slide pungutan liar di dunia pendidikan.pptx

Pungutan liar di Dunia pendidikan

1. Strategi Pendidikan Anti Korupsi 5 Oktober 2023

2. LANDASAN HUKUM Pasal 12 B Dan 12 C Undang – Undang No 31 Th 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sbgmana Telah Diubah Dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001. 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No: 6 Th 2015 Ttg Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Th 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi . 3. Permenpan No; 52 Th 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah . 4. Peraturan Walikota Surabaya No 37 Th 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

3. Undang-Undang tentang Pungutan Liar Undang-undang tentang pungutan liar di dunia pendidikan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya yang tidak wajar terhadap peserta didik atau orang tua/wali murid. Sanksi bagi pelaku pungutan liar dapat berupa tindakan administratif dan/atau pidana. Tindakan administratif meliputi pencabutan izin operasional sekolah, sementara tindakan pidana dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda. Untuk melaporkan praktik pungutan liar, kita bisa menghubungi Dinas Pendidikan setempat atau melapor ke polisi.

4. Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pengertian Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Pungutan Berkedok Sumbangan 1. Ditentukan Besaran Nominal sumbangan 2. Diberikan batasan waktu pembayaran sumbangan 3. Diwajibkan kepada semua wali murid 4. Tidak terdapat kuitansi/bukti sumbangan/tanda terima sumbangan 5. Terdapat paksaan baik langsung maupun tidak langsung

5. Jenis Layanan Publik (Rawan Pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Mutasi Siswa jenjang SD dan SMP Ijin Operasional (IO) Pendirian Sekolah Baru dan Ijin Perpanjangan Sekolah Swasta jenjang SD, dan SMP Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP Legalisir Ijazah PENGADAAN JASA DAN BARANG Pengadaan Seragam, Buku dan LKS Layanan Akreditasi Sekolah

6. Strategi Pendidikan Antikorupsi IMPACT (>5 TAHUN) OUTCOME (3-5 TAHUN) PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Sikap dan Perilaku Peserta Didik, lulusan dan Penyelenggara Negara berintegritas Sektor Pendidikan berintegritas Praktik baik PAK pada Pendidikan Formal Program kolaboratif PAK Inovasi PAK

7. SEKTOR PENDIDIKAN KOTA SURABAYA No Jenis Layanan Publik Titik Rawan Korupsi dalam Pelayanan Aksi yang Telah Dilakukan Kendala Atas Aksi yang Telah Dilakukan Rencana Aksi Perbaikan 1 Pengadaan barang dan jasa 1. Pemberian gratifikasi dari penyedia jasa atau vendor kepada penyelenggara lelang/ pejabat pengadaan barang 2. Penyelenggara membeli yang tidak diperlukan, pembelian fiktif, mark-up harga, dan/atau barang/jasa di bawah spesifikasi yang ditentukan 1. Peraturan KPK RI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2. Whistle blowing System yang merahasiakan identitas pelapor 3. Keterbukaan informasi berupa laporan penerimaan dan penggunaan dana/aset Sponsorship, Hibah dengan pejabat pengawas melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN setiap tahun 4. Perubahan mekanisme lelang/ pengadaan barang dan jasa menjadi online 1. Penyedia jasa atau vendor memberi gratifikasi agar terpilih atau proses lelang/pengadaan jasa dan barang diperlancar 2. SOP pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan 3. Pengawasan internal yang kurang 1. Memperkuat pengawasan internal 2. Melibatkan jajaran samping untuk pendampingan proses pengadaan barang dan jasa 2 Perizinan Petugas, Koordinator dan Subkoordinator menerima gratifikasi sebelum, selama, dan/atau setelah proses pelayanan pendirian satuan pendidikan 1. SOP Pemberian layanan kepada Badan Usaha atau yayasan 2. Adanya Ruang Terpadu untuk pelayanan informasi Satu Pintu 3. Whistle blowing System yang merahasiakan identitas pelapor Pemohon yang berkonsultasi ingin mengucapkan terima kasih dengan memberi suvenir/hadiah/uang karena sudah dibantu 1. Proses pelayanan/konsultasi wajib dilakukan di Ruang Pelayanan Informasi terpusat Satu Pintu 2. Memperkuat pengawasan internal 3. Optimalisasi sistem pelayanan secara online via web/aplikasi 3 Pelayanan Petugas, Penyelia, Koordinator dan Subkoordinator menerima gratifikasi sebelum, selama, dan/atau setelah proses pelayanan satu pintu (mutasi siswa, masalah ijazah, dll), BOS dan Hibah BPD 1. SOP Pemberian layanan kepada masyarakat dan satuan pendidikan 2. Adanya Ruang Terpadu untuk pelayanan informasi Satu Pintu 3. Whistle blowing System yang merahasiakan identitas pelapor Pemohon yang berkonsultasi ingin mengucapkan terima kasih dengan memberi suvenir/hadiah/uang karena sudah dibantu 1. Proses pelayanan/konsultasi wajib dilakukan di Ruang Pelayanan Informasi Satu Pintu 2. Memperkuat pengawasan internal 3. Optimalisasi sistem pelayanan secara online via web/aplikasi