitan.
Ketiga norma tsb:
1.Tidak mengatur secara
komplit/tdk sempurna
2.Tidak ada sanksi yg tegas
3.Tdk berlaku luas/universal
4.Tdk ada petugas yang
menegakannya
Perbedaan Norma hukum dengan
3 norma lainnya:
Norma hukum:
1.Mengatur secara
komplit/tdk sempurna
2.Ada sanksi yg tegas
3.Berlaku luas/universal
4.Ada petugas yang
menegakannya
Pengertian masing-masing norma:
52 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

53. Apa hubungan hukum dengan masyarakat?
Mengapa hukum diperlukan?
Marcus Tullius Cicero (filsuf hukum dari Roma) berpendapat/teori: “ubi societas ibi ius” yang artinya
‘dimana ada masyarakat di situ ada hukum”.
Penjelasannya adalah: bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau dengan kata
lain hukum akan selamanya ada dan dibutuhkan oleh masyarakat karena keadilan dan kedamaian
hanya akan terwujud jika hukum telah benar-benar ada dan ditegakan dalam kehidupan
masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud hukum adalah peraturan yang hidup di masyarakat yang berisi
perintah dan larangan dan bersifat mengatur dan memaksa (sanksi) berlaku secara umum untuk
tujuan keadilan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat.
Cicero:
“ubi
societas ibi
ius”.
53 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

54. Jelaskan jenis-jenis sumber
hukum?
Sumber hukum materil
Nilai-nilai yang tumbuh dalam
setiap bidang kehidupan
masyarakat dan belum
diwujudkan dalam bentuk
aturan
Sumber hukum formil
Nilai-nilai yang telah
diwujudkan dalam suatu
aturan
sejarah
sosiologi
filsafat
ekonomi
Peraturan perundang-undangan
Traktat
Keputusan2 hakim (yurisprudensi)
Kebiasaaan (custom)
Doktrin (pendapat para sarjana hukum)
Sumber-
sumber hukum
54 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

55. Jelaskan apa yang dimaksud peraturan
perundang-undangan?
PP No. 12 Tahun 2011

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan
55 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

56. Jelaskan syarat dan kapan mulai
berlakunya suatu undang-undang?
PP No. 12 Tahun 2011:

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan
lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
56 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

57. Jelaskan syarat dan kapan mulai
berlakunya undang-undang?
Apa syarat mutlak untuk mulai berlakunya UU?:
Setelah DIUNDANGKAN yaitu setelah ditandatangani presiden, diberi nomor
dan tahun oleh Kemensesneg, kemudian diundangkan di dalam Lembaran
Negara (LN) oleh Menkumham
Tata cara pembentukan UU diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011: Pembentukan peraturan
perundangan-undangan
Sejak kapan mulai berlaku?:
Berlakunya udang-undang sebagaimana tercantum pada pasal-pasalnya.
Jika tidak diatur di dalam pasal-pasalnya, maka UU tsb mulai berlaku:
-30 hari setelah diundangkan di dalam LN (Jawa&Madura)
-100 hari sesudah diundangkan di dalam LN (diluar Jawa&Madura)
Jika syarat
tersebut telah
dipenuhi, maka
berlaku “fictie”
hukum, yaitu
setiap orang
dianggap telah
mengakui akan
adanya/telah
berlaku suatu
undang-undang.
No excuse!
57 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

58. Tata urutan hirarkis peraturan perundng-undangan
dan Materi yang Diatur:
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan secara hirarkis sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan adalah:

1.UUD RI 1945 (dan amandemennya)
2.Ketetapan MPR RI
3.UU/Perppu
4.PP
5.Perpres
6.Perda Provinsi
7.Perda Kabupaten/Kota
8.Dan seterusnya


K
E
K
U
A
T
A
N

MORE
LESS
58 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

59. Azas yang harus termuat dalam materi peraturan
perundang-undangan?
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
k. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
59 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

