TOR DAK PUSKESMAS PENGUATAN KOLABORASI PUSKESMAS DENGAN KLINIK PRATAMA_TPMD DALAM PELAYANAN PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS RANTO PEUREULAK.docx

dd

1. KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE IMPLEMENTASI PENGUATAN
KOLABORASI PUSKESMAS DENGAN KLINIK PRATAMA DAN TPMD
PUSKESMAS RANTO PEUREULAK KAB. ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
A.LATAR BELAKANG
1.Dasar Hukum
a)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
b)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
c)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
d)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
e)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2023;
f)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun
Anggaran 2024;
g)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun
Anggaran 2024;
h)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Regional/Perda yang berlaku;
i)Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2099 Tahun 2023
tentang Data Puskesmas Teregistrasi Semester I tahun 2023;
j)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
k)Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 8461 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lain
dalam Pelaksanaan Program Prioritas;
2.Gambaran Umum
Transformasi layanan primer sebagai bagian dari transformasi kesehatan
memiliki peran yang cukup penting dalam memperkuat sistem kesehatan

2. nasional. Layanan primer dapat dikatakan sebagai kontak pertama masyarakat
terhadap akses kesehatan, yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Oleh karena
itu, transformasi layanan primer harus dilaksanakan secara komprehensif baik di
tatanan strategis maupun tatanan operasional. Selain penguatan program
kesehatan bagi masyarakat, transformasi layanan primer mencakup penguatan
tata kelola dan kebijakan yang dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen
politik dan kepemimpinan serta keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya.
Keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan kesehatan primer menjadi
penting mengingat kondisi disparitas terhadap akses, sumber daya, kualitas,
maupun outcome kesehatan saat ini. Hal ini dapat dilihat antara lain berdasarkan
capaian SPM bidang kesehatan yang secara nasional belum mencapai target
100% pada tahun 2023 (Ditjen Bina Bangda Kemendagri), dimana capaian SPM
bidang kesehatan saat ini lebih banyak dibebankan pada puskesmas. Dari sisi
akses dan sumber daya, jumlah dan pertumbuhan FKTP swasta sangat pesat
melebihi FKTP milik pemerintah. Data Registrasi Fasyankes Ditjen Yankes (per Maret
2024) menunjukkan bahwa proporsi puskesmas sebesar 29%, sedangkan sisanya
adalah FKTP lain yang terdiri atas klinik pratama (43%) dan praktik mandiri dokter
(28%). FKTP lain merupakan sumber daya potensial untuk meningkatkan akses
maupun capaian program kesehatan sehingga diperlukan integrasi dan
kolaborasi antara FKTP milik pemerintah (puskesmas) dengan FKTP swasta.
Diwilayah Kerja UPTD.Puskesmas Ranto Peureulak pada tahun 2024 (per Juni
2024) terdata jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, memiliki 1 (satu) Puskesmas
yang merupakan Puskesmas Rawat Inap,sedangkan FKTP lainya yang terdiri dari
1 (satu ) Klinik pratama dan 4 (empat) Praktik Bidan Mandiri
Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
ditegaskan bahwa Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring pelayanan kesehatan
primer di wilayah kerjanya untuk menjangkau seluruh masyarakat. Puskesmas
diharapkan mampu berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjalankan
fungsi pengawasan dan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di
wilayahnya (Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas). Koordinasi puskesmas dengan
fasyankes lainnya utamanya dengan FKTP lain dilakukan dalam rangka integrasi dan
kolaborasi pelayanan kesehatan antar FKTP (Puskesmas, klinik pratama (milik
pemerintah maupun swasta, dan tempat praktik mandiri dokter).
Regulasi terkait integrasi dan kolaborasi antar FKTP telah tersedia dalam
bentuk Keputusan Dirjen Yankes Nomor 8461 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan FKTP lain
dalam Pelaksanaan Program Prioritas. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa
integrasi dan kolaborasi merupakan penggabungan atau pengoordinasian
pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas dengan FKTP lain (klinik pratama
dan praktik mandiri dokter), khususnya dalam program prioritas TBC, hipertensi,
dan diabetes melitus. Integrasi dan kolaborasi pelayanan tersebut menggunakan

