tugas ppt birokrasi ASN Hukum Administrasi Negara

tugas asn

1. Reformasi Sistem Pembinaan dan Promosi Pegawai ( Jabatan ) MAKALAH REFORMASI SEKTOR PUBLIK DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH Drs. Syamsir , M.Si , Ph.D Dr. Asnil , M.Si     Disusun Oleh MULYADI, S.AP N I M : 24208017

2. Fenomena Permasalahan dalam Praktik Promosi Jabatan Pentingnya Pembinaan dan Promosi Jabatan dalam MSDM 01 Pembinaan dan promosi jabatan merupakan aspek strategis dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang berperan besar dalam menentukan kualitas kinerja organisasi , termasuk instansi pemerintahan . 02 04 Tuntutan di Era Digital dan Keterbukaan Informasi Tuntutan di Era Digital dan Keterbukaan Informasi 03 Latar Belakang Masih ditemukan praktik promosi jabatan yang tidak transparan dan tidak berbasis kinerja , melainkan dipengaruhi oleh faktor senioritas dan kedekatan personal . Munculnya kasus “ jual beli jabatan ” menjadi indikator lemahnya penerapan prinsip merit system dalam birokrasi . Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik , masyarakat menuntut aparatur yang profesional , berintegritas , dan akuntabel , sehingga sistem pembinaan dan promosi harus semakin terbuka dan berbasis kompetensi Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik , masyarakat menuntut aparatur yang profesional , berintegritas , dan akuntabel , sehingga sistem pembinaan dan promosi harus semakin terbuka dan berbasis kompetensi . Pandangan dan Rekomendasi Para Ahli Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa pembinaan karier ASN yang berbasis kinerja dan integritas . Kurniawan (2020) menyatakan bahwa penerapan merit system dalam promosi jabatan dapat meningkatkan motivasi kerja dan menekan praktik nepotisme . Badan Kepegawaian Negara (BKN, 2021) menekankan perlunya sistem karier yang adaptif dan berbasis kompetensi guna menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi .

3. Menurut UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2023 Konsep Pembinaan Pegawai dan Promosi Jabatan Proses pengembangan pegawai secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja . Berbasis merit system sesuai UU ASN (No. 5/2014 & No. 20/2023). Mencakup : pengelolaan karier , kompetensi , kinerja , dan kesejahteraan . Prinsip utama : profesionalitas , integritas , dan the right man on the right place. Tujuan : mewujudkan ASN yang kompeten , berintegritas , dan berorientasi pelayanan publik .

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menggantikan UU No. 5/2014 Implementasi Pembinaan Karier dan Promosi Jabatan Pegawai ASN di Indonesia Berbasis Merit System & Digitalisasi UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan penguatan sistem merit , pengawasan karier , dan digitalisasi manajemen ASN . Tujuannya : meningkatkan transparansi , akuntabilitas , dan objektivitas dalam pembinaan dan promosi . Instrumen Utama Implementasi Pengelolaan Kinerja : SKP & dialog kinerja ( Permen PANRB No. 6/2022). Manajemen Talenta : Talent pool , perencanaan suksesi , pemetaan potensi & kompetensi . Seleksi Terbuka & Digitalisasi : Proses promosi berbasis platform digital ( SmartASN / ASN Digital). Peran Lembaga Utama BKN & Kementerian PANRB: Dorong digitalisasi data ASN & pelatihan berbasis kinerja .

5. Prinsip Merit System dalam Promosi ASN Prinsip Dasar Promosi Pegawai : Transparansi , Objektivitas , Kompetensi , dan Kinerja Empat Pilar Utama Promosi ASN Tantangan dan Penguatan Implementasi Promosi jabatan ASN didasarkan pada merit system , sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2023. Artinya , promosi harus dilakukan secara terbuka , kompetitif , dan berbasis kualifikasi , kompetensi , serta kinerja , bukan karena senioritas atau kedekatan pribadi . Sistem ini menjadi fondasi utama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional , berintegritas , dan akuntabel Transparansi → seluruh proses promosi dapat diakses publik dan dilakukan secara terbuka melalui sistem digital. Objektivitas → keputusan didasarkan pada data kinerja dan hasil penilaian kompetensi , bukan pertimbangan subjektif . Kompetensi & Kinerja → promosi mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dan capaian kerja pegawai dengan tuntutan jabatan . Penerapan keempat pilar ini menjadi kunci mencegah nepotisme dan memastikan pejabat terpilih benar-benar layak Meskipun sistem merit telah diterapkan , masih terdapat tantangan di lapangan , seperti ketimpangan infrastruktur digital dan belum meratanya literasi teknologi di daerah . Pemerintah melalui BKN, dan KemenPANRB terus memperkuat pengawasan dan integrasi data ASN melalui Talent Management System dan e- Kinerja agar prinsip transparansi , objektivitas , dan kinerja dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia.

6. TERIMA KASIH