60. Bagaimana sistem hukum di
dunia?

60 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

61. Sistem Hukum di Dunia
Canada
Mexico
61 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

62. Sistem Hukum di Dunia
Kontinental
/Civil Law System:

1.Hakim tidak terikat pada preseden atau doktrin stare decisis
yaitu Undang-undang menjadi sumber hukum paling utama
bagi Hakim dalam memutus perkara;
2.Adanya Kodifikasi; Pembakuan sumber hukum tertulis
dengan cara mengumpulkan sumber hukum tertulis dan
menyusun ulang secara sitematis sesuai dengan
jenis/kelompoknya dalam sebuah buku;
3.Peradilan bersifat Inkuisitorial; Hakim mempunyai peranan
yang sangat besar dalam mengarahkan dan memutus suatu
perkara.
Anglo Saxon
/Common Law System:

1.Yurisprudensi sebagai sumber hukum paling utama bagi
Hakim dalam memutus perkara;
2.Menganut Doktrin Stare Decisis/Sistem Perecedent; Hakim
terikat untuk mengikuti putusan terdahulu terhadap
perkara yang serupa;
3.Proses peradilan menggunakan Adversary System; Para
Pihak menggunakan Lawyer masing-masing, dan mereka
bebas menyusun strategi pembelaan dan berhak
mengarahkan proses persidangan.
62 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

63. Sistem Hukum di Dunia
Sistem
Kontinental
/Civil Law
(80 negara):
1.Indonesia
2.Vietnam
3.Thailand
4.Kamboja
5.Australia
6.Rusia
7.Belanda
8.Denmark
9.Perancis
10.Jerman
11.Yunani
12.Swedia
13.Swiss
14.Finlandia
15.Spanyol





16.Brazil
17.Argentina
18.Mexico
19.Panama
20.Peru
21.Mesir
22.Iran
23.Moroko
24.Libanon
25.Ethiopia
26.Haiti
27.Afrika Tengah
28.China

Sistem
Anglo Saxon
/Common Law
(38 negara):
1.Amerika Serikat
2.Kanada
3.Inggris
4.Irlandia
5.New Zealand
6.Hongkong
7.Banglades
8.Brunai Darusalam
9.Kamerun
10.Afghanistan
11.Qatar
12.Pakistan
13.Oman
14.Uganda
15.Jamaika
63 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

64. Sistem Hukum di Dunia
Sistem Campuran
/Mixed Law System
(16 negara):
1.Philipina
2.Jepang
3.Leshoto
4.Skotlandia
5.Srilanka
6.Zimbabwe
7.Afrika Selatan
8.Israel
9.Ciprus
10.Botswana
11.Malta
12.Puerto Rico
13.Quebec
14.Swazilan
15.Lousiana
Sistem Campuran
/Mixed Law System
1.Dalam praktik nya memadukan unsur-unsur
Common Law System dan Civil Law System;
2.Semula hanya menganut Civil Law System
namun kemudian seiring berjalannya waktu
terinfiltrasi dengan Common Law System atau
sebaliknya.

64 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

65. Bagaimana sistem hukum di
Indonesia?

65 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

66. Jenis-jenis Lapangan Hukum Secara Umum?
Tata Negara
Materil
Hukum Dagang:
Tata Usaha Negara
Materil
Hukum Pidana
Materil
Hukum Acara
(hukum formal):
Hukum
Publik
Hukum
Privat
Hukum
Perikatan:
Hukum
Orang/Keluarga:
Hukum Benda:
Hukum Waris:
Waris Barat Waris Islam Waris Adat
Perbankan Kepailitan Asuransi Perusahaan
Perbuatan
Melawan Hukum
Karena UU
Karena
Perjanjian
Peralihan
Hak
Hak
Kebendaan
Jenis Benda
Perkawinan
Kelahiran
Kecakapan
Perceraian
Hukum
Internasional
Hukum Acara
Pidana
Hukum Acara
TUN
Hukum Acara
Tata Negara
Hukum Perdata
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Perdata
Internasional
66 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

67. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN, PTTUN)
Peradilan
Agama (PA, PTA)
Peradilan
Umum (PN, PT)
Pasal 24 C UUD RI 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final: untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
24 B UUD RI 1945:
mempunyai tugas :
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim
berwenang memeriksa, mengadili, memutus,
dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
berwenang memeriksa, mengadili, memutus,
dan menyelesaikan perkara antara orang-orang
yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara pidana dan perdata
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pengadilan Khusus
-Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang
-Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu.
-Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur
dalam undang-undang

