Standar Pelayanan Kementerian Pertanian power point

Bisa dipelajari dan dipahami

1. Bogor , 31 Juli 2025 1 TRANSFORMASI MELAYANI NEGERI Pentingnya Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Sosialisasi SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah

2. Kenapa Kita Perlu Standar Pelayanan ?

3. “Mari kita lebih berani dan tidak ragu-ragu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat ” Arahan Presiden Sambutan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna , 23 Oktober 2024

4. Harapan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan memiliki kualitas yang m elebihi harapan pengguna layanan Pelayanan Prima Segera dapat dilayani Rasa nyaman dan aman Dilayani dengan adil Dilayani oleh petugas yang profesional Memperoleh kejelasan informasi pelayanan Dipahami keinginannya Mudah menghubungi petugas

5. Penerapan Standar Pelayanan Publik before after Proses pelayanan berbelit-belit Biaya tidak jelas dan menimbulkan pungli Proses pelayanan tidak terstandarisasi Pelayanan lambat Proses pelayanan cepat , jelas , mudah

6. Apa yang Dimaksud dengan Standar Pelayanan ?

7. Definisi Standar Pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) PermenPANRB No. 35 Tahun 2012 S erangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi , bagaimana dan kapan harus dilakukan , dimana dan oleh siapa dilakukan . Kepastian pelaksanaan tugas pelaksana layanan Standar Pelayanan Ps. 1 angka (7) UU 25/2009 Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayananan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas , cepat , mudah , terjangkau , dan terukur . Kepastian dan kejelasan sistem dan proses pelayanan bagi pengguna layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PP No. 2 Tahun 2018 K etentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kepastian target kinerja pemerintah dan Kepastian pemenuhan hak dasar warga negara

8. Prinsip Standar Pelayanan Sederhana Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , diikuti, dilaksanakan , diukur, dengan prosedur yang jelas. Partisipatif P enyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Berkelanjutan Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan . Akuntabel H al-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan Transparansi Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat . Keadilan SP harus menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi , jarak lokasi geografis , dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

9. Komponen SP, sekurang-kurangnya meliputi : Dasar hukum Persyaratan Sistem , mekanisme , prosedur Jangka waktu pelayanan Biaya / tarif Produk pelayanan Sarana prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan internal Penanganan pengaduan , saran, dan masukan Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan Evaluasi kinerja pelaksana Service Delivery (wajib dipublikasikan) Persyaratan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Pelayanan Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan Manufacturing Dasar Hukum Sarana dan Prasarana Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan . Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi . Pasal 21 UU 25/2009 Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Komponen Standar Pelayanan

10. Siapa yang H arus M embuat Standar Pelayanan ?

11. Pasal 15 huruf (a) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan S tandar P elayanan . Pasal 20 Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Pasal 1 angka (2) UU 25/2009 Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi , lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik , dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik Apakah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah termasuk institusi penyelenggara negara? Ya! Apakah Kesekretariatan merupakan bagian dari Kementerian, Lembaga, dan/ atau Pemerintah Daerah? Ya! Kesimpulan: semua unit kerja pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah wajib menyusun Standar Pelayanan Dasar Hukum

12. Bagaimana Membuat Standar Pelayanan ?

13. 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERBAIKAN BERKELANJUTAN 5. PENETAPAN DAN PENERAPAN MAKLUMAT PELAYANAN 1. PENYUSUNAN RANCANGAN SP 2. PEMBAHASAN RANCANGAN SP DENGAN MASYARAKAT 3. PENETAPAN SP 4. PENERAPAN DAN PUBLIKASI SP Siklus Penyusunan Standar Pelayanan

14. 1. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Pada awal penyusunan Standar Pelayanan , Organisasi Penyelenggara Pelayanan memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi jenis layanan dan menyusun Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat .

15. Apa tugas dan fungsi OPP yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ? Inventarisasi Tugas dan Fungsi Siapa pengguna layanan? Individu ? Kelompok? Lembaga? Inventarisasi Pengguna Layanan Apa produk atau keluaran akhir dari pelayanan yang diselenggarakan ? Inventarisasi Produk Akhir Layanan Prosedur / mekanisme apa yang harus dijalani oleh pengguna layanan untuk mendapatkan produk layanan? Inventarisasi Prosedur Pelayanan Poin Penting dalam Identifikasi Jenis Layanan pada Proses Penyusunan Standar Pelayanan Apakah terdapat permintaan atau demand ( bisa masyarakat , pelaku usaha , unsur eksternal dari penyelenggara layanan )? Terdapat demand / permintaan

16. 01 P e r s y a r a t an Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun adm i n i st ra t i f . Catatan : Perlu dikategorisasi persyaratannya , sesuai dengan kondisi masyarakat ( wajib / opsional ); Perlu memperhatikan Prinsip Standar Pelayanan “ Sederhana : mudah dimengerti ” dan “ Keadilan ; dan Perlu memperhatikan kemudahan dalam persyaratan . Apakah masih membutuhkan dokumen fotokopi ? digitalisasi dokumen bagaimana ?

