Seminar_Pinjol_Pegadaian_Ilegal_Judi_Online_UU1_2024_v2.pptx

Seminar 2

1. Seminar Nasional: Bahaya dan Kerugian Jasa Pinjol, Pegadaian Ilegal, dan Judi Online di Kalangan Mahasiswa dan Masyarakat Berlandaskan: Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008)

2. Tujuan Seminar Meningkatkan pemahaman tentang risiko jasa pinjol, pegadaian ilegal, dan judi online. Menjelaskan sanksi dan dasar hukum menurut UU No.1 Tahun 2024. Memberikan langkah pencegahan dan rekomendasi kebijakan kampus & masyarakat.

3. Landasan Hukum (UU No.1/2024) Pasal 27 ayat (2): larangan mendistribusikan muatan perjudian melalui Sistem Elektronik. Pasal 45 ayat (3): ancaman pidana untuk pelaku penyebaran muatan perjudian (hingga 10 tahun dan/atau denda 10 milyar). Pasal 28 & Pasal 45A: informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dapat dipidana (sampai 6 tahun/denda 1 milyar). Pasal 40 & 40A: kewenangan Pemerintah untuk pemutusan akses dan mendorong moderasi konten.

4. Definisi Singkat Pinjol (Pinjaman Online): layanan pinjaman berbasis aplikasi atau web yang menawarkan kredit cepat. Pegadaian Ilegal: layanan gadai tanpa izin resmi, sering menggunakan praktik menipu dan ancaman. Judi Online: permainan taruhan berbasis internet yang menawarkan uang atau aset sebagai taruhannya.

5. Modus & Taktik Pinjol Berbahaya Pencantuman izin palsu atau tidak jelas; syarat transparansi rendah. Biaya dan bunga tersembunyi; denda berlebihan. Teknik intimidasi (ancaman, penyebaran data pribadi) — terkait Pasal 278 dan Pasal 29 UU ITE. Akses ke kontak telepon dan penyalahgunaan data untuk penagihan ilegal.

6. Dampak Pinjol pada Mahasiswa Beban finansial: bunga tinggi, terjebak cicilan. Gangguan studi: stres, menurunnya performa akademik. Risiko keamanan data dan pemerasan digital. Potensi kehilangan aset dan reputasi.

7. Pegadaian Ilegal — Modus & Dampak Operasi tanpa izin; lokasi fisik/online yang sulit dilacak. Penilaian aset tidak wajar; pemerasan dan ancaman fisik atau digital. Dampak: kehilangan barang berharga, trauma, hilangnya kepercayaan masyarakat.

8. Judi Online — Kenapa Berbahaya untuk Mahasiswa Kecanduan perilaku: gangguan waktu belajar & sosial. Kerugian finansial cepat → utang & risiko kriminal. Sarana rekrutmen aktivitas ilegal dan pencucian uang. Penyebaran konten perjudian di ruang digital melanggar UU ITE (Pasal 27 ayat 2).

9. Aspek Hukum & Penegakan UU ITE mengatur larangan penyebaran muatan perjudian dan sanksinya (Pasal 27, 45). Kemampuan penyidik & Pemerintah: perintah pemutusan akses, pemblokiran akun, dan sanksi administratif (Pasal 40 & 43). Perlindungan konsumen terhadap informasi menyesatkan (Pasal 28 & 45A).

10. Pencegahan & Rekomendasi untuk Kampus Kebijakan kampus: larangan promosi pinjol/pegadaian ilegal dan judi di lingkungan kampus. Program literasi digital & keuangan untuk mahasiswa (kelas/wokshop). Layanan konseling keuangan & psikologis untuk korban. Kerjasama dengan penegak hukum & regulator untuk pelaporan cepat.

11. Rekomendasi untuk Masyarakat & Pembuat Kebijakan Perkuat pengawasan dan penegakan terhadap platform pinjol ilegal dan situs judi. Kampanye publik: bahaya pinjol, pegadaian ilegal, dan judi online. Regulasi marketplace dan aplikasi: verifikasi penyelenggara & moderasi konten. Fasilitasi saluran pelaporan yang mudah (hotline kampus, Kominfo, polisi).

12. Alur Pelaporan & Tindakan Darurat 1) Kumpulkan bukti (screenshots, chat, kontrak, bukti transfer). 2) Laporkan ke pihak kampus atau Unit Pengaduan Konsumen. 3) Laporkan ke Kepolisian dan/atau Kominfo (lampirkan bukti elektronik). 4) Minta blokir akun/akses melalui pihak penyedia jasa & Kominfo jika perlu.

13. Penutup & Sumber Kesimpulan: bahaya pinjol, pegadaian ilegal, dan judi online nyata—butuh aksi terpadu. Sumber utama: Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Perubahan Kedua atas UU No.11/2008). Untuk materi lengkap dan teks UU silakan cek dokumen resmi.

14. Upaya Penanganan Judi Online oleh Pemerintah Provinsi 1. Regulasi dan Kebijakan Daerah: pembentukan Perda dan SE Gubernur yang melarang aktivitas judi online. 2. Kolaborasi Antarinstansi: sinergi Diskominfo, Kepolisian, OJK, dan Dinas Pendidikan untuk pemutusan akses & pelacakan rekening. 3. Edukasi dan Literasi Digital: kampanye dan seminar kampus tentang bahaya judi online; integrasi ke kurikulum etika digital. 4. Dukungan Psikologis & Sosial: layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi online. 5. Penegakan Hukum & Pengawasan Finansial: koordinasi dengan OJK dan PPATK untuk pelacakan transaksi mencurigakan. 6. Inovasi Teknologi Daerah: pengembangan dashboard deteksi konten judi online & penguatan CSIRT daerah.

15. Sinergi Kampus dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Judi Online 1. Kampus sebagai mitra edukasi digital: pelatihan, riset perilaku digital, dan pembuatan konten edukatif. 2. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator kebijakan & dukungan teknis literasi digital. 3. Pembentukan Forum Bersama Kampus–Pemda untuk pengawasan konten & promosi judi online. 4. Program beasiswa atau penghargaan bagi mahasiswa yang aktif dalam kampanye anti-judi online. 5. Kolaborasi pembuatan aplikasi deteksi dini situs judi bersama mahasiswa IT dan Dinas Kominfo.