Pengadilan Syari’ah
Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam
Pengadilan HAM
Pengadilan Anak
Pengadilan Tipikor
Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi
Pengadilan Ikan
Pengadilan Niaga
Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Pajak
Jelaskan sistem dan jenis-jenis peradilan di Indonesia secara umum?
Sesuai UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Sistem Peradilan di Indonesia
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Peradilan Militer
(Pengadilan Militer ; Pengadilan Militer Tinggi ;
Pengadilan Militer Utama ; Pengadilan
Militer Pertempuran)
berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana militer sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasal 24 A UUD RI 1945:
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
ODITUR
JURU SITA
PANITERA
HAKIM
PENUNTUT
UMUM
ARBITER
67 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

68. Politeknik
Keuangan Negara STAN
Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Jelaskan sistem dan jenis-jenis peradilan di Indonesia secara umum?
Sistem Peradilan Di Indonesia
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Peradilan Tata
Usaha Negara
(PTUN, PTTUN)
Peradilan
Agama (PA, PTA)
Peradilan
Umum (PN, PT)
Peradilan Syari’ah
Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam
Dilaksanakan oleh
pengadilan yang
disebut Mahkamah
Syariah yang
Berwenang mengadili
perkara khusus di
wilayah Aceh dengan
menggunakan dasar
syareat Islam.
UU No. 18 Tahun 2001
UU No. 11 Tahun 2006

Pengadilan Pajak
Berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir
Sengketa Pajak
UU No. 14 Tahun 2002
Pengadilan HAM
Berwenang mengadili pelanggaran hak
Asasi manusia yang berat yaitu kejahatan
terhadap kemanusiaan dan kejahatan
genosida
UU No. 26 Tahun 2000
Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi
Berwenang mengadili perbuatan-perbuatan yang merugikan
perekonomian
UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955
Pengadilan Tipikor
satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang
meliputi: tindak pidana korupsi; tindak pidana pencucian
uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana
korupsi; tindak pidana yang secara tegas dalam undang-
undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
UU No. 46 Tahun 2009
Pengadilan Pidana Anak
Berwenang melakukan penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana
UU No. 11 Tahun 2012
Pengadilan Perikanan
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak
pidana di bidang perikanan
UU No. 31 Tahun 2004 dan perubahannya
Pengadilan NIAGA
Berwenang mengadili sengekta kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran
Utang
UU No. 37 Tahun 2004
Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI)
Berwenang mengadili perselisihan
Hubungan Industrial yang meliputi: a.
perselisihan hak; b. perselisihan
kepentingan; c. perselisihan pemutusan
hubungan kerja; dan d. perselisihan antar
serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan
UU No. 2 Tahun 2004
Pengadilan Khusus:
LEMBAGA ARBITRASE
Dan ALTERNATIF
PENYELESAIAN
SENGKETA
Berwenang menyelesaikan
khusus sengketa perdata diluar
lembaga peradilan, yang
putusanya dapat disamakan
dengan keputusan pengadilan
Peradilan Militer
(Pengadilan Militer ; Pengadilan Militer
Tinggi ; Pengadilan Militer Utama
; Pengadilan Militer Pertempuran
)
ODITUR
JURU SITA
PANITERA
HAKIM
PENUNTUT
UMUM
ARBITER
68 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

69. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Hukum
Acara Perdata
KUHAPdt
Hukum
Acara Niaga
Hukum
Acara
Hubungan
Industrial
Hukum
Acara
Peradilan
Agama
Hukum
Acara
Mahkamah
Syariah
Jenis-
jenis
lapangan
hukum
(hukum
materil
& formil)
PIDANA
Lapangan hukum terkait hubungan
hukum antara warga negara dengan
negaranya (publik)

Hukum
Perdata-
KUHPdt
Hukum
Hubungan
Insdustrial
Hukum
Niaga
Hukum
Materil
Hukum
Materil
Hukum
Materil
Hukum
Formil
Hukum
Formil
Hukum
Formil
Hukum
Agama
Islam
Hukum
Formil
Hukum
Agama
Islam
Hukum
Formil
Hukum
Materil
Hukum
Materil
PERDATA
Lapangan hukum
terkait hubungan hukum
antara orang perorang
(privat)
Lapangan
Hukum Perdata
Khusus Agama
Islam
Lapangan
Hukum Perdata
Khusus Agama
Islam di NAD
Lapangan
Hukum Perdata
Khusus Hub
Industrial
Lapangan
Hukum Perdata
Secara Umum
Lapangan
Hukum Perdata
Khusus
Kepailitan
Dan KPPU
Lapangan
Hukum TUN
Khusus Terkait
Pajak