17. Sistem , Mekanisme, dan Prosedur Seluruh aktivitas dan urutan yang perlu dilakukan oleh pengguna layanan , dimulai ketika pengguna layanan datang hingga selesai menerima produk pelayanan . 02 Catatan : Perlu dibedakan antara mekanisme / prosedur yang dilalui masyarakat dengan SOP yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan .

18. Jangka Waktu Pelayanan Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan produk pelayanan dapat diterima oleh pengguna layanan . Biaya /Tarif Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara . 04 3 Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan . Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan . Informasi biaya ini harus jelas besarannya , dan apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari kesalahpahaman .

19. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan . Penanganan Pengaduan , Saran, dan Masukan Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan . 06 5 Catatan : Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran ( output ) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan . Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang , jasa dan/ atau produk administrasi . Catatan : Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran, sms , portal pengaduan dalam website , dan penyediaan petugas penerima pengaduan .

20. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan . Sarana Prasarana / Fasilitas Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan , termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan . 08 7

21. Kompetensi Pelaksana Kemampuan , keterampilan , pengetahuan , dan pengalaman yang harus dimiliki oleh penyelenggara atau pemberi layanan . Pengawasan Internal Sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana . 10 9 Catatan : Apabila layanan diselenggarakan secara digital, maka perlu ketersediaan pelaksana yang memiliki kompetensi digital

22. Jumlah Pelaksana Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas terkait layanan , sesuai dengan pembagian dan uraian tugasnya . Jaminan Pelayanan Statement komitmen bahwa kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan . Jaminan Pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi /OPP sesuai kapasitas manajemen yang ada , untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan . 12 1 1

23. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman , bebas dari bahaya , dan risiko keragu-raguan . Evaluasi Kinerja Pelayanan Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan . 14 1 3

24. 2. Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dengan Masyarakat/ Stakeholders Pasal 20 UU 25 Tahun 2009 : Dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik WAJIB dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait . Tujuan: Menyelaraskan kemampuan Penyelenggara Pelayanan dengan kebutuhan / kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan , meliputi : dukungan pendanaan , pelaksana yang bertugas , sarana , prasarana , dan/ atau fasilitas . Pembahasan dengan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk diskusi terbatas , dengar pendapat , lokakarya , dan sebagainya . Mempertimbangkan juga hasil SKM, pengaduan masyarakat , dan unsur lainnya ( Regulasi , Sarpras , SDM).

25. BERITA ACARA Berdasarkan Surat Edaran 02/2024 tentang SP Berdasarkan Surat Edaran 19/2022 tentang FKP Format Berita Acara dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan .

26. 3. Penetapan Standar Pelayanan Setelah membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan , pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan . Standar Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan minimal oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik

27. Contoh Penetapan Standar Pelayanan

28. Kapan M ulai D iterapkan Standar Pelayanan ?

29. P roses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan integrasi , internalisasi , dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait . Integrasi: dilakukan sejak tahap perencanaan , penganggaran , pelaksanaan , pemantauan , dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan . Internalisasi : untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan . S osialisasi : untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan . 4. Penerapan dan Publikasi Standar Pelayanan

30. Contoh Publikasi Standar Pelayanan

31. 5. Penetapan dan Penerapan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan . Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan . Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus . Pernyataan kesediaan menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan . Pengertian Isi Kewajiban Lain Mempublikasikan secara luas , jelas , dan terbuka kepada masyarakat , melalui berbagai media yang mudah diakses Masyarakat.

32. 6. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan ( continuous improvement ) . Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik , apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode: analisis dokumen ; Survei ; Wawancara ; dan O bservasi .