3. model IQ-Care, yakni pelayanan kesehatan yang merespon kebutuhan individu
dan masyarakat melalui penyediaan layanan yang komprehensif, mencakup
promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan dan
penatalaksanaan penyakit, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Pelayanan model
IQ-Care diberikan oleh tim multidisiplin di FKTP wilayah kerja puskesmas yang
dihimpun dan dituangkan dalam dokumen komitmen. Integrasi dan kolaborasi
antar FKTP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada
pasien dan meningkatkan status kesehatan masyarakat yang tergambar dari
peningkatan capaian-capaian program prioritas nasional dan daerah maupun
SPM bidang kesehatan.
Implementasi integrasi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas
dilaksanakan melalui 5 tahapan yang saling berkesinambungan. Untuk
melaksanakan setiap tahapan tersebut, diperlukan dukungan sumber daya,
termasuk pembiayaan. Pembiayaan integrasi pelayanan kesehatan di puskesmas
dengan FKTP lain dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Dana
Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF) Bidang Kesehatan. Kementerian Kesehatan
telah menyediakan menu Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik
Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas pada DAK NF tahun
2025 untuk mendukung keberhasilan implementasi integrasi dan kolaborasi di
FKTP. Menu tersebut dapat diusulkan oleh 2.607 puskesmas lokus prioritas
sebagai BOK puskesmas tahun 2025. Adapun kegiatan pada menu tersebut
dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu rapat koordinasi (1x) dan pertemuan evaluasi
dan pembinaan (2x), yang dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2
B.TUJUAN :
Agar terlaksananya penguatan kolaborasi antara puskesmas dengan klinik
pratama dan TPMD diwilayah kerja UPTD. Puskesmas Ranto Peureulakdalam
meningkatkan pelayanan program prioritas (TB,Hipertensi dan DM)
Rincian Menu/Komponen Uraian
Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama
dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM)
Implementasi Penguatan
Kolaborasi Puskesmas dengan
Klinik Pratama dan TPMD dalam
Pelayanan Program Prioritas (TB,
Hipertensi, dan DM) yang terdiri
dari:
-Rapat Persiapan/Koordinasi
-PertemuanPembinaan dan
Kegiatan ini mendukung terwujudnya
koordinasi dalam implementasi integrasi
pelayanan kesehatan antar FKTP,
sehingga seluruh FKTP ikut terlibat
dalam kegiatan program prioritas
nasional (utamanya TB, dan prioritas lain
tergantung kemampuan daerah di
bidang Kesehatan) dalam upaya
meningkatkan akses dan mutu

4. Evaluasi pelayanan kesehatan di daerah
C.PENERIMA MANFAAT
1.Klinik di Wilayah Kerja UPTD.Puskesmas Ranto Peureulak
2.TPMD di Wilayah Kerja UPTD.Puskesmas Ranto Peureulak
3.Lintas Program UPTD.Puskesmas Ranto Peureulak
4.Lintas Sektor Kec.Ranto Peureulak
Jumlah Peserta Kegiatan : 26 Peserta, yang terdiri dari:
a.5 orang (perwakilan masing-masing bidang 3
orang Yankes, 1 orang P2PM dan 1 orang P2PTM
Dinkes)
b. 3 orang (perwakilan dari Klinik Ibu Ros )
c. 3 orang (perwakilan Lintas Sektor)
d.15 orang (lintas program di Puskesmas)
Tempat : UPTD.Puskesmas Ranto Peureulak
D.STRATEGI PECAPAIAN KELUARAN
No Rincian
Menu/Komponen
Output Metode
Pelaksanaan
Tahapan
PelaksanaSatuan Volume
1 Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam
Pelayanan Program Prioritas
1.1
1.2
Rapat Koordinasi dan
Persiapan
Pertemuan Evaluasi dan
Pembinaan
Kegiatan
Kegiatan
1 x
2 x
Pertemuan
Tatap Muka
Pertemuan
Tatap Muka
▪Persiapan
Administrasi
▪Pelaksanaan
Kegiatan
▪Waktu
Pelaksanaan
(Maret)
▪Pembuatan
Laporan
▪Persiapan
Administrasi
▪Pelaksanaan

5. Kegiatan
▪Waktu
Pelaksanaan (Juli,
November)
▪Pembuatan
Laporan
E.KURUN WAKTU KEGIATAN
Waktu yang di butuhkan dalam rangka pencapaian keluaran Bantuan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik yakni 12 bulan dalam setahun (Tahun 2025) dengan hasil yang akan
di evaluasi setiap bulan.
F.BIAYA YANG DIPERLUKAN
Biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus Non
Fisik sebesar Rp. 8.130.000,- (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Ranto Peureulak, 09 Agustus 2024
Kepala UPTD.Puskesmas Ranto Peureulak
dr. Liswati Harahap,M.Kes
NIP.19701113 200604 2 002

6. DATA FKTP
(KLINIK PRATAMA DAN TPMD )
UPTD. Puskemas Ranto Peureulak
TAHUN 2025
NO NAMA KLINIK
1 Klinik Ibu Ros