Hukum
Acara Peradilan
Pajak
Hukum
Formil
Hukum
Pajak
Hukum
Materil
Hukum
Acara
TUN Secara
Umum
Hukum
Formil
Hukum TUN
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum TUN
Secara Umum
TUN
Lapangan Hukum terkait
bidang tata usaha negara

Hukum
Acara Pidana
Militer
Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
Militer
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Khusus Terkait
Pidana Militer
Hukum
Acara Pidana
KUHAPid

Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
KUHPid
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Secara Umum
Hukum
Acara TPE
Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
Ekonomi
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Khusus Terkait
Ekonomi
Hukum
Acara
Tipikor
Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
TIPIKOR
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Khusus Terkait
Korupsi
Hukum
Acara Pidana
Perikanan
Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
Perikanan
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Khusus Terkait
Perikanan
Hukum
Acara
Pidana Anak
Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
Anak
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Khusus Terkait
Anak
Hukum
Acara Pidana
HAM
Hukum
Formil
Hukum
Pidana-
HAM
Hukum
Materil
Lapangan
Hukum Pidana
Khusus Terkait
HAM
Lapangan hukum
terkait dengan
Organisasi Negara,
Hubungan antar alat
kelengkapan negara
dalam garis horisontal
dan vertikal, serta
kedudukan warga
negara dan hak-hak
asasinya
HTN
69 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

70. Bagaimana posisi hukum
Keuangan Negara dalam sistem
hukum di Indonesia?

70 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

71. Risman, S.H., M.Ak.
E-mail: [email protected]
Mobile: [phone]
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
PERDATA
TUN
PIDANA
HTN
Jenis-jenis Lapangan Hukum
Dalam Sistem Hukum Indonesia
Hukum Materil
:Hukum berupa Aturan
tertulis yang memuat
perintah dan larangan
Hukum Formil/Acara
:Hukum yang mengatur caranya menjamin ditaatinya hukum material
dengan perantaraan hakim agar memperoleh perlindungan hukum
untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting)
Bagaimana Posisi Hukum Keuangan Negara di Dalam Sistem
Hukum Indonesia?
HUKUM
KEUANGAN
NEGARA
Contoh saat melakukan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah
antara pemerintah dengan pihak penyedia barang dan jasa, maka
dipengaruhi oleh lapangan hukum perdata terutama saat membuat
klausul-klausul perjanjiannya.
Contoh: Saat suatu keputusan Pejabat pemerintah dikeluarkan terkait
dengan keputusan menghentikan kerja sama sepihak oleh pemerintah,
maka hukum Tata Usaha Negara sangat mempengaruhi penyelesaian
hukumnya.
Contoh: Saat suatu proyek pembangunan pemerintah (menggunakan
dana desa/APBN) disalah gunakan maka hukum pidana sangat berperan di
dalamnya.
Contoh: Saat suatu kewenangan institusi negara mana yang berwenang
menandatngani suatu proyek kerjasama bantuan luar negeri, maka
hukum tata negara akan sangat menentukan bagaimana cara
penyelesaiannya.
influenced
influenced
influenced
influenced
Hukum Keuangan Negara: Sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik
negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
71 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

72. Dasar Hukum Keuangan
Negara dan daerah
1.UUD 1945 dan amandemennya (I, II, III, IV);
2.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
6.UU APBN yang ditetapkan setiap tahun;
7.PP No.20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8.PP No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL;
9.Perpres Pelaksanaan APBN
10.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
11.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
1.UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3.Perda APBD
4.Dst..
72 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]
1.UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3.PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
4.PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
5.PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
6.Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7.Dst.