33. Poin Penting Pemantauan dan Evaluasi Membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat .

34. Metode Pemantauan dan Evaluasi Aduan dan saran yang disampaikan pengguna layanan Topik apa saja yang disampaikan oleh pengguna layanan ? Saran apa yang disampaikan oleh pengguna layanan melalui FKP? Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berapa IKM per jenis pelayanan ? Saran dan masukan apa yang disampaikan ? 3 unsur terendah apa saja yang muncul ? INPUT Evaluasi internal unit penyelenggara pelayanan Apa kendala yang dihadapi oleh pelaksana dalam penerapan SP? Apa hasil evaluasi pimpinan ? Evaluasi Kesesuaian regulasi Apakah SP yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan PermenPANRB 15/2014? Apakah SP yang diterapkan masih sesuai dengan regulasi yang ada/regulasi yang memayungi? PROSES OUTPUT Pembahasan SP Apakah perlu diperbaharui atau tidak ? Draft SP yang akan dibahas dengan stakeholders melalui FKP Atau Penerapan SP yang sudah ada Proses justifikasi pada internal UPP Risalah Rapat / Laporan Reviu SP

35. Bagaimana Pelaporan Standar Pelayanan ?

36. Sasaran Surat Edaran Instansi Pusat dan Instansi Daerah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya . (Kantor Wilayah/Regional, Dinas, Kecamatan , Kelurahan , Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ), Unit Pelaksana Teknis/UPT, Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD, dan Mal Pelayanan Publik. Tujuan Surat Edaran Memastikan seluruh Instansi Pemerintah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya untuk menyusun , menetapkan , menerapkan , mempublikasikan serta melaporkan penerapan standar pelayanan . Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024

37. Mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun , memantau , dan mengevaluasi Standar Pelayanan . KEWAJIBAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN Melakukan Peninjauan Ulang terhadap Standar Pelayanan yang telah diterapkan selama maksimal 3 ( tiga ) tahun . M enyusun, menetapkan , menerapkan , mempublikasikan , melaporkan , memantau dan mengevaluasi , serta meninjau ulang Standar Pelayanan Dapat dilakukan pada waktu tertentu . Apabila t erdapat perubahan kebijakan , inovasi dalam pelayanan , penerapan teknologi informasi , bisnis proses, dan perubahan lainnya terkait dengan komponen Standar Pelayanan yang dimiliki . T ahapan penyusunan atau perubahan mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Perubahan Standar Pelayanan

38. Instansi Pusat maupun Instansi Daerah dikoordinir oleh Biro/Bagian Organisasi /Bagian lainnya yang menangani Pelayanan Publik. Menyampaikan laporan Standar Pelayanan kepada Menteri PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik. PELAPORAN STANDAR PELAYANAN PELAPORAN AWAL Dilakukan untuk mendata Standar Pelayanan yang telah dimiliki oleh unit penyelenggara pelayanan publik . PELAPORAN BERKALA Dilakukan untuk mendata Standar Pelayanan yang baru disusun / ditinjau ulang / ditetapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik setelah periode pelaporan awal berakhir .

39. 1. Dokumen Standar Pelayanan secara utuh (Bagian penetapan dan lampiran komponen ) dalam bentuk PDF DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN

40. 2. Dokumen Kegiatan Penyusunan / Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam bentuk PDF ( mencakup Berita Acara, Dokumentasi Kegiatan , dan Salinan Daftar Hadir) Berdasarkan Surat Edaran 02/2024 tentang SP Berdasarkan Surat Edaran 19/2022 tentang FKP Untuk pelibatan masyarakat dengan topik khusus Standar Pelayanan ( Penyusunan / Peninjauan Ulang ), dapat mengacu format SE 02/2024. Sedangkan pelibatan masyarakat dengan topik / isu lain yang berkembang , dapat mengacu format SE 19/2022. Format Berita Acara dapat disesuaikan sesuai kebutuhan .

41. 3. D ata Inventarisasi Standar Pelayanan dalam bentuk Excel (Format dapat diunduh pada https://bit.ly/format_pendataanSP ) Catatan : Seluruh OPP tetap dituliskan , walaupun belum dilakukan pendataan / belum mempunyai SP.

42. 4. seluruh dokumen tersebut diunggah melalui tautan https://bit.ly/standarpelayanan2024

43. Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik . Dalam penyusunan, penetapan , dan penerapan Standar Pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi baik dengan masyarakat , pakar , maupun KemenPANRB . Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan di lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana . Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan t eknologi i nformasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya. Standar Pelayanan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sekali (PP 96/2012 ps.33). Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pembinaan , pendampingan , pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan . KESIMPULAN

44. TERIMA KASIH 44