Tim Percepatan Penurunan Stunting DIY FIX.pptx

Jajsjsjsjwjsssjss

1. PERAN TPPS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING KAMIS, 24 JUNI 2022

2. POIN PAPARAN 01 02 03 ASPEK LEGALITAS PEMBENTUKAN TPPS DIY STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI TPPS DIY 04 05 RENCANA KERJA TPPS DIY PENDAHULUAN PENUTUP

3. Stunting di DIY #2 Sumber: SSGBI 2019

4. REGULASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Peraturan Presiden No 72/2021 Peraturan BKKBN No 12/2021

5. Impelementasi RAN PASTI berdasarkan tingkatan wilayah Legal aspek Perencanaan & Penganggaran Implementasi membentuk TPPS yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan ; menetapkan RAN-PASTI ke dalam Peraturan BKKBN; menetapkan pedoman / petunjuk teknis Pusat sd kab / kota dan desa / kelurahan : memprioritaskan secara spesifik upaya Percepatan Penurunan Stunting dalam rencana kerja pemerintah ; melakukan tagging anggaran intervensi spesifik , sensitif dan koordinatif ; mengembangkan database perencanaan implementasi RAN-PASTI; melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui musrenbang / rembuk Stunting dan berbagai skema pendanaan . Kecamatan : melakukan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan Pusat sd kab / kota dan desa / kelurahan : memperkuat koordinasi , sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ; mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia ; Kecamatan : melaksanakan fungsi koordinasi penggerakan lapangan dan pelayanan bersama pemerintah desa / kelurahan ; melaksanakan fungsi pengawasan di tingkat desa / kelurahan ; Desa / kelurahan : melakukan koordinasi pendampingan keluarga ; melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 1. 2. 3.

6. KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Tingkat Pusat 1. Tingkat Provinsi 2. Tingkat kabupaten/kota 3. Tingkat kecamatan 4. Tingkat Desa 5. Pasal 15 – 19 : Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana Pasal 21 : Ditetapkan oleh bupati/wali kota Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Pasal 21 : Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota. Pasal 22 : Ditetapkan oleh Kepala Desa Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masy. Lain. Pasal 20 : Ditetapkan oleh Gubernur Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Tugas Tim : mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

7. Upaya Penanganan Stunting di DIY ( regulasi ) DIBENTUK TIM KOORDINASI DAN TIM PANELIS PENANGGULANGAN STUNTING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RAD RAD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DIY Upaya Penanganan Stunting di DIY ( regulasi )

8. PENYESUAIAN STRUKTUR TPPS PROVINSI SESUAI RAN PASTI SK GUBERNUR DIY NOMOR 43/TIM/2022 TANGGAL 10 MARET 2022

9. REKAP DATA SK DIY WILAYAH SK TPPS SK T im P endamping K eluarga SK Tim Panelis Penilai a n Kinerja Kab/Kota Dalam PPS SK TIM AUDIT STUNTING D.I.Y 522 1852 TIM ( 5556 PERSONIL ) 1 Tim (17 PERSONIL) 5 ( 100 % ) DATA LOKUS STUNTING T.A. 2022 KAB/KOTA KAPANEWON/KEMANTREN KALURAHAN BANTUL 11 15 GUNUNGKIDUL 16 20 KULON PROGO 3 10 SLEMAN 17 34 KOTA YOGYAKARTA 11 20 DI. YOGYAKARTA 58 99

10. HASIL PENELIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 202 2

11. PROVINSI - INTERVENSI SPESIFIK Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, status Februari 2022 1 4 DATA KEMENDAGRI DIRJEN BANGDA

12. Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, status Februari 2022 1 5 DATA KEMENDAGRI DIRJEN BANGDA PROVINSI - INTERVENSI SENSITIF

13. PASAL 4 KOORDINASI, SINERGI DAN EVALUASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING PADA SETIAP SIKLUS KEHIDUPAN BAIK INTERVENSI GIZI SPESIFIK MAUPUN SENSITIF ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DIY, PEMERINTAH KAB/KOTA DAN PEMERINATAH DESA RENCANA KERJA TPPS DIY (PERGUB DIY NOMOR 92 TAHUN 2020 tentang RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING) MENINGKATKAN KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN PEMDA DIY, PEMDA KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA PENINGKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN KONVERGENSI INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI PADA TINGKAT INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI DAN INOVASI

14. Penguatan Tata Kelola Peran BKKBN sebagai ketua pelaksana/koordinator lapangan. Pembagian peran BKKBN (sebagai koordinator pelaksanaan di lapangan) & Bappeda sebagai koordinator perencanaan & penganggaran dalam Aksi Konvergensi di daerah. Sistem monev terintegrasi . Penandaan ( tagging ) anggaran & penilaian kinerja . Pe mbiayaan Penguatan integrasi pembiayaan melalui anggaran K/L dan DAK stunting . Penguatan p enganggaran APBD dan dana desa. Inse n tif untuk daerah yang berhasil . Pe libatan SUN Networks (Dunia usaha, O rganisasi M asy, PT dan O rganisai P rofesi) di tingkat P rovinsi. Penajaman Kegiatan dan Sasaran Diarahkan kepada Keluarga Beresiko Stunting Integrasi data sasaran prioritas. Perluasan cakupan intervensi spesifik minimal 90% . Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota Penetapan t arget stunting di setiap provinsi/ kab/kota . Penguatan pelaksanaan pendampingan 8 aksi konvergensi yang dipantau oleh Kemendagri. Pembentukan tim di kab/kota sampai dengan desa . Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan ( penyesuaian terhadap perpres 72)

15. TERIMAKASIH MATUR NUWUN pf26@2021

16. APA ITU RAN PASTI? RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024 1. penyediaan data keluarga berisiko Stunting 2. pendampingan keluarga berisiko Stunting 3.pendampingan semua calon pengantin/calon PUS; 4. surveilans keluarga berisiko Stunting 5. audit kasus Stunting Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan (pasal 26) Mekanisme dan Tata Kerja (pasal 19, ayat 4) BAB III MEKANISME DAN TATA KERJA Rencana Aksi Nasional (pasal 8 ayat 2) BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB II Rencana Aksi Nasional 1. penyediaan data keluarga berisiko Stunting 2. pendampingan keluarga berisiko Stunting 3.pendampingan semua calon pengantin / calon PUS; 4. surveilans keluarga berisiko Stunting 5. audit kasus Stunting 6. perencanan dan penganggaran 7. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas 8. pemantauan, evaluasi & pelaporan Kluster data presisi Kluster operasional Kluster manajerial Peraturan Presiden No 72/2021 Peraturan BKKBN No 12/2022