73. Pengertian
•Menurut UU No.17 Tahun 2003:
semua hak dan kewajiban negara
yg dapat dinilai dgn uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yg dapat
dijadikan milik negara berhubung
dgn pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut
Pendekatan Perumusan
•Sisi objek: semua hak dan
kewajiban negara yg dapat dinilai
dgn uang
•Sisi subjek: meliputi seluruh objek
yg dimiliki negara dan/ atau di kuasai
oleh Pempus, Pemda, Persh
neg/daerah
•Sisi proses: seluruh rangkaian
kegiatan yg terkait dgn pengelolaan
objek tersebut di atas
•Sisi tujuan: meliputi kebijakan,
kegiatan dan hubungan hukum
terkait dgn pemilikan dan/atau
penguasaan objek tersebut di atas
Ruang Lingkup
•hak negara untuk memungut
pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman
•kewajiban negara untuk
menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga
•penerimaan negara
•pengeluaran negara
•penerimaan daerah
•pengeluaran daerah
•kekayaan negara/kekayaan
daerah yang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/ perusahaan
daerah
Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara
73 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

74. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara

M. Ichwan K.N.
Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka yang antara
lain diwujudkan dalam mata uang, yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu
tahun.



GEODHART, K.N.
Keuangan negara adalah keseluruhan UU yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasan
pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat
pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.
Jadi unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart adalah:
Jangka waktu tertentu / Periodik
Pemerintah sebagai pelaksana anggaran
Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang yaitu wewenang penerimaan dan wewenang
pengeluaran
Bentuk anggaran ditetapkan dalam suatu UU

74 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

75. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara
John F. Due
A Budget is general sense of term, is a financial plan for specific period time… a government budget, therefore is a statement
of proposed expenditures and expected revenues for the coming period together with data of actual expenditures and
revenues for current and past period.

Government Budget Adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk
masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan
periode yang telah lampau.

Unsur-unsur KN menurut John F. Due adalah:
Anggaran belanja memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun2 yang sudah lalu.
Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
Untuk suatu periode tertentu.
75 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

76. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara



M. Marsono
Anggaran Negara adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang
setinggi-ingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada satu masa depan, dan pada pihak
yang lain merupakan perkiraan pendapatan yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut.



M. Subagio
Anggaran Negara adalah suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang
diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat dan digunakan
membelanjakan pengeluaran tersebut.
Unsur-unsur K.N. menurutnya:
Kebijakan pemerintah tercermin dalam angka-angka.
Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran.
Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu.
Menunjukkan sektor yang diprioritaskan.
Menunjukkan maju mundurnya pencapaian sasaran.
Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya untuk satu tahun mendatang.
76 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

77. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara

Dari beberapa defenisi dari para ahli tersebut maka secara sederhana dapat
disimpulkan/dirangkum bahwa Keuangan Negara adalah:

1.Semua kekayaan atau harta Negara dan utang Negara begitupun segala hal yang
menyangkut dengan harta atau utang tersebut baik yang berwujud atau tidak berwujud
yang dapat dinilai dengan uang.
2.Keuangan Negara biasa juga disebut dengan Anggaran Negara (Budget). Bahkan UU No. 17
tahun 2003 menyebutnya dengan istilah APBN/APBD.
77 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

78. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara
Terkait dengan definisi keuangan negara yang dipersamakan dengan APBN (budget) sebagaimana tercantum di dalam UU
No. 17 Tahun 2003 maka Anggaran Negara dapat kita lihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:
Artinya ditinjau dari sudut Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara dengan
memperhatikan keseimbangan yang logis diantara keduanya.

Artinya hak untuk turut menentukan anggaran Negara dari Badan Perwakilan Rakyat
(Volksvertegenwoordiging) yang pada umumnya dicantumkan dalam suatu konstitusi
Negara (yaitu diatur di dalam Pasal 23 UUD 1945). Hal ini sebagai konsekwensi
pelaksanaan ajaran Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesque tentang pembagian
kekuasaan negara, meskipun teori tersebut saat ini tidak murni lagi dianut secara
murni.


Artinya Keseluruhan ketentuan UU yang ditetapkan secara priodik, yang memberikan
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai priode tertentu.

Administratif

Konstitusi

Undang-
Undang/Peraturan
Pelaksanaan
78 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

79. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003
Keuangan Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat. (berarti
Anggaran) dipandang dari sudut konstitusi. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah Semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari definisi para ahli dan definisi menurut UU No. 17 Tahun 2003 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Keuangan
Negara adalah:
Semua kekayaan atau harta Negara dan utang Negara, serta segala hal yang menyangkut dengan harta atau utang tersebut
baik yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya semua kekayaan atau harta
daerah dan utang daerah karena daerah juga merupakan bagian dari negara (Pasal 18 UUD 1945)
Definisi KN:
79 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

80. Dasar Hukum Kuangan Negara
1.UUD 1945 Pasal 23:
ayat (1); Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat (2); RancanganUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
Ayat (3); Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan
APBN tahun yang lalu.
2.UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
3.UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
4.UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
5.UU APBN
6.Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah, Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Revisi
Keppres 80/2003, terakhir Perpres No. 54 th 2010
7.PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
8.PP 21/2004 tentang RKA-KL
80 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

81. Ruang Lingkup Keuangan Negara
1.Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan
pinjaman.
2.Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, Pemerintahan Negara,
dan melakukan pinjaman.
3.Penerimaan dan pengeluaran Negara.
4.Penerimaan dan pengeluaran daerah.
5.Kekayaan Negara dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah.
6.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
7.Kekayaan yang diperoleh pihak lain dengan mempergunakan fasilitas pemerintah.
81 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

82. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
APBN
1.APBN adalah rencana kerja keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu biasanya dalam
satu tahun anggaran.
2.APBN atau biasa juga disebut perbendaharaan Negara. Perbendaharaan itu sendiri dapat didekati dari beberapa sudut.:
a.Dari segi obyek, seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi: uang, barang, utang-
piutang dan investasi.
b.Dari segi subyek, seluruh harta dan utang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, termasuk yang
dikelola oleh Badan Layanan Umum seperti rumah sakit dan perguruan tinggi negeri.
c.Dari segi proses, seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan harta dan utang sesudah APBN/APBD ditetapkan
d.Dari segi tujuan, seluruh kegiatan pengelolaan harta dan utang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.
82 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

83. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
PMN/D
Pengertian Perusahaan Milik Negara/Daerah adalah perusahaan yang didirikan dengan modalnya minimal 51% atau lebih
dimiliki oleh negra atau daerah. Perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha milik Negara/Daerah yang bersangkutan.
TAHUN ANGGARAN
Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan dari suatu anggaran yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR.
Saat ini tahun anggaran sama dengan tahun fiskal yaitu dimulai dario l Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang
berjalan.
PENERIMAAN
Penerimaan adalah semua pendapatan yang diterima negara dan yang akan dipergunakan untjuk membiayai pengeluaran
negara. Sedang belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Sedang Pembiayaan adalah penerimaan yang akan dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima
kembali.
83 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

84. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
DEFISIT ANGGARAN
Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN di saat angka belanjanya melebihi
jumlah pendapatan. Terdapat empat pilihan cara untuk mengukur defisit anggaran, yang masing-masing dikenal dengan
sebutan (i) defisit konvensional; (ii) defisit moneter; (iii) defisit operasional; dan (iv) defisit primer.
DEFISIT KONVENSIONAL
Defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
DEFISIT MONETER
Merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar
penerimaan hutang).
84 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

85. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

DEFISIT OPERASIONAL
Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal.
DEFISIT PRIMER
Merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan.
PEMBIAYAAN
Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan.
Dana tersebut bias berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan
defisit (deficit financing). Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya
a. hutang;
b. menjual asset milik negara; dan
c. memperoleh hibah.


85 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

86. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
1. Menurut UUD 1945
a.APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (pasal 23: ayat
1)
b.Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Catatan:Pengelolaan Keuangan Negara
adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya,
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. (Pasal 1 ayat 8; UU 15 Tahun
2006 tentang BPK)

2. Menurut Undang-undang:
a.Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut. (UU 17/2003; Pasal 1 ayat 1)
b.Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.( UU 17/2003; pasal 3
ayat 1)

86 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

87. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
PENGERTIAN PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH
Perusahaan Negara
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
(Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003>)

Kekayaan Negara yang dipisahkan
adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan
terbatas lainnya.
87 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

88. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Perusahaan Daerah
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Catatan:
Apakah asset PT. BUMN (Persero) adalah termasuk keuangan negara?Pasal 1 ayat (2) UU No. 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang
selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-
prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2000 tentang Perseroan Terbatas.
88 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

89. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
PENGERTIAN APBN/D
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
4.APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.APBN/APBD mempunyai fungsi-fungsi: otorisasi, perencanaan (lihat PP 20 dan 21 Th 2004 tentang RKP dan RKAKL),
pengawasan (lihat UU N0. 15 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2006, Peraturan BPK No.1 Tahun 2007 dsb), alokasi, distribusi,
dan stabilisasi.
6.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (lihat PP 39 Th 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah)
7.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
89 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

90. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
PENGERTIAN PENERIMAAN, PENGELUARAN,
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
1.Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
2.Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. (lihat PP 39 Th 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah).
3.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
4.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
5.Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6.Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
90 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

91. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

PENGERTIAN TAHUN ANGGARAN
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (pasal 4 UU
17/2003) Catatan: Tahun Anggaran (TA) yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
diperkenalkan mulai Tahun Anggaran 2000 dimana sebelumnya TA adalah mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31
Maret tahun berikutnya. Pada masa peralihan yaitu pada tahun 2000, TA berlaku dari 1 April sd 31 Desember.

PENGERTIAN SURPLUS PENERIMAAN
1.Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah
tahun anggaran berikutnya.
2.Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (diatas) untuk
membentuk dana cadangan atau penyertaan (modal/saham pemerintah) pada Perusahaan
Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.
3.Surplus Penerimaan Negara tersebut dimungkinkan bilamana Pendapatan > Belanja
91 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

92. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

APBN; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran
Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang
terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak
Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas
barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
92 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

93. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua
penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam (pendapatan Sumber Daya Alam
Minyak Bumi dan Gas Bumi; danpendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak Bumi dan Nongas Bumi), pendapatan dari
Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.
Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang
dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan
yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
93 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

94. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah
Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi
ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi
pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja
Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja
Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian
Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
94 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

95. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian
anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai
kemampuan keuangan negara.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi
fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH Pajak, DBH
SDA, DBH Kehutanan, DBH Cukai Tembakau, DBH Migas dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK
Non Fisik).
95 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

96. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
96 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

97. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata
kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.
97 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

98. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan
otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat . Dana Desa dialokasikan kepada
setiap kabupaten/kota dengan ketentuan: a)Alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada setiap desa dengan afirmasi
kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan b)Alokasi formula
berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
98 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

99. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali,
penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali
atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi
dalam satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari
SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun
anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
99 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

100. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara
dan surat berharga syariah negara.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa
surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran
bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat
disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti
atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
100 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

101. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang
selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang
berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara
berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan
kementerian negara/lembaga atau pada Badan Usaha Milik Negara.

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN
adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan
cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik
Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum tertentu untuk
dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya
101 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

102. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh
dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu,
sesuai dengan masa berlakunya.

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban
Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian
negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai
perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari
penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan
dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
102 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

103. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah
yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan
kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, pinjaman yang
diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan
pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
103 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

104. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang
dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer
ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan,
termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai
penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran
pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

“Ineligible Expenditure” adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak
diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan
kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.
104 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

105. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
“Krisis Pasar Surat Berharga Negara domestik” adalah kondisi krisis
pasar Surat Berharga Negara berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (Crisis
Management Protocol-CMP) pasar Surat Berharga Negara yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Dana Bantuan Internasional adalah dana yang dialokasikan untuk
pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemberian
bantuan internasional yang mandiri sebagai alat diplomasi politik dan ekonomi Indonesia yang
pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan dana bantuan
internasional.
Barang Milik Negara yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah
dan/atau bangunan. Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada Badan Usaha Milik Negara meliputi
antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).
105 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

106. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Laporan Realisasi APBN adalah laporan yang emberikan informasi tentang realisasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan.
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran
kas dari Kas Umum Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
selama 1 (satu) tahun.

106 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

107. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang disajikan
dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang
hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang
kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian
atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
107 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

108. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

Keseimbangan Primer
adalah akun APBN yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam membayar pokok dan bunga utang dengan
menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar
pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk
membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan
sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang

Pajak
Adalah penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Kepabeanan dan Cukai
Adalah Penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil
alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP
Adalah Penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara,
kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan
BLU.

108 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

109. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

Penerimaan Hibah
Penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Tax ratio
Tax Ratio dalam definisi luas adalah Perbandingan antara Total Nilai Penerimaan Perpajakan (Pajak Pusat), Penerimaan SDA
Migas, dan Pertambangan Minerba diperbandingkan dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratio dalam definisi sempit adalah
perbandingan antara penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.
Pembayaran Bunga Utang
Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan
utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.
Transfer ke Daerah
Anggaran belanja yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi
kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai
pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.
Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam
pemerintahan.
109 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

110. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Belanja Non-K/L (BA BUN) Dana Desa
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Subsidi
Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau
menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Pelayanan Umum
Belanja negara yang terdiri terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan
dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan
seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Pertahanan
Belanja negara yang terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan
Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;
110 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

111. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Belanja negara yang terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan
Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Ekonomi
Belanja negara yang terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api,
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Belanja negara yang terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Kesehatan
Belanja negara yang terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Lingkungan Hidup
Belanja negara yang terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan
Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;
111 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

112. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Belanja negara yang terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar
Negeri;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Agama
Belanja negara yang terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Pendidikan
Belanja negara yang terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu
Pendidikan;
Belanja Menurut Fungsi: Fungsi Perlindungan Sosial
Belanja negara yang terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi Energi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung
3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
112 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

113. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Subsidi Nonenergi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/ atau
jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbangan
Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus
Dana APBN yang diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi
Papua Barat, dan Provinsi Aceh .
Pembiayaan Anggaran
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran
sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran
lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surat Berharga Negara
Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
113 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

114. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.
Surat Utang Negara (SUN)
Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing.
Pinjaman Dalam Negeri
Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu,
sesuai dengan masa berlakunya.
Kewajiban Penjaminan
Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam
hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai
perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama
Pinjaman Luar Negeri Neto
Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
114 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

115. Beberapa Pengertian yang Harus Dipahami
Dalam Rangka Mempelajari K.N.

Pemberian Pinjaman
Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Anggaran Pendidikan
Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui K/L, alokasi anggaran pendidikan melalui Transfer
ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik,
tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah.
Penyertaan Modal Negara (PMN)
Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau
sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
Dana Bergulir
Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan
untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
115 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

116. Kewenangan pembentukan UU
Keuangan Negara
1.Kewenangan pembentukan UU Keuangan Negara berada pada lembaga eksekutif yaitu
yaitu presiden selaku COO, yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selau CFO.
2.Rancangan UU Keuangan Negara tersebut harus mendapat persetujuan dari legislativ
yaitu DPR.
3.Namun sebalinya, lembaga legislativ DPR dapat juga membuat rancangan UU Keuangan
Negara, namun kemudian harus mendapat pengesahan dari presiden.
4.Jika semua syarat persetujuan dan atau pengesahan tersebut dipenuhi, maka UU dapat
diundangkan dalam LN/TLN sejak diundangkan tersebut maka UU mulai berlaku
mengikat siapa saja.
116 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

117. Terwujudnya Good Governance
dalam Penyelenggaraan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
diselenggarakan secara :
•Profesional
•Terbuka
•Bertanggung jawab
Sesuai Pasal
23C UUD 1945
Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan
Negara
Azas Umum Pengelolaan Keuangan
Negara
Asas-asas Baru (best practises) :
Akuntabilitas berorientasi hasil
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan dalam PKN
Pemeriksaan keuangan oleh BPK yg
bebas & mandiri
Asas-asas yang telah lama dikenal :
Tahunan
Universalitas
Kesatuan
Spesialitas
117 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]

118. Tugas tambahan kesa tu dikirim paling lambat Rabu, 14 Maret 2018, dalam
bentuk ppt/word /infografis dikirim ke [email protected]
dengan Subject: (Kelas)_(Nama)_(No absen)
I. ISTILAH-ISTILAH APBN
Buatlah penjelasan dari setiap istilah-istilah yang berhubungan dengan APBN

(Jika mungkin buatlah dengan tampilan infografis yang menarik)

II. ISTILAH-ISTILAH PERBENDAHARAAN NEGARA
Buatlah penjelasan dari setiap istilah-istilah yang berhubungan dengan Perbendaharaan Negara

(Jika mungkin buatlah dengan tampilan infografis yang menarik)


118 4/15/2018
Risman, S.H., M.Ak. | E-mail:
[email protected] | Mobile: